ruangkota

Tag: pendidikan

  • Sekolah Internasional Akan Dikenai PPN 12 Persen, DPR: Prinsip Pendidikan adalah Nirlaba

    Sekolah Internasional Akan Dikenai PPN 12 Persen, DPR: Prinsip Pendidikan adalah Nirlaba

    7cloud.asia – Rencana akan dikenakannya PPN 12 persen pada sekolah Internasional pada Januari 2025 mendapat sorotan dari DPR.

    Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah menilai prinsip pendidikan adalah nirlaba sehingga pengenaan PPN 12 persen tidak tepat.

    Baginya, kebijakan PPN 12 persen terhadapvsekolah internasional yang diusulkan pemerintah ini berpotensi kontraproduktif sebab tidak ada regulasi yang lebih detail.

    Kalau kita lihat, ujarnya, sekolah Internasional, memang yang masuk ke sana pasti adalah orang-orang yang mampu.

    Baca: Ketimbang PPN 12 Persen, pemerintah didorong terapkan pajak yang adil

    “Namun, ketika ditetapkan pajaknya 12 persen, kita keberatan juga ya PPN ini dinaikkan karena itu kan kebutuhan untuk pendidikan, maka kalau pun ada pajak yang harus dibayarkan, harusnya tidak sebesar itu,” ujarnya dikutip Parlementaria, di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

    Dia melanjutkan, “Tapi memang di kita ini kadang tidak konsisten. Ketika bicara soal pendidikan itu nirlaba, di bawah yayasan, memang tidak ada pajak yang dibayarkan, padahal ternyata penyelenggaraannya sesungguhnya komersial.”

    Jika merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), sebutnya, sekolah komersial adalah sekolah-sekolah yang dibentuk, dibangun di kawasan ekonomi khusus.

    “Itu yang secara eksplisit disebutkan. Jadi, memang itu yang nanti harus diliat detailnya, dicermati, apakah sekolah internasional termasuk dalam kategori tersebut,” kata Politisi PKS ini.

    Baca: KSPI tegas menolak PPN 12 Persen

    Berangkat dari kondisi ini, dia berharap pemerintah untuk menggali sekaligus mengkaji lebih dalam.

    “Kalau kemudian sekolah Internasional dikenai PPN 12 persen, kita juga harus lihat bahwa ada sekolah-sekolah yang non internasional artinya domestik, yang menengah ke bawah justru sebenarnya harus dibantu juga karena mereka berdiri sebelum republik ini berdiri,” ungkapnya.

    “(Kenaikan PPN 12 persen ini) jangan sampai merembet ke semua hal yang berkaitan dengan pendidikan. Itu yang tidak boleh,” tandas Anggota DPR dari Dapil Jawa Barat I ini.

    Dia menekankan, harus ada pengaturan yang jelas terkait dengan sekolah internasional ini, sekolah swasta, negeri, supaya nanti pengaturannya lebih tepat dan lebih bermanfaat untuk rakyat.

  • Semua Anak Berhak Mendapatkan Pendidikan Layak: Tak Seharusnya Siswa Dihukum Karena Menunggak SPP

    Semua Anak Berhak Mendapatkan Pendidikan Layak: Tak Seharusnya Siswa Dihukum Karena Menunggak SPP

    7cloud.asia – Anggota Komisi X DPR Habib Syarief Muhammad Alaydrus menanggapi kasus siswa sekolah dasar (SD) di Kota Medan, Sumatera Utara yang dihukum belajar di lantai karena belum membayar tunggakan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) selama tiga bulan.

    Dalam pernyataannya, Syarif menyebut sekolah tidak seharusnya menghukum siswa karena kesulitan membayar SPP. Dia juga menekankan sekolah harus lebih bijak mengatasi persoalan pendidikan, sehingga tidak mengorbankan anak.

    “Semua anak berhak mendapatkan pendidik yang layak. Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia,” ujarnya dalam pernyataan tertulis pada Selasa (14/1/2025).

    Dia meminta seluruh pihak terkait untuk mendukung supaya kejadian tersebut tidak terulang lagi.

    Dalam pernyataannya, Syarief juga menngungkapkan keprihatinan dan kesedihan terjadinya kasus tersebut.

    Baca: Kemenag dan Kemendikdasmen duduk bareng bahas rencana Libur Ramadan

    “Saya sedih dan prihatin. Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi semua sekolah, baik negeri maupun swasta. Kasus seperti itu tidak boleh terjadi lagi,” ujarnya.

    Seperti diberitakan, siswa kelas IV SD swasta di Kota Medan, inisial MA, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena belum membayar tunggakan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) selama 3 bulan.

    Adapun dengan total SPP yang belum dibayar sebesar Rp 180.000. Syarif menilai adanya potensi bias paradigmatik dalam memandang sebuah peraturan.

    Di mana, isu ini terlihat seolah-olah sanksi harus segera diterapkan ketika terjadi sebuah pelanggaran.

    Sebab itu, Habib Syarief turut mengingatkan bahwa tujuan hukum tidak hanya soal kepastian hukum, namun ada kemanfaatan dan keadilan.

     

    Baca: Jangan jadikan ujian nasional jadi dasar tunggal menilai siswa

    Maka, sebutnya, sebaiknya sekolah dapat mempertimbangkan respon yang diberikan dengan berdasarkan kemanfaatan, terutama bagi siswa didik.

    “Tidaklah layak bila siswa SD diperlakukan seperti itu hanya gara-gara belum membayar tunggakan SPP,” katanya.

    Berdasarkan informasi yang ia terima, siswa SD yang dihukum tersebut memang tidak mendapatkan kekerasan fisik, akan tetapi mental anak itu terluka dengan hukuman belajar di lantai karena dihukum di depan siswa lainnya.

    Tidak ingin kasus ini terulang, Politisi Fraksi PKB itu menegaskan bahwa pembayaran SPP merupakan urusan dan tanggung jawab orang dewasa, bukan urusan anak-anak.

    “Tugas anak itu belajar, bukan memikirkan SPP. Sekolah harus memperlakukan semua siswa dengan perlakuan yang sama,” paparnya.

    Baca: Pendidikan adalah barang publik yang seharusnya bisa diakses untuk semua

    Jika ada siswa yang belum membayar SPP, kata Syarief, sekolah seharusnya berbicara baik-baik dengan orang tua siswa.

    Kalau orang tua siswa betul-betul tidak bisa membayar, karena tidak mempunyai uang, maka hal itu bisa dilaporkan ke dinas pendidikan.

    Apalagi, siswa tersebut adalah penerima dana Program Indonesia Pintar (PIP). Hanya saja pada akhir 2024, dana PIP belum cair. Jadi, seharusnya pihak sekolah bisa menunggu pencairan PIP dari pemerintah.

    “Masalah itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua dan dinas pendidikan,” ungkap Syarief

  • Cara Sederhana Pendidikan Lingkungan untuk Berikan Pemahaman Soal Perubahan Iklim

    Cara Sederhana Pendidikan Lingkungan untuk Berikan Pemahaman Soal Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Pendidikan lingkungan adalah kunci untuk memahami, mengantisipasi dan bahkan mencegah perubahan iklim

    Pendidikan lingkungan yang kuat dapat memberdayakan siswa dan membantu mereka terlibat dengan kelompok advokasi dan aktivisme melawan perubahan iklim

    Bahkan pengalaman pendidikan kecil-kecilan, seperti ikut serta dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan, dapat membantu siswa atau anak-anak memahami pentingnya pengelolaan lingkungan.

    Hal ini sekaligus membangun keterampilan interdisipliner yang mereka perlukan untuk mengadvokasi perlindungan lingkungan.

    Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mempraktikkan pendidikan lingkungan baik di tingkat keluarga, sekolah, maupun di tengah masyarakat sebagaimana dikutip dari Earth.org:

    Hubungkan siswa dengan sumber daya yang andal
    Pendidikan lingkungan dapat memberdayakan para pengambil keputusan masa depan dan meningkatkan pemahaman publik tentang perubahan iklim.

    Namun, menghubungkan siswa dengan sumber daya yang mereka butuhkan untuk memahami pemanasan global bisa jadi sulit, terutama jika siswa tinggal di negara seperti AS, di mana perubahan iklim dipandang sebagai isu “politik” yang partisan.

    Orang tua yang peduli terhadap lingkungan dapat memperkenalkan perubahan iklim kepada anak-anak mereka melalui permainan luar ruangan di lingkungan alam.

    Taman bermain alami, seperti yang dibangun dari bahan-bahan berkelanjutan dan benda-benda temuan, adalah tempat yang tepat untuk membahas perlindungan lingkungan dan pentingnya pengelolaan sumber daya bumi.

    Menjalani gaya hidup berkelanjutan di rumah dapat menjadi bagian penting dari pendidikan lingkungan hidup pada anak-anak.

    Orang tua dapat membantu anak-anak mereka memahami pentingnya keberlanjutan dengan mengurangi jejak karbon rumah mereka bersama-sama, dengan menerapkan dan mempraktikkan kebiasaan ramah lingkungan di rumah.

    Aktivitas berkelanjutan yang sederhana, seperti mendaur ulang furnitur dan membuat kompos dari sisa makanan serta mengajarkan anak-anak cara mendaur ulang, membantu mengurangi emisi kita sendiri dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan.

    Aktivisme Mahasiswa
    Rasa tanggung jawab sangat penting bagi pelestarian sumber daya alam bumi dalam jangka panjang.

    Namun, siswa yang peduli terhadap perubahan iklim seharusnya diberi wewenang untuk terlibat dalam aktivisme juga.

    Aktivisme kaum muda memiliki dampak yang berarti terhadap kebijakan dan menunjukkan kepada politisi bahwa perubahan iklim merupakan isu hangat bagi pemilih di masa mendatang.

    Aktivisme yang sukses dimulai dengan mendidik siswa tentang isu-isu lingkungan. Guru dapat memperkuat pemahaman siswa tentang perubahan iklim dan perlindungan ekologi dengan menyelenggarakan proyek siswa yang mendorong pembelajaran di luar ruangan.

    Dengan membangun ekosistem di lingkungan sekolah atau mendaftar dalam kegiatan bersih-bersih masyarakat, siswa akan belajar untuk merasa bangga terhadap dunia di sekitar mereka dan menjadi lebih siap untuk berbagi pengetahuan dengan orang lain.

    Sebagian besar sekolah menengah atas dan universitas memiliki kelompok advokasi iklim yang dapat diikuti kaum muda untuk memperkuat suara mereka dan membuat perbedaan.

    Siswa dapat memajukan advokasi iklim mereka dengan bergabung dengan kelompok yang bermitra dengan Jaringan Aksi Iklim (CAN).

    CAN membantu 1900+ organisasi mendapatkan dukungan dan pendanaan yang mereka butuhkan untuk mencegah degradasi lingkungan dan melawan perubahan iklim.

    Siswa yang peduli terhadap iklim juga dapat bermitra dengan organisasi non-pemerintah (LSM) seperti WWF, African Conservation Foundation, Born Free USA, Break Free From Plastic

    LSM ini menangani masalah lingkungan terbesar saat ini dan dapat menempatkan mahasiswa dalam posisi untuk memaksimalkan dampaknya dan memperoleh keterampilan pengembangan profesional yang penting.

    Pengembangan Profesional
    Mencegah perubahan iklim membutuhkan lebih dari sekadar niat baik dan pemahaman publik.

    Para pembuat keputusan masa depan perlu dilengkapi dengan keterampilan interdisipliner untuk mengatasi tantangan akibat perubahan iklim.

    Akan tetapi, banyak guru tidak siap untuk mengajarkan pendidikan lingkungan di kelas mereka.

    Lebih banyak yang harus dilakukan untuk memberdayakan guru yang peduli terhadap iklim. Para profesor harus merasa nyaman mendiskusikan fakta-fakta perubahan iklim di kelas mereka.

    Mereka harus mampu mengidentifikasi keterampilan yang dapat dipindahtangankan yang dapat diberikan kelas mereka kepada siswa yang peduli terhadap iklim.

    Untungnya, guru saat ini dapat menemukan banyak sumber daya gratis dari situs-situs seperti situs berita lingkungan yang didedikasikan untuk audiens muda Kids.Earth.Org, NASA’s Vital Signs of the Planet, WWF’s Science that Affects Our World, British Council’s Climate Resources for School Teachers

    Sumber daya ini sepenuhnya gratis dan dapat digunakan di kelas mana pun. Proyek yang terinspirasi oleh iklim akan membantu siswa memahami pentingnya pendidikan lingkungan.

    Hal ini sekaligus memberi mereka keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi orang-orang skeptis di masa mendatang.

  • Peran Pendidikan Lingkungan dalam Menahan Laju Perubahan Iklim

    Peran Pendidikan Lingkungan dalam Menahan Laju Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Dampak kerusakan lingkungan dan perubahan iklim kini makin terasa nyata. Dan, dalam kondisi seperti ini pendidikan lingkungan memegang peran penting.

    Pendidikan lingkungan dapat membuat perbedaan dalam perjuangan melawan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim.

    Survei terkini menunjukkan bahwa orang dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memandang perubahan iklim sebagai ancaman.

    Dan, saat ini, kebanyakan orang melihat perubahan iklim sebagai ancaman besar bagi planet Bumi.

    Namun, mempromosikan pendidikan lingkungan hidup di sekolah dapat menjadi hal yang rumit. Perubahan iklim sering dipandang sebagai isu “politik” bipartisan di beberapa negara, dan banyak lembaga pendidikan yang menentang pendidikan iklim secara keseluruhan.

     

    Greenpeace: Perdagangan karbon tak akan selamatkan bumi

    Banyak hal yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa kaum muda memiliki akses terhadap pendidikan lingkungan.

    Pendidikan iklim yang kuat akan memberikan para pengambil keputusan masa depan keterampilan yang mereka butuhkan untuk mengadvokasi alam, melindungi lingkungan yang rentan, dan mengurangi dampak pemanasan global.

    Pentingnya Pendidikan Lingkungan Hidup
    Pendidikan sering diabaikan dalam perjuangan melawan perubahan iklim. Meskipun perubahan kebijakan dan komitmen global diperlukan untuk mencegah pemanasan global semakin parah, pendidikan lingkungan merupakan langkah pertama untuk mencapai tujuan itu.

    Pendidikan lingkungan juga dapat membantu meredakan kecemasan akan iklim. Hal ini secara luas didefinisikan sebagai “ketakutan kronis terhadap kehancuran lingkungan” dan mungkin diperburuk oleh kurangnya pemahaman.

    Sumber daya pendidikan yang menjelaskan secara jelas mekanisme di balik pemanasan global akan membekali siswa dengan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk melakukan sesuatu tentang perubahan iklim.

    Baca: Pajak kekayaan untuk membiayai inisiatif lingkungan

    Hal ini dapat membantu mereka merasa berdaya dan menumbuhkan apresiasi yang lebih besar terhadap sumber daya di sekitarnya

    Pendidikan lingkungan juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan pemecahan masalah. Hal ini sangat penting saat ini, karena siswa perlu mampu mengevaluasi dampak jangka panjang dari kebijakan sosial, ekonomi, dan ekologi.

    Memerangi perubahan iklim secara efektif memerlukan upaya dan aktivisme global yang sering kali sangat bergantung pada pemahaman menyeluruh tentang masalah tersebut dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain bahwa sesuatu harus dilakukan.

    Peningkatan dalam pendidikan publik juga dapat meningkatkan rasa pengelolaan dan membantu upaya konservasi. Secara khusus, program pendidikan lingkungan dapat membuat perbedaan nyata bagi para peneliti yang mengadvokasi perubahan kebijakan.

    Misalnya, program publik terkini seperti Planet Earth II dan Wild Isles milik BBC tampaknya telah memberikan dampak yang signifikan terhadap para peneliti di Universitas Exeter di Inggris.

    Merefleksikan program publik tersebut, Profesor Callum Roberts menyatakan bahwa “Inggris kini harus memberikan perlindungan sejati bagi satwa liar,”

    Dia menambahkan pendidikan lingkungan harus fokus pada pembangunan ketahanan terhadap perubahan iklim.

  • Ketua Komisi X DPR: Tak Ada Pengurangan Beasiswa KIP Kuliah di Tahun 2025

    Ketua Komisi X DPR: Tak Ada Pengurangan Beasiswa KIP Kuliah di Tahun 2025

    7cloud.asia – Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa anggaran untuk Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tahun 2025 tidak mengalami pemotongan.

    Kepastian tak dipankasnya anggaran untuk Kartu Indonesia Pintar ini diperoleh setelah pertemuan antara Pimpinan DPR dan Kementerian Keuangan.

    Sebelumnya, Komisi X telah membahas masalah efisiensi anggaran ini dalam Rapat Kerja dengan Kemendiktisaintek.

    Tahun 2025 ini, sebanyak 1.040.192 mahasiswa tetap menerima Beasiswa KIP Kuliah dengan total anggaran Rp14,698 triliun.

    “Tidak ada efisiensi atau pemotongan anggaran. Hak mahasiswa tetap terjamin,” ujar Hetifah melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (15/2/2025).

    Baca: Efisiensi anggaran berimbas pada dana pendampingan perempuan dan anak

    Selain KIP Kuliah, beasiswa lain seperti LPDP, Beasiswa Pendidikan Indonesia, dan Beasiswa Indonesia Bangkit juga tetap berjalan tanpa perubahan.

    Hetifah menegaskan bahwa DPR, khususnya Komisi X, akan terus mengawal kebijakan ini agar pendidikan tetap menjadi prioritas nasional.

    “Kami mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan yang memastikan efisiensi anggaran tidak menyentuh sektor beasiswa pendidikan. Ini kabar baik bagi mahasiswa dan orang tua,” tambah Politisi Partai Golkar ini.

    Dengan kepastian ini, Hetifah berharap masyarakat tidak lagi khawatir akan isu pemotongan beasiswa.

    “Pendidikan adalah investasi masa depan. Kami di Komisi X akan terus memperjuangkan akses pendidikan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” pungkasnya.

    Baca: Efisiensi anggaran di sejumlah negara

    Diberitakan sebelumnya, bantuan sosial seperti beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah yang berada di bawah lingkup Kemendiktisaintek ikut terdampak.

    KIP Kuliah yang pagu awalnya Rp14,69 triliun menjadi Rp1,31 triliun berdasarkan efisiensi Ditjen Anggaran Kemenkeu.

    Sektor pendidikan tak luput dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo Soebianto. Efisiensi anggaran pendidikan dirasakan baik Kemendikdasmen maupun Kemendiktisaintek.

    Di Kemendikdasmen, anggaran yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp33,545 triliun akan dipotong hingga Rp 8,035 triliun.

  • Menyorot Efisiensi Anggaran Pemerintahan Prabowo: Sulit Jadi Negara Maju Jika Anggaran Pendidikan dan Riset Dibabat

    Menyorot Efisiensi Anggaran Pemerintahan Prabowo: Sulit Jadi Negara Maju Jika Anggaran Pendidikan dan Riset Dibabat

    7cloud.asia – Belum genap empat bulan memerintah, rezim Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kembali menciptakan kegaduhan publik, utamanya melalui kebijakan efisiensi anggaran dengan pemangkasan anggaran negara yang signifikan.

    Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 136 dari total 152 kementerian/lembaga pemerintah menjadi target efisiensi anggaran hingga Rp256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp50,5 triliun.

    Pemerintah mengklaim efisiensi anggaran tersebut bertujuan untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG), program populis unggulan Prabowo. Ada pula dana efisiensi yang akan dimasukkan ke Danantara, superholding BUMN ciptaan Prabowo.

    Pemangkasan anggaran negara memang tidak selalu buruk. Namun, hal yang mengecewakan publik adalah bahwa anggaran sektor pendidikan dan riset juga ikut dipangkas signifikan.

    Pagu 2025 anggaran Kemendikdasmen dipangkas dari Rp33,5 triliun menjadi Rp26,2 triliun dan Kemendiktisaintek dipangkas dari Rp57,6 triliun menjadi Rp43,3 triliun.

    Jika pemerintah bijak, alih-alih memprioritaskan kebijakan populis yang berumur pendek, pemerintah seharusnya mengalokasikan anggaran lebih banyak untuk riset, peningkatan kualitas pendidikan vokasi.

    Dan juga memberikan insentif bagi industri teknologi lokal yang lebih memiliki efek pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dalam jangka panjang.

    Pasalnya, dari perspektif sosio-ekonomi, kebijakan populis seperti makan bergizi gratis dan bantuan langsung tunai berisiko menciptakan mentalitas ketergantungan pada pemerintah dan mencegah masyarakat yang berpikir kritis. Ini jauh dari tujuan pemerintah memajukan kualitas SDM.

    Baca: Efisiensi anggaran Prabowo ancam pemenuhan hak dasar rakyat

    Negara maju berinvestasi pada pendidikan
    Negara-negara maju menekankan kemandirian warganya, bukan kebijakan jangka pendek yang berorientasi pada bantuan langsung.

    Tugas utama pemerintah bukan sekadar memberikan makan gratis atau bantuan tunai dengan manfaat sesaat, melainkan memastikan masyarakat dapat mengakses pendidikan setinggi-tingginya.

    Dengan pendidikan rakyat berpeluang memiliki pekerjaan dengan upah yang layak agar mampu memenuhi kebutuhannya—dan pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan nasional.

    Sebagai contoh, Singapura secara konsisten berinvestasi besar di bidang pendidikan, inovasi, dan pengembangan SDM.

    Meskipun anggaran pendidikannya tidak sebesar Indonesia, sekitar 12,4 persen dari APBN, pemerintah Singapura fokus pada pendidikan teknis, kewirausahaan, dan inovasi, ditambah program pelatihan keahlian di berbagai sektor industri di bawah naungan SkillsFuture.

    Hasilnya, kontribusi SDM terhadap pertumbuhan ekonominya sangat signifikan, memungkinkan pemerintah memiliki surplus anggaran untuk memenuhi berbagai kebutuhan negara, salah satunya pendidikan berkualitas.

    Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi tantangan besar di bidang pendidikan dan pengembangan SDM. Meskipun anggaran pendidikan relatif besar, yakni 20 persen dari APBN, efektivitas penggunaannya masih rendah.

    Ini terjadi akibat rendahnya kualitas tenaga pengajar, akses pendidikan yang sulit di daerah tertinggal, terdepan, dan terbelakang (3T), dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri.

    Baca: Kisah sukses efisiensi anggaran di sejumlah negara

    Hasilnya, kontribusi SDM terhadap pertemubuhan ekonomi rendah, sehingga pemerintah kesulitan mendapatkan pendapatan yang cukup untuk berinvestasi lebih besar di sektor pendidikan.

    Contoh lain adalah Korea Selatan yang berhasil mengembangkan ekonominya bukan hanya melalui pasar konsumsi yang besar namun melalui produktivitas tinggi dan inovasi teknologi.

    Sejak 1960-an, pemerintah Korea Selatan berinvestasi besar dalam pendidikan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematic) dan R&D (Research and Development).

    Dengan strategi ini, Korea Selatan bertransformasi dari negara berkembang menjadi salah satu negara ekonomi terkuat di dunia, dengan sektor teknologi dan manufaktur sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi.

    Sebaliknya, Indonesia masih terlalu bergantung pada ekonomi konsumsi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia banyak ditopang oleh besarnya pasar domestik, bukan karena produksi atau inovasi yang kompetitif secara global.

    Kontribusi industri manufaktur dan teknologi masih terbatas, sementara sektor informal masih mendominasi tenaga kerja.

    Jika dibandingkan dengan Korea Selatan yang memiliki rasio pengeluaran R&D sebesar 5,21 persen dari PDB 2022, Indonesia hanya mengalokasikan 0,24 persen dari PDB 2022.

    Dengan adanya angka ini, wajar jika Indonesia minim produk maupun inovasi dalam negeri, sehingga dibanjiri produk luar negeri, salah satunya dari Korea Selatan.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Dadang I K Mujiono
    (Faculty member of International Relations Department, Universitas Mulawarman)

  • Siswa di Papua Tolak Program Makan Bergizi Gratis, Apa Solusinya?

    Siswa di Papua Tolak Program Makan Bergizi Gratis, Apa Solusinya?

    7cloud.asia – Unjukrasa pelajar menolak program makan bergizi gratis (MBG) terjadi di sejumlah daerah di Papua pekan lalu.

    Alih-alih program makan bergizi gratis, ribuan siswa di sejumlah daerah di Papua justru menuntut pemerintah untuk memberikan pendidikan gratis.

    Tuntutan pelajar di Papua tersebut mencerminkan kegagalan negara dalam membaca kebutuhan nyata para siswa yang sesuai dengan konteks lokal di tanah Papua.

    Para pelajar di berbagai wilayah ini merasakan bagaimana kesenjangan kebijakan antara kebutuhan riil dan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini antara kebutuhan atas akses pendidikan yang berkualitas dengan intervensi program makan bergizi gratis.

    Kebijakan parsial seperti program makan bergizi gratis yang menghabiskan Rp400 triliun per tahun ini justru mengabaikan akar masalah sistemis sektor pendidikan di Tanah Papua selama ini.

    Pendidikan di Papua telah lama hadapi persoalan absennya guru di sekolah, kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, serta kesenjangan akses.

    Sebagai alternatif solusi atas masalah ini, alokasi anggaran yang lebih efektif untuk Papua dapat diarahkan pada pemerataan akses pendidikan.

    Pemerintah perlu membangun lebih banyak sekolah di distrik-distrik terpencil agar anak-anak di Papua Pegunungan memiliki akses yang lebih mudah terhadap pendidikan formal.

    Perekrutan guru lokal harus menjadi prioritas untuk memastikan tenaga pengajar memahami budaya dan kebutuhan siswa di daerah tersebut. Kurikulum juga perlu disesuaikan dengan konteks sosial-budaya setempat agar lebih relevan dan efektif.

    Papua juga membutuhkan subsidi penuh untuk pendidikan dasar dan menengah. Banyak siswa di Papua Pegunungan menghadapi kesulitan ekonomi yang menghambat mereka untuk tetap bersekolah.

    Subsidi harus mencakup pembiayaan kebutuhan nonakademis seperti alat tulis, seragam, dan akses internet bagi siswa di daerah terpencil.

    Dengan begitu, mereka dapat belajar tanpa terbebani biaya tambahan yang sering kali menjadi kendala utama dalam melanjutkan pendidikan.

    Pemerintah juga sebaiknya melakukan perluasan program beasiswa afirmasi, contohnya Beasiswa ADik, agar lebih banyak pelajar Papua yang memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

    Pendampingan dan bimbingan bagi penerima beasiswa juga perlu diperkuat agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan dengan sukses dan kembali berkontribusi bagi daerah asal mereka.

    Selain itu, sistem pengajaran yang inklusif perlu diterapkan. Pendidikan di Papua Pegunungan harus memperhitungkan kearifan lokal dan bahasa daerah dalam proses pembelajaran agar lebih efektif.

    Perlu juga adanya peningkatan kapasitas guru lokal melalui pelatihan yang berkelanjutan dan optimal di Papua.

    Dengan demikian, mereka dapat memberikan pengajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

    Di titik ini, program MBG tetap dapat dijalankan dengan menyesuaikan target penerima manfaatnya agar benar-benar menyasar mereka yang mengalami masalah gizi.

    Namun, alokasi anggaran secara keseluruhan harus mencerminkan prioritas utama yang lebih mendasar, yaitu membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan inklusif bagi seluruh anak Papua.

    Dalam konteks pembangunan Papua Pegunungan, pendidikan harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Jika negara benar-benar berkomitmen terhadap masa depan Papua, maka investasi dalam sektor pendidikan harus menjadi fokus utama hari ini, bukan hanya bantuan konsumtif seperti MBG.

    Dengan demikian, anak-anak Papua dapat memperoleh akses pendidikan yang lebih baik, yang pada akhirnya akan membantu mereka melakukan mobilitas sosial vertikal.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia (Lecturer at the Department of Politics and Government UGM), Daud Arie Ristiyono (Researcher at Working Group on Papua UGM) dan Reza Fajar Raynaldi (Peneliti di Gugus Tugas Papua UGM)

  • Risiko Efisiensi Anggaran yang Korbankan Pendidikan: Menghambat Lahirnya SDM Unggul

    Risiko Efisiensi Anggaran yang Korbankan Pendidikan: Menghambat Lahirnya SDM Unggul

    7cloud.asia – Rapat kerja Komisi X DPR pada 12 Februari 2025 membahas beberapa dampak pemangkasan atau efisiensi anggaran yang cukup signifikan pada sektor pendidikan.

    Dampak tersebut meliputi terancamnya beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP-Kuliah untuk anak yang kurang mampu, hingga meniadakan penerimaan mahasiswa baru jalur ini di tahun 2025.

    Seperti diketahui Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD sebesar Rp306,69 triliun pada Januari 2025.

    Ini berdampak pada berbagai operasional dan kinerja kementerian, salah satunya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang terkena pemangkasan anggaran sebesar Rp22,5 triliun dari total pagu anggaran 2025 Rp57,6 triliun.

    Keputusan tersebut membuat penulis de javu—merasa apa yang terjadi sekarang, pernah dialami di masa lalu.

    Saat masih bekerja di dunia industri, penulis berkenalan dengan konsep lean manufacturing—proses produksi yang memaksimalkan produktivitas dan pada saat yang sama meminimalkan pemborosan tanpa pernah mengorbankan kualitas dan sumber daya manusia di dalamnya.

    Sayangnya, konsep efisiensi sepertinya dipahami secara keliru oleh pemerintah, terutama dalam konteks makan siang gratis. Efisiensi anggaran justru berimbas pada terancamnya sektor lain yang jauh lebih fundamental seperti pendidikan.

    Alhasil, nasib penerima beasiswa BPI LN juga berpotensi telantar di luar negeri termasuk dosen dan tenaga pendidik yang melanjutkan pendidikan di dalam negeri.

    Baca: Cara cerdas efisiensi anggaran yang dilakukan Vietnam

    Dampak buruk pemangkasan anggaran juga akan menurunkan hak akses pendidikan bagi mahasiswa wilayah 3T dan Orang Asli Papua (OAP) karena mengancam beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADiK).

    Efek domino juga berlanjut ke persoalan UKT yang terancam naik karena kebutuhan operasional perkuliahan di PTN berkurang pembiayannya. Bahkan, PTS pun juga terdampak karena bantuan kelembagaan.

    Belum lagi dana riset yang alokasinya sangat kecil, yaitu Rp1,2 triliun dari semula Rp57 triliun. Dana tersebut selama ini hanya bisa membiayai sekitar 7 persen dari proposal yang masuk.

    Dengan beraneka macam potensi dampak tersebut, sudah seharusnya efisiensi tidak dilakukan dengan mengorbankan pendidikan karena hal tersebut merupakan salah satu core process dalam sebuah negara.

    Efisiensi dari sudut padangan transformasi ‘lean’
    Persoalan efisiensi ini bisa ditinjau menggunakan konsep transformasi lean yaitu mengurangi waste (limbah) dan memaksimalkan value (nilai) dari produk.

    Transformasi lean dalam organisasi dilakukan dengan memegang tiga hal: Purpose (Tujuan), Process (Proses), serta People (Manusia).

    1. Menengok ulang tujuan besar
    Pertama, dari segi tujuan, apa masalah dari customer yang harus dipecahkan oleh perusahaan supaya tujuan besarnya tercapai. Dalam konteks ini, customer adalah masyarakat Indonesia, sedangkan perusahaan adalah pemerintah Indonesia.

    Tujuan program MBG adalah meningkatkan SDM Indonesia melalui penguatan gizi. Namun, apakah akar permasalahan dari SDM di Indonesia adalah gizi sehingga harus mengorbankan sektor-sektor lain?

    Berdasarkan Global Hunger Index (GHI) pada tahun 2024, Indonesia menempati peringkat ke-77 dari 127 negara dengan skor 16.9. Secara status, ini menempatkan Indonesia pada level moderat.

    Sementara statistik dari Programme for International Student Assessment (PISA) menilai kemampuan siswa pada kemampuan berhitung, membaca, dan sains, pada tahun 2022 Indonesia mendapat peringkat 69 dari 80 negara yang terdaftar pada penilaian OECD. Bahkan skor Indonesia masih jauh di bawah rata-rata dari negara-negara dalam daftar OECD.

    Baca: Paradoks efisiensi anggaran tapi seremonial tetap jalan

    Belum lagi problematika tenaga kependidikan, guru, dan dosen di Indonesia yang secara gaji sangat rendah, dengan rata-rata Rp5,7 juta.

    Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Vietnam yang hampir dua kali lipat (setara Rp10,4 juta), Malaysia (setara Rp14,4 juta), Thailand (setara Rp19,3 juta), bahkan kalah jauh dengan Singapura (setara Rp97,8 juta).

    Artinya, meskipun perbaikan gizi itu baik. Tapi jika merujuk pada konsep lean, efisiensi seharusnya juga memperhatikan customer’s voice yang lain yaitu perbaikan akses pendidikan dan kesejahteraan guru serta dosen.

    2. Pertimbangkan risiko dan kapabilitas
    Kedua adalah process, yaitu bagaimana sebuah organisasi mampu memberikan penilaian yang valid, sehingga setiap langkah yang diambil memiliki alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

    Sesuai konsep di lean manufacturing, sebuah organisasi harus bisa memetakan proses untuk memastikan bahwa produk tersampaikan ke customer dengan kualitas yang diinginkan, dan proses pemantauan (monitoring) yang ketat.

    Faktanya, efisiensi anggaran yang salah satunya digunakan untuk MBG ini sudah menuai banyak masalah sejak awal. Mulai dari pemotongan anggaran dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per porsi, perubahan menu susu dan rasa yang hambar, hingga beberapa anak yang alergi makanan tertentu, bahkan keracunan.

    Ini menunjukkan bahwa alih-alih membantu masyarakat memperoleh produk dengan kualitas yang diharapkan, efisiensi justru merugikan masyarakat akibat proses yang ala kadarnya.

    Baca: Efisiensi anggaran mengancam hak dasar rakyat

    3. Investasi pada manusia
    Ketiga adalah people, atau manusia, yaitu bagaimana organisasi memastikan bahwa setiap proses penting memiliki seseorang untuk melakukan evaluasi berkelanjutan.

    Jika ditarik secara lebih makro, konsep ini menunjukkan pentingnya peran sumber daya manusia. Namun, efisiensi anggaran justru berpotensi menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia, yang pada akhirnya menurunkan kualitas sumber daya manusia.

    Sebagai ilustrasi, sejak beralih menjadi PTN-BH, ketika subsidi dari pemerintah dikurangi dengan maksimal 30 persen dari biaya operasional perguruan tinggi, mahasiswa jalur mandiri sudah mencapai 50 persen (sesuai batas atas regulasi).

    Ini menunjukkan perguruan tinggi semakin membutuhkan banyak biaya operasional dari mahasiswa. Belum lagi dengan polemik uang kuliah tunggal (UKT) yang tinggi, dan banyak mahasiswa yang sulit mengajukan keringanan .

    Dengan kata lain, mahasiswa yang pada akhirnya akan menjadi korban karena beasiswa yang tidak berlanjut, ditiadakan, atau UKT yang semakin mahal.

    Jika kembali ke konsep lean, efisiensi anggaran tidak menjadi soal sepanjang tidak mengorbankan proses inti. Pemotongan anggaran ke perguruan tinggi, dalam jangka panjang akan melahirkan efek domino pada sektor-sektor lainnya.

    Seperti kurangnya tenaga kerja terampil (dengan anggaran saat ini saja saat ini 47 persen tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor keterampilan rendah), tidak terwujudnya tujuan dari beasiswa KIP-Kuliah untuk melahirkan sarjana pertama di keluarga.

    Kebijakan ini juga berisiko pada gagalnya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan, bahkan brain drain yang menyebabkan banyak orang memilih kabur saja dulu ke negara lain karena di Indonesia kemampuan mereka kurang dihargai.

    Menganaktirikan pendidikan demi efisiensi jangka pendek justru dapat merugikan negara dalam jangka panjang, baik secara ekonomi maupun sosial.

    Dengan menjadikan pendidikan sebagai prioritas, akan lahir SDM-SDM unggul yang mendorong inovasi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Mushonnifun Faiz Sugihartanto (Assistant Professor, Institut Teknologi Sepuluh Nopember)

  • Tanpa Perbaikan Pendidikan Guru, Kualitas Guru di Indonesia Berisiko Tertinggal

    Tanpa Perbaikan Pendidikan Guru, Kualitas Guru di Indonesia Berisiko Tertinggal

    7cloud.asia – Minat menjadi guru meningkat setelah pemerintah mengesahkan Undang-Undang Guru tahun 2005 yang menetapkan kualifikasi guru minimal sarjana serta menjamin kesejahteraan melalui program sertifikasi.

    Tak heran, program Pendidikan Guru Awal (PGA) merupakan salah satu program studi paling banyak ditawarkan di Indonesia. Dari total 31.391 program studi di Indonesia, 6.398 program (sekitar 20,38 persen) merupakan program pendidikan guru, dengan 2.111.556 mahasiswa terdaftar.

    PGA adalah program sarjana pendidikan selama empat tahun yang merupakan tahap terpenting dalam meniti karier profesi guru. Pasalnya, PGA memberikan fondasi awal berupa pedagogis (pendidikan), pengetahuan disiplin ilmu, serta nilai-nilai profesionalisme.

    Setelah lulus PGA, calon guru mengikuti program sertifikasi guru selama satu tahun untuk memenuhi syarat sebagai pendidik profesional. Tahapan ini berperan strategis dalam membentuk pola pikir dan praktik calon guru.

    Sayangnya, meski jumlah mahasiswa yang terdaftar dalam pendidikan guru meningkat, banyak mahasiswa yang masuk ke program pendidikan guru bukan berdasarkan minat mengajar, sehingga karir menjadi guru bukanlah pilihan utama mereka.

    Selain itu, kualitas lulusannya dipertanyakan karena tidak ada persyaratan masuk yang kompetitif.

    Bahkan, guru pemula di Indonesia merasa kurang kompeten dalam menangani siswa dengan karakteristik yang berbeda, berkomunikasi dengan orang tua dan sesama rekan guru, serta kesulitan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran.

    Artinya, PGA memerlukan proses seleksi yang lebih ketat serta kombinasi teori dan praktik yang lebih banyak agar para calon guru lebih siap menghadapi tantangan di lapangan.

    Baca: Kisah pilu guru honorer di Konawe

    Memperketat proses seleksi
    Penelitian yang dilakukan oleh OECD (Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) di Australia, Jepang, Korea, Belanda, Norwegia, Amerika Serikat, dan Wales (Inggris) tahun 2018 menunjukkan, proses seleksi yang ketat dapat meningkatkan kualitas calon guru dan mempertahankan motivasi mereka.

    Dengan menilai tidak hanya pencapaian akademis tetapi juga keterampilan komunikasi, hasrat untuk mengajar, dan komitmen terhadap pendidikan, program PGA dapat menarik kandidat yang benar-benar tertarik pada profesi guru.

    Singapura, contohnya, menerapkan seleksi rekrutmen yang ketat dan selektif dengan hanya memilih calon guru dari sepertiga teratas lulusan sekolah menengah. Selain prestasi akademis, komitmen calon guru terhadap profesi merupakan faktor utama dalam seleksi.

    Proses rekrutmen juga dilakukan dalam dua tahap melibatkan kementerian pendidikan dan National Institute of Education (NIE)—lembaga utama yang bertanggung jawab atas pendidikan dan pelatihan guru di Singapura), berdasarkan seleksi kriteria yang meliputi keterampilan komunikasi, minat mengajar, tujuan dan aspirasi, serta kemauan untuk terus belajar.

    Kandidat yang telah lolos seleksi awal masih harus mengikuti masa percobaan mengajar di sekolah sebelum secara formal memulai pendidikan guru awal di NIE.

    Sementara itu, Finlandia dan Korea Selatan menerapkan kriteria seleksi yang ketat untuk memastikan hanya kandidat yang sangat termotivasi dan kompeten yang memasuki program pendidikan guru.

    Di Finlandia, hanya sekitar 10 persen dari total pendaftar yang berhasil diterima dalam program pendidikan guru di universitas. Proses seleksi ini mencakup uji akademis, wawancara, serta penilaian keterampilan sosial dan motivasi.

    Finlandia menekankan bahwa calon guru tidak hanya harus memiliki kemampuan akademis tinggi, tetapi juga komitmen dan keterampilan mendidik yang kuat.

    Baca: Kisah pilu guru honorer nyambi jadi pemulung

    Sinkronisasi praktik dan teori
    Dengan beragamnya karakter demografi dan dinamika kebijakan pendidikan, guru harus memiliki kemampuan menerjemahkan teori ke dalam praktik. Ini bisa dilakukan melalui:

    1. Pendidikan guru berbasis riset dan berbasis bukti
    Salah satu pendekatan yang terbukti efektif di negara maju, seperti Finlandia, adalah pendidikan guru berbasis riset. Pendekatan ini menekankan penguatan keterampilan analitis dan reflektif calon guru melalui keterampilan meneliti.

    Pendidikan guru berbasis riset diterapkan melalui mata kuliah metodologi riset dan aplikasinya dalam praktik pengajaran yang bertujuan untuk membantu guru melakukan observasi, analisis, dan mengembangkan praktik mengajar mereka.

    Opsi lainnya adalah praktik pengajaran berbasis bukti (evidence-based teaching practices) yang telah diterapkan di Stanford Teacher Education Program (STEP), yaitu praktik pengajaran berdasarkan hasil riset yang telah terbukti efektif.

    Penerapan praktik pengajaran berbasis bukti membantu calon guru menggabungkan temuan riset, pengalaman, dan penilaian mereka sendiri sebagai dasar dalam mengajar.

    2. Perkuat pengalaman praktik
    Calon guru di Singapura wajib menyelesaikan praktik mengajar di sekolah sebagai bagian integral dari pendidikan mereka.

    Praktik ini adalah hasil kemitraan antara National Institute of Education (NIE), kementerian pendidikan, dan sekolah-sekolah, untuk memastikan calon guru mendapatkan pengalaman lapangan yang esensial dengan durasi praktik mengajar 16 bulan.

    Baca: Tragis, banyak guru terjerat pinjol

    Di Jerman, praktik mengajar bagi mahasiswa calon guru berdurasi antara 18-24 bulan dan terdiri dari 2 fase. Pertama, fase mahasiswa calon guru belajar di Universitas termasuk magang di sekolah dengan total durasi 5 tahun.

    Kedua pelatihan di institusi khusus pendidikan guru yang berfokus pada praktik mengajar di kelas dengan durasi 2 tahun.

    Di Korea Selatan, calon guru diwajibkan menjalani program mengajar penuh waktu selama 4-6 minggu, sementara di Hong Kong, durasi kewajiban mengajar minimal adalah 8-10 minggu.

    Mengoptimalkan program sarjana pendidikan
    Pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan kualitas guru melalui Program Profesi Guru (PPG) berdurasi 1 tahun, yang dirancang untuk membekali lulusan pendidikan dengan kompetensi mengajar yang lebih baik sebelum mereka memasuki dunia kerja.

    Namun, program ini kurang efektif, mengingat hanya ada 139 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang menyediakan PPG, sementara terdapat 6.398 program studi pendidikan di seluruh Indonesia.

    Dengan kapasitas yang terbatas, PPG belum mampu menjangkau seluruh calon guru, sehingga tidak cukup untuk mengatasi tantangan pasokan dan permintaan tenaga pendidik di Indonesia.

    Sebaliknya, sistem PGA memiliki potensi besar untuk menjembatani kesenjangan ini dengan cara yang lebih efisien.

    Selain karena durasi program pendidikan sarjana cukup panjang yaitu 4 tahun, jumlah institusi penyedia program sarjana pendidikan juga lebih banyak.

    Artinya, PGA dapat menjadi langkah yang lebih strategis dalam membekali calon guru dengan kompetensi inti dan pengalaman praktik yang lebih mendalam.

    Caranya adalah dengan memberlakukan proses seleksi masuk yang tidak hanya mempertimbangkan aspek akademis tetapi juga motivasi, membekali mahasiswa dengan pengajaran berbasis bukti, dan memberikan pengalaman praktik yang memadai agar mereka mampu menghadapi realitas saat lulus nanti.

    Sudah saatnya sistem PGA di Indonesia berorientasi pada kualitas, bukan sekadar kuantitas. Sebab, memastikan calon guru yang masuk benar-benar berkualitas dan siap bertahan di dunia pendidikan merupakan investasi masa depan.

    Artikel ini merupakan hasil kerja sama The Conversation Indonesia bersama para penulis dan IDEAS, lembaga think-tank di bawah naungan Yayasan Dompet Dhuafa. Penulis: Alies Poetri Lintangsari (Assistant lecturer, Universitas Brawijaya) dan Ibrahim (Dosen, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur)

  • Komisi X DPR Ingatkan Pentingnya Perhatikan Pendidikan Daerah 3T

    Komisi X DPR Ingatkan Pentingnya Perhatikan Pendidikan Daerah 3T

    7cloud.asia – Wakil Ketua Komisi X DPR My Esti Wijayati mengatakan apabila alokasi anggaran sebesar 20 persen bagi sektor pendidikan betul-betul digunakan dengan tepat, maka berbagai persoalan di daerah 3T dan marginal dapat teratasi.

    Esti mengatakan beberapa persoalan di daerah 3T atau daerah marginal biasanya tidak jauh dari kendala rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni maupun kasar dan lain sebagainya yang menjadi indikator pendidikan.

    “Apakah persoalan itu ada? Jawabannya masih banyak, termasuk di Jawa Barat dan Jawa Tengah,” katanya.

    Hal ini disampaikannya saat memimpin rombongan Komisi X DPR ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah X dalam rangka kunjungan kerja reses Komisi X DPR ke Provinsi Sumatera Barat.

    Baca: Risiko di balik efisiensi anggaran yang korbankan pendidikan

    Oleh karena itu, kata dia, dengan adanya pembentukan Panitia Kerja Pendidikan Tinggi Daerah 3T dan Daerah Marginal, Komisi X bisa mengidentifikasi beragam permasalahan yang dihadapi, termasuk merumuskan rekomendasi yang tepat sasaran.

    Esti menekankan pentingnya memperhatikan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) dan marginal di tanah air.

    “Ini penting sehingga Komisi X DPR RI membentuk Panitia Kerja Pendidikan Tinggi Daerah 3T dan Daerah Marginal,” kata dia di Padang, Sumatera Barat, Rabu (9/4/2025).

    Pada kesempatan itu, ia juga mengapresiasi sektor pendidikan di daerah dengan sebutan “Ranah Minang” itu, yang berada di atas angka rata-rata pendidikan nasional.

    Baca: Kualitas guru di Indonesia berisiko tertinggal

    Laporan itu, ia dapatkan dari survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Sebagai contoh, angka harapan lama sekolah di “Ranah Minang” yang mencapai 14,30 tahun atau di atas rata-rata nasional 13,21 tahun.

    Selain itu, rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumbar mencapai 9,72 sementara rata-rata nasional hanya 9,22.

    “Jadi, kita ke sini juga ingin melihat apakah data atau laporan yang diberikan BPS itu valid atau tidak,” ujarnya.