Tag: pengelolaan sampah

7cloud.asia – Komisi II DPR menyoroti masih adanya kesenjangan antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah dalam hal pengelolaan sampah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, saat memberikan sambutan dalam pembukaan Parlemen Kampus di Universitas Sebelas Maret, Selasa (5/5/2026).

Menurut Aria, pengelolaan sampah tidak bisa hanya dipandang sebagai isu nasional semata, melainkan harus dilihat dari sisi implementasi di tingkat daerah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan.

“Kami berharap bahwa persoalan sampah ini tidak sekadar persoalan pusat, tapi di tingkat implementasi lebih kepada persoalan daerah,” ujar Aria.

Ia menjelaskan bahwa saat ini masih terjadi tarik-menarik dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan, terutama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan sampah di berbagai wilayah.

Baca: 20 Kota di Dunia Dipercaya Memimpin Gerakan Menuju Kota Nol Sampah

“Saya melihat ada tarik-menarik berkait dengan implementasi di tingkat operasionalnya, operatornya yaitu pemerintah daerah,” jelasnya.

Salah satu kendala utama yang dihadapi daerah adalah keterbatasan anggaran. Aria menilai banyak kebijakan pusat yang tidak disertai dengan perhitungan pembiayaan yang memadai saat diterapkan di daerah.

“Banyak kebijakan pusat di tingkat implementasi itu tidak diikuti kalkulasi pembiayaan, sehingga saat diterapkan, daerah mengalami kesulitan anggaran,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa bahkan dengan metode pengelolaan yang masih konservatif, pemerintah daerah tetap menghadapi kendala finansial yang cukup berat.

Aria menegaskan perlunya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah, agar pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Baca: Kota Tanpa Sampah dan Menjadikan Tempat Daur Ulang Sebagai Pusat Komunitas

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XII DPR, Eddy Soeparno, menegaskan peran strategis DPR dalam menjembatani penanganan persoalan sampah antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Eddy menjelaskan bahwa setiap anggota DPR memiliki tanggung jawab di daerah pemilihan (dapil) masing-masing, termasuk memastikan pengelolaan sampah berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kami sebagai anggota DPR yang memiliki dapil masing-masing tentu punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan sampah di dapil kita itu bisa terasa dengan baik,” kata Eddy.

Ia menambahkan bahwa DPR berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya dalam mempercepat penanganan persoalan yang membutuhkan perhatian serius, seperti krisis sampah.

“Kami punya kewajiban untuk menjadi penyambung jembatan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Jika membutuhkan perhatian khusus, tentu bisa kita bawa ke dalam rapat dengan kementerian dan lembaga terkait,” ujarnya.

Baca: Indonesia Darurat Sampah, Hanya 40 Persen Sampah yang Terkelola dengan Baik

Menurut Eddy, DPR memiliki jalur komunikasi langsung dengan pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penyelesaian masalah. Hal ini menjadi salah satu kekuatan DPR dalam mendorong akselerasi kebijakan di sektor lingkungan.

“Jadi kami punya jalur khusus, jalur langsung dengan pemerintah daerah, di mana tugas kita adalah mempercepat akselerasi penyelesaian permasalahan sampah di daerah masing-masing,” jelasnya.

Selain itu, Eddy juga aktif melakukan sosialisasi isu lingkungan ke berbagai kampus di Indonesia.

Edy mengungkapkan bahwa dalam 16 bulan terakhir, dirinya telah mengunjungi puluhan kampus untuk mengajak mahasiswa terlibat dalam solusi lingkungan.

“Saya sudah berjalan dan berbicara di 49 kampus di seluruh Indonesia, sebagai upaya untuk mensosialisasikan permasalahan lingkungan, termasuk sampah dan transisi energi kepada kalangan kampus,” ungkapnya.

Menurutnya, kampus memiliki peran penting sebagai pusat inovasi dan riset yang dapat berkontribusi dalam mencari solusi konkret terhadap persoalan sampah.

7cloud.asia – Ketua DPR, Puan Maharani ikut prihatin dengan krisis sampah yang kini dihadapi sebagian besar daerah di Indonesia.

Dia menyebut kebijakan memilah sampah sejalan dengan target-target dalam Sustainable Development (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan agenda global, khususnya SDG 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan, SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) serta SDG 14 (Ekosistem Lautan).

“Dan harus diingat Indonesia juga turut mendukung target pencapaian SDGs pada tahun 2030, termasuk dalam hal mengurangi dan pengelolaan sampah,” sebutnya.

Di sisi lain, Puan menyoroti pentingnya menjadikan isu lingkungan sebagai bagian dari pendidikan sosial masyarakat sejak dini. Ia memandang pengelolaan sampah perlu mulai ditempatkan sebagai bagian dari agenda perlindungan kesehatan masyarakat.

“Budaya memilah sampah, mengurangi limbah rumah tangga, dan menjaga lingkungan juga perlu dibangun sebagai kebiasaan generasi muda, bukan sekadar respons sementara terhadap persoalan TPA yang penuh,” ucap Puan.

Selain itu, Puan menilai isu lingkungan pada akhirnya pun menjadi isu keadilan sosial.

“Sebab kelompok yang paling terdampak dari buruknya tata kelola sampah hampir selalu masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di kawasan padat dan dekat tempat pembuangan akhir,” tambahnya.

Terkait hal ini, Puan menilai keberhasilan program pilah sampah harus diukur bukan hanya dari kepatuhan masyarakat memilah sampah.

Tetapi juga dari apakah kualitas lingkungan benar benar membaik, volume sampah berkurang secara nyata, dan masyarakat merasakan perubahan kualitas hidup yang lebih sehat.

“Dan tentunya DPR RI akan mendukung langkah-langkah kebijakan lingkungan yang memiliki orientasi jangka panjang dan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat,” tegas Puan.

Namun pada saat yang sama, Puan menyatakan DPR juga akan memastikan implementasinya berjalan konsisten, terukur, dan berkelanjutan.

“Isu sampah bukan lagi persoalan pinggiran kota. Ini adalah persoalan tentang bagaimana negara menjaga ruang hidup masyarakat dan memastikan generasi mendatang tidak mewarisi lingkungan yang semakin buruk akibat keterlambatan perubahan hari ini,” tutup Puan.