Tag: palestina

  • Lebih dari 24.000 Orang Tewas Akibat Serangan Israel, PBB Desak Gencatan Senjata

    Lebih dari 24.000 Orang Tewas Akibat Serangan Israel, PBB Desak Gencatan Senjata

    7cloud.asia – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres  kembali mendesak gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza setelah serangan Israel merenggut lebih dari 24.000 nyawa warga Palestina dan menciptakan bencana kemanusiaan.

    “Dunia berpangku tangan ketika warga sipil yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, dibunuh, dibuat cacat, dibombardir, dipaksa meninggalkan rumah mereka, dan tidak diberi akses terhadap bantuan kemanusiaan,” papar Guterres dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss seperti yang dikutip dari Anadolu.

    “Saya mengulangi seruan saya untuk segera melakukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza, dan sebuah proses yang mengarah pada perdamaian berkelanjutan bagi Israel dan Palestina, berdasarkan solusi dua negara,” sambungnya.

    baca: Militer Israel resmi akhiri offensif darat di Gaza.

    “Ini satu-satunya cara dalam menghentikan penderitaan dan mencegah dampak buruk yang dapat menyebabkan seluruh wilayah hancur lebur.”

    Pada kesempatan itu, Guterres memperingatkan bahwa konfrontasi penuh dengan Lebanon akan berdampak sangat buruk dan harus dihindari dengan segala cara.

    “Apa yang sedang kita lihat di Laut Merah, semua ini menunjukkan bahwa upaya-upaya ini tidak cukup,” katanya.

    Menurutnya hal yang terpenting saat ini dilakukan adalah mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza, melakukan gencatan senjata serta membebaskan para sandera.

    “Namun, kita perlu menemukan komitmen penuh agar masyarakat internasional mendukung solusi dua negara di Israel dan Palestina sebagai landasan untuk menciptakan Timur Tengah yang stabil dan damai demi kepentingan semua,” katanya.

    Baca: Lebih dari 4 ribu siswa di Palestina terbunuh

    Guterres menyatakan bahwa ada pelanggaran hukum internasional yang meluas di seluruh dunia, di mana negara-negara mengabaikan atau bahkan melanggar hukum.

    “Mulai dari invasi Rusia di Ukraina, Sudan, dan baru-baru ini, Gaza, pihak-pihak yang berkonflik mengabaikan hukum internasional, menginjak-injak Konvensi Jenewa, dan bahkan melanggar Piagam PBB,” terang Guterres.

    Israel saat ini sedang digugat Afrika Selatan di Mahkamah Internasional atas tuduhan genosida di Gaza, yang berulang kali dinyatakan oleh PBB sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.

    Namun, Israel membantah tuduhan genosida tersebut dengan mengklaim bahwa mereka hanya berusaha melindungi rakyatnya sendiri.

    Sebelumnya Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menyesalkan tidak ada desakan gencatan senjata di dalam resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang disahkan pada 22 Desember 2023.

    Baca: Menlu RI sesalkan tak ada desakan gencatan senjata

    Padahal, menurut Retno, gencatan senjata merupakan salah satu elemen penting yang diperlukan untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang tengah berlangsung di Gaza.

    “Kita lihat apakah resolusi ini dapat membuat perbedaan atau perbaikan di lapangan,” katanya seperti yang dilansir Antaranews.

    Resolusi yang diajukan oleh Uni Emirat Arab itu disahkan setelah didukung 13 negara, 0 menolak.

    Sedangkan Amerika Serikat dan Rusia yang sama-sama anggota tetap DK PBB memilih abstain.

    Resolusi tersebut juga menuntut pihak-pihak berkonflik mengizinkan dan membuka semua rute menuju dan di seluruh Jalur Gaza, termasuk pintu-pintu perbatasan.

    Hal ini untuk memastikan staf kemanusiaan dan bantuan tersalurkan kepada warga sipil yang membutuhkan.

    Namun, banyak pihak yang menilai resolusi tersebut tidaklah cukup karena tidak menyerukan gencatan senjata.

    Padahal ini langkah utama yang dapat melindungi kehidupan warga sipil secara berkelanjutan dan memungkinkan bantuan tersalurkan kepada semua yang membutuhkan.

    Pengiriman bantuan ke Jalur Gaza selama ini terhambat karena Israel memberlakukan pemeriksaan keamanan terhadap truk-truk bantuan yang akan memasuki wilayah kantong Palestina yang terkepung itu.

    Reporter: Nurakhmayani

  • KTT ke-19 GNB Kecam Keras Agresi Militer Israel di Jalur Gaza

    KTT ke-19 GNB Kecam Keras Agresi Militer Israel di Jalur Gaza

    7cloud.asia – KTT ke-19 negara-negara Gerakan Non-Blok (GNB) berakhir Sabtu malam dengan mengeluarkan Deklarasi Kampala.

    Deklarasi ini mengecam agresi militer Israel di Gaza dan menyerukan implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB yang meminta bantuan kemanusiaan masuk Jalur Gaza.

    Deklarasi 47 pasal itu “mengecam keras agresi militer ilegal Israel di Jalur Gaza, serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil dan objek-objek sipil Palestina, pemindahan paksa penduduk Palestina dan selanjutnya menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera dan langgeng.”

    GNB menegaskan lagi mencapai kemajuan substansial dan mendesak dalam upaya mengakhiri pendudukan Israel.

    Baca: Militer Israel akhiri ofensif darat di Gaza

    Termasuk pemenuhan  kemerdekaan dan kedaulatan Negara Palestina, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, demi solusi dua negara untuk masalah ini berdasarkan perbatasan sebelum 1967.

    KTT tersebut juga menegaskan dukungan kepada Negara Palestina agar diakui sebagai negara anggota PBB sehingga mendapatkan tempat selayaknya dalam masyarakat internasional.

    Deklarasi Kampala “mengecam semua  langkah yang diambil Israel, sang kuasa pendudukan, dalam  mengubah status hukum dan demografi wilayah Suriah di Golan  yang diduduki, dan sekali lagi menuntut  Israel mematuhi resolusi-resolusi DK PBB dan menarik diri dari Golan hingga perbatasan 4 Juni 1967.”

    Baca: Israel akan terus perang

    Selain itu, dalam deklarasi itu “mengecam ketidakadilan terhadap Afrika dan menyatakan dukungan terhadap peningkatan perwakilan Afrika dalam Dewan Keamanan reformasi, sehingga mendukung Posisi Bersama Afrika sebagaimana tercermin dalam Konsensus Ezulwini dan Deklarasi Sirte.”

    KTT GNB ke-19 diadakan di Uganda di mana Presiden Uganda Yoweri Museveni resmi menjabat  ketua KTT GNB ke-19 dan GNB selama tiga tahun ke depan.

    KTT juga berjanji menjunjung tinggi dan meningkatkan penghormatan terhadap piagam PBB dan hukum internasional, khususnya prinsip kedaulatan, kesetaraan kedaulatan, integritas wilayah, non-intervensi, dan penyelesaian sengketa secara damai.

    Deklarasi tersebut juga mengutuk terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

    Sumber: Anadolu

  • Majelis Umum PBB Menyerukan Gencatan Senjata di Gaza

    Majelis Umum PBB Menyerukan Gencatan Senjata di Gaza

    7cloud.asia – Presiden Majelis Umum PBB, Dennis Francis mengulangi seruannya untuk gencatan senjata di Gaza, di mana lebih dari 24.000 orang telah tewas akibat serangan Israel sejak 7 Oktober 2023.

    Ketika berbicara dalam KTT ke-19 Gerakan Non Blok (GNB) di Kampala, Uganda, dia mengakui bahwa ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah global telah membuat relevansi PBB dipertanyakan.

    “Saya harus memberitahu Anda bahwa saya sangat prihatin dan kecewa dengan bencana yang sedang berlangsung di Jalur Gaza. Oleh karena itu, saya menyerukan kepada gerakan ini untuk mengerahkan pengaruhnya dalam menghentikan pembantaian yang kita semua saksikan secara menyedihkan,” kata Francis.

    Diplomat asal Trinidad dan Tobago itu juga menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera dan pembebasan semua sandera.

    Baca: Menlu Retno sesalkan tak ada gencatan senjata

    “Saya yakin bahwa solusi politik yang dinegosiasikan adalah satu-satunya jalan bagi Israel dan Palestina untuk mewujudkan hak fundamental mereka atas kehidupan damai, berdasarkan solusi dua negara. Sebagai presiden Majelis Umum, saya akan mendukung dan mendorong setiap dan semua inisiatif untuk mencapai tujuan tersebut,” tutur Francis.

    Ketua Komisi Uni Afrika, Moussa Faki Mahamat mengatakan Afrika mengutuk perang ilegal yang tidak dapat diterima, tidak bermoral, dan tidak sah di Gaza. 

    Mahamat menuntut diakhirinya segera perang tidak adil terhadap rakyat Palestina.

    Mahamat kemudian menuntut implementasi segera solusi dua negara dan mendesak semua negara GNB untuk menuntut keadilan internasional dan hukum internasional bagi semua orang yang memperjuangkan kebebasan dan martabat.

    Sebanyak 58 menteri luar negeri dari berbagai negara anggota GNB dengan suara bulat mengutuk serangan terhadap Gaza, dan memuji gugatan kasus genosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional.

    Baca: Badan kemanusiaan PBB desak perang Hamas-Israel segera diakhiri

    Dalam pidatonya di KTT tersebut, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengkritik ketidakmampuan PBB, khususnya Dewan Keamanan, di mana AS telah memveto beberapa resolusi yang kritis terhadap Israel.

    “Kita harus membangun sistem pemerintahan global yang adil dan merata, dan memiliki kapasitas untuk menanggapi kebutuhan semua orang dalam situasi ancaman dan kerugian,” ujar Ramaphosa.

    KTT GNB yang berlangsung sepekan, merupakan pertemuan negara-negara terbesar di dunia setelah PBB. Pertemuan tingkat tinggi itu dihadiri 120 negara anggota GNB, 18 negara pengamat, dan 10 organisasi.

    Di lain pihak, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak seruan untuk menghentikan pemboman terhadap daerah kantong yang diblokade tersebut.

    Netanyahu juga menolak mengambil langkah menuju pembentukan negara Palestina, dalam skenario pascaperang yang dia siapkan.

    Sumber: Anadolu

  • Indonesia Kembali Desakkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB

    Indonesia Kembali Desakkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB

    Foto: Kemenlu

    7cloud.asia – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengajukan tiga tuntutan dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB hari Selasa (23/1/2024) yang berlangsung di Markas PBB, New York AS.

    Tiga tuntutan Indonesia itu yaitu gencatan senjata permanen sesegera mungkin, penghentian pasokan senjata ke Israel, dan diterimanya Palestina sebagai anggota penuh PBB.

    “Ini penting agar dapat segera dimulai proses yang adil dan seimbang untuk mewujudkan solusi dua negara serta mencegah kekejaman lebih lanjut oleh Israel,” tegas Menlu Retno di markas PBB, Kota New York.

    Baca: Arab Saudi tuntut pengakuan Palestina merdeka

    Menlu Retno juga mempertanyakan keseriusan Dewan Keamanan PBB untuk menjalankan berbagai resolusinya mengenai Palestina, yang disebut Retno kerap gagal dilaksanakan.

    “Saya melihat banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina, namun tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar,” katanya.

    Setidaknya sudah dua resolusi yang dikeluarkan DK PBB sejak berkecamuknya perang Israel-Hamas kembali pada 7 Oktober lalu.

    Terakhir, Resolusi DK PBB 2720 menyerukan peningkatan bantuan untuk krisis kemanusiaan di Gaza, termasuk dibukanya seluruh pintu perbatasan Gaza untuk pengitiman bantuan.

    Baca: Uni Eropa desak pengakuan Palestina

    Sebagaimana Indonesia, dalam debat itu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyebut penolakan Israel terhadap pendirian negara Palestina pascaperang sebagai hal yang “tidak dapat diterima.”

    “Pendudukan Israel (di Palestina, red) harus berakhir,” ujar Guterres.

    “Penolakan ini dan penyangkalan terhadap hak rakyat Palestina untuk mendirikan sebuah negara akan memperpanjang konflik yang telah menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan global.”

    Dalam wawancara dengan VOA sebelum sesi debat digelar, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al Maliki, mengatakan tidak heran dengan sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Baca: Palestina tolak keinginan Israel untuk kelola Gaza

    Seperti diketahui Netanyahu berulang kali menolak solusi dua negara, bahkan atas masukan sekutu dekatnya sendiri, Amerika Serikat.

    Al Maliki menegaskan, sekarang masyarakat internasional harus memutuskan tindakan apa yang akan diambil terhadap orang yang mencoba menggagalkan konsensus dunia soal solusi dua negara.

    “Menurut saya seharusnya pernyataan seperti itu dikutuk,” kata al Maliki.

    “Yang kedua, dunia harus mulai mempertimbangkan sanksi terhadap sosok yang membenci perdamaian, yang mencoba menggagalkan prospek perdamaian antara Israel dan Palestina, dan di kawasan,” tambahnya.

    Sumber: VOA Indonesia

     

  • Sidang Dewan Keamanan PBB Serukan Pengakuan Kemerdekaan Palestina

    Sidang Dewan Keamanan PBB Serukan Pengakuan Kemerdekaan Palestina

    7cloud.asia – Sejumlah negara menyatakan dukungan bagi negara Palestina yang merdeka pada masa depan, dalam sidang yang digelar PBB, Selasa (23/1/2024).

    Beberapa negara Arab dan Muslim menyatakan dukungan bagi konferensi internasional untuk mengangkat isu ini, seperti halnya menteri luar negeri Rusia.

    AS mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan yang bertahan lama dalam menuju perdamaian antara Israel dan Palestina.

    Baca: Arab Saudi tak akan akui Israel tanpa kemerdekaan Palestina

    Hampir seluruh anggota Dewan Keamanan PBB yang berbicara pada pertemuan pada Selasa menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza.

    Negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB juga menyerukan masuknya bantuan ke sana dan pembebasan warga Israel yang masih disandera Hamas.

    Beberapa hari sebelumnya, perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu mengambil sikap keras menentang solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina.

    Baca: Uni Eropa serukan pengakuan dua negara Israel-Palestina

    Netanyahu mengatakan ia hanya menginginkan “kemenangan total” atas Hamas, setelah serangan kelompok tersebut pada 7 Oktober lalu di dalam wilayah Israel yang kemudian memicu perang terbaru di sana.

    Pada konferensi pers pekan lalu di Tel Aviv, Netanyahu mengatakan ia berkeberatan dengan negara Palestina yang tidak menjamin keamanan Israel.

    Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan di Dewan Keamanan bahwa penolakan apa pun untuk menerima solusi dua negara (Israel-Palestina) “oleh pihak mana pun harus ditolak dengan tegas.”

    Baca: RI desak keanggotaan Palestina di PBB

    “Saya mendesak semua pihak untuk mundur dari jurang konflik dan mempertimbangkan dampak mengerikan dari konflik regional terhadap manusia,” kata Guterres.

    “Selain perlu untuk segera melakukan deeskalasi, setiap situasi memerlukan penerapan peta jalan politik yang jelas yang akan berkontribusi pada stabilitas regional jangka panjang,” lanjut Guterres.

    Indonesia yang diwakili Menlu Retno Marsudi juga menyatakan pengakuan Palestina yang merdeka menjadi syarat utama.

    Baca: Palestina tolak kemauan Israel untuk kelola Gaza

    Tiga tuntutan Indonesia  yaitu gencatan senjata permanen sesegera mungkin, penghentian pasokan senjata ke Israel, dan diterimanya Palestina sebagai anggota penuh PBB.

    “Ini penting agar dapat segera dimulai proses yang adil dan seimbang untuk mewujudkan solusi dua negara serta mencegah kekejaman lebih lanjut oleh Israel,” tegas Menlu Retno di markas PBB, Kota New York.

      

     

  • Hari Ini Mahkamah Internasional Putuskan Tuduhan Genosida Israel

    Hari Ini Mahkamah Internasional Putuskan Tuduhan Genosida Israel


    7cloud.asia – Hakim di Mahkamah Internasional (ICJ), Jumat (26/1/2024) ini akan memutuskan kasus genosida di Palestina. Apakah mereka akan memberikan tindakan darurat terhadap Israel atau tidak.

    Sidang ini digelar atas gugatan Afrika Selatan bahwa operasi militer Israel di Gaza adalah genosida yang dipimpin oleh negara.

    Pengadilan tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa itu Rabu (24/1/2024) mengeluarkan pernyataan yang mengatakan panel beranggotakan 17 hakim.

    Baca: Sidang Dewan Keamanan PBB serukan pengakuan dua negara

    Keputusan sidang dijadwalkan akan dirilis 26 Januari pukul 12.00 GMT atau Jumat sore waktu Indonesia barat.

    Awal bulan ini, dalam sidang selama dua hari, Afrika Selatan meminta ICJ, yang juga dikenal sebagai Mahkamah Internasional, agar memerintahkan penghentian darurat serangan militer Israel yang menghancurkan wilayah kantong Palestina.

    Seperti diketahui serangan darat yang diluncurkan Israel ke Gaza sbagai balasan serangan Hamas, telah menewaskan lebih dari 24.000 warga Palestina.

    Baca: Indonesia siap suarakan keadilan bagi Palestina

    Meski telah menarik sebagian besar pasukannya dari Gaza, hingga kini Israel masih melancarkan serangan ke Gaza. 

    Israel sendiri telah menyatakan sikapnya atas sidang di Mahkamah Internasional ini.

    Tel Aviv menolak tuduhan genosida tersebut dan menyebutnya sebagai tuduhan yang “sangat menyimpang” dan mengatakan bahwa pihaknya berhak untuk membela diri dan menargetkan militan Hamas, bukan warga sipil Palestina.

    Sumber: VOA Indonesia

  • PM Palestina: Keputusan Mahkamah Internasional Akhiri Impunitas untuk Israel

    PM Palestina: Keputusan Mahkamah Internasional Akhiri Impunitas untuk Israel

    7cloud.asia – Keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) memerintahkan Israel mengambil tindakan untuk mencegah tindakan genosida terhadap warga Palestina direspon positif oleh Palestina

    Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Internasional ini “menegaskan berakhirnya era impunitas untuk Israel.”

    Komentar Shtayyeh ini muncul dalam pernyataan yang diterima Anadolu pada Jumat (26/1/202) sebagai tanggapan atas putusan ICJ, yang memerintahkan Israel mengambil tindakan untuk mencegah tindakan genosida terhadap warga Palestina.

    Mahkamah Internasional juga memerintahkan Israel untuk  memperbaiki situasi kemanusiaan di Jalur Gaza.

    “Keputusan ini berarti berakhirnya era impunitas Israel, dan hal ini memaksa negara-negara yang mendukung Israel untuk berhenti mendukung dan membantu Israel,” katanya.

    Baca: Keputusan Mahkamah Internasional

    “Kami berharap bahwa keputusan pengadilan akan mencakup gencatan senjata segera, mengingat penderitaan parah yang dialami rakyat kami di wilayah tersebut…

    Ia melanjutkan, “Pembantaian setiap hari merenggut nyawa ratusan orang, sebagian besar anak-anak dan perempuan, selain penyebaran kelaparan dan epidemi di antara mereka yang terkepung di tempat perlindungan.”

    Shtayyeh mengatakan tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan Afrika Selatan mempunyai “tingkat kepentingan yang tinggi,” dan menempatkan Israel “dalam hukuman sebagai penjahat perang…

    “Pertama kalinya Israel berdiri dalam kapasitas ini di hadapan Mahkamah Internasional.” tandasnya.

    Shtayyeh juga mengungkapkan rasa terima kasih negaranya terhadap Afrika Selatan “atas presentasi berkas pengadilan dan argumen profesional yang mengecam Israel atas kejahatannya terhadap rakyat Palestina.”

    Baca: Indonesia selalu suarakan keadilan untuk Palestina

    Shtayyeh juga menyatakan harapannya bahwa “pengadilan akan melanjutkan pertimbangannya sampai keputusan akhir dikeluarkan,”

    Ia juga berharap Mahkamah akan mengutuk Israel atas tindakan genosida dan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina, yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Perang Dunia ke-2.”

    Shtayyeh menganggap Israel “bertanggung jawab penuh atas memburuknya kondisi kemanusiaan yang sangat parah yang dialami rakyat kami di wilayah itu.”

    Dia menyerukan agar “tekanan diberikan untuk memaksa Israel menghentikan agresinya serta memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan dan pasokan bantuan ke wilayah tersebut.”

    ICJ memerintahkan Israel pada Jumat (26/1) untuk mengambil “semua tindakan sesuai kewenangannya” untuk mencegah tindakan genosida di Gaza, namun tidak mengeluarkan mandat soal gencatan senjata.

    Baca: Sidang Dewan Keamanan PBB serukan kemerdekaan untuk Palestina

    Israel telah melancarkan serangan udara dan darat tanpa henti di Jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh Hamas yang menurut Tel Aviv menewaskan 1.200 orang.

    Sedikitnya 26.083 warga Palestina tewas akibat serangan darat yang dilancarkan Israel ke Gaza selama lebih 100 hari terakhir.

    Sebagian besar korban dari pihak Palestina adalah perempuan dan anak-anak, dan 64.487 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan Palestina.

    Serangan Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan.

    Sementara 60 persen infrastruktur di wilayah tersebut rusak atau hancur, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Sumber: Antaranews.com

     

  • Mungkinkah Mewujudkan Palestina Merdeka dan Berdaulat?

    Mungkinkah Mewujudkan Palestina Merdeka dan Berdaulat?

    7cloud.asia – Pengakuan negara yang merdeka didesakkan semua pihak untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung hampir 100 tahun.

    Pengakuan kemerdekaan Palestina berdampingan dengan Israel ini juga yang didesakkan sejumlah negara dalam sidang Dewan Keamanan PBB beberapa waktu lalu.

    Uni Eropa, Arab Saudi dan bahkan Amerika Serikat yang selama ini menjadi sekutu Israel telah mendesakkan kemerdekaan Palestina. Namun hingga kini, Israel tetap tak bergeming dan menolak semua usulan itu.

    Baca: Keputusan Mahkamah Internasional diharapkan akan menghentikan impunitas pada Israel

    Lantas, mungkinkah mewujudkan Palestina yang merdeka itu? Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Dr. Yon Machmudi, tetap melihat adanya peluang itu.  

    Yon optimis soal peluang terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, di tengah terus berkecamuknya perang Israel-Gaza.

    Ini dikarenakan hampir semua negara di dunia kini mendukung solusi dua negara, termasuk Amerika dan Eropa.

    Baca: Sidang Dewan Keamanan PBB serukan kemerdekaan Palestina

    “Hanya Israel yang menentang hal ini dan bahkan secara terang-terangan menyatakan menolak memberikan kemerdekaan kepada Palestina.” Ujarnya sebagaimana dikutip Voice of Amerika.

    Meskipun seakan-akan tidak ada tekanan dari negara besar terhadap Israel agar mengubah pandangannya, Yon melihat munculnya peluang itu dari pergantian kepemimpinan di Israel.

    Tekanan publik Israel mulai diarahkan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, agar bersedia berunding dengan Hamas yang selama ini menjadi satu hal yang dihindari.

    Baca: Arab Saudi tolak akui Israel tanpa kemerdekaan Palestina

    Dari internal warga Israel ada desakan agar Tel Aviv lebih serius berunding dengan Hamas guna membebaskan seluruh sandera.

    “Jika kepemimpinan Israel tidak didominasi kekuatan sayap kanan garis keras, peluang two-state solution akan jauh lebih besar,” tambah Yon

     

  • Serangan Israel Tewaskan Lebih dari 27 Ribu Warga Palestina

    Serangan Israel Tewaskan Lebih dari 27 Ribu Warga Palestina

    7cloud.asia – Jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza telah melampaui 27.000 orang.

    Demikian pernyataan Kementerian Kesehatan yang berbasis di Gaza pada Kamis (1/2).Dalam sebuah pernyataan pers, Kementerian tersebut menyatakan bahwa tentara Israel telah menewaskan 118 warga Palestina.

    Selain itu sebanyak 190 orang lainnya terluka di jalur itu dalam kurun waktu 24 jam terakhir.

    Hal ini menambah jumlah korban tewas menjadi 27.019 dan korban luka-luka mencapai 66.139 di wilayah terkurung di Palestina itu sejak konflik Israel-Hamas pecah pada 7 Oktober 2023, demikian disebutkan dalam laporan tersebut. 

    Baca: Putusan Mahkamah Internasional tak cukup kuat tekan Israel

    Kementerian tersebut mengindikasikan bahwa masih ada ribuan korban di bawah reruntuhan dan di jalan-jalan, seiring pasukan Israel mencegah ambulans dan kru pertahanan sipil untuk menjangkau mereka.

    Sementara itu, bombardir artileri Israel terus berlanjut di area permukiman dekat Rumah Sakit Al-Amal.

    Penyerangan juga dilakukan di sekitar Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina (Palestine Red Crescent Society) di Khan Younis, Gaza selatan, untuk hari ke-11 berturut-turut, menurut kantor berita resmi Palestina WAFA. 

    Sumber: Antaranews/Xinhua

  • Akibat Serangan Israel, 17 Ribu Anak Palestina Hidup Tanpa Pendamping  

    Akibat Serangan Israel, 17 Ribu Anak Palestina Hidup Tanpa Pendamping  

     

    7cloud.asia – Sedikitnya 17.000 anak di Jalur Gaza, Palestina, saat ini hidup tanpa didampingi atau terpisah dari orang tua atau kerabat mereka, demikian menurut estimasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (2/2).

    Jonathan Crickx, Kepala Komunikasi di Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) untuk Negara Palestina, mengatakan bahwa angka tersebut setara dengan 1 persen dari 1,7 juta warga yang mengungsi di Gaza.

    Adapun total populasi di daerah kantong itu tercatat sekitar 2,3 juta jiwa. Crickx, yang mengunjungi Gaza pekan ini, mengatakan bahwa dirinya bertemu dengan 12 anak di sana.  

    Baca: Serangan Israel tewaskan 27 ribu lebih warga Palestina

    Tiga di antaranya telah kehilangan orang tua mereka.”Di balik setiap statistik itu terdapat seorang anak yang harus menerima kenyataan baru yang mengerikan ini,” katanya.

    Sebagai contoh, Razan (11), yang kehilangan hampir semua anggota keluarganya, dan kakinya harus diamputasi

    “Dia masih terguncang, belajar untuk hidup dengan disabilitas dalam konteks di mana layanan rehabilitasi tidak tersedia,” ungkap Crickx.

    Karena kurangnya makanan, air, dan tempat tinggal, keluarga besar pun tidak mampu merawat anak-anak tambahan. Hal itu membuat kesehatan mental anak-anak Palestina sangat terdampak.

    Baca: Lebih dari 4 ribu siswa Palestina terbunuh di jalur Gaza

    Selain itu, anak-anak tersebut juga menunjukkan tingkat kecemasan yang sangat tinggi, kehilangan nafsu makan, insomnia, dan kepanikan setiap kali mendengar pengeboman.

    “UNICEF saat ini memperkirakan bahwa hampir semua anak Gaza, lebih dari satu juta, membutuhkan dukungan kesehatan mental dan psikososial,” tuturnya. 

    “Satu-satunya cara agar dukungan kesehatan mental dan psikososial ini dapat diberikan dalam skala besar adalah dengan gencatan senjata,” pungkas Crickx.

    Sumber: Antaranews