ruangkota

Tag: kekeringan

  • Antisipasi Kekeringan BMKG Lakukan Modifikasi Cuaca

    Antisipasi Kekeringan BMKG Lakukan Modifikasi Cuaca

     

    7cloud.asia – Berbagai upaya dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk mengantisipasi kekeringan di musim kemarau. Diantaranya melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

    Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati menjelaskan Operasi modifikasi cuaca ini perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pertumbuhan awan hujan pada periode transisi sebelum memasuki puncak kemarau.

    Dengan demikian, daerah yang berpotensi mengalami kekeringan dapat mengisi tampungan air atau waduk.

    Karena itu, lanjut Dwikorita, pihaknya bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dan TNI Angkatan Udara untuk Operasi Modifikasi Cuaca ini.

    Baca: BRIN sebut perlu tim khusus tangani cuaca ekstrem

    “Adanya unit kerja baru Deputi Bidang Modifikasi Cuaca di BMKG menjadikan BMKG akan semakin aktif menjalankan tugas aksi dini mitigasi potensi bencana hidrometeorologi termasuk kekeringan yang bisa berdampak pada berkurangnya ketersediaan air untuk kebutuhan pertanian dan air baku melalui operasi modifikasi cuaca”, jelas Dwikorita dalam rilisnya.

    Perempuan yang akrab disapa Rita ini menjelaskan OMC akan dilakukan serempak di Pulau Jawa untuk mengisi air di 35 waduk agar pasokan air terutama pada jaringan irigasi pertanian dapat mencukupi selama musim kemarau.

    Kegiatan modifikasi cuaca tersebut telah dilakukan pada 30 Mei 2024 hingga 10 Juni 2024 dengan 4 posko yang berlokasi di Jakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya.

    Baca: Tahun 2024 El Nino belum berakhir

    Dalam pelaksanaannya, sebanyak 4 pesawat jenis CASA 212 milik TNI AU dari Lanud Abd. Rahman Saleh Malang dikerahkan.

    Setiap posko akan bertanggungjawab untuk mengisi waduk/bendungan yang masuk dalam area jangkauan posko tersebut.

    “Posko Bandung akan ditempatkan di Lanud Husein Sastranegara dan bertanggungjawab untuk pengisian waduk di wilayah Jawa Barat. Posko Jakarta akan ditempatkan di Lanud Halim Perdana Kusuma dan bertanggungjawab terhadap pengisian waduk di Sebagian wilayah Jawa Barat dan Banten,” urainya.

    Posko Solo akan ditempatkan di Lanud Adi Sumarmo dan bertanggungjawab terhadap pengisian waduk di wilayah Jawa Tengah.

    “Posko Surabaya akan ditempatkan di Lanud Muljono dan bertanggungjawab untuk pengisian waduk di wilayah Jawa Timur,” tambahnya.

    Baca: Imbas kekeringan, petani di Bogor dapat Rp 6 juta

    Rita menjelaskan pelaksanaan OMC ini sesuai dengan arahan dari Menteri PUPR, Basuki Hadimuljo kemudian selanjutnya akan dijadikan sebagai Pilot Project untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca lain di seluruh waduk-waduk yang ada Indonesia.

    Selain untuk mengantisipasi kekeringan, waduk-waduk ini juga untuk mendukung program ketahanan pangan dari pemerintah.

    sementara itu, Plt. Deputi Modifiaksi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto menjelaskan operasi modifikasi cuaca di pulau Jawa dilakukan serempak.

    Hal ini dengan mempertimbangkan sempitnya window of opportunity (peluang) pertumbuhan awan yang masih memungkinkan untuk disemai agar menjadi hujan.

  • BMKG Sebut Wilayah Ini Berpotensi Terjadi Kekeringan, Masyarakat Harus Waspada

    BMKG Sebut Wilayah Ini Berpotensi Terjadi Kekeringan, Masyarakat Harus Waspada

    7cloud.asia – Sejumlah wilayah berpotensi terjadi kekeringan pada Juli hingga September 2014. Karena itu, masyarakat harus waspada dan mengantisipasinya.

    Deputi Bidang Klimatologi pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Ardhasena Sopaheluwakan dalam rilisnya menjelaskan wilayah yang berpotensi terjadi kekeringan adalah sebagian besar Pulau Jawa.

    Sebagian besar Pulau Sumatra, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Bali dan Nusa Tenggara, sebagian Pulau Sulawesi, dan sebagian Maluku dan Papua juga berpotensi mengalami kekeringan.

    Lebih lanjut Ardhasena menjelaskan pihaknya telah melakukan pemantauan adanya anomali iklim di Samudera Pasifik.

    Baca: BMKG lakukan modifikasi cuaca untuk antisipasi kekeringan

    Hingga dasarian II Mei 2024, menunjukkan indeks ENSO sebesar +0.21 atau dalam kondisi netral.

    Kondisi indeks ENSO sudah berada pada level netral selama dua dasarian, dan diprediksi akan terus netral sampai periode Juni-Juli 2024.

    Selanjutnya, pada periode Juli-Agustus-September 2024, ENSO Netral diprediksi akan beralih menuju fase La Nina lemah yang akan bertahan hingga akhir tahun 2024.

    Fenomena La Nina lemah ini diprediksi tidak berdampak pada musim kemarau yang akan segera hadir.

    Sedangkan di Samudera Hindia, pemantauan suhu muka laut menunjukkan kondisi IOD Netral namun ada kecenderungan beralih ke fase IOD Positif.

    Melihat fakta tersebut, lanjut dia, maka daerah-daerah tersebut memiliki potensi curah hujan bulanan sangat rendah.

    Baca: Status NTT awas karena selama 60 hari tak hujan

    “Yaitu masuk kategori kurang dari 50mm per bulan perlu mendapatkan perhatian khusus untuk mitigasi dan antisipasi dampak kekeringan,” ungkap Ardhasena.

    Selain itu dari hasil monitoring hotspot yang dilakukan dengan satelit, menunjukkan telah munculnya beberapa hotspot awal pada daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    Karena itu perlu adanaya perhatian khusus untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran di sepanjang musim kemarau.

    “Memperhatikan dinamika atmosfer jangka pendek terkini, masih terdapat jendela waktu yang sangat singkat yang bisa dimanfaatkan secara optimal sebelum memasuki periode pertengahan musim kemarau,” terangnya.

    Baca: Kekeringan di Bali meluas

    Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Modifikasi Cuaca, Tri Handoko Seto mengatakan BMKG telah merekomendasikan hal teknis yang bisa dilakukan sebagai langkah mitigasi dan antisipasi.

    Di antaranya, penerapan teknologi modifikasi cuaca untuk pengisian waduk-waduk di daerah yang berpotensi mengalami kondisi kering saat musim kemarau.

    Selain itu, membasahi dan menaikkan muka air tanah pada daerah yang rawan mengalami karhutla ataupun pada lahan gambut.

    Pihaknya, lanjut Seto, bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Pertanian untuk melakukan upaya modifikasi cuaca.

    Dengan kerjasama untuk memitigasi bencana kekeringan tersebut, maka kementerian terkait dapat memastikan koneksitas jaringan irigasi dari waduk ke kawasan yang terdampak kekeringan benar-benar memadai.

     

     

  • BMKG Surati Presiden Jokowi, Isinya Soal Ancaman Kekeringan di Berbagai Wilayah

    BMKG Surati Presiden Jokowi, Isinya Soal Ancaman Kekeringan di Berbagai Wilayah

    7cloud.asia – Bencana kekeringan dan kebakaran hutan berpotensi melanda Indonesia saat memasuki puncak musim kemarau nanti.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Surat tersebut terkait dengan potensi kekeringan dan kebakaran hutan pada musim kemarau tahun ini.

    Dalam surat tersebut, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati menyampaikan kepada Presiden, saat ini sebagian wilayah di Indonesia mengalami kondisi kering. Apalagi di bagian selatan khatulistiwa (ekuator).

    Melansir CNBC Indonesia, hasil analisis Hari Tanpa Hujan (HTH) mayoritas terdapat di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sepanjang 21-30 hari atau lebih panjang.

    Baca: El Nino dan kebakaran hutan berisiko makin besar di tahun 2024

    Selain itu, sebanyak 19% dari zona musim (ZOM) sudah masuk musim kemarau. Diprediksi, sebagian besar wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara segera menyusul memasuki musim kemarau dalam 3 dasarian ke depan.

    “Analisis curah hujan dan analisis sifat hujan untuk 3 dasarian terakhir juga menunjukkan bahwa kondisi kering sudah mulai memasuki wilayah Indonesia, khususnya di bagian selatan Khatulistiwa,” demikian bunyi surat Dwikorita tersebut.

    “Prediksi curah hujan wilayah Indonesia dan prediksi sifat hujan menyatakan bahwa kondisi kekeringan saat musim kemarau akan mendominasi wilayah Indonesia sampai akhir bulan September,” lanjutnya lagi.

    Dalam surat tersebut, dia menjelaskan berdasarkan hasil monitoring satelit menunjukkan kemunculan beberapa titik panas atau hot spot awal pada daerah-daerah rawan karhutla.

    Baca: Empat kabupaten di NTB berstatus awas karena tak turun hujan

    “Untuk itu diperlukan perhatian khusus untuk potensi terjadinya hot spot dan karhutla perlu diwaspadai untuk daerah-daerah yang memiliki resiko menengah dan tinggi,” katanya.

    “Daerah dengan potensi curah hujan bulanan sangat rendah dengan kategori kurang dari 50 mm per bulan perlu mendapatkan perhatian khusus untuk mitigasi dampak kekeringan,” sambungnya lagi.

    Meski bencana kekeringan dan kebakaran hutan mengintai, namun musim kemarau tahun ini tidak terjadi secara serentak.

    Menurutnya, sebagian besar wilayah di Indonesia diprediksi memasuki musim kemarau pada bulan April hingga Juni 2024.

    Seperti di sebagian besar wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, NTB, NTT, sebagian Kalimantan Barat, sebagian kecil Kalimantan Timur.

    Baca: Sejumlah daerah berpotensi kekeringan

    Kemudian di sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Tenggara, sebagian kecil Maluku, sebagian Papua dan Papua Selatan.

    “Puncak musim kemarau umumnya akan terjadi pada bulan Agustus 2024 yaitu meliputi sebagian Sumatra Selatan, Jawa Timur, sebagian besar Pulau Kalimantan, Bali, NTB, NTT, sebagian besar Pulau Sulawesi, Maluku dan sebagian besar Pulau Papua,” kata Dwikorita.

    Selain itu, fenomena La Nina diprediksi akan melanda Indonesia pada saat musim kemarau terjadi.

    Saat terjadi La Nina, hembusan angin pasat dari Pasifik timur ke arah barat sepanjang ekuator menjadi lebih kuat dari biasanya.

    Baca: BMKG lakukan modifikasi cuaca antisipasi kekeringan

    Menguatnya angin pasat yang mendorong massa air laut ke arah barat, maka di Pasifik timur suhu muka laut menjadi lebih dingin.

    Di Indonesia, hal ini berarti risiko banjir yang lebih tinggi, suhu udara yang lebih rendah di siang hari, dan lebih banyak badai tropis.

    La Nina merupakan salah satu fase El Nino-Southern Oscillation (ENSO). Mengutip situs resmi BMKG, ENSO menunjukkan anomali pada suhu permukaan laut di Samudera Pasifik di pantai barat Ekuador dan Peru yang lebih tinggi daripada rata-rata normalnya.

    Iklim di Samudra Pasifik terbagi ke dalam 3 fase. Yaitu, El Nino, La Nina, dan Netral.

    Meski demikian, Dwikorita masih belum memastikan apakah betul akan terjadi La Nina atau tidak.

    Baca: Waspada, ini wilayah yang berpotensi terjadi kekeringan

    Karena masih diperlukan data monitoring terhadap suhu muka air laut di wilayah perairan Indonesia, dan juga suhu muka air laut di samudera pasifik.

    Jadi, ujarnya, pada akhir Maret yang lalu BMKG sudah mengeluarkan prakiraan musim, diprediksi musim kemarau mulai secara bertahap, tidak seketika.

    “Mulai bulan April sebagian kecil wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau, dan seterusnya hingga akhirnya Juni nanti sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki ke musim kemarau, di mana puncaknya di bulan Juli atau Agustus,” urai Dwikorita dalam Konferensi Pers World Water Forum ke-10 di Badung, Bali lalu.

  • Catat! Hari Ini Diperingati sebagai Hari Memerangi Penggurunan dan Kekeringan

    Catat! Hari Ini Diperingati sebagai Hari Memerangi Penggurunan dan Kekeringan

    7cloud.asia – Sejak 1994, masyarakat dunia menetapkan 17 Juni sebagai Hari Memerangi Penggurunan dan Kekeringan.

    Hari Memerangi Penggurunan dan Kekeringan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap upaya internasional dalam memerangi penggurunan.

    Mengutip laman resmi PBB, penetapan Hari Memerangi Penggurunan dan Kekeringan dilakukan untuk memperingati perjanjian lingkungan hidup multilateral Konvensi PBB untuk Memerangi Penggurunan dua dekade silam.

    Baca: Upaya dunia untuk merestorasi lahan dan melawan penggurunan

    Tema Hari Memerangi Penggurunan dan Kekeringan tahun ini adalah Bersatu untuk Tanah, Warisan Kami, Masa Depan Kita.

    Agenda ini menyoroti masa depan pengelolaan lahan dan sumber daya yang paling berharga untuk menjamin stabilitas dan kesejahteraan miliaran orang penghuni Planet Bumi.

    Dalam pernyataannya, PBB menyebut penggurunan, degradasi lahan, dan kekeringan merupakan salah satu tantangan lingkungan yang paling mendesak saat ini.

    Baca: WMO ingatkan pemanasan global akan picu lebih banyak bencana

    Sebanyak 40 persen lahan di seluruh dunia sudah terdegradasi. Hal ini tak bisa dibiarkan karena akan mengancam kelangsungan hidup penghuni planet Bumi.

    Sedikitnya 10 miliar manusia diproyeksikan akan menghuni planet Bumi pada tahun 2050. Saat ini jumlah penduduk Bumi diperkirakan mencapai 8 miliar orang.

    Jumlah penduduk yang semakin padat tentu membutuhkan lahan yang sehat untuk penghidupan mereka.

    Baca: WMO ingatkan Bumi kembali catatkan suhu terpanas

    Populasi yang terus bertambah, plus pola produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan memicu permintaan akan sumber daya alam. Ini akan memberikan tekanan yang berlebihan pada lahan hingga ke titik degradasi. 

    Penggurunan dan kekeringan mendorong migrasi paksa, yang menempatkan puluhan juta orang setiap tahun pada risiko pengungsian.

    Sebaliknya, lahan yang sehat tidak hanya menyediakan hampir 95 persen makanan bagi umat manusia, namun memberi pakaian dan tempat berlindung, menyediakan lapangan kerja dan penghidupan.

     

    Baca: Fakta deforestasi yang patut diwaspadai

    Lahan yang sehat juga melindungi manusia dari ancaman kekeringan, banjir, dan kebakaran hutan yang kian parah.

    Dari 8 miliar penduduk dunia, lebih dari satu miliar anak muda di bawah usia 25 tahun tinggal di negara berkembang.

    Khususnya di wilayah yang secara langsung bergantung pada lahan dan sumber daya alam untuk bertahan hidup. 

    Karena itu dunia harus menciptakan prospek pekerjaan bagi penduduk pedesaan ini dan memberi kaum muda akses ke peluang kewirausahaan ekologi

    Esti Utami, dari berbagai sumber

     

     

     

  • Kekeringan di Lhoknga Aceh Besar, Pakar ingatkan Pentingnya Konservasi Wilayah Karst

    Kekeringan di Lhoknga Aceh Besar, Pakar ingatkan Pentingnya Konservasi Wilayah Karst

    7cloud.asia – Akademisi Universitas Serambi Mekkah (USM) Aceh TM Zulfikar menyatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar perlu memperbaiki wilayah karst di kawasan Lhoknga, sebagai solusi mencegah kekeringan yang terus berulang.

    “Perlu perbaikan wilayah karst yang sudah mulai rusak dan tidak lagi mampu menyimpan air,” katanya di Banda Aceh, Rabu (10/7/2024).

    Sebagai informasi, Pemkab Aceh Besar telah memberlakukan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan menyusul terjadinya warga kesulitan air bersih di wilayah Kecamatan Lhoknga.

    Penetapan status bencana tersebut agar penanganan dapat dilakukan secara komprehensif dan keberlanjutan.

    Dosen teknik lingkungan USM itu mengatakan kekeringan di Aceh Besar itu hampir setiap tahunnya terjadi, maka diperlukan langkah jangka panjang untuk mengatasi permasalahan tersebut.

    Baca Juga: Perubahan Iklim Berdampak ke Lahan Kering dan Mengancam Produksi Pangan

    Karena itu, lanjutnya, perlu perencanaan program, seperti perlindungan sumber air di wilayah sungai yang mengalir ke Daerah Aliran Sungai (DAS) sekitar Lhoknga

    Antara lain melalui upaya konservasi sumber daya air, termasuk strategi pengendalian daya rusak air, pendayagunaan sumber daya air, dan sistem informasi yang mampu diakses para pihak.

    Selain itu, kata dia, juga diperlukan rencana pengelolaan air secara terpadu. Karena kedepannya kekeringan ini tidak hanya terjadi di kawasan Lhoknga saja, besar kemungkinan juga di kecamatan lainnya.

    “Maka semua ini perlu dikomunikasikan, termasuk sumber daya dan dananya. Baik dengan pihak provinsi maupun nasional sesuai kewenangannya,” ujar TM Zulfikar.

    Untuk jangka pendek, kata dia, Pemkab Aceh Besar perlu menyiapkan rencana penanggulangan, termasuk bagaimana mitigasi bencana dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

    Baca Juga: Catat! Hari Ini Diperingati sebagai Hari Memerangi Penggurunan dan Kekeringan

    “Kemudian, kekurangan air saat ini juga harus diatasi dengan berbagai tindakan cepat, seperti penyiapan kolam-kolam penampungan dan pembersihan sumber air wilayah sungai yang belum kering,” katanya.

    Dalam kesempatan ini TM Zulfikar juga meminta Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar perlu memastikan jumlah total masyarakat yang kekurangan air di Kecamatan Lhoknga, sehingga ketersediaan air yang ada benar-benar cukup untuk korban kekeringan.

    Ia mengingatkan jangan sampai terjadi overlap, dimana hanya orang-orang tertentu saja yang dilayani kebutuhan air, sementara ada masyarakat yang paling membutuhkan justru tidak terlayani.

    “Hindari konflik baik vertikal maupun horisontal, termasuk bagaimana peran dan tanggung jawab perusahaan di sekitar wilayah tersebut dalam membantu pemerintah,” kata TM Zulfikar.

    Sumber:Antaranews.com

  • Tiga Bulan Tak Diguyur Hujan, Sejumlah Wilayah di Jatim, NTT dan NTB Alami Kekeringan

    Tiga Bulan Tak Diguyur Hujan, Sejumlah Wilayah di Jatim, NTT dan NTB Alami Kekeringan

    7cloud.asia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan sejumlah daerah di Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat sudah mulai mengalami kekeringan ekstrem setelah nyaris tiga bulan tidak diguyur hujan.

    Deputi Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan di Jakarta, Rabu (24/7/2024), mengatakan 18 kabupaten/kota dan puluhan kecamatan di tiga provinsi tersebut mengalami kekeringan akibat kurang hujan dengan kategori ekstrem.

    BMKG menilai atas kondisi tersebut semua pihak secara lintas sektor pada tingkat pusat maupun daerah harus mengambil langkah mitigasi dan penanggulangan secara saksama demi mengurangi dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat.

    Kekeringan ekstrem dapat berimplikasi terhadap potensi gagal panen atau perubahan periode tanam, semakin berkurang ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan di NTB, NTT, Jatim.

    Oleh karena itu, BMKG berharap, upaya mitigasi dan penanggulangan perlu ditingkatkan khususnya pada sejumlah sektor tersebut setidaknya sampai dengan September yang diprakirakan menjadi akhir puncak musim kering tahun ini.

    Baca Juga: Memasuki Kemarau Kualitas Udara Jakarta Memburuk: Tercatat Sebagai Kota Terpolusi di Dunia

    “Termasuk potensi gangguan kesehatan masyarakat salah satunya dari penyebaran penyakit demam berdarah juga perlu diperhatikan karena musim kering dapat meningkatkan frekuensi gigitan nyamuk,” kata dia.

    Tim ahli klimatologi BMKG melaporkan sampai dengan Sabtu (20/7/2024) setidaknya ada lima kabupaten dan kota di Provinsi NTT yang mengalami kekeringan ekstrem karena tidak diguyur hujan dalam waktu yang lama, sejak akhir Mei 2024.

    Sebanyak lima kabupaten dan kota di NTT itu, Kota Kupang (Kecamatan Kota Raja, Alak, Maulafa, Kota Lama, Oebobo, Kelapa Lima selama 92 hari tanpa hujan), Kabupaten Belu (Kecamatan Atambua Selatan selama 91 hari).

    Sedangkan, Sumba Timur (Pandawai, Kahaungu Eti selama 89 hari tanpa hujan), Sabu Raijua (Sabu Barat, Hawu Mahera selama 76 hari), dan Kupang (Sulamu selama 64 hari).

    Untuk Provinsi NTB tercatat tiga kabupaten dan kota meliputi Lombok Timur (Kecamatan Sambelia selama 88 hari tanpa hujan), Bima (Belo, Palibelo selama 85 hari), dan Dompu (Pajo selama 85 hari).

    Baca Juga: Catat! Hari Ini Diperingati sebagai Hari Memerangi Penggurunan dan Kekeringan

    Kekeringan melanda 10 kabupaten dan kota di Provinsi Jatim meliputi Kota Probolinggo (Kecamatan Kademangan, Leces, Mayangan selama 90 hari), Probolinggo (Gending, Sumber, Sumberasi, Kraksaan, Pajarakan selama 90 hari), Jember (Gumuk Mas selama 87 hari), Kediri (Ngadiluwih, Kras selama 87 hari).

    Kabupaten Pasuruan (Gondang Wetan, Pohjentrek selama 86 hari), Situbondo (Kapongan, Mangaran selama 86 hari), Banyuwangi (Pesawaran, Bajulmati, Alas Buluh selama 85 hari), Blitar (Kanigoto, Wonodadi, Udanawu, Sanakulon, Serengat selama 85 hari).

    Kekeringan juga terjadi di Mojokerto (Trowulan selama 85 hari), dan Tulungagung (Kalidawir, Karang Rejo, Rejotangan selama 85 hari).

    Musim kering juga mulai melanda 45 persen zona musim Indonesia sampai dengan pertengahan Juli 2024, meliputi sebagian Aceh, sebagian Sumatera Utara, sebagian Riau, sebagian Bengkulu, sebagian Jambi.

    Musim kering juga terjadi di sebagian sumatera Selatan, sebagian Lampung sebagian Banten, sebagian Kalimantan Selatan, sebagian Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Tenggara, dan sebagian Papua Selatan.

  • BMKG: Sejumlah Wilayah di Aceh Berpotensi Kekeringan Hingga September

    BMKG: Sejumlah Wilayah di Aceh Berpotensi Kekeringan Hingga September

    7cloud.asia – Sejumlah wilayah di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) berpotensi mengalami kekeringan hingga September mendatang.

    Kepala Stasiun Klimatologi pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Aceh, Muhajir menjelaskan kekeringan tersebut akibat curah hujan yang rendah pada musim kemarau.

    “Analisis hujan terakhir di seluruh wilayah Aceh pada 11 hingga 20 Juli rendah, warnanya coklat semua. Dan ini sudah berjalan beberapa dasarian terakhir,” jelasnya seperti yang dikutip Antaranews.

    Baca: Suhu panas capai 37 derajat celsius, Indonesia masih aman dari gelombang panas?

    Selanjutnya Muhajir menerangkan pada Juli ini sejumlah wilayah Aceh seperti Banda Aceh, sebagian Aceh Besar, Pidie, Bener Meriah dan Aceh Utara diprakirakan mengalami curah hujan rendah (0-50 mm).

    Sedangkan untuk wilayah Aceh lainnya BMKG memprediksi masih ada yang mengalami curah hujan menengah (51-100 mm).

    Kecuali sebagian Aceh Selatan dan Nagan Raya kemungkinan mengalami curah hujan tinggi. “Prediksi hingga akhir bulan Juli masih kering,” katanya.

    BMKG memperkirakan pada Agustus mendatang wilayah Aceh yang mengalami curah hujan rendah meliputi Banda Aceh, sebagian Aceh Besar, dan Aceh Utara.

    Baca: Kekeringan landa di Lhoknga, Aceh Besar

    Sementara curah hujan tinggi diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Pidie, Aceh Barat, sebagian besar Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Selatan, Aceh Tenggara dan Aceh Singkil.

    “Wilayah Aceh lainnya diprakirakan mengalami curah hujan menengah,” katanya.

    Kemudian pada September wilayah Aceh yang diprediksi mengalami curah hujan rendah meliputi sebagian kecil Banda Aceh dan Aceh Besar.

    Curah hujan tinggi berpotensi terjadi di sebagian wilayah Nagan Raya, Aceh Barat dan Aceh Selatan. Sementara wilayah Aceh lainnya diprakirakan mengalami curah hujan menengah.

    Sejak Mei lalu, lanjut Muhajir, pihaknya telah mengeluarkan surat kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau 2024 dan waspada kekeringan untuk bupati/wali kota dan instansi terkait.

    Baca: Peningkatan suhu perkotaan di Indonesia termasuk terbesar global

    “Kalau daerah mana saja yang sudah mengalami kekeringan, itu di Aceh Besar, Banda Aceh, Sabang, sisanya kami belum dapat informasi, apakah sudah memberlakukan kesiapsiagaan di masing-masing kabupaten/kota,” terangnya.

    Beberapa waktu lalu, Kabupaten Aceh Besar telah memberlakukan status siaga darurat bencana kekeringan untuk wilayah Kecamatan Lhoknga.

    Penetapan status bencana tersebut dilakukan agar penanganan bencana kekeringan dapat dilakukan secara komprehensif dan keberlanjutan.

  • Prediksi Iklim Jawa tahun 2100: Kekeringan di Lumbung Pangan, Hujan Ekstrem di Hulu Sungai

    Prediksi Iklim Jawa tahun 2100: Kekeringan di Lumbung Pangan, Hujan Ekstrem di Hulu Sungai

    7cloud.asia – Kekeringan akibat El Nino 2023 sempat membuat sektor pangan Indonesia, khususnya Pulau Jawa, kelimpungan. Panen padi di Indonesia tahun lalu turun sebesar 3,95 juta ton atau 17,54 persen lebih rendah dibandingkan 2022.

    Situasi ini mengerek inflasi sektor pangan Indonesia ke angka yang tertinggi se-Asia Tenggara.

    Situasi kekeringan bisa menjadi lebih parah di masa depan. Studi terbaru yang dilakukan dosen Universitas Gadjah Mada, Vempi Satriya Adi Hendrawan bersama tim memprediksi Jawa berisiko mengalami penurunan hujan tahunan secara signifikan dibandingkan kondisi saat ini.

    Penurunan ini berkisar rata-rata 10 persen hingga tahun 2060, dan 16,2 persen hingga akhir abad ini. Perubahan tersebut dapat berdampak pada 73% dari total penduduk Jawa atau lebih dari 100 juta jiwa.

    Tim membuat prediksi ini berdasarkan asumsi bahwa dunia membiarkan pelepasan emisi sangat banyak dan terus meningkat tanpa dibarengi upaya pengurangan.

    Situasi ini sepatutnya menjadi catatan pemerintah Indonesia dan dunia untuk terus meningkatkan upaya mengatasi perubahan iklim semaksimal mungkin.

    Baca Juga: Catat! Hari Ini Diperingati sebagai Hari Memerangi Penggurunan dan Kekeringan

    Risiko besar kekeringan
    Pada akhir abad 21, riset yang dilakukan Vempi menaksir hari tanpa hujan di Pulau Jawa secara berturut-turut akan meningkat sebesar 18,6-34,6 persen dibandingkan saat ini.

    Ancaman kekeringan lebih besar terjadi di dataran rendah. Kabupaten-kabupaten di sepanjang pesisir utara Jawa, mulai dari Serang hingga Madura, dapat mengalami penurunan curah hujan hingga 37 persen.

    Sementara, di rata-rata daerah di Jawa, curah hujan berkurang sekitar 8-18 persen. Kekeringan akan meningkat hingga dua kali lipat sepanjang musim kemarau.

    Potensi kekeringan bakal kian parah karena naiknya temperatur maksimum harian. Pada saat itu, temperatur di Pulau Jawa berpotensi meningkat 1,7°C hingga 3,1°C.

    Suhu tertinggi yang mencapai 40°C mungkin akan dialami beberapa kabupaten antara lain Indramayu, Cirebon, Subang, Karawang, dan Kota Yogyakarta.

    Di daerah tersebut, jumlah hari dengan suhu sangat ekstrem akan naik delapan kali lipat dibandingkan saat ini.

    Baca Juga: Gara-gara Panas Ekstrem, Hampir Setengah Juta Orang Meninggal Per Tahun

    Pada akhir abad ke-21, rata-rata wilayah Jawa akan mengalami 209 hari berturut-turut dengan suhu maksimum harian yang sangat ekstrem (rerata di atas 36°C).

    Padahal, secara historis, suhu ekstrem rata-rata tersebut hanya terjadi selama empat hari berturut-turut.

    Dampak kekeringan terhadap pertanian
    Penumpukan emisi di atmosfer pada 2100 juga akan membuat 10% daerah Pulau Jawa (sekitar 13 ribu km2) berisiko mengalami kekeringan.

    Daerah terdampak ini merupakan lembah-lembah lahan pertanian dataran rendah yang subur sekaligus penyangga kebutuhan beras di Indonesia.

    Di kawasan pantai utara Jawa, daerah yang terdampak adalah Pandeglang, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Brebes, Pati, Grobogan, Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan.

    Baca Juga: WMO: Kenaikan Suhu Global Picu Bencana Akan Lebih Sering Terjadi

    Sementara itu, daerah di kawasan selatan seperti Gunungkidul, Jember, Cianjur, Sukabumi, dan Cilacap juga turut terkena imbasnya.

    Kekeringan dapat mengurangi tampungan air untuk irigasi. Ini pada akhirnya akan mengancam ketersediaan air untuk pertanian.

    Jika emisi tidak dikurangi secara maksimal, krisis pengairan akan mengancam produksi pertanian. Hal tersebut dapat menaikkan harga bahan pangan akibat kelangkaan di dalam negeri, hingga mengancam ketahanan pangan negara.

    Fenomena cuaca El Nino juga akan membuat risiko kekeringan lebih tinggi di masa depan. Studi lainnya meramalkan bahwa El Nino akan terjadi lebih sering dan parah.

    Pasokan listrik dari pembangkit yang mengandalkan stabilitas debit air bendungan juga dapat terganggu.

    Ini sudah terbukti di Sulawesi Selatan yang mengalami banyak kejadian byar-pet alias pemadaman bergilir pada musim kering tahun lalu.

    Sumber: The Conversation

  • Prediksi iklim Jawa tahun 2100: Waspadai Panas Menyengat di Perkotaan

    Prediksi iklim Jawa tahun 2100: Waspadai Panas Menyengat di Perkotaan

    7cloud.asia – Tim peneliti dari Universitas Gadjah Mada memprediksi, jika dunia membiarkan emisi karbon tanpa dibarengi upaya pengurangan dapat memicu kekeringan yang lebih parah di Pulau Jawa pada masa depan

    Dalam laporan yang terbit di The Conversation, situasi ini sepatutnya menjadi catatan pemerintah Indonesia dan dunia untuk terus meningkatkan upaya mengatasi perubahan iklim semaksimal mungkin.

    “Penelitian kami juga mencatat, pada 2100, seluruh penduduk Jawa akan merasakan kenaikan suhu setidaknya 1,5°C-2,5°C,” demikian laporan yang ditulis Vempi Satriya Adi Hendrawan, anggota tim peneliti.

    Berikut artikel tersebut selengkapnya. Penelitian memperkirakan, mayoritas penduduk (63 persen) yang bermukim di kota-kota padat penduduk seperti Jabodetabek, Surabaya, Bandung, dan Semarang dapat terdampak kenaikan suhu 3°C bahkan lebih.

    Kenaikan suhu, apabila terjadi saat musim kemarau, berisiko memicu intensifikasi suhu panas di perkotaan (urban heat).

    Meskipun ancamannya tidak akan seserius di negara subtropis, suhu panas ekstrem di kota dapat meningkatkan kebutuhan pendinginan dalam ruangan. Walhasil, pada saat tersebut konsumsi energi juga akan meningkat.

    Sementara itu, bagi puluhan juta penduduk kota-kota besar di Jawa yang tidak memiliki akses pendinginan memadai, panas ekstrem dapat menurunkan kebugaran, gangguan kecemasan, bahkan kematian.

    Baca: Prediksi iklim di Jawa pada 2100

    Tak hanya kekeringan
    Tak hanya kekeringan, studi kami juga meramalkan kenaikan hujan deras ekstrem di sepanjang dataran tinggi pulau Jawa. Kenaikannya rata-rata 5,6 persen di dataran tinggi—apabila dihitung berdasarkan total hujan selama 5 hari berturut-turut.

    Hujan yang semakin deras dan sering di wilayah hulu sungai berisiko memicu banjir bandang dan banjir kiriman ke kawasan bantaran sungai di daerah hilir. Fenomena ini juga menaikkan ancaman tanah longsor di lereng-lereng curam.

    Ada sekitar 10 jutaan penduduk di kawasan yang membentang sepanjang pegunungan Jawa, mulai dari hulu sungai Cidanau di Banten hingga sungai Bajulmati Banyuwangi, yang berisiko menjadi korban.

    Ini belum termasuk kerugian materi apabila bangunan dan hewan ternak tersapu air bah dan longsor. Pasokan komoditas tanaman hortikultura yang acap ditanam di dataran tinggi seperti kentang, tomat, dan sebagainya juga dapat terganggu.

    Jika meluas, banjir dari hulu juga dapat merusak pertanian padi juga akan terdampak. Ini terjadi di bantaran sawah Bengawan Solo pada tahun 2007 dan 2013.

    Antisipasi sejak dini
    Pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengembangkan dan menerapkan strategi guna mengurangi dampak peningkatan kejadian ekstrem di masa depan.

    Baca: Gegara panas ekstrem setengah juta penduduk dunia meninggal per tahun

    Proses pengambilan keputusan juga perlu disertai kesadaran akan potensi perubahan di masa depan.

    Sektor pertanian Indonesia perlu berbenah. Kita bisa melakukan upaya seperti memperbaiki sistem pengelolaan irigasi, penerapan praktik pertanian yang tahan terhadap kekeringan dan panas ekstrem, dan sebagainya.

    Petani dan masyarakat juga perlu kita libatkan dalam upaya beradaptasi dengan peningkatan suhu.

    Kita pun perlu memerhatikan ancaman banjir dan longsor, khususnya di hulu sungai-sungai besar di Jawa.

    Pemerintah perlu meredam alih fungsi lahan, mencegah sedimentasi, memulihkan ekosistem alami di sepanjang daerah aliran sungai (DAS), begitu juga daerah tangkapan air di kawasan hulu.

    Perancangan infrastruktur mitigasi banjir juga harus mulai mempertimbangkan perubahan pola hujan ekstrem dan banjir di masa depan.

    Baca: Apakah Indonesia bakal terus terhindar dari gelombang panas?

    Sebagai contoh, dimensi infrastruktur pengendali banjir seperti tanggul tidak bisa lagi kita desain berdasarkan data-data empiris masa lalu.

    Sebaliknya, Indonesia harus mendesain dimensi bangunan-bangunan infrastruktur mitigasi bencana dengan mempertimbangkan perubahan pola hujan ekstrem masa depan.

    Indonesia juga perlu berinvestasi dalam sistem peringatan dini dan perbaikan infrastruktur pencegah bencana untuk mengurangi risiko bencana terkait cuaca ekstrem.

    Mitigasi bencana terbukti sangat efektif dan efisien dalam mengurangi kerusakan, korban jiwa, dan kerugian materi ketika bencana terjadi.

    Selain itu, saat melakukannya, pemerintah harus memastikan partisipasi masyarakat secara aktif dalam sistem kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana.

    Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga seputar risiko bencana agar mereka bisa meredam dampaknya.

    Sumber: The Conversation, penulis: Vempi Satriya Adi Hendrawan, Dosen UGM

  • Kekeringan Mulai Melanda Yogyakarta, Status Kini Siaga Darurat Bencana

    Kekeringan Mulai Melanda Yogyakarta, Status Kini Siaga Darurat Bencana

    7cloud.asia – Kekeringan akibat musim kemarau tengah melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Termasuk wilayah Yogyakarta. Status siaga darurat bencana kekeringan diberlakukan sejak 1 Agustus lalu.

    Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan sejak 1 Agustus hingga 31 Agustus 2024.

    “Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY sudah ke luar untuk 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus, waktunya sebulan,” ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Noviar Rahmad.

    Melansir Antaranews, Noviar menjelaskan  surat Keputusan Gubernur Nomor 286/KEP/2024 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di DIY dapat diperpanjang jika kekeringan masih berlanjut.

    Baca: Sebagian wilayah Aceh berpotensi kekeringan hingga September

    Penetapan status ini, lanjut Noviar menyusul adanya tiga kabupaten di wilayah ini yakni Kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman yang telah berstatus siaga darurat hidrometeorologi.

    “Provinsi bisa melakukan penetapan siaga darurat apabila lebih dari satu kabupaten sudah menetapkan. Sementara yang di kabupaten/kota ini sudah tiga,” jelasnya.

    Status siaga darurat ini sangat berarti bagi BPBD DIY untuk merealisasikan rencana operasi modifikasi cuaca di wilayah ini.

    Rencananya program hujan buatan itu bakal melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    Selain itu BPBD DIY dapat membantu kebutuhan dropping air bersih ke masyarakat kabupaten/kota yang membutuhkan.

    “Dasarnya SK itu. Tapi anggarannya kami mintakan melalui dana siap pakai yang ada di BNPB pusat,” ujar dia.

    Baca: Wilayah Jatim, NTB dan NTT berpotensi kekeringan

    Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD DIY, Edhy Hartana mengimbau masyarakat di DIY mulai berhemat menggunakan air sehingga tidak sekadar bergantung pada bantuan pemerintah.

    “Kami mengimbau kepada warga yang khususnya terdampak kekeringan, berhematlah menggunakan air. Setelah digunakan air bisa disalurkan ke tanaman jadi jangan terbuang-buang,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Yogyakarta, Reni Kraningtyas memprediksi puncak musim kemarau 2024 di DIY antara Juli hingga Agustus 2024.

    Musim kemarau akan berakhir pada September 2024 dasarian pertama yang dimulai Kabupaten Kulon Progo bagian utara.