Tag: pengelolaan sampah

7cloud.asia – Pengelolaan sampah secara konvensial dengan hanya menitikberatkan pada pemrosesan akhir melalui fasilitasi landfill sudah saatnya ditinggalkan. 

Pengelolaan sampah dengan cara ini terbukti telah memicu banyak masalah seperti longsoran sampah yang memakan korban, kebakaran serta emisi gas metana dan sejumlah masalah lainnya. 

“Beban tempat pemrosesan akhir yang berat, membuat pengelolaan sampah menjadi tidak optimal dan berpotensi untuk menimbulkan permasalahan lingkungan seperti pencemaran lingkungan, longsor sampah, dan juga perubahan iklim dikarenakan emisi gas metana dari timbunan sampah di landfill,” kata Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Rosa Vivien Ratnawati.

Baca: KLHK ajak masyarakat boikot produk yang tak kelola sampah plastiknya

Saat berbicara workshop Pengelolaan Sampah dalam rangka Pengendalian Perubahan Iklim, Penguatan Ketahanan Pangan dan Pengembangan Ekonomi Rakyat di Bandung (7/6/2023), Vivien memaparkan sebagian besar kota di Indonesia masih mengelola sampahnya secara konvensional.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebut, hingga tahun 2022, sebanyak kurang lebih 65,83% sampah di Indonesia masih diangkut dan ditimbun di landfill.

Untuk itu Vivien menekankan, pentingnya dilakukan berbagai upaya pembenahan yang komprehensif dari hulu ke hilir dalam rangka menuntaskan masalah pengelolaan sampah di Indonesia.

Baca: Perlu kerjasama pemerintah-produsen dan konsumen untuk kelola sampah

Salah satu upaya dan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah melalui pengembangan teknologi tepat guna dalam pengolahan sampah dan pelibatan peran aktif seluruh lapisan masyarakat.

Saat ini pemerintah terus mendorong optimalisasi fasilitas pengelolaan sampah seperti instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik, pengolahan sampah menjadi RDF, SRF, dan biogas serta pengolahan sampah melalui biokonversi maggot Black Soldier Fly (BSF).

Saat ini jumlah pengelolaan sampah secara modern ini ini masih bisa dihitung dengan jari. namun diharapkan sistem pengelolaan sampah secara modern ini dapat dipraktikkan oleh seluruh daerah di Indonesia.

Baca: Cek lokasi bank sampah dengan menggunakan aplikasi ini

“Penerapan berbagai opsi teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan ini diharapkan dapat mengurangi timbulan sampah ke TPA dan ke depannya hanya residu yang diangkut ke TPA,” tambah Vivien.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Tahun 2022, capaian kinerja pengelolaan sampah nasional adalah 66,58%, yaitu melalui 18,63% pengurangan sampah dan 47,95% penanganan sampah.

Data tersebut menggambarkan bahwa masih terdapat 33,42% sampah di Indonesia yang belum terkelola dengan baik dan benar.

“Kondisi tersebut merupakan tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah, pemerintah daerah, produsen, swasta, dan seluruh lapisan masyarakat dalam rangka mewujudkan Indonesia Bersih 2025 dengan 100% sampah terkelola dengan baik dan benar,” tandas Vivien.

Baca: Seperti ini dampak sampah makanan pada lingkungan

Vivien turut mengajak agar semua pihak terus menggalakkan berbagai langkah dan upaya untuk mendorong kehidupan yang berkelanjutan secara kondusif agar lingkungan sehat.

Sebagai bagian dari perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2023, pentingnya dilakukan pembersihan plastik di pantai-pantai, kawasan konservasi, bantaran sungai, tempat-tempat umum sehingga dapat memperkuat budaya kehidupan berkelanjutan.

“Karena, sebagai negara dengan kearifan lokal yang tinggi, mari kita hidupkan kembali dan tanamkan pengetahuan dan pendekatan modern inovatif menuju negara yang lebih bersih, hijau dan bebas plastik,” pungkasnya.

7cloud.asia – Pengelolaan sampah dengan menimbun di tempat pembuangan akhir atau TPA dinilai sudah ketinggalan zaman dan memicu banyak masalah lingkungan yang serius.

Beberapa tahun belakangan warga dunia mulai mengenal pengelolaan sampah yang lebih modern, seperti gasifikasi, refuse derivd fuel (RDF) dan intermediate treatment facility (ITF). 

Di Hari Tanpa sampah Sedunia lalu, Eva Zabey dalam tulisannya di earth.org membahas tentang pengelolaan sampah ini. Terkait dengan lokasi TPA, Eva menulis masih banyak hal yang dapat dan harus dilakukan untuk melindungi kelestarian lingkungan. 

Dengan melindungi keanekaragaman hayati lokal dan bentang alam di sekitar lokasi TPA, pengelolaan sampah dapat menciptakan habitat yang menyediakan tempat berlindung, makanan, dan tempat berkembang biak bagi spesies lokal.

Baca: Hari tanpa sampah sedunia

Pemilihan lokasi TPA yang dilakukan dengan cermat seperti menghindari area yang sensitif secara ekologis dalam perencanaan dan konstruksi TPA yang cermat serta menerapkan praktik penggunaan lahan berkelanjutan di lokasi, akan mendorong restorasi di lokasi TPA.

Dengan cara di atas maka pengelolaan sampah dapat membantu memberdayakan masyarakat lokal, meningkatkan semangat pekerja, dan berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja bagi penduduk setempat. 

Praktik terbaik dalam pengelolaan sampah mungkin akan berbeda-beda di setiap wilayah sesuai dengan kondisi masing-masing.

Karena itu perusahaan pengelolaan sampah di seluruh dunia dapat belajar satu sama lain untuk meningkatkan standar dan membuat rencana yang dapat ditindaklanjuti untuk melindungi dan memulihkan alam.

Baca: Masalah pengelolaan sampah dengan menimbun di TPA

Misalnya, pada tahun 2005, TPA Jinkou di China ditutup karena standar kesehatan dan keselamatan lingkungan yang tidak memadai.

Namun, alih-alih meninggalkan lokasi tersebut, pada tahun 2014 pemerintah kota setempat malah memulai proyek restorasi inovatif dengan menggunakan teknologi aerobik untuk mempercepat penguraian sampah.

Langkah baru ini tak hanya mengarah pada restorasi 52 hektare lahan untuk lansekap perkotaan, tetapi juga meningkatkan nilai lahan di sekitarnya dan memacu pembangunan ekonomi lebih lanjut.

Bahkan upaya merestorasi TPA ini mampu menghemat kocek pemkot hingga 125 juta dolar AS atau hampir Rp 2 Triliun.

Baca: Mengenal sistem RDF, pengelolaan sampah menjadi sumber energi

Mengatasi dampak pengelolaan sampah terhadap alam bukan hanya tanggung jawab perusahaan, namun merupakan ambisi internasional yang tertuang dalam Tujuan ke-12 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB: memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. 

Laporan terbaru Badan Lingkungan PBB (UNEP) mengenai proyek pengelolaan sampah global menyatakan bahwa timbulan limbah padat perkotaan diperkirakan akan tumbuh dari 2,3 miliar ton pada tahun 2023 menjadi 2,8 miliar ton pada tahun 2050.

Produksi sampah ini tidak hanya perlu diperlambat, namun juga dapat dan harus dibalik. Masyarakat global  sudah memiliki alat, teknologi, dan pengetahuan terkait pengelolaan sampah.

Sudah tiba waktunya bagi semua pelaku usaha bertindak tegas dan berkontribusi menuju masa depan yang ramah lingkungan, tanpa sampah dan adil untuk semua.

Sumber; earth.org baca artikel asli di sini 

7cloud.asia – Pengelolaan sampah masih menjadi masalah serius di banyak kota di Indonesia. Sebagian besar pemerintah kota/kabupaten di Indonesia belum memandang serius soal pengelolaan sampah yang dihasilkan warganya.

Jumlah kota di Indonesia yang memiliki sistem pengelolaan sampah yang andal masih bisa dihitung dengan jari. Sebagian besar kota di Indonesia mengelola sampah dengan menggunakan sistem konvensional yakni ditimbun di satu tempat.

Memilah apalagi mengolah sampah menjadi hal yang berguna belum menjadi kesadaran bersama. Sampah baru menjadi perhatian, ketika terjadi krisis karena tempat pembuangan sampah sudah tak lagi mampu menampung sampah yang dihasilkan warga.

Kabar baiknya kesadaran untuk mengelola sampah dengan lebih baik semakin tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.

Dan, belajar dari pengalaman sejumlah negara keberhasilan pengelolaan sampah merupakan proses panjang mendidik warganya. Bukan sesuatu yang dihasilkan secara instan.

Buat Anda yang ingin tahu bagaimana pengelolaan sampah di negara maju, berikut 7cloud.asia rangkumkan dari hasil diskusi yang diselenggarakan ICMI Jepang beberapa waktu lalu.

Baca: Kamikatsu, kota di Jepang yang benar-benar zerowaste

1. Jepang
Di Jepang warga sejak dini dididik disiplin menangani sampahnya sendiri. Warga Jepang akan malu jika tidak mengelola sampah dengan baik. Murid SD bahkan wajib membersihkan sekolahnya sendiri.

Tempat sampah sangat jarang ditemukan di tempat umum, meski demikian kita tidak akan pernah menemukan ceceran sampah yang dibuang sembarangan. Warga biasanya membungkus sampahnya dan membuangnya setelah sampai di rumah.

Hal ini merupakan penerapan disiplin yang diterapkan sejak lama. Penerapan daur ulang sampah sudah dimulai pada zaman Edo sekitar abad ke-19.

Limbah yang dikelola pun mulai dari limbah kertas hingga limbah abu. Jenis limbah kertas, misalnya koran, majalah, kertas pembungkus, kertas tulis, kotak kardus, kotak pakaian, kotak sepatu, dan lainnya.

Kemudian, jenis limbah abu, misalnya ialah abu batu bara, residu abu dari proses pembakaran industri, dan residu pembakaran lainnya.

Lantas, pada 1970 hingga 1980 Jepang sudah mulai mencanangkan “Kampanye Melawan Sampah” dan mengembangkan sistem dasar untuk mengelola limbah di Jepang. Terdapat tiga sistem yang dikembangkan, yaitu Public Cleansing Act, Waste Management Act, dan Air Pollution Control Act.

Perkembangan sistem kelola sampah pun terus dilakukan. Sekitar tahun 1990 hingga 2000, Jepang membuat sistem Basic Environment Act (1993). Sistem ini menjadi acuan dasar untuk kebijakan lingkungan di Jepang. Selain itu, sistem legal untuk menciptakan masyarakat yang gemar melakukan daur ulang sampah.

Baca: Parongpong RAW Lab ajak warga Bandung lebih peduli sampah

2. Jerman
Sejak 1991 Jerman terus berupaya mengurangi sampah plastik. Pada tahun 1991 baru sekitar 39 persen sampah plastik yang didaur ulang, namun pada 2020 daur ulang sampah plastik telah lebih dari 66 persen

Jerman juga mendorong ekonomi sirkular. Sejak tahun 1991, terdapat peraturan bahwa setiap manufaktur yang ada di Jerman harus bertanggung jawab atas kemasan produknya.
Kemasan yang digunakan pada setiap produk harus bersifat mudah untuk didaur ulang atau bahkan dapat dengan mudah dikembalikan baik ke distributor maupun ke produsen.

Selain itu, pemerintah telah mengatur kepada setiap produsen untuk memberikan tanda pada kemasan berupa titik berwarna hijau. Dengan tanda tersebut, konsumen dapat memilih produk yang turut berkontribusi dalam menangani masalah sampah di Jerman.

Produsen yang memiliki tanda ini dalam kemasan mesti membayar sejumlah dana kepada pemerintah karena daur ulang sampah kemasan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah.

Sementara produsen yang tidak memiliki tanda titik berwarna hijau harus mengumpulkan sampah kemasan serta mendaur ulang sampah tersebut. Daur ulang sampah juga sudah menjadi kebiasaan dan budaya di Jerman. Hal ini terbukti dengan tersedia nya fasilitas tempat sampah yang berbeda sesuai dengan jenis sampah.

Saat ini ekonomi sirkular di Jerman melibatkan 11.000an perusahaan yang menyerap 145.000an pekerja.

Baca: Mengenal teknologi pengolahan sampah Masaro

3. Inggris
Tingkat daur ulang Inggris telah meningkat dari 11 persen pada tahun 2000 menjadi sekitar 44 persen pada tahun 2021

Pemerintah Inggris menargetkan mengurangi packaging plastik dan menggantinya 100 persen dengan kemasan yang bisa didaur-ulang pada tahun 2025

Inggris memiliki skema kewajiban tanggung jawab produsen yang mewajibkan perusahaan untuk mendaur ulang sebagian besar kemasan yang mereka pasarkan.

Saat ini pusat perbelanjaan dan fasilitas publik di Inggris menyediakan recycling bin atau tempat penampungan sampah untuk didaur-ulang

Untuk mendorong warganya mengurangi sampah, pemerintah Inggris menerapkan biaya recycle untuk jenis sampah tertentu

Menurut laporan terbaru pemerintah Inggris, pada tahun 2021, 44,2 persen plastik yang dihasilkan didaur ulang.

Kebijakan lain yang telah membuahkan hasil baik adalah penerapan biaya untuk kantong plastik di supermarket pada tahun 2015. Menurut DEFRA, biaya tersebut telah menurunkan penggunaan kantong plastik hingga 5 persen.

Pajak lain telah diberlakukan sejak saat itu, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Inggris telah menetapkan target ambisius yang harus dicapai pada tahun 2035 – tidak kurang dari 65persen.

Apakah itu layak? Dengan informasi dan insentif yang tepat bagi publik, lebih banyak skema regulasi untuk bisnis, biaya yang lebih tinggi untuk pembuangan limbah, dan lebih banyak pabrik daur ulang yang dilengkapi teknologi berkinerja tinggi untuk membantu bisnis daur ulang berkembang, target tersebut dapat dicapai.