Kalimantan Barat Alami Lonjakan Kasus Karhutla Tertinggi pada 2025

Written by

in

7cloud.asia – Pantau Gambut dan Madani Berkelanjutan menemukan Kalimantan Barat sebagai provinsi dengan lonjakan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tertinggi pada periode Juli–Agustus 2025.

Dalam waktu dua bulan saja, Angka Indikatif Terbakar (AIT) di Kalimantan Barat naik dari 1.300 hektare di bulan Juni menjadi 40 ribu hektare di bulan Agustus 2025.

Pada periode yang sama, tren kenaikan AIT juga ditemukan pada area Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang naik dari 327 titik panas, menjadi 7.483 titik.

Legal Specialist Madani Berkelanjutan menyesalkan karhutla di kawasan lindung dan tutupan gambut, Sadam Richwanudin mengatakan bahwa kondisi ini sebenarnya sudah dapat diprediksi.

Baca: Titik panas di Kalimantan dan Sumatera meningkat signifikan pada Agustus

“Tingginya karhutla di periode Juli-Agustus sebetulnya sudah dapat diprediksi. Artinya, pengambil kebijakan seharusnya sudah dapat mengambil langkah mitigasi agar angkanya tidak sebesar itu,“ ujarnya.

Madani, ujarnya sudah mengetahui bahwa Kalimantan Selatan sudah menetapkan status siaga karhutla, kebijakan ini harus diikuti oleh provinsi lain yang memiliki potensi karhutla yang besar.

”Kami juga menyayangkan bahwa karhutla tahun ini turut menyambar kawasan gambut dan lindung, kawasan yang seharusnya dijaga ekosistemnya,” imbuhnya.

Terkait karhutla di lahan berizin, Saddam mendorong penegak hukum terus menindak para perusahaan yang di areanya terdapat karhutla. Apalagi Indonesia telah memiliki prinsip strict liability yang membuat perusahaan harus bertanggung jawab pada area konsesinya.

Baca: Impunitas membuat kebakaran hutan terus berulang

Menjadikan cuaca ekstrem sebagai satu-satunya alasan di balik masifnya karhutla adalah narasi yang berbahaya.

Argumentasi ini tidak hanya mengabaikan fakta-fakta di lapangan yang menunjukkan dominasi aktivitas eksploitatif, tetapi juga menjadi dalih bagi pemerintah untuk melepaskan tanggung jawabnya.

Alih-alih bertindak tegas pada pelaku konsesi, pemerintah justru memilih jalan paling mudah dengan menyalahkan kondisi alam, membuat mereka seolah-olah tidak berdaya di hadapan perubahan iklim.

Padahal, solusi untuk karhutla sudah jelas terpampang di depan mata: pengawasan ketat dan penegakan hukum yang serius terhadap korporasi yang terus mengulang kesalahan yang sama.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *