ruangkota

Tag: papua

  • Pendidikan Kontekstual: Strategi Penguatan Pendidikan di Papua

    Pendidikan Kontekstual: Strategi Penguatan Pendidikan di Papua

    7cloud.asia – Rendahnya kemampuan membaca siswa di Papua erat kaitannya dengan kurang relevannya materi pembelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari mereka.

    Keterbatasan akses terhadap buku pelajaran yang relevan dan ketidaksesuaian substansi buku dengan budaya masyarakat Papua menjadi kendala utama.

    Seperti yang ditemukan dalam penelitian tim riset kolaborasi dari Pusat Riset Kependudukan BRIN, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Universitas Cenderawasih di Kampung Demta, Kabupaten Jayapura pada tahun 2021.

    Guru setempat mengeluhkan contoh-contoh materi yang tidak relevan, seperti materi tentang kereta api. Hal ini menyulitkan siswa untuk membayangkan konsep tersebut karena tidak ada dalam lingkungan mereka.

    Karakteristik masyarakat Papua yang masih sangat bergantung pada alam dan memiliki gaya hidup meramu serta berburu menuntut adanya materi pembelajaran yang lebih kontekstual.

    Dengan menyusun buku pelajaran yang memuat kosakata dan contoh-contoh yang berkaitan dengan budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua, seperti sagu, kayu, ubi, hutan, dan berburu, maka siswa akan lebih mudah memahami dan mengingat materi pelajaran.

    Penggunaan contoh-contoh yang familiar akan menciptakan visualisasi yang kuat dalam pikiran siswa, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna.

    Baca: Lebih dari 600 ribu anak Papua tidak sekolah

    Inovasi budaya lokal
    Selain relevansi kurikulum, inovasi dalam proses pembelajaran juga menjadi kunci untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa di Papua.

    Pembelajaran yang berpusat pada siswa dan konteks budaya mereka dapat memicu minat belajar yang lebih tinggi.

    Penggunaan media pembelajaran yang beragam dan relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua, seperti permainan tradisional, cerita rakyat, dan lagu daerah, dapat menjadi alternatif yang menarik.

    Pendekatan sekolah kampung yang diinisiasi oleh John Rahail merupakan contoh nyata bagaimana kearifan lokal dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran.

    Sebagai contoh, penulis berkesempatan melakukan observasi di sebuah sekolah dasar di Kampung Demta, Kabupaten Jayapura tahun 2021 yang berinovasi mengemas materi pelajaran berhitung melalui permainan tradisional berburu.

    Proses pembelajaran yang dilakukan yaitu dua kelompok siswa bermain seolah-olah berburu dengan target buruan yang dalam permainan itu digantikan dengan buah-buah yang tertutup daun.

    Secara bergantian masing-masing anggota kelompok siswa tersebut bergantian maju mengendap-endap dan memanah target buruan. Hasil buruan yang terkumpul selanjutnya akan dihitung secara bersama-sama.

    Baca: Mendorong pendidikan menjadi barang publik

    Dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan aktivitas sehari-hari, seperti berburu dan menghitung, anak-anak Papua dapat lebih mudah memahami konsep-konsep dasar.

    Pendekatan ini tidak hanya memperkenalkan konsep akademis, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan rasa bangga terhadap akar mereka.

    Melalui inovasi-inovasi semacam ini, pembelajaran tidak hanya menjadi kegiatan transfer pengetahuan, tetapi juga pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa Papua.

    Pendidikan kontekstual: Strategi penguatan pendidikan di Papua
    Untuk mencapai peningkatan kualitas pendidikan di Papua, diperlukan strategi komprehensif yang berakar pada konteks lokal dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

    Salah satu pendekatan yang relevan adalah penerapan pendidikan kontekstual Papua.
    Implementasi pendidikan kontekstual Papua ini dapat dilakukan melalui pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal.

    Juga penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari orang asli Papua (OAP), inovasi proses pembelajaran melalui media permainan tradisional atau integrasi pengetahuan tradisional dengan ilmu pengetahuan modern.

    Pendekatan pembangunan yang berbasis kesejahteraan sosial dan wilayah adat juga perlu diprioritaskan, dengan fokus pada masyarakat OAP di kampung-kampung, terutama di daerah pedalaman dan pegunungan yang sulit dijangkau.

    Baca: Komisi X DPR dorong Pendidikan Dasar gratis di seluruh Indonesia

    Melalui dialog aktif dengan semua komponen masyarakat, pemerintah dapat merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

    Pendampingan berkelanjutan dari pemerintah pusat kepada aparatur pemerintah daerah menjadi kunci dalam memastikan implementasi kebijakan yang efektif.

    Dengan tersedianya layanan publik, OAP akan merasakan kehadiran negara, dan tidak hanya memiliki ingatan mengenai politik kekerasan.

    Selain itu, pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengawasan dan partisipasi aktif dalam peningkatan kualitas pelayanan publik akan mendorong terciptanya sistem pendidikan yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

    Peningkatan kerja sama kemitraan dengan berbagai penyelenggara pendidikan, baik pemerintah maupun swasta, juga penting untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan di Papua.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis:
    1. Dini Dwi Kusumaningrum (Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN)
    2. Fikri Muslim (Peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN)

  • Mengenal Kampung Asei Besar, Penghasil Kerajinan Kulit Kayu Khas Papua

    7cloud.asia – Salah satu buah tangan khas Papua yang digandrungi para pelancong adalah hasil kriya dari kulit kayu yang masih sangat mengandalkan teknik pembuatan tradisional.

    Kita bisa melihat langsung sentra para perajin menghasilkan produk-produk kriya kulit kayu di Bumi Cendrawasih yaitu di Kampung Asei yang merupakan kampung wisata dan letaknya berada di tengah Danau Sentani.

    Disbudpar Papua menyebut pemerintah terus mendukung para seniman lokal di Kampung Asei Besar agar dapat mempertahankan dan mengembangkan karya seni lukisan kulit kayu ini.

    “Salah satu upaya yang dilakukan yakni memperkenalkan seni lukisan kulit kayu ke pasar yang lebih luas, melalui berbagai pameran seni dan budaya,” ujar Kepala Bidang Kebudayaan Disbudpar Kabupaten Jayapura, Papua Fred Modouw.

    Fred menambahkan, Kampung Asei Besar yang terletak di Distrik Sentani Timur, adalah sentra penghasil lukisan kulit kayu dengan nilai seni tinggi.

    Seni lukisan ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat setempat dan menjadi bagian penting dari identitas budaya suku asli di daerah ini.

    “Lukisan kulit kayu dari Kampung Asei Besar memiliki keunikan tersendiri, baik dari motif maupun teknik pembuatannya, yang membedakan dari seni lukis lainnya,” katanya dikutip Antaranews.com.

    Menurut Fred, lukisan kulit kayu atau dalam bahasa Sentani disebut “Khombouw” ini, biasanya dibuat dengan menggunakan kulit kayu khas yang diolah secara tradisional

    Sedangkan, proses pembuatannya melalui beberapa tahapan, mulai dari mengambil kulit kayu, mengeringkan, pewarnaan hingga memberi motif.

    “Setiap motif yang dihasilkan memiliki makna filosofis yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat setempat, juga sebagai warisan budaya dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi,” ujarnya.

    Dia menjelaskan banyak wisatawan dan kolektor seni dari dalam maupun luar negeri tertarik untuk membeli karya seni ini, sebagai oleh-oleh juga koleksi pribadi.

    “Potensi ekonomi dari seni lukisan kulit kayu ini sangat besar, sehingga perlu terus dikembangkan dan dipromosikan,” katanya lagi.

  • DPR Soroti Maraknya Perdagangan Ilegal Burung Langka Papua

    DPR Soroti Maraknya Perdagangan Ilegal Burung Langka Papua

    7cloud.asia – Anggota Komisi I DPR, Ruth Naomi Rumkabu, menyoroti maraknya eksploitasi dan perdagangan ilegal burung langka yang berasal dari Papua, khususnya burung siang dari Kabupaten Biak Numfor.

    Ia menegaskan bahwa praktik perdagangan ilegal burung langka dari Papua ini harus segera dihentikan karena dapat mengancam kelestarian ekosistem dan kekayaan alam Indonesia.

    Burung-burung tersebut, ujarnya, termasuk satwa langka yang hanya ada di daerah Papua. Sangat disayangkan jika terus diperjualbelikan ke luar daerah tanpa izin.

    “Ini adalah aset dan kekayaan alam yang harus kita lestarikan, bukan untuk dieksploitasi,” ujar Ruth usai pertemuan dengan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Zona Timur, Ambon, Senin (10/2/2025).

    Baca: Mengenali migrasi tahunan burung Layang-layang

    Selain burung siang, Ruth juga menyoroti perlindungan terhadap satwa lain seperti kakatua jambul kuning dan kakatua jambul merah muda, yang banyak ditemukan di wilayah Indonesia Timur.

    Burung-burung khas Papua, seperti burung siang, kakatua jambul kuning, dan kakatua jambul merah muda, terus diburu secara ilegal untuk dijual ke pasar gelap.

    Praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam populasi satwa yang semakin berkurang.

    Fenomena ini banyak terjadi di berbagai wilayah Papua, terutama di Kabupaten Biak Numfor, yang menjadi habitat utama burung-burung langka.

    Baca: Peran kupu-kupu dan burung bagi kelestarian lingkungan

    Ruth berharap instansi terkait, termasuk BAKAMLA, dapat berperan lebih aktif dalam mengawasi dan menindak tegas perdagangan ilegal satwa tersebut.

    “Harapan saya, dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki BAKAMLA, kita bisa bekerja sama untuk mengatasi persoalan ini. Jangan sampai satwa-satwa indah ini punah dari daerah kita,” lanjutnya.

    Ruth juga mengajak pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian satwa langka sebagai bagian dari kekayaan alam yang tidak boleh diperjualbelikan secara sembarangan.

    “Mari kita bekerja sama menjaga kekayaan alam kita. Kita harus memastikan bahwa satwa-satwa langka ini tidak punah akibat eksploitasi berlebihan. Saya berharap kerja sama ini bisa dimulai dari sekarang dan terus berlanjut ke depannya,” pungkasnya.

    Dengan adanya perhatian serius dari DPR dan instansi terkait, diharapkan perdagangan ilegal burung langka dan satwa lainnya dapat ditekan, sehingga ekosistem di Papua dan Indonesia Timur tetap terjaga demi generasi mendatang.

  • Konservasi di Kaimana Bisa Jadi Ikon Ekowisata Seperti Raja Ampat

    Konservasi di Kaimana Bisa Jadi Ikon Ekowisata Seperti Raja Ampat

    7cloud.asia – Keunikan dan keindahan Kaimana di Provinsi Papua Barat bisa menjadi ikon ekowisata sebagaimana daerah Raja Ampat di Provinsi Papua Barat Daya.

    Hal ini diungkapkan Wakil Presiden Senior dan Pemimpin Eksekutif Konservasi Indonesia Meizani Irmadhiany dalam acara temu media di Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    Yayasan Konservasi Indonesia mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, menilai Kabupaten Kaimana telah mengukuhkan diri sebagai destinasi ekowisata berbasis konservasi.

    “Kaimana memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Dengan pendekatan konservasi berbasis masyarakat dan pengelolaan wisata yang bijak, kami percaya Kaimana bisa menjadi ikon ekowisata baru seperti Raja Ampat,” katanya.

    Perairan Kaimana memiliki terumbu karang indah dan dijuluki sebagai kerajaan ikan itu, menurut Meizani, bisa menjadi contoh dalam penerapan model pengelolaan pariwisata yang selaras dengan upaya konservasi.

    Konservasi Indonesia turut mendukung upaya pemerintah daerah dan masyarakat adat dalam mengelola pariwisata secara bertanggung jawab dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Kaimana.

    Baca: Kaimana ditetapkan jadi lokasi konservasi Hiu Paus

    Upaya konservasi alam yang dilakukan di Kaimana mencakup perlindungan ekosistem laut dan mangrove seluas 52 ribu hektare lebih, yang merupakan habitat penting spesies-spesies ikan bernilai ekonomi dan ekologi.

    Pelaksanaan upaya konservasi di wilayah Kabupaten Kaimana melibatkan pemerintah daerah, lembaga dan organisasi mitra, serta masyarakat.

    Masyarakat adat Kaimana berusaha menjaga kelestarian alam dengan menerapkan tradisi Sasi Nggama, kearifan lokal dalam mengatur pemanfaatan sumber daya alam laut dan melindunginya dari eksploitasi.

    Meizani menyampaikan bahwa upaya konservasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 di wilayah Kabupaten Kaimana telah membuahkan hasil.

    Menurut data Konservasi Indonesia, wilayah perairan Kaimana pada tahun 2020 telah menjadi rumah bagi 1.157 spesies ikan dan 492 jenis terumbu karang, yang menjadikannya salah satu ekosistem laut terkaya di dunia.

    Meizani mengemukakan bahwa keberhasilan program transplantasi terumbu karang di Kampung Namatota di Kabupaten Kaimana juga membuktikan bahwa upaya konservasi dapat beriringan dengan pengembangan pariwisata.

    Baca: Ekowisata di Indonesia: lindungi atau justru ancam kelestarian satwa liar?

    “Inisiatif ini tidak hanya menghidupkan kembali ekosistem bawah laut, tetapi juga meningkatkan daya tarik wisata bagi para penyelam dan pecinta lingkungan,” katanya.

    Konservasi Indonesia bersama pemerintah daerah mendampingi masyarakat mengembangkan ekowisata berbasis komunitas untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan pariwisata berbasis konservasi.

    Bersama Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana, yayasan itu membantu memastikan keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi seluas hampir 500 ribu hektare yang berperan penting bagi kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat.

    Konservasi Indonesia juga bekerja sama dengan aktris Prilly Latuconsina, yang telah menjelajahi Kaimana dan melihat langsung upaya konservasi di daerah itu, untuk membantu mempromosikan ekowisata Kaimana.

    Prilly telah mendatangi tempat menyelam di Teluk Triton seperti Bo’s Rainbow, Larry’s Dive Heaven, dan Christmas Rock serta mengunjungi Teluk Bicari, tempat pertemuan hiu paus dan lumba-lumba.

    Selain itu, dia mengunjungi Danau Ubur-ubur, menyusuri hutan mangrove di Kampung Marsi, dan melihat proses transplantasi terumbu karang di Kampung Namatota.

    Baca: Upaya Pulau Pahawang kembangkan ekowisata berkelanjutan

    “Aku sangat yakin bahwa kabupaten ini adalah surga tersembunyi yang harus kita jaga. Bukan hanya oleh masyarakat setempat, tapi kita semua yang mengunjunginya,” kata dia.

    Kepala BLUD Kaimana Eli Auwe menyampaikan bahwa menurut data Dinas Pariwisata angka kunjungan wisatawan lokal di wilayah Kaimana telah meningkat signifikan dari hanya 86 orang pada 2015 menjadi 1.228 orang pada 2019.

    “Pada rentang tahun yang sama, jumlah wisatawan mancanegara (yang berkunjung) rata-rata mengalami kenaikan 15 persen setiap tahunnya,” katanya.

    “Tahun 2024, BLUD mencatat ada 797 wisatawan asing yang berwisata di dalam kawasan konservasi Kaimana,” ia menambahkan.

    Raja Namatota Randi Asnawi Ombaier mengapresiasi para mitra yang membantu pemerintah daerah dan masyarakat di Kaimana mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

    “Kami jadi bisa melihat ada peluang sumber pendapatan baru dengan memanfaatkan kekayaan alam kami secara bijak yaitu dengan ekowisata,” katanya.

    Raja Namatota siap menyambut kedatangan wisatawan yang ingin menyaksikan keindahan alam serta berpartisipasi dalam upaya perlindungan ekosistem di wilayahnya.

  • Ketimbang Makan Bergizi Gratis Siswa di Papua Lebih Pilih Pendidikan Gratis: Kegagalan Prabowo-Gibran Membaca Kebutuhan Rakyat

    Ketimbang Makan Bergizi Gratis Siswa di Papua Lebih Pilih Pendidikan Gratis: Kegagalan Prabowo-Gibran Membaca Kebutuhan Rakyat

    7cloud.asia – Pada 17 Februari 2025, ratusan pelajar di Provinsi Papua Pegunungan turun ke jalan melakukan aksi protes terhadap program makan bergizi gratis (MBG).

    Mereka menolak adanya program makan bergizi gratis dan justru menuntut pemerintah untuk memberikan pendidikan gratis.

    Aksi penolakan makan bergizi gratis sebenarnya terjadi lebih dahulu di Kabupaten Yahukimo, yang kemudian menjadi salah satu pemantik bagi aksi-aksi serupa di beberapa wilayah lain, seperti Intan Jaya, Jayawijaya, Jayapura, hingga Nabire.

    Ini merupakan buntut dari ambisi pemerintah yang bersikeras menerapkan program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia.

    Tuntutan pelajar di Papua tersebut mencerminkan kegagalan negara dalam membaca kebutuhan nyata para siswa yang sesuai dengan konteks lokal di tanah Papua.

    Para pelajar di berbagai wilayah ini merasakan bagaimana kesenjangan kebijakan antara kebutuhan riil dan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini antara kebutuhan atas akses pendidikan yang berkualitas dengan intervensi program MBG.

    Di Papua, pendidikanlah yang menjadi jalan menuju kesejahteraan—bukan bantuan semu berupa makan siang gratis. Kebijakan parsial seperti program makan bergizi gratis yang menghabiskan Rp400 triliun per tahun ini justru mengabaikan akar masalah sistemis sektor pendidikan di Tanah Papua selama ini.

    Pendidikan di Papua telah lama hadapi persoalan absennya guru di sekolah, kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, serta kesenjangan akses.

    Baca: Makan Bergizi Gratis harusnya hanya untuk yang benar-benar membutuhkan

    Akses bahan makanan lebih mudah
    Dari aspek pangan lokal, masyarakat di Papua, khususnya di Papua Pegunungan, menjadikan keladi dan ipere (umbi-umbian) sebagai sumber karbohidrat utama. Ini adalah menu yang tidak pernah kita lihat ada dalam program MBG.

    Pada dasarnya, Papua kaya akan sumber daya alam yang dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri. Budaya bercocok tanam dan berburu masih kuat di beberapa daerah, memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanpa terlalu bergantung pada bantuan pemerintah.

    Oleh karena itu, intervensi dalam bentuk program MBG tidak secara signifikan menjawab kebutuhan utama mereka.

    Makan bergizi gratis sebenarnya bukanlah hal baru. Dalam laporannya, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menghimpun penerapan program serupa di beberapa negara seperti India, Brasil, dan Meksiko. Namun, pendekatan universal dalam penerapan MBG di Indonesia dinilai mengancam efektivitas dari program tersebut.

    Dalam laporan yang sama, CELIOS memberikan rekomendasi penerapan pendekatan geografis bagi wilayah pedesaan dan pendekatan individu bagi wilayah perkotaan untuk meningkatkan efektivitas program MBG.

    Meski demikian, penulis menilai implementasi program MBG di wilayah Papua bukan merupakan hal yang seluruhnya tepat.

    Hal ini dilandasi oleh karateristik masyarakat Papua di beberapa wilayah yang subsisten, yang artinya mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri secara kolektif tanpa bergantung pada sistem ekonomi modern.

    Baca: Perlu evaluasi berkala terkait program makan bergizi gratis

    Akses ke pendidikan lebih sulit
    Papua Pegunungan merupakan salah satu wilayah dengan kondisi geografis yang menantang dan akses yang sulit. Daerah tersebut kerap menghadapi berbagai tantangan dalam proses pembangunan, termasuk di sektor pendidikan.

    Berbagai indikator menunjukkan bahwa Papua Pegunungan masih tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia. Data BPS pada tahun 2024, misalnya, menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Papua Pegunungan tercatat sebesar 5,10 tahun dengan harapan lama sekolah hanya berkisar 9,97 tahun–terendah di Indonesia.

    Data ini mencerminkan bahwa permasalahan utama dalam pendidikan di Papua Pegunungan bukan sekadar kualitas, tetapi juga partisipasi siswa dalam pendidikan formal. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah.

    Namun, data makro tersebut belum sepenuhnya menggambarkan realitas pendidikan di Papua Pegunungan. Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh tim Gugus Tugas Papua (GTP) UGM pada Agustus 2024 menunjukkan bahwa kondisi di lapangan jauh dari ideal.

    Banyak masyarakat di Kabupaten Nduga dan Yahukimo terpaksa mengungsi ke pinggiran Kota Wamena akibat konflik dan alasan keamanan.

    Kondisi ini memaksa mereka untuk hidup dalam segala keterbatasan, tidak terkecuali para anak-anak yang harus berangkat sekolah tanpa seragam dan fasilitas pendukung belajar yang layak.

    Mereka bercerita, hanya ada sedikit sekolah di kampung halamannya (Nduga) dan mayoritas sulit diakses karena jaraknya yang jauh, sehingga kondisi di Wamena jauh lebih baik.

    “Kaka, di sa pu kampung tu, sekolah jauh-jauh ooo”(kakak, di kampung saya sekolah itu jaraknya jauh)“ ujar salah satu murid kepada tim peneliti GTP UGM.

    Kondisi ini terkonfirmasi oleh data Kemendikdasmen yang menyatakan hanya ada 43 SD-sederajat, 9 SMP, dan 2 SMA di Kabupaten Nduga.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia (Lecturer at the Department of Politics and Government UGM), Daud Arie Ristiyono (Researcher at Working Group on Papua UGM), dan Reza Fajar Raynaldi (Peneliti di Gugus Tugas Papua UGM)

  • Siswa di Papua Tolak Program Makan Bergizi Gratis, Apa Solusinya?

    Siswa di Papua Tolak Program Makan Bergizi Gratis, Apa Solusinya?

    7cloud.asia – Unjukrasa pelajar menolak program makan bergizi gratis (MBG) terjadi di sejumlah daerah di Papua pekan lalu.

    Alih-alih program makan bergizi gratis, ribuan siswa di sejumlah daerah di Papua justru menuntut pemerintah untuk memberikan pendidikan gratis.

    Tuntutan pelajar di Papua tersebut mencerminkan kegagalan negara dalam membaca kebutuhan nyata para siswa yang sesuai dengan konteks lokal di tanah Papua.

    Para pelajar di berbagai wilayah ini merasakan bagaimana kesenjangan kebijakan antara kebutuhan riil dan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini antara kebutuhan atas akses pendidikan yang berkualitas dengan intervensi program makan bergizi gratis.

    Kebijakan parsial seperti program makan bergizi gratis yang menghabiskan Rp400 triliun per tahun ini justru mengabaikan akar masalah sistemis sektor pendidikan di Tanah Papua selama ini.

    Pendidikan di Papua telah lama hadapi persoalan absennya guru di sekolah, kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, serta kesenjangan akses.

    Sebagai alternatif solusi atas masalah ini, alokasi anggaran yang lebih efektif untuk Papua dapat diarahkan pada pemerataan akses pendidikan.

    Pemerintah perlu membangun lebih banyak sekolah di distrik-distrik terpencil agar anak-anak di Papua Pegunungan memiliki akses yang lebih mudah terhadap pendidikan formal.

    Perekrutan guru lokal harus menjadi prioritas untuk memastikan tenaga pengajar memahami budaya dan kebutuhan siswa di daerah tersebut. Kurikulum juga perlu disesuaikan dengan konteks sosial-budaya setempat agar lebih relevan dan efektif.

    Papua juga membutuhkan subsidi penuh untuk pendidikan dasar dan menengah. Banyak siswa di Papua Pegunungan menghadapi kesulitan ekonomi yang menghambat mereka untuk tetap bersekolah.

    Subsidi harus mencakup pembiayaan kebutuhan nonakademis seperti alat tulis, seragam, dan akses internet bagi siswa di daerah terpencil.

    Dengan begitu, mereka dapat belajar tanpa terbebani biaya tambahan yang sering kali menjadi kendala utama dalam melanjutkan pendidikan.

    Pemerintah juga sebaiknya melakukan perluasan program beasiswa afirmasi, contohnya Beasiswa ADik, agar lebih banyak pelajar Papua yang memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

    Pendampingan dan bimbingan bagi penerima beasiswa juga perlu diperkuat agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan dengan sukses dan kembali berkontribusi bagi daerah asal mereka.

    Selain itu, sistem pengajaran yang inklusif perlu diterapkan. Pendidikan di Papua Pegunungan harus memperhitungkan kearifan lokal dan bahasa daerah dalam proses pembelajaran agar lebih efektif.

    Perlu juga adanya peningkatan kapasitas guru lokal melalui pelatihan yang berkelanjutan dan optimal di Papua.

    Dengan demikian, mereka dapat memberikan pengajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

    Di titik ini, program MBG tetap dapat dijalankan dengan menyesuaikan target penerima manfaatnya agar benar-benar menyasar mereka yang mengalami masalah gizi.

    Namun, alokasi anggaran secara keseluruhan harus mencerminkan prioritas utama yang lebih mendasar, yaitu membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan inklusif bagi seluruh anak Papua.

    Dalam konteks pembangunan Papua Pegunungan, pendidikan harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Jika negara benar-benar berkomitmen terhadap masa depan Papua, maka investasi dalam sektor pendidikan harus menjadi fokus utama hari ini, bukan hanya bantuan konsumtif seperti MBG.

    Dengan demikian, anak-anak Papua dapat memperoleh akses pendidikan yang lebih baik, yang pada akhirnya akan membantu mereka melakukan mobilitas sosial vertikal.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia (Lecturer at the Department of Politics and Government UGM), Daud Arie Ristiyono (Researcher at Working Group on Papua UGM) dan Reza Fajar Raynaldi (Peneliti di Gugus Tugas Papua UGM)

  • Organisasi Masyarakat Sipil Desak Uni Eropa Perhitungkan Krisis Deforestasi di Papua dalam Sistem Benchmarking EUDR

    Organisasi Masyarakat Sipil Desak Uni Eropa Perhitungkan Krisis Deforestasi di Papua dalam Sistem Benchmarking EUDR

    7cloud.asia – Sebanyak 22 organisasi masyarakat sipil Indonesia telah mengirimkan surat kepada para pejabat tinggi Uni Eropa untuk menyampaikan kekhawatiran atas semakin parahnya kondisi hutan hujan di Papua Barat.

    Ancaman deforestasi terhadap 2 juta hektare hutan serta meningkatnya ancaman terhadap masyarakat adat Malind dan Yei yang merupakan penduduk asli Papua Barat.

    Surat ini ditujukan kepada Teresa Ribera, Wakil Presiden Eksekutif untuk Transisi Bersih, Adil, dan Kompetitif, Kaja Kallas; Perwakilan Tinggi untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan serta Wakil Presiden Komisi Eropa, Jessica Roswall;

    Komisaris untuk Lingkungan, Ketahanan Air, dan Ekonomi Sirkular Kompetitif, Jozef Síkela, Komisaris untuk Kemitraan Internasional dan Maroš Šefčovič, Komisaris untuk Keamanan Perdagangan dan Ekonomi, Hubungan Antar Lembaga, dan Transparansi.

    Dalam surat tersebut, organisasi masyarakat sipil meminta Komisi Eropa untuk secara serius mempertimbangkan krisis deforestasi dan ancaman terhadap hak-hak masyarakat adat di Papua dalam proses penilaian risiko negara dan bagian-bagiannya dalam skema Benchmarking Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR).

    Berdasarkan skema ini, Uni Eropa akan mengklasifikasikan negara atau wilayah sebagai berisiko rendah, standar, atau tinggi terhadap deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

    Baca: Masyarakat Sipil sayangkan penundaan implementasi EUDR

    Dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia pada Rabu (5/3/2025) penetapan ini harus dilakukan sebelum 30 Juni 2025.

    Dalam pernyataan tersebut, disebutkan Pasal 29 EUDR menyatakan bahwa penilaian risiko harus mempertimbangkan tingkat deforestasi dan ekspansi lahan pertanian.

    Lebih lanjut, Pasal 29(4)(d) mengharuskan Komisi Eropa untuk memperhitungkan keberadaan undang-undang yang melindungi hak asasi manusia, hak masyarakat adat, penanganan korupsi, serta transparansi dari data-data yang dibutuhkan dalam memenuhi ketentuan EUDR.

    Koalisi mendesak Komisi Eropa untuk memastikan bahwa Pasal 29(4)(d) diterapkan secara konsisten dan ketat di semua negara dan wilayah, termasuk Papua Barat.

    “Tanpa pendekatan yang ketat terhadap perlindungan hutan dan masyarakat adat, skema EUDR berisiko gagal mencapai tujuannya dalam mencegah deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia dalam rantai pasok global,” ujar Andi Muttaqien, Direktur Eksekutif Satya Bumi.

    Laporan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Komisi Eropa pada tahun 2024 yang didukung lebih dari 30 organisasi masyakarat sipil di Indonesia memperjelas bagaimana ekspansi industri perkebunan skala besar di Papua telah mengancam kelestarian ekosistem serta hak-hak masyarakat adat yang bergantung pada hutan.

    Baca: Petani sawit soroti penundaan implementasi EUDR

    Seperti diketahui, Papua merupakan salah satu pemegang cadangan hutan alam untuk industri perkebunan di Indonesia seluas lebih dari 2 juta hektar–1,9 juta diantaranya hanya untuk komoditas kelapa sawit dan kayu.

    Oleh karena itu, organisasi masyarakat sipil mendesak Uni Eropa untuk memastikan bahwa klasifikasi risiko dalam skema benchmarking EUDR mempertimbangkan kerentanan Papua atas deforestasi dimana hal ini mencerminkan realitas di lapangan.

    Direktur Yayasan Pusaka Bentala Rakyat Franky Samperante menegaskan pembabatan hutan Papua jelas melanggar hak-hak masyarakat adat di sekitar konsesi terutama masyarakat adat Malind dan Yei.

    Uni Eropa sepatutnya bisa mempertimbangkan kondisi perusakan kehidupan, perampasan hak atas ekonomi, pecah belah sosial di beberapa Distrik di Papua Selatan termasuk intimidasi tentara dan polisi.

    “Konsumsi bersih Eropa jangan hanya bersih dari perusakan hutan, tetapi juga bersih dari perusakan martabat manusia,” ujarnya.

    Proyek mega deforestasi besar di Papua ini menetapkan lahan seluas 1.5 juta hektare untuk sawah dan 500 ribu hektare untuk perkebunan tebu.

    Baca: Komisi Uni Eropa tunda implementasi EUDR

    Meski kedua komoditas tersebut tidak termasuk dalam EUDR, namun koalisi melihat terdapat potensi kayu hasil babatan hutan tersebut masuk ke pasar Eropa.

    Lebih lanjut, potensi deforestasi dihitung dari keseluruhan angka bukaan hutan–tidak hanya berpatok pada ketujuh komoditas yang dicangkupi EUDR.

    Riset yang dilakukan Satya Bumi, mengungkap batas atas perkebunan sawit di Indonesia menggunakan perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah 18.1 juta ha. Sedangkan perkebunan kelapa sawit Indonesia saat ini adalah 17.7 juta ha.

    Dengan ambisi Prabowo Subianto untuk membuka perkebunan pangan dan energi sebesar 20 juta ha, hal ini tentu akan secara kilat mendeforestasi Papua sebagai hutan alam terluas terakhir di Indonesia.

    Papua adalah wilayah yang unik dan menjadi penting untuk terlindungi. Hasil modelling yang kita lakukan menunjukan bahwa ambang batas atas pulau Papua untuk pengembangan sawit adalah 290.837 Ha.

    “Saat ini, pembangunan perkebunan sawit telah mencapai 290.659 Ha. Ini berarti telah mencapai ambang batas. Komisi EU perlu melihat situasi ini dalam mempertimbangkan benchmarking”, ungkap Giorgio Budi Indrarto, Deputy Director Yayasan MADANI Berkelanjutan.

  • Masyarakat Sipil Desak Uni Eropa Ikut Memantau Potensi Deforestasi di Papua

    Masyarakat Sipil Desak Uni Eropa Ikut Memantau Potensi Deforestasi di Papua

    7cloud.asia – Sebanyak 22 organisasi masyarakat sipil Indonesia telah mengirimkan surat kepada para pejabat tinggi Uni Eropa untuk menyampaikan kekhawatiran atas semakin parahnya kondisi hutan hujan di Papua Barat.

    Dalam surat itu Koalisi masyarakat sipil menyoroti ancaman deforestasi terhadap 2 juta hektare hutan serta meningkatnya ancaman terhadap masyarakat adat Malind dan Yei yang merupakan penduduk asli Papua Barat.

    Dalam surat tersebut, organisasi masyarakat sipil meminta Komisi Eropa untuk secara serius mempertimbangkan krisis deforestasi dan ancaman terhadap hak-hak masyarakat adat di Papua dalam proses penilaian risiko negara dan bagian-bagiannya dalam skema Benchmarking Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR).

    Koalisi mendesak Komisi Eropa untuk memastikan bahwa Pasal 29(4)(d) diterapkan secara konsisten dan ketat di semua negara dan wilayah, termasuk Papua Barat.

    “Tanpa pendekatan yang ketat terhadap perlindungan hutan dan masyarakat adat, skema EUDR berisiko gagal mencapai tujuannya dalam mencegah deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia dalam rantai pasok global,” ujar Andi Muttaqien, Direktur Eksekutif Satya Bumi.

    Baca: Sistem Benchmarking EUDR dan ancaman deforestasi di Papua

    Direktur Yayasan Pusaka Bentala Rakyat Franky Samperante menegaskan pembabatan hutan Papua jelas melanggar hak-hak masyarakat adat di sekitar konsesi terutama masyarakat adat Malind dan Yei.

    Sudah sepatutnya Uni Eropa mempertimbangkan kondisi perusakan kehidupan, perampasan hak atas ekonomi, pecah belah sosial di beberapa Distrik di Papua Selatan termasuk intimidasi tentara dan polisi.

    “Konsumsi bersih Eropa jangan hanya bersih dari perusakan hutan, tetapi juga bersih dari perusakan martabat manusia,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia beberapa waktu lalu.

    Proyek mega deforestasi besar di Papua ini menetapkan lahan seluas 1.5 juta ha untuk sawah dan 500 ribu ha untuk perkebunan tebu.

    Meski kedua komoditas tersebut tidak termasuk dalam EUDR, namun koalisi melihat terdapat potensi kayu hasil babatan hutan tersebut masuk ke pasar Eropa.

    Papua adalah wilayah yang unik dan menjadi penting untuk terlindungi. Hasil modelling yang kita lakukan menunjukan bahwa ambang batas atas pulau Papua untuk pengembangan sawit adalah 290.837 hektare.

    Baca: Masyarakat sipil sayangkan penundaan implementasi EUDR

    “Saat ini, pembangunan perkebunan sawit telah mencapai 290.659 Ha. Ini berarti telah mencapai ambang batas. Komisi EU perlu melihat situasi ini dalam mempertimbangkan benchmarking”, ungkap Giorgio Budi Indrarto, Deputy Director Yayasan MADANI Berkelanjutan.

    Koalisi mendesak Komisi Uni Eropa harus mampu memaksimalkan penggunaan EUDR untuk menghentikan laju deforestasi dan melindungi masyarakat adat.

    Surat tersebut secara khusus meminta Uni Eropa untuk memberikan fokus khusus atas potensi deforestasi di Papua yang terhubung dengan perkebunan pangan dan energi, termasuk minimnya pelibatan masyarakat sebagai potensi pelanggaran hak asasi manusia.

    Koalisi juga meminta Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan badan-badan terkait lainnya untuk menyelidiki apakah situasi di Papua Barat merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hak asasi manusia internasional Indonesia.

    Uni Eropa juga diminta mendukung Indonesia dalam menemukan cara-cara berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi.

    Termasuk dalam hal ini meningkatkan produktivitas pertanian di lahan yang ada, mengurangi pemborosan makanan, dan memprioritaskan penggunaan lahan terdegradasi untuk perluasan.

  • Ketua DPR Minta Kekerasan di Papua Segera Diakhiri

    Ketua DPR Minta Kekerasan di Papua Segera Diakhiri

    7cloud.asia – Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas penyerangan terhadap pendulang emas di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Puan menegaskan, aparat keamanan harus menjamin keselamatan warga di Papua.

    Puan menyebut, tragedi penyerangan pendulang emas oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Yahukimo kembali membuka luka lama yang belum sembuh. Terlebih, kekerasan bersenjata di Papua yang terus memakan korban, terutama dari kalangan warga sipil.

    “Aksi ini bukan yang pertama dan sudah banyak masyarakat sipil jadi korban. Aparat keamanan harus menjamin keselamatan warga, termasuk pekerja yang mencari nafkah di Papua,” ujar Puan Maharani, Jumat (11/4/2025).

    Seperti diketahui, sebanyak 11 orang tewas dibunuh dan 2 lainnya disandera KKB di area pendulangan Lokasi 22 dan Muara Kum Kabupaten Yahukimo pada 6-7 April lalu.

    Atas peristiwa itu, polisi mengerahkan tim untuk memburu pelaku pembunuhan terhadap 11 warga sipil pendulang emas tersebut. Diduga kuat pelaku adalah KKB yang menamakan dirinya sebagai Kodap XVI Yahukimo dan Kodap III Ndugama.

    Sementara sebanyak 35 orang penambang lainnya berhasil mengungsi dan kini berada dalam pengamanan aparat TNI-Polri di Kampung Mabul, Distrik Koroway, Kabupaten Asmat.

    Sedangkan, delapan orang lainnya dilaporkan terpisah dari rombongan dan belum diketahui keberadaannya.

    Warga yang mengungsi usai aksi kekerasan KKB terhadap pendulang emas di Yahukimo, Papua Pegunungan, semakin bertambah. Polisi melaporkan ada 125 korban selamat yang kini dievakuasi ke Kabupaten Asmat, Papua Selatan.

    Sepanjang tahun 2024, setidaknya 28 warga sipil dan 18 personel TNI-Polri tewas akibat aksi KKB di berbagai wilayah Papua.

    Menurut Puan, ini bukan hanya angka statistik namun adalah nyawa manusia, warga negara Indonesia, yang seharusnya juga mendapatkan perlindungan penuh dari negara.

    “Kita tidak bisa lagi menormalisasi kekerasan di Papua yang terus terjadi. Akhiri kekerasan di Papua,” tegasnya.

    “Penyerangan terhadap pendulang emas hanyalah satu contoh nyata dari betapa rentannya warga terhadap kekerasan yang sistemik dan berulang,” lanjut Puan.

    Mantan Menko PMK itu menyatakan, masalah Papua bukan semata soal separatisme, tapi soal keadilan dan kesenjangan di Bumi Cenderawasih. Menurut Puan, pendekatan militeristik masih belum optimal dalam menyelesaikan akar persoalan di Papua.

    “Langkah baru harus dilakukan, terutama upaya yang mengedepankan dialog, menjamin kesejahteraan, dan memperkuat kehadiran negara secara adil dan manusiawi,” sebutnya.

    Puan meminta aparat keamanan untuk mengusut tuntas kasus Yahukimo dan memberi jaminan keamanan bagi seluruh warga sipil. Pemerintah pun diminta melibatkan tokoh lokal dan gereja serta adat dalam proses perdamaian yang sungguh-sungguh.

    “Para tokoh adat, agama, akademisi, hingga perwakilan masyarakat sipil bisa menjadi jembatan damai dan membantu memfasilitasi komunikasi,” ungkap Puan.

    Puan menyatakan, DPR RI khususnya Komisi I dan III memiliki wewenang konstitusional untuk mengawasi kebijakan pertahanan, keamanan, serta hukum dan HAM. DPR juga disebut akan terus memastikan kebijakan negara berpihak pada pembangunan Papua dan masyarakat di sana.

    “DPR akan terus mengawal demi memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat Papua,” pungkas Puan.

  • Berkaca dari Tambang Nikel di Raja Ampat, Legislator Asal Papua Desak Pemerintah Tertibkan Izin Tambang di Papua

    Berkaca dari Tambang Nikel di Raja Ampat, Legislator Asal Papua Desak Pemerintah Tertibkan Izin Tambang di Papua

    7cloud.asia – Viralnya kasus kerusakan lingkungan di Raja Ampat, Papua Barat Daya akibat aktivitas tambang nikel memicu banyak pihak untuk angkat suara, termasuk Yan Mandenas, anggota DPR asal Dapil Papua.

    Mandenas mendesak pemerintah untuk menertibkan izin tambang yang tidak prosedur dan bermasalah secara administrasi di seluruh Papua, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang mengeluarkan izin tersebut.

    “Wajib diperiksa pejabat yang berwenang dengan indikasi-indikasi lain yang menyebabkan izin itu bisa diproses dan diterbitkan. Pasti ada indikasi KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dalam proses penerbitan izin tambang yang tidak prosedural,” ujarnya dalam keterangannya di media, Sabtu (7/6/2025).

    Mandenas juga meminta agar perizinan tambang tersebut dikaji ulang, guna memastikan bahwa kegiatan pertambangan memiliki izin lingkungan yang diterbitkan sesuai prosedur yang benar.

    “Karena menyangkut lebih dari satu kementerian yang memberikan izin, di mana ada rekomendasi dari kementerian terkait lainnya. Apalagi, Raja Ampat masuk sebagai kawasan wisata dan hutan lindung,” jelasnya.

    Menurut Mandenas, tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, telah beroperasi lama dan mendapat penolakan dari masyarakat setempat, termasuk pemilik hak ulayat.

    Baca: Kemenhut siapkan langkah hukum terkait tambang nikel di Raja Ampat

    “Namun, yang terjadi adalah pembiaran oleh pemerintahan sebelumnya, baik pusat maupun daerah, hingga masalah ini muncul ke permukaan setelah adanya protes dari aktivis lingkungan,” tambah Mandenas.

    Untuk itu, Mandenas meminta semua pihak yang terkait dengan persoalan ini diperiksa oleh aparat penegak hukum.

    “Terutama dalam menegakkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas koruptor dan mengembalikan kekayaan alam sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Jadi, jika ada indikasi suap dalam penerbitan izin, maka harus diperiksa dan diproses hukum,” tegas Mandenas.

    Mandenas yakin bahwa perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Raja Ampat pasti mendapat jaminan dari pejabat setempat.

    “Yang kedua, tentunya ada campur tangan oknum pejabat di kementerian terkait. Juga, ada proses yang tidak prosedural baik administrasi izin usaha pertambangan nikel,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, Mandenas menyarankan agar masalah ini dilihat secara menyeluruh, termasuk memanggil pihak perusahaan terkait.

    Baca: Tambang nikel di Raja Ampat sangat merugikan rakyat

    “Mengingat masalah AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) di Papua selama ini cukup diabaikan pemerintah, termasuk di Raja Ampat,” tambahnya.

    Mandenas mendesak agar perusahaan tambang di Raja Ampat tidak hanya diperiksa, melainkan juga diproses hukum apabila ditemukan pelanggaran signifikan, terutama terkait regulasi perizinan.

    “Termasuk AMDAL yang belum tentu perusahaan tersebut penuhi regulasinya,” katanya.

    Mandenas berharap kasus tambang di Raja Ampat menjadi pintu masuk untuk memeriksa seluruh izin pertambangan yang beroperasi di Papua.

    “Masalah ini membuka mata kita bahwa banyak sekali tambang di Papua yang menyalahi aturan pemerintah, namun tetap diberikan rekomendasi untuk beroperasi.”

    Mandenas mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari masyarakat tentang tambang-tambang ilegal yang masih beroperasi dengan bekingan oknum aparat pemerintah maupun aparat TNI/Polri.

    “Termasuk tambang emas di Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nabire, Waropen, dan beberapa kabupaten lain di Papua. Saya berharap Kementerian Sumber Daya Mineral segera menertibkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan-perusahaan yang sudah beroperasi di Papua, serta berhati-hati dalam mengeluarkan izin,” pungkasnya.

    Baca: Ada pelanggaran serius terkait aktivitas tambang nikel di Raja Ampat