7cloud.asia – Wakil Ketua Komisi X DPR My Esti Wijayati mengatakan apabila alokasi anggaran sebesar 20 persen bagi sektor pendidikan betul-betul digunakan dengan tepat, maka berbagai persoalan di daerah 3T dan marginal dapat teratasi.
Esti mengatakan beberapa persoalan di daerah 3T atau daerah marginal biasanya tidak jauh dari kendala rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni maupun kasar dan lain sebagainya yang menjadi indikator pendidikan.
“Apakah persoalan itu ada? Jawabannya masih banyak, termasuk di Jawa Barat dan Jawa Tengah,” katanya.
Hal ini disampaikannya saat memimpin rombongan Komisi X DPR ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah X dalam rangka kunjungan kerja reses Komisi X DPR ke Provinsi Sumatera Barat.
Baca: Risiko di balik efisiensi anggaran yang korbankan pendidikan
Oleh karena itu, kata dia, dengan adanya pembentukan Panitia Kerja Pendidikan Tinggi Daerah 3T dan Daerah Marginal, Komisi X bisa mengidentifikasi beragam permasalahan yang dihadapi, termasuk merumuskan rekomendasi yang tepat sasaran.
Esti menekankan pentingnya memperhatikan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) dan marginal di tanah air.
“Ini penting sehingga Komisi X DPR RI membentuk Panitia Kerja Pendidikan Tinggi Daerah 3T dan Daerah Marginal,” kata dia di Padang, Sumatera Barat, Rabu (9/4/2025).
Pada kesempatan itu, ia juga mengapresiasi sektor pendidikan di daerah dengan sebutan “Ranah Minang” itu, yang berada di atas angka rata-rata pendidikan nasional.
Baca: Kualitas guru di Indonesia berisiko tertinggal
Laporan itu, ia dapatkan dari survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Sebagai contoh, angka harapan lama sekolah di “Ranah Minang” yang mencapai 14,30 tahun atau di atas rata-rata nasional 13,21 tahun.
Selain itu, rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumbar mencapai 9,72 sementara rata-rata nasional hanya 9,22.
“Jadi, kita ke sini juga ingin melihat apakah data atau laporan yang diberikan BPS itu valid atau tidak,” ujarnya.
Leave a Reply