ruangkota

Tag: pbb

  • Sambut 80 Tahun PBB, Guterres Serukan Masyarakat Dunia untuk Bersatu

    7cloud.asia – Memperingati 80 tahun berdirinya Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada Oktober mendatang, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan persatuan dunia dan menekankan bahwa krisis global hanya bisa diatasi dengan solusi bersama.

    “Sering kali justru di saat-saat tergelap, ketika keputusasaan mengintai dan perpecahan semakin dalam, umat manusia bersatu untuk mengukir sejarah,” kata dia di markas PBB di New York pada Jumat (19/9/2025) waktu setempat.

    Dia menambahkan bahwa PBB adalah “warisan hidup” yang dijalankan oleh orang-orang yang mengabdi di bawah panjinya.

    Menurut Guterres, PBB bukan sekadar gedung atau dokumen, tetapi juga hidup dalam diri penjaga perdamaian, pekerja kemanusiaan, diplomat, dan masyarakat sipil yang mengubah dunia melalui pengabdian.

    Dia menyoroti sejumlah pencapaian PBB selama delapan dekade, termasuk mencegah perang, meningkatkan pendidikan dan kesehatan global, dan menyelamatkan nyawa lewat bantuan kemanusiaan.

    Baca: Majelis Umum PBB dukung solusi dua negara Palestina dan Israel

    Namun, Guterres menegaskan bahwa nilai PBB tidak hanya pada apa yang telah dicapai, tetapi juga pada tantangan yang masih menanti. Karena itu, dia mendorong negara anggota memperkuat kerja sama multilateral.

    “Mari kita hormati warisan yang kita terima dan berkomitmen pada warisan yang akan kita tinggalkan. Mari kita jaga agar warisan hidup ini terus berjalan dan berkembang untuk semua,” katanya.

    Sejarah PBB
    PBB didirikan pasca berakhirnya Perang Dunia II, dengan tujuan mencegah terjadinya perang serupa dan menjaga perdamaian internasional.

    PBB didirikan di San Francisco, AS pada 26 Juni 1945, setelah penandatanganan Piagam PBB oleh 50 negara, dan diresmikan pada 24 Oktober 1945.

    Baca: PBB sebut Gaza alami genosida terkejam dalam sejarah

    Sebelumnya, terdapat organisasi serupa bernama Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang gagal mencegah Perang Dunia II, sehingga PBB hadir sebagai penggantinya.

    PBB diresmikan pada 24 Oktober 1945, yang kini diperingati sebagai Hari PBB. Adapun markas besar PBB terletak di Kota New York (AS), dengan kantor-kantor lainnya di Jenewa (Swiss), Nairobi (Kenya), Wina (Austria), dan Den Haag (Belanda).

    Adapun tujuan utama pendirian PBB adalah:
    Memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
    Mengembangkan hubungan persahabatan antarnegara.
    Mendorong kerja sama internasional dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan.
    Mencapai standar hidup yang lebih baik dan memajukan hak asasi manusia.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu

  • Jelang Sidang Umum PBB, Makin Banyak Negara yang Resmi Mengakui Palestina

    Jelang Sidang Umum PBB, Makin Banyak Negara yang Resmi Mengakui Palestina

    7cloud.asia – Menjelang sesi ke-80 Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS) pada Senin (22/9/2025) waktu setempat semakin banyak negara yang mengakui Palestina.

    Terakhir, pada Minggu (21/9/2025) Inggris, Kanada, dan Australia telah secara resmi menyatakan mengakui negara Palestina yang merdeka.

    Para pemimpin dunia akan berkumpul dalam Sidang Majelis Umum PBB akan berpartisipasi dalam konferensi internasional mengenai penyelesaian damai masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara.

    Sesi tahun ini diperkirakan akan menyaksikan pengakuan Palestina oleh Prancis, Belgia, Luksemburg, Malta, Portugal, Andorra, dan San Marino.

    Beberapa hari lalu, sebanyak 142 mendukung Deklarasi New York yang menggambarkan pengakuan negara Palestina sebagai langkah fundamental dalam mewujudkan solusi dua negara.

    Baca: Deklarasi New York dukung solusi dua negara Palestina dan Israel

    Dalam sebuah pernyataan bersama, negara-negara yang menandatangani deklarasi tersebut mengatakan bahwa negara-negara yang sudah mengakui negara Palestina atau yang telah menyatakan kesiapan untuk melakukannya dan mengundang semua negara yang belum mengambil langkah ini untuk bergabung dalam seruan tersebut.

    Dengan pernyataan dukungan dari 10 negara ini di Majelis Umum PBB, jumlah negara yang mengakui negara Palestina diperkirakan akan meningkat menjadi 157.

    Reaksi Israel
    Israel, yang merebut tanah Palestina di Tepi Barat dan meningkatkan kekerasan terhadap wilayah tersebut setelah 7 Oktober 2023, kembali menegaskan pesannya bahwa mereka dapat membalas dengan pencaplokan untuk mencegah negara-negara ini mengakui Palestina.

    Pemerintah AS tidak secara terbuka menentang rencana Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu untuk mencaplok Tepi Barat.

    Baca: Ribuan warga Israel dukung solusi dua negara dan akui Palestina

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa mereka telah “memperingatkan” pemerintah Eropa dan negara-negara lain tentang langkah pengakuan apa pun yang mungkin mereka ambil dengan mengatakan negara-negara ini bisa menghadapi respons keras dari otoritas Netanyahu.

    Pernyataan Rubio menunjukkan bahwa AS tidak akan mengambil tindakan langsung untuk mencegah potensi pencaplokan Tepi Barat oleh Israel.

    Rubio mengklaim bahwa pengakuan negara Palestina oleh negara-negara Eropa akan mempersulit tercapainya kesepakatan damai di Gaza.

    Sejak deklarasi kemerdekaannya pada 15 November 1988, negara Palestina, yang berada di bawah pendudukan Israel, telah diakui oleh 147 dari 193 negara anggota PBB.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu

  • Ironi Pidato Presiden di Sidang Umum PBB: Kutuk Penjajahan Tapi Rakyatnya ‘Terjajah‘

    Ironi Pidato Presiden di Sidang Umum PBB: Kutuk Penjajahan Tapi Rakyatnya ‘Terjajah‘

    7cloud.asia – Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menilai narasi Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York berbanding terbalik dengan kebijakan yang diterapkan.

    Seperti diketahui, dalam pidatonya pada Selasa (23/9/2025), Presiden mengemukakan beberapa poin, di antaranya soal kesetaraan dan HAM, mengecam kolonialisme dan apartheid, pengerahan pasukan perdamaian, ketahanan pangan dan perubahan iklim, hingga dukungan Indonesia atas solusi dua negara di Palestina.

    “Pidato presiden di PBB menyebut kesetaraan, keadilan, perdamaian, dan menawarkan 20.000 pasukan Indonesia untuk misi penjaga perdamaian. Retorika yang terdengar mulia itu berbanding terbalik dengan kebijakan luar dan dalam negeri dalam isu yang diangkat,“ ujar Usman dalam pernyataannya.

    Usman menegaskan, pidato di PBB memang penting. Tapi kredibilitas Indonesia di mata dunia tidak ditentukan oleh pidato yang menggebu dan kata-kata indah, tapi tindakan nyata. Apa yang dikatakan semestinya sesuai dengan apa yang dilakukan.

    Selain krisis Palestina, menurut Usman, Indonesia juga perlu membuat terobosan dalam mengakhiri pelanggaran HAM baik di dalam negeri maupun di luar, seperti terhadap etnis Rohingya.

    Di tingkat kebijakan nasional, Indonesia semestinya meneguhkan lagi komitmen untuk meratifikasi Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional.

    Ratifikasi ICC masuk dalam empat kali Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sejak 1998, tapi hilang dalam RANHAM kelima di era pemerintahan Jokowi.

    Baca: Kontradiksi pidato Prabowo di sidang Majelis Umum PBB

    Penuh ironi
    Usman mengingatkan, apa yang disampaikan dalam pidato Presiden ibarat gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang samudera tampak jelas.

    “Presiden dengan lantang membicarakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penjajah. Begitu pun pelanggaran HAM yang terjadi di luar negeri seperti Palestina. Namun ironisnya diam dalam membicarakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Negara di Indonesia,“ tandas Usman.

    Usman menegaskan, hingga hari ini tidak ada komitmen Negara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi setelah periode kolonialisme berakhir.

    Padahal menurutnya, pengakuan negara adalah elemen penting untuk menghadirkan keadilan bagi keluarga korban. Sayangnya ini tidak terlihat dalam pidato Presiden.

    Presiden juga menegaskan pentingnya hak hidup, kebebasan, dan kesetaraan. Tetapi di Indonesia, kebebasan berekspresi masih terbelenggu.

    Presiden menyebut ‘semua manusia diciptakan setara’ tapi bertolak belakang dengan realitas diskriminasi terhadap kelompok minoritas di Indonesia. Kelompok minoritas agama juga belum meraih perlakuan setara.

    Sejak pemerintahan Prabowo dimulai pada 20 Oktober 2024, Amnesty Internasional Indonesia mencatat setidaknya terdapat 13 kasus kekerasan terhadap minoritas beragama.

    “Ini artinya kesetaraan yang digaungkan Prabowo dalam pidato belum tercermin dalam realita di Indonesia. Ini hanya retorika kosong,“ tandas Usman.

    Dalam pidatonya, presiden juga mengangkat masalah kolonialisme, tetapi mengabaikan Tanah Papua, wilayah yang hingga kini sarat dengan masalah militerisasi, diskriminasi rasial, dan pelanggaran HAM yang tak kunjung diusut tuntas.

    Baca: Pidato Prabowo di sidang Majelis Umum PBB

    Yang menjadi perhatian pemerintah di Papua adalah kebijakan ekstraktif yang berpotensi merusak lingkungan dan merampas hak masyarakat adat atas tanah seperti yang terjadi pada program food estate di Merauke.

    Pemerintah terus menggodok proyek pembangunan di atas tanah milik masyarakat adat tanpa adanya partisipasi dari mereka.

    Indonesia, ujar Usman, harus menunjukkan keadilan yang digaungkan pada pidato Presiden di Sidang Umum PBB dengan menghormati hak-hak masyarakat adat.

    Tak ada pengakuan genosida
    Usman menegaskan, dalam pidatonya Presiden tidak lantang menyebut yang terjadi di Palestina sebagai genosida. Padahal PBB maupun lembaga HAM internasional seperti Amnesty International telah mengkonfirmasi terjadi genosida di Palestina yang dilakukan Israel.

    Penggunaan kata “catastrophe” oleh presiden untuk menjelaskan situasi Gaza, menurut Usman, berpotensi mengaburkan tanggung jawab Israel atas genosida terhadap rakyat Palestina.

    “Penting bagi komunitas internasional, termasuk Indonesia, untuk mengakhiri genosida dan mengadili pihak yang bertanggung jawab,“ tandas Usman.

    Indonesia semestinya mendesak Israel membongkar permukiman ilegal dan berhenti berdagang atau berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang berkontribusi terhadap genosida, apartheid, atau pendudukan ilegal Israel.

    Usman menambahkan, sejalan dengan Advisory Opinion International Court of Justice atau ICJ Juli 2024, Indonesia harus menyerukan mengakhiri pendudukan militer Israel.

    Hal ini didasarkan pada fakta bahwa pendudukan tersebut merupakan akar penyebab pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan berkepanjangan terhadap warga Palestina oleh otoritas Israel.

  • Delegasi dari Puluhan Negara “Walk Out” Saat Benjamin Netanyahu Sampaikan Pidato

    Delegasi dari Puluhan Negara “Walk Out” Saat Benjamin Netanyahu Sampaikan Pidato

    7cloud.asia – Puluhan pemimpin negara, pejabat, dan diplomat yang hadir di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat melakukan aksi “walk-out” ke luar aula sidang saat Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyampaikan pidatonya.

    Aksi walk out ini sebagai bentuk protes terhadap kekejaman Israel di bawah Benjamin Netanyahu terhadap rakyat Palestina.

    Pemimpin otoritas Israel itu tetap hadir menyampaikan pidatonya di hadapan Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, meski ada perintah penangkapan atas dirinya yang diterbitkan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) atas tindakannya di Jalur Gaza.

    Saat Netanyahu naik ke mimbar Majelis Umum PBB, puluhan delegasi lantas meninggalkan tempat duduknya dan keluar untuk memprotes kejahatan perang rezim Zionis Israel di Jalur Gaza selama 30 bulan terakhir serta serangan terornya di Iran dan Qatar.

    Baca: Deklarasi New York mendukung solusi dua negara Palestina dan Israel

    Para delegasi terus mengalir keluar meski ada sejumlah pendukung Netanyahu yang bertepuk tangan dalam upaya meredakan atmosfer protes di ruang sidang Majelis Umum PBB.

    Kunjungan Netanyahu ke New York saat ini berlangsung di tengah gelombang pengakuan kemerdekaan Negara Palestina oleh sekutu Barat Israel, seperti Inggris, Prancis, Spanyol, dan Belgia, serta negara-negara lain seperti Kanada dan Australia.

    Ketika Netanyahu menyampaikan pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB tahun lalu, pihak Zionis melancarkan serangan ke ribuan perangkat penyeranta (pager) di Lebanon, sehingga mencederai anggota Hizbullah dan Duta Besar Iran untuk Lebanon Mojtaba Amani.

    Di tahun lalu pula, para delegasi dari puluhan negara melakukan aksi “walk-out” ketika Netanyahu akan menyampaikan pernyataannya di Sidang Majelis Umum PBB untuk memprotes tindak genosida Israel di Jalur Gaza.

    Sumber: Antaranews.com/IRNA

  • Hampir 9300 Anak Balita di Gaza Alami Malnutrisi Akut

    Hampir 9300 Anak Balita di Gaza Alami Malnutrisi Akut

    7cloud.asia – UNICEF pada Sabtu (29/11/2025) melaporkan bahwa hampir 9.300 anak di bawah usia 5 tahun (balita) di Gaza didiagnosis menderita malnutrisi akut parah pada Oktober.

    “Tingkat malnutrisi yang tinggi terus membahayakan nyawa dan kesejahteraan anak-anak di Jalur Gaza, diperparah dengan datangnya cuaca musim dingin yang mempercepat penyebaran penyakit dan meningkatkan risiko kematian di antara anak-anak yang paling rentan,” kata badan PBB tersebut dalam sebuah pernyataan di situs webnya.

    Badan tersebut menyayangkan masih terhambatnya sejumlah besar pasokan musim dingin di perbatasan Gaza dan menyerukan pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman, cepat, dan tanpa hambatan ke wilayah tersebut.

    Baca: Sebanyak 70 Ribu Orang Tewas Akibat Perang di Jalur Gaza

    “Saat cuaca musim dingin tiba, ribuan keluarga pengungsi tetap berada di tempat penampungan sementara tanpa pakaian hangat, selimut, atau perlindungan dari cuaca, sementara hujan deras telah menghanyutkan sampah dan limbah melalui banjir dan masuk ke daerah pemukiman,” tambah badan tersebut.

    Direktur Eksekutif UNICEF Catherine Russell mengatakan bahwa “meskipun ada kemajuan, ribuan anak di bawah usia lima tahun masih mengalami malnutrisi akut di Gaza, sementara banyak lagi yang tidak memiliki tempat berlindung, sanitasi, dan perlindungan yang layak terhadap musim dingin,” demikian pernyataan tersebut.

    Russell juga menyerukan pembukaan semua penyeberangan ke Jalur Gaza, dengan prosedur izin yang disederhanakan dan dipercepat serta prioritas yang jelas untuk masuknya pasokan kemanusiaan melalui semua rute pasokan yang memungkinkan, termasuk melalui Mesir, Israel, Yordania, dan Tepi Barat.

    Baca: Serangan Israel ke Gaza Berlanjut Usai Gencatan Senjata

    Peringatan tersebut disampaikan mengingat meski gencatan senjata disepakati, dan mulai berlaku pada Oktober, Gaza tetap menghadapi tekanan kemanusiaan yang semakin meningkat.

    Kantor media pemerintah mengatakan pada Rabu bahwa badai musim dingin baru-baru ini merusak sekitar 22.000 tenda yang melindungi keluarga-keluarga yang mengungsi dan menyebabkan lebih dari 288.000 rumah tangga tanpa perlindungan dari dingin dan hujan.

    Pihak berwenang di Gaza memperkirakan wilayah tersebut membutuhkan sekitar 300.000 tenda dan unit rumah prefabrikasi untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal paling dasar bagi warga Palestina, setelah Israel menghancurkan infrastruktur sipil selama dua tahun perang.

    Sejak Oktober 2023, tentara Israel telah menewaskan hampir 70.000 orang di Gaza, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 170.900 lainnya dalam perang yang berlangsung lebih dari dua tahun dan menghancurkan sebagian besar wilayah kantong tersebut.

    Sumber: Antaranews/Anadolu

  • UNiTE 2025 Film Screening Menyerukan Aksi untuk Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Perempuan di Indonesia

    UNiTE 2025 Film Screening Menyerukan Aksi untuk Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Perempuan di Indonesia

    7cloud.asia – Berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan masih terjadi di Indonesia. Perlu upaya untuk mengakhirinya. Salah satunya menggelar UNiTE 2025 Film Screening and Discussion untuk memperdalam pemahaman publik.

    Acara yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), UN Women dan UNFPA ini juga untuk memperkuat aksi kolektif mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan tersebut.

    Kali ini UNiTE 2025 Film Screening and Discussion mengangkat tema UNiTE to End Digital Violence against all Women and Girls sebagai bagian dari 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP), UN Women dan UNFPA Indonesia.

    Baca: “Suamiku Lukaku” Memutus Narasi yang Melanggengkan KDRT

    Hal ini menegaskan bahwa perkembangan teknologi telah memperluas bentuk-bentuk kekerasan: mulai dari penguntitan dan pelecehan daring, hingga eksploitasi berbasis gambar dan kekerasan psikologis.

    Acara ini juga menandai peluncuran resmi lima film pendek yang diproduksi dalam program “UNiTE Short Film Fellowship 2025” serta didukung oleh Global Affairs Canada yang berkolaborasi bersama Siklus Indonesia, Minikino, ILO, UNDP, UNESCO, UNIDO, UN Volunteers, dan WHO.

    UN Women dan UNFPA Indonesia membuka pendaftaran untuk UNiTE Short Film Fellowship pada 18 September 2025. Dalam panduan program tersebut, peserta diminta mengirimkan ide cerita film pendek bertema kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

    Baca: Potret Pekerja Perempuan dengan Upah Timpang

    Dari lebih dari 180 pendaftar, para panelis memilih lima kelompok pembuat film melalui proses seleksi yang kompetitif, mencakup penilaian proposal dan wawancara.

    Para pembuat film kemudian mengikuti rangkaian lokakarya luring dan daring yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan produksi mereka serta memperdalam pemahaman mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan (KTP/AP).

    Setiap tim menerima dukungan berupa pendanaan produksi, pendampingan dari para sineas profesional, serta bimbingan dari pakar kesetaraan gender untuk membantu memastikan terbentuknya narasi yang bertanggung jawab. Setelah pengumpulan film pada 28 November 2025, film pendek ditayangkan secara publik pada 5–7 Desember 2025.

    Baca: KUHAP Meningkatakan Kerentanan Perempuan Berhadapan Kasus Hukum

    Kelima film pendek tersebut diproduksi oleh lima sineas Indonesia dengan menyoroti berbagai pengalaman yang dialami perempuan dan anak perempuan yang menghadapi kekerasan di ranah publik, privat, maupun digital.

    Melalui karya-karya tersebut, penonton didorong memahami bahwa kekerasan berbasis gender bukanlah persoalan terpisah, melainkan isu sistemik yang membutuhkan aksi kolektif.

    Kelima film yang terpilih tersebut adalah

    ▪Gertak Film, Pontianak, film “FOTOME”

    ▪Kembang Gula, Solo, “Potret”

    ▪Komunitas Film Kupang, Kupang, “Malam Sepanjang Nafas”

    ▪KWRSS, Makassar, “DiRIAS Perias”

    ▪OMG Film, Yogyakarta, “Bubble Trouble”

     

  • PBB Sebut Seperempat Populasi di Somalia Terdampak Kekeringan

    PBB Sebut Seperempat Populasi di Somalia Terdampak Kekeringan

    7cloud.asia – Jubir Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, Senin (22/12), mengatakan, kekeringan diperkirakan mempengaruhi lebih dari 4,6 juta orang di Somalia, sekitar seperempat dari populasi negara tersebut.

    Xinhua melaporkan, Selasa, mitra-mitra PBB mengindikasikan bahwa setidaknya 120.000 orang mengungsi antara September dan Desember 2025, seiring dengan melonjaknya harga air, makanan yang semakin langka, hewan ternak yang mati, dan mata pencaharian yang runtuh.

    Dujarric mengatakan bahwa sektor pendidikan juga terdampak parah, dengan lebih dari 75.000 murid terpaksa putus sekolah di seluruh negeri.

    Baca: Perubahan Iklim Memicu Kekeringan Global

    Dujarric menyebutkan bahwa musim kemarau yang akan datang, antara Januari hingga Maret, diperkirakan akan kian memperparah kondisi kekeringan di negara itu.

    Kekeringan tersebut dapat meningkatkan kelangkaan air dan menyebabkan makin tingginya angka kematian ternak, sehingga risiko kerawanan pangan di banyak wilayah negara itu berpotensi ikut meningkat.

    Pihak berwenang meminta bantuan mendesak untuk menghindari kemungkinan kolapsnya mata pencaharian penggembalaan dan pertanian serta mencegah jatuhnya korban jiwa yang sebenarnya dapat dihindari.

    Baca: Lebih Dari Separuh Permukaan Bumi Terancam Kekeringan Permanen

    PBB memperingatkan bahwa empat bulan ke depan akan sangat krusial, karena musim hujan berikutnya diperkirakan baru akan tiba pada April 2026.

    PBB dan mitra-mitra kemanusiaannya pun telah dikerahkan untuk mendukung penilaian situasi, memetakan stok pasokan yang tersedia, dan mengoordinasikan respons darurat di seluruh sektor air, pangan, gizi, kesehatan, dan tempat penampungan.

    Dujarric menyebut bahwa Dana Tanggap Darurat Pusat PBB telah mengalokasikan dana sebesar 10 juta dolar AS (satu dolar AS sekitar Rp16.767) pada akhir November, namun dukungan tambahan yang jauh lebih besar masih sangat dibutuhkan.

    Sumber: Xinhua/Antaranews

     

  • Amerika Serikat Mundur dari 66 Organisasi Internasional, Sekjen PBB: Kami Tetap Jalankan Mandatnya

    Amerika Serikat Mundur dari 66 Organisasi Internasional, Sekjen PBB: Kami Tetap Jalankan Mandatnya

    7cloud.asia – Sekretaris Jenderal António Guterres menyesalkan keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menarik diri dari sejumlah entitas PBB sekaligus menegaskan bahwa sistem tersebut masih akan tetap menjalankan semua mandatnya.

    “Sebagaimana yang selalu kami tekankan, kontribusi wajib (assessed contributions) terhadap anggaran reguler PBB dan anggaran penjaga perdamaian, sebagaimana disetujui oleh Majelis Umum, merupakan kewajiban hukum berdasarkan Piagam PBB bagi seluruh Negara Anggota, termasuk Amerika Serikat,” demikian menurut pernyataan yang dipublikasi juru bicara PBB, Kamis (8/1/2025).

    Diberitakan sebelumnya, pada Rabu (7/1/2026) Presiden AS, Donald Trump menandatangani memorandum yang menginstruksikan departemen dan badan eksekutif AS untuk segera menarik diri dari puluhan organisasi, konvensi, dan perjanjian internasional yang dianggap Washington bertentangan dengan kepentingan AS.

    Menurut memorandum AS, keputusan tersebut berpengaruh terhadap 31 badan dan entitas PBB.

    Terlepas dari pengumuman tersebut, Sekjen Guterres menekankan bahwa tugas organisasi akan terus berlanjut.

    “Semua entitas PBB akan tetap melanjutkan pelaksanaan mandatnya sebagaimana diberikan oleh Negara-Negara Anggota,” katanya.

    Baca: Serangan militer AS ke Venezuela akan lahirkan tatanan baru

    “PBB memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan bagi mereka yang bergantung pada kami. Kami akan terus melaksanakan mandat kami dengan penuh keteguhan”.

    Terpisah, pemerintah China mengaku tetap mendukung peran sentral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan multilateralisme meski AS mundur dari 66 organisasi internasional dan badan di bawah PBB.

    “Tidak peduli bagaimana situasi berkembang, China akan tetap berkomitmen pada multilateralisme, mendukung peran sentral PBB dalam urusan internasional, dan bekerja sama dengan komunitas internasional lainnya untuk membangun sistem tata kelola global yang lebih adil dan setara,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing Kamis (8/1/2026).

    “Ini bukan pertama kalinya AS menarik diri dari lembaga-lembaga tersebut. Pada kenyataannya, organisasi internasional dan lembaga multilateral bukanlah untuk mewakili kepentingan egois negara tertentu, tetapi untuk menjunjung tinggi kepentingan bersama semua negara anggota,” ungkap Mao Ning.

    Berdasarkan alasan itulah, kata Mao Ning, sistem internasional yang berpusat pada PBB telah menjunjung tinggi perdamaian dan stabilitas global, mempromosikan pembangunan sosial ekonomi, dan melindungi hak dan kepentingan yang setara bagi semua negara selama lebih dari 80 tahun.

    Mao Ning, apa yang terjadi dalam lanskap internasional sekali lagi membuktikan bahwa sistem multilateral yang efektif dapat mencegah hukum rimba berlaku dan mencegah pendekatan ‘siapa yang kuat dialah yang benar’ mendominasi tatanan internasional.

    Baca: China dan Rusia sebut serangan AS ke Venezuela langgar hukum internasional

    “Inilah yang paling dibutuhkan sebagian besar negara, terutama negara-negara kecil dan kurang berkembang, saat ini,” jelas Mao Ning.

    Memorandum yang diteken Trump memerintahkan semua departemen dan lembaga eksekutif AS untuk menghentikan partisipasi dan pendanaan terhadap 35 organisasi non-PBB, serta 31 entitas PBB, “yang operasinya bertentangan dengan kepentingan nasional, keamanan, kemakmuran ekonomi, atau kedaulatan AS.”

    Gedung Putih berpendapat bahwa “penarikan ini akan mengakhiri pendanaan dan keterlibatan pembayar pajak Amerika dalam entitas yang memajukan agenda global di atas prioritas AS.”

    Gedung putih dalam pernyataannya menyebut keputusan tersebut sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memulihkan “kedaulatan Amerika”.

    Keputusan ini juga disebutnya untuk mengurangi pengeluaran pada lembaga-lembaga yang menurutnya “merusak kemerdekaan Amerika dan membuang-buang uang pembayar pajak.”

    Trump berpendapat bahwa banyak organisasi yang menjadi sasaran “mengkritik kebijakan pemerintah, memajukan agenda yang bertentangan dengan nilai-nilai AS, atau menyia-nyiakan uang pembayar pajak dengan berpura-pura menangani isu-isu penting tetapi tidak mencapai hasil nyata apa pun.”

    Baca: Sekjen PBB kecam penangkapan Presiden Venezuela oleh tentara AS

  • Ironi HAM: Indonesia Jadi Presiden Dewan HAM PBB Saat Represi Kian Meluas

    Ironi HAM: Indonesia Jadi Presiden Dewan HAM PBB Saat Represi Kian Meluas

    7cloud.asia – Amnesty International Indonesia menilai terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi ironi besar di tengah represi kian meluas di dalam negeri.

    Jabatan tersebut dinilai tidak mencerminkan komitmen nyata negara terhadap perlindungan HAM. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menegaskan posisi Presiden Dewan HAM PBB bukanlah capaian prestasi, melainkan mekanisme rotasi kawasan.

    Pada 2026, jabatan itu merupakan giliran kawasan Asia Pasifik, dengan Indonesia sebagai calon tunggal.

    “Tidak ada yang direbut. Klaim bahwa posisi ini diraih karena kemajuan HAM atau peran Kementerian HAM adalah kebanggaan semu,” tegas Usman dalam rilis yang diterima 7cloud.asia, Jumat (9/1/2026) malam.

     Baca: Kasatreskrim Polres Mimika Lakukan Pelanggaran Serius Terhadap Jurnalis

    Dalam catatan Amnesty International Indonesia, sepanjang 2025 situasi HAM di Indonesia justru mengalami kemunduran serius. Lebih dari 5.000 orang ditangkap akibat keterlibatan dalam aksi demonstrasi.

    Sementara sedikitnya 283 pembela HAM mengalami intimidasi, kekerasan, dan serangan. Negara dinilai gagal menjamin hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai.

    Selain itu, Amnesty juga menyoroti Kementerian HAM yang tidak berpihak pada korban. Bahkan kerap menjadi pembenar pelanggaran HAM, termasuk dengan memuji penyusunan KUHAP baru yang dinilai mengancam hak atas keadilan dan perlindungan hukum.

    Baca: Koalisi Sipil Nilai KUHAP Baru Ancam HAM dan Kebebasan Warga 

    Sementara di tingkat internasional, rekam jejak HAM Indonesia juga dinilai lemah. Indonesia kerap menolak rekomendasi Dewan HAM PBB, termasuk menolak 59 dari 269 rekomendasi dalam mekanisme Universal Periodic Review (UPR) pada 2022.

    Laporan HAM Indonesia ke PBB disebut tidak mencerminkan situasi faktual, terutama terkait kekerasan terhadap warga sipil di Papua yang berulang kali diabaikan. Indonesia juga memiliki catatan buruk dalam membuka akses bagi mekanisme HAM internasional.

    Pada 2023 dan 2024, pemerintah menolak kunjungan sejumlah Pelapor Khusus PBB, termasuk Pelapor Khusus Independensi Peradilan, Perbudakan, serta Kebenaran, Keadilan, dan Reparasi.

     Baca: Pembubaran Diskusi Buku Reset Indonesia, Tanda Reformasi Telah Mati

    Kondisi ini, kata Usman, memperlihatkan jurang antara posisi simbolik Indonesia di Dewan HAM PBB dan praktik HAM di dalam negeri.

    “Tanpa perubahan kebijakan dan keberpihakan pada korban, jabatan Presiden Dewan HAM PBB tidak akan bermakna apa pun bagi rakyat,” kata Usman.

    Menurut Usman, posisi baru tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk mendorong langkah tegas terhadap dugaan pelanggaran HAM, menerima rekomendasi internasional, serta membuka akses penuh bagi pelapor khusus PBB ke Indonesia.

    Seperti yang diberitakan sebelumnya, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa Sidharto Reza Suryodipuro terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026 dan akan memimpin tiga sesi sidang Dewan HAM sepanjang 2026.

  • Iran Akan Gunakan Haknya untuk Membalas Serangan Israel dan AS

    Iran Akan Gunakan Haknya untuk Membalas Serangan Israel dan AS

    7cloud.asia – Pemerintah Iran mengecam serangan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel ke wilayahnya pada Sabtu (28/2/2026) pagi.

    Dalam pernyataan resminya kepada media, Kedutaan Besar Iran di Indonesia menebut Israel dan AS telah melakukan serangan terhadap lokasi-lokasi sipil dan infrastruktur vital di Tehran serta beberapa kota lainnya.

    “Serangan ini melanggar integritas teritorial dan kedaulatan nasional Republik Islam Iran,“ demikian pernyataan Duta Besar Iran di Jakarta.

    Disebutkan, serangan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel terhadap Republik Islam Iran
    merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
    dan merupakan tindakan agresi yang nyata terhadap Republik Islam Iran.

    Baca: Israel dan Amerika Serikat lancarkan serangan ke Iran

    Menanggapi agresi Israel tersebut, Tehran menyatakan menjadi hak yang sah dan legitimat Republik Islam Iran berdasarkan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    “Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran akan menggunakan hak tersebut sepenuhnya dalam rangka mempertahankan integritas teritorial dan kedaulatan nasional Republik Islam Iran,“ imbuh kedutaan Iran.

    Iran akan memberikan respons yang tegas dan kuat terhadap agresi rezim Zionis Israel dan Amerika Serikat.

    Sebagai negara pendiri PBB yang bertujuan mencegah agresi, pelanggaran perdamaian, dan ancaman terhadap perdamaian, Republik Islam Iran menegaskan tanggung jawab Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil tindakan dalam menghadapi pelanggaran perdamaian dan keamanan internasional akibat agresi Israel terhadap Iran.

    Baca: Donald Trump bertanggung-jawab atas serangan ke 7 negara sepanjang 2025

    Republik Islam Iran meminta Ketua dan para Anggota Dewan Keamanan untuk segera mengambil langkah dalam hal ini.

    Kedutaan Besar Iran di Indonesia, dengan merujuk pada berbagai pelanggaran berat terhadap Piagam PBB, hukum internasional, hak asasi manusia, dan hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan rezim Zionis dalam beberapa tahun terakhir, dengan tegas mengecam tindakan agresif tersebut.

    Tehran memandang tindakan Washington dan Tel Aviv sebagai ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan regional maupun internasional.

    “Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia berharap agar Pemerintah dan rakyat Indonesia, para tokoh politik, organisasi keagamaan dan Islam, kalangan akademisi, serta insan media untuk secara tegas dan terbuka mengecam dimulainya perang dan agresi terhadap wilayah Republik Islam Iran,“ pungkasnya.