7cloud.asia – Komisi II DPR menyoroti masih adanya kesenjangan antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah dalam hal pengelolaan sampah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, saat memberikan sambutan dalam pembukaan Parlemen Kampus di Universitas Sebelas Maret, Selasa (5/5/2026).
Menurut Aria, pengelolaan sampah tidak bisa hanya dipandang sebagai isu nasional semata, melainkan harus dilihat dari sisi implementasi di tingkat daerah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan.
“Kami berharap bahwa persoalan sampah ini tidak sekadar persoalan pusat, tapi di tingkat implementasi lebih kepada persoalan daerah,” ujar Aria.
Ia menjelaskan bahwa saat ini masih terjadi tarik-menarik dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan, terutama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan sampah di berbagai wilayah.
Baca: 20 Kota di Dunia Dipercaya Memimpin Gerakan Menuju Kota Nol Sampah
“Saya melihat ada tarik-menarik berkait dengan implementasi di tingkat operasionalnya, operatornya yaitu pemerintah daerah,” jelasnya.
Salah satu kendala utama yang dihadapi daerah adalah keterbatasan anggaran. Aria menilai banyak kebijakan pusat yang tidak disertai dengan perhitungan pembiayaan yang memadai saat diterapkan di daerah.
“Banyak kebijakan pusat di tingkat implementasi itu tidak diikuti kalkulasi pembiayaan, sehingga saat diterapkan, daerah mengalami kesulitan anggaran,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa bahkan dengan metode pengelolaan yang masih konservatif, pemerintah daerah tetap menghadapi kendala finansial yang cukup berat.
Aria menegaskan perlunya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah, agar pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Baca: Kota Tanpa Sampah dan Menjadikan Tempat Daur Ulang Sebagai Pusat Komunitas
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XII DPR, Eddy Soeparno, menegaskan peran strategis DPR dalam menjembatani penanganan persoalan sampah antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Eddy menjelaskan bahwa setiap anggota DPR memiliki tanggung jawab di daerah pemilihan (dapil) masing-masing, termasuk memastikan pengelolaan sampah berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami sebagai anggota DPR yang memiliki dapil masing-masing tentu punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan sampah di dapil kita itu bisa terasa dengan baik,” kata Eddy.
Ia menambahkan bahwa DPR berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya dalam mempercepat penanganan persoalan yang membutuhkan perhatian serius, seperti krisis sampah.
“Kami punya kewajiban untuk menjadi penyambung jembatan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Jika membutuhkan perhatian khusus, tentu bisa kita bawa ke dalam rapat dengan kementerian dan lembaga terkait,” ujarnya.
Baca: Indonesia Darurat Sampah, Hanya 40 Persen Sampah yang Terkelola dengan Baik
Menurut Eddy, DPR memiliki jalur komunikasi langsung dengan pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penyelesaian masalah. Hal ini menjadi salah satu kekuatan DPR dalam mendorong akselerasi kebijakan di sektor lingkungan.
“Jadi kami punya jalur khusus, jalur langsung dengan pemerintah daerah, di mana tugas kita adalah mempercepat akselerasi penyelesaian permasalahan sampah di daerah masing-masing,” jelasnya.
Selain itu, Eddy juga aktif melakukan sosialisasi isu lingkungan ke berbagai kampus di Indonesia.
Edy mengungkapkan bahwa dalam 16 bulan terakhir, dirinya telah mengunjungi puluhan kampus untuk mengajak mahasiswa terlibat dalam solusi lingkungan.
“Saya sudah berjalan dan berbicara di 49 kampus di seluruh Indonesia, sebagai upaya untuk mensosialisasikan permasalahan lingkungan, termasuk sampah dan transisi energi kepada kalangan kampus,” ungkapnya.
Menurutnya, kampus memiliki peran penting sebagai pusat inovasi dan riset yang dapat berkontribusi dalam mencari solusi konkret terhadap persoalan sampah.
Leave a Reply