Puan Maharani: Antara SDGs dan Buruknya Pengelolaan Sampah

7cloud.asia – Ketua DPR, Puan Maharani ikut prihatin dengan krisis sampah yang kini dihadapi sebagian besar daerah di Indonesia.

Dia menyebut kebijakan memilah sampah sejalan dengan target-target dalam Sustainable Development (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan agenda global, khususnya SDG 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan, SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) serta SDG 14 (Ekosistem Lautan).

“Dan harus diingat Indonesia juga turut mendukung target pencapaian SDGs pada tahun 2030, termasuk dalam hal mengurangi dan pengelolaan sampah,” sebutnya.

Di sisi lain, Puan menyoroti pentingnya menjadikan isu lingkungan sebagai bagian dari pendidikan sosial masyarakat sejak dini. Ia memandang pengelolaan sampah perlu mulai ditempatkan sebagai bagian dari agenda perlindungan kesehatan masyarakat.

“Budaya memilah sampah, mengurangi limbah rumah tangga, dan menjaga lingkungan juga perlu dibangun sebagai kebiasaan generasi muda, bukan sekadar respons sementara terhadap persoalan TPA yang penuh,” ucap Puan.

Selain itu, Puan menilai isu lingkungan pada akhirnya pun menjadi isu keadilan sosial.

“Sebab kelompok yang paling terdampak dari buruknya tata kelola sampah hampir selalu masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di kawasan padat dan dekat tempat pembuangan akhir,” tambahnya.

Terkait hal ini, Puan menilai keberhasilan program pilah sampah harus diukur bukan hanya dari kepatuhan masyarakat memilah sampah.

Tetapi juga dari apakah kualitas lingkungan benar benar membaik, volume sampah berkurang secara nyata, dan masyarakat merasakan perubahan kualitas hidup yang lebih sehat.

“Dan tentunya DPR RI akan mendukung langkah-langkah kebijakan lingkungan yang memiliki orientasi jangka panjang dan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat,” tegas Puan.

Namun pada saat yang sama, Puan menyatakan DPR juga akan memastikan implementasinya berjalan konsisten, terukur, dan berkelanjutan.

“Isu sampah bukan lagi persoalan pinggiran kota. Ini adalah persoalan tentang bagaimana negara menjaga ruang hidup masyarakat dan memastikan generasi mendatang tidak mewarisi lingkungan yang semakin buruk akibat keterlambatan perubahan hari ini,” tutup Puan.