7cloud.asia – Unjukrasa pelajar menolak program makan bergizi gratis (MBG) terjadi di sejumlah daerah di Papua pekan lalu.
Alih-alih program makan bergizi gratis, ribuan siswa di sejumlah daerah di Papua justru menuntut pemerintah untuk memberikan pendidikan gratis.
Tuntutan pelajar di Papua tersebut mencerminkan kegagalan negara dalam membaca kebutuhan nyata para siswa yang sesuai dengan konteks lokal di tanah Papua.
Para pelajar di berbagai wilayah ini merasakan bagaimana kesenjangan kebijakan antara kebutuhan riil dan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini antara kebutuhan atas akses pendidikan yang berkualitas dengan intervensi program makan bergizi gratis.
Kebijakan parsial seperti program makan bergizi gratis yang menghabiskan Rp400 triliun per tahun ini justru mengabaikan akar masalah sistemis sektor pendidikan di Tanah Papua selama ini.
Pendidikan di Papua telah lama hadapi persoalan absennya guru di sekolah, kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, serta kesenjangan akses.
Sebagai alternatif solusi atas masalah ini, alokasi anggaran yang lebih efektif untuk Papua dapat diarahkan pada pemerataan akses pendidikan.
Pemerintah perlu membangun lebih banyak sekolah di distrik-distrik terpencil agar anak-anak di Papua Pegunungan memiliki akses yang lebih mudah terhadap pendidikan formal.
Perekrutan guru lokal harus menjadi prioritas untuk memastikan tenaga pengajar memahami budaya dan kebutuhan siswa di daerah tersebut. Kurikulum juga perlu disesuaikan dengan konteks sosial-budaya setempat agar lebih relevan dan efektif.
Papua juga membutuhkan subsidi penuh untuk pendidikan dasar dan menengah. Banyak siswa di Papua Pegunungan menghadapi kesulitan ekonomi yang menghambat mereka untuk tetap bersekolah.
Subsidi harus mencakup pembiayaan kebutuhan nonakademis seperti alat tulis, seragam, dan akses internet bagi siswa di daerah terpencil.
Dengan begitu, mereka dapat belajar tanpa terbebani biaya tambahan yang sering kali menjadi kendala utama dalam melanjutkan pendidikan.
Pemerintah juga sebaiknya melakukan perluasan program beasiswa afirmasi, contohnya Beasiswa ADik, agar lebih banyak pelajar Papua yang memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
Pendampingan dan bimbingan bagi penerima beasiswa juga perlu diperkuat agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan dengan sukses dan kembali berkontribusi bagi daerah asal mereka.
Selain itu, sistem pengajaran yang inklusif perlu diterapkan. Pendidikan di Papua Pegunungan harus memperhitungkan kearifan lokal dan bahasa daerah dalam proses pembelajaran agar lebih efektif.
Perlu juga adanya peningkatan kapasitas guru lokal melalui pelatihan yang berkelanjutan dan optimal di Papua.
Dengan demikian, mereka dapat memberikan pengajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Di titik ini, program MBG tetap dapat dijalankan dengan menyesuaikan target penerima manfaatnya agar benar-benar menyasar mereka yang mengalami masalah gizi.
Namun, alokasi anggaran secara keseluruhan harus mencerminkan prioritas utama yang lebih mendasar, yaitu membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan inklusif bagi seluruh anak Papua.
Dalam konteks pembangunan Papua Pegunungan, pendidikan harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Jika negara benar-benar berkomitmen terhadap masa depan Papua, maka investasi dalam sektor pendidikan harus menjadi fokus utama hari ini, bukan hanya bantuan konsumtif seperti MBG.
Dengan demikian, anak-anak Papua dapat memperoleh akses pendidikan yang lebih baik, yang pada akhirnya akan membantu mereka melakukan mobilitas sosial vertikal.
Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia (Lecturer at the Department of Politics and Government UGM), Daud Arie Ristiyono (Researcher at Working Group on Papua UGM) dan Reza Fajar Raynaldi (Peneliti di Gugus Tugas Papua UGM)
Leave a Reply