Tag: sampah plastik

  • BRIN: Sampah Plastik Indonesia terbawa ke Perairan Afrika Selatan

    BRIN: Sampah Plastik Indonesia terbawa ke Perairan Afrika Selatan

    7cloud.asia – Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Muhammad Reza Cordova mengatakan sampah plastik yang berakhir di perairan tidak hanya berdampak kepada lingkungan sekitar, tapi juga dapat berakhir di benua lain.

    Menurut penelitian BRIN, sampah plastik yang berasal dari kegiatan di Indonesia sekitar 10-20 persen akan berakhir di perairan internasional dan bahkan bisa hanyut sampai ke Afrika Selatan dalam periode sekitar satu tahun.

    “Jadi sampah yang kita impor dalam tanda petik bukan sesuatu yang baik, tapi malah jadi buruk,” ujar Peneliti Pusat Oseanografi BRIN itu dDalam diskusi membahas kebocoran sampah plastik di laut diadakan di Jakarta, Rabu (11/9/2024).

    Reza mengatakan pengelolaan sampah di Tanah Air masih belum optimal dengan masih terjadi kebocoran sampah yang berakhir di laut Indonesia.

    Menurutnya 70 persen sampah plastik yang mencemari perairan berasal dari aktivitas manusia di daratan.

    Baca: BRIN rekomendasikan konsep ekoregion dalam mengelola sampah plastik

    Berdasarkan data BRIN, kata dia, jenis sampah plastik yang paling banyak ditemukan di perairan Indonesia adalah plastik sekali pakai seperti plastik sachet, kantong plastik, botol minuman, dan sedotan.

    Sampah-sampah tersebut membutuhkan ratusan tahun untuk terurai, mencemari laut, dan merusak habitat biota laut.

    Tapi wilayah yang paling terdampak bocornya sampah ke perairan adalah lingkungan sekitar, termasuk bahaya mikroplastik yang dapat terlepas ke lingkungan dari sampah tersebut.

    Dia menjelaskan penelitian menunjukkan bahwa mikroplastik telah terdeteksi pada semua sampel air dan sedimen dan ditemukan pada berbagai spesies ikan dan kerang yang dikonsumsi masyarakat.

    Untuk penanganan, pihaknya tengah meninjau potensi pengelolaan dari proses bioremidiasi, yaitu penggunaan organisme seperti mikroba untuk membantu mengurangi pencemaran lingkungan.

    “Jadi ketika sampah sudah bocor ke lingkungan, apa yang kita lakukan? Kita coba cari mikroba apa yang paling tepat untuk bisa memakan dalam tanda petik si sampah plastik itu,” katanya.

    Baca: Pengurangan sampah plastik harus dari hulunya

    Dia juga mengusulkan, potensi pengelolaan secara ekoregion dengan memperbanyak fasilitas di daerah-daerah Indonesia, mengingat ujung tombak pengelolaan sampah berada di pemerintah daerah.

    BRIN sendiri terus melakukan penelitian untuk mendeteksi, mengumpulkan, dan mendaur ulang sampah plastik.

    Salah satu pendekatan yang sedang dikembangkan adalah pemanfaatan teknologi penginderaan jarak jauh, sensor bawah air serta kecerdasan buatan untuk memetakan sebaran sampah plastik secara lebih akurat.

    Menurut data Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL), telah terjadi penurunan sampah plastik yang bocor ke lautan dari 615.675 ton pada 2018 menjadi 359.061 ton pada 2023 atau turun 41,68 persen.

    Pemerintah memiliki target penurunan sampah plastik yang berakhir di laut sebesar 70 persen sampai dengan 2025.

    Sumber:Antaranews.com

  • BRIN: Kerugian Lingkungan yang Ditimbulkan Sampah Plastik Capai Rp 225 Triliun Setahun

    BRIN: Kerugian Lingkungan yang Ditimbulkan Sampah Plastik Capai Rp 225 Triliun Setahun

    7cloud.asia – Pemerintah menargetkan, kebocoran sampah plastik dari aktivitas masyarakat yang dibuang ke alam bebas, dapat diturunkan sebesar 70 persen pada 2025.

    Namun faktanya, perhitungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat hingga tahun 2024 ini baru 41,68 persen sampah plastik yang tidak dibuang ke alam bebas.

    Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Oseanografi BRIN, Muhammad Reza Cordova menyatakan, potensi kerugian negara akibat kebocoran sampah plastik ke laut mencapai Rp 225 triliun per tahun.

    Dari perhitungan BRIN dari 2018 sampai 2023 secara kasar, rata-ratanya kurang lebih sekitar 484 ribu ton per tahun (sampah plastik) yang bocor ke lautan dunia dari kegiatan masyarakat kita.

    ”Kerugian kita antara Rp 125 triliun sampai Rp 225 triliun per tahun,” kata Reza, pada Media Lounge Discussion (MELODI), bertajuk Kebocoran Sampah Plastik ke Laut Indonesia dan Strategi Penanganannya, di Gedung B.J Habibie, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

    Baca: 10-20 Persen sampah plastik Indonesia cemari perairan global

    “Bisa kita bayangkan secara kasar, dari 2018 sampai 2023 ini sudah enam tahun. Sekarang masuk tahun ke tujuh. Berarti secara kasar kita sudah kehilangan Rp 2.000 triliun akibat sampah plastik,” tambah dia.

    Estimasi kerugian tersebut, terang Reza, dilihat dari kerugian secara ekonomi, pariwisata, kesehatan, hingga dari sisi teknis.

    BRIN, kata dia, terus melakukan penelitian dengan memanfaatkan kecerdasan buatan dalam mendeteksi jenis sampah plastik. Termasuk, melibatkan akademisi dari berbagai multidisiplin ilmu.

    “Karena kalau kita bicara plastik, sampah plastik ini ketika terkena sinar matahari, angin, dan lain-lain, akan jadi mikroplastik. Semakin kecil ukuran plastik, semakin mudah pula akan masuk ke dalam tubuh kita,” katanya.

    Baca: BRIN tawarkan konsep ekoregion dalam menangani sampah plastik

    Upaya lainnya, menurut Reza, perlu dilakukan proses bioremediasi yang membutuhkan waktu panjang.

    “Ketika sampah sudah bocor ke lingkungan, apa yang kita lakukan? Kita coba cari mikroba apa yang paling tepat untuk bisa ‘memakan’ sampah plastik itu,” ucapnya.

    Reza juga menyoroti komitmen pimpinan daerah dalam penyediaan anggaran untuk pengelolaan sampah khususnya sampah plastik.

    Anggaran pengelolaan sampah, sebut dia, disebut optimal bila mencapai 3 hingga 4 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Tapi yang terjadi saat ini, baru mencapai 0,07 persen. Satu persen saja enggak sampai, Itu satu problematika besar,” tandasnya.

  • Seperti Ini Sampah Plastik Cemari Perairan Global

    Seperti Ini Sampah Plastik Cemari Perairan Global

    7cloud.asia – Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Oseanografi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Muhammad Reza Cordova mengatakan lebih dari 60 persen produksi sampah plastik global, termasuk Indonesia, adalah sampah plastik sekali pakai.

    Contoh sampah plastik sekali pakai adalah plastik sachet, kantong plastik, botol minuman, dan sedotan.

    Sampah plastik ini membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai sehingga menimbulkan berbagai masalah lingkungan. Sebagian besar sampah plastik ini berakhir mencemari laut, dan merusak habitat biota laut.

    Di sisi lain, produksi plastik global meningkat pesat sampai 20 kali lipat secara eksponensial, sejak diproduksi secara massal pada 1950 hingga saat ini.

    “Plastik menjadi masalah adalah ketika produk plastik ini sudah diproduksi, kemudian digunakan, akhirnya terbuang menjadi sampah,” ungkap Reza pada Media Lounge Discussion (MELODI), bertajuk Kebocoran Sampah Plastik ke Laut Indonesia dan Strategi Penanganannya, di Gedung B.J Habibie, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

    Baca: Kerugian lingkungan akibat sampah plastik capai ratusan triliun setahun

    Di Indonesia, pengelolaan sampah plastik juga masih sangat jauh dari kata optimal. Karena sampah plastik yang dibawa ke tempat pengelolaan akhir sampah baru sekitar 50 persen.

    Target pemerintah Indonesia dalam menurunkan kebocoran sampah plastik dari aktivitas masyarakat sebesar 70 persen pada 2025. Namun faktanya, jelas Reza, sampai perhitungan tahun ini baru berkurang 41,68 persen.

    Mengutip data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK, jumlah sampah di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun. Di mana, 11 sampai 38 persen di antaranya sampah plastik.

    “Walaupun tidak secara keseluruhan, sekitar 10 hingga 20 persennya akan langsung menuju Afrika Selatan,” tambah Reza.

    Reza mengungkapkan, sampah plastik mencemari lautan dapat melewati lintas samudera, mulai dari keluar di Samudera Hindia, sampai masuk ke Samudera Pasifik.

    Baca: Penanganan sampah plastik harus dimulai dari pengurangan produksinya

    Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, sampah plastik yang berasal dari kegiatan masyarakat Indonesia dapat menuju ke Afrika Selatan.

    Pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam melakukan penelitian pergerakan sampah di perairan.

    Ditemukan bahwa sampah dari Sungai Cisadane, dengan menggunakan 11 drifter yang dilepaskan, 2 drifter di antaranya hampir mendekati Madagaskar dalam kurun waktu enam bulan.

    Kendati hanya 10 persen yang sampai ke Afrika Selatan, sambung Reza, sisanya atau lebih dari 50 persen sampah plastik mengarah ke sungai-sungai di Indonesia yang mencemari wilayah sekitarnya.

    “Contohnya, kalau (sampah plastik) yang dari Jakarta, ke mana? Ke pesisir utara Jakarta, Bekasi, kemudian ke arah Tangerang, ke arah Sumatera, itu bolak-balik. Perairan Indonesia itu kompleks. Tergantung dari arusnya membawa ke mana,” terangnya.

    Sampah plastik di perairan Indonesia, kata Reza, sebagian besar arahnya mengalir ke Samudra Hindia. Di mana, di Samudra Hindia terdapat beberapa negara, seperti Maladewa, Mauritania, dll.

  • Kebocoran Sampah Plastik ke Laut Turun Signifikan Tapi Tetap Mengancam Lingkungan

    Kebocoran Sampah Plastik ke Laut Turun Signifikan Tapi Tetap Mengancam Lingkungan

    7cloud.asia – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyebut terjadi penurunan kebocoran sampah plastik ke laut sekitar 41,68 persen dalam lima tahun terakhir.

    Hal ini diungkapkan Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah Kemenko Marves, Rofi Alhanif dalam diskusi yang diadakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diikuti daring di Jakarta, Jumat (4/10/2024).

    Rofi menyampaikan, pada 2018 terdapat kebocoran 615.675 ton sampah plastik ke laut, lalu turun menjadi 359.061 ton pada 2023.

    Menurut Rofi, angka Data olahan Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKNPSL) ini menunjukkan pengelolaan sampah plastik berubah cukup signifikan.

    Pemerintah sebelumnya menargetkan pengurangan jumlah sampah plastik yang berakhir di laut mencapai 70 persen hingga 2025 seperti yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut (RAN PSL).

    Baca: KLHK wajibkan penyelenggara acara perhatikan pengelolaan sampah yang dihasilkannya

    Rofi mengatakan ada beberapa tantangan yang harus disikapi untuk mencapai target tersebut, seperti peningkatan pengumpulan sampah yang belum maksimal, anggaran tata kelola sistem persampahan dan kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai.

    Rofi mengatakan kebocoran sampah plastik ke perairan sebagian besar berasal dari kota kecil, sedang, dan daerah pedesaan. Hal ini karena wilayah-wilayah tersebut belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang optimal.

    Kondisi geografis Indonesia dengan banyak kota-kota terletak di wilayah pesisir menjadi faktor potensi sampah plastik yang bocor ke lingkungan dapat berakhir di laut.

    “Yang menarik adalah sebetulnya 3/4 sampah plastik yang bocor ke laut itu justru datang dari daerah yang kecil atau misalnya medium cities atau rural area di mana kapasitas daerah untuk mengelola sampahnya relatif kecil dibandingkan kota-kota besar,” ujar Rofi.

    Rofi mencontohkan bagaimana kota yang masuk dalam kategori Megapolitan seperti Jakarta yang memiliki potensi timbulan sampah 8.000 ton per hari telah diimbangi kemampuan untuk mengumpulkan sampah dari masyarakat.

    Baca: Pemkot Jakarta Pusat minta warga memilah sampah rumah tangga

    Meski sayangnya, sebagian besar sampah plastik tersebut masih berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

    Sementara, kota kecil dan medium dan daerah pedesaan, termasuk yang berada di pulau-pulau kecil, memiliki sistem pengelolaan sampah yang belum optimal sehingga sampahnya bocor ke lingkungan di daratan.

    Termasuk yang terbuang ke sungai atau jalur air lain seperti got, pada akhirnya akan berujung ke lautan.

    Rofi memaparkan, baru sekitar 10-14 persen dari total timbulan sampah plastik yang masuk dalam proses daur ulang.

    Mayoritas atau sekitar 45 persen dari total timbulan sampah dibakar oleh masyarakat dan sekitar sembilan persen berakhir bocor ke lingkungan.

  • KLHK Ajak Masyarakat dan Produsen Jadikan Sistem Guna Ulang untuk Kurangi Sampah Plastik

    KLHK Ajak Masyarakat dan Produsen Jadikan Sistem Guna Ulang untuk Kurangi Sampah Plastik

    7cloud.asia – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengajak masyarakat dan produsen untuk menjadikan sistem guna ulang untuk mengurangi sampah plastik.

    Pemahaman dan partisipasi masyarakat untuk menjalankan gaya hidup guna ulang juga dibutuhkan agar permasalahan sampah plastik dapat diatasi secara lebih komprehensif.

    Ditemui di sela kegiatan World Cleanup Day beberapa waktu lalu, Kepala Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPGLHK)Luckmi Purwandari, menambahkan pentingnya kesadaran untuk menerapkan sistem guna ulang.

    Lebih lanjut, Luckmi mengajak masyarakat mulai beralih ke sistem guna ulang dengan menerapkan sistem refill, yakni dengan membawa tempat sendiri saat membeli makanan ataupun barang kebutuhan lainnya.

    “Lebih bijak gunakan sampah plastik sekali pakai untuk mencegah timbulan sampah plastik. Jadi mulailah gunakan tumbler atau lunchbox untuk mendorong sistem guna ulang,” ujarnya.

    Baca: Kebocoran sampah plastik masih terus terjadi

    Hal serupa juga dikatakan Kepala Sub Direktorat Barang dan Kemasan, Direktorat Pengurangan Sampah Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK Ujang Solihin Sidik dalam diskusi “Refill Station: Berdayakan UMKM, Dorong Gaya Hidup Belanja Ramah Lingkungan” di Jakarta, Juni lalu.

    Ujang mengatakan, sistem isi ulang juga penting bagi masyarakat untuk dijadikan sebagai gaya hidup karena menguntungkan dari sisi ekonomi.

    “Gaya hidup belanja dengan model ‘refill’ dari sisi ekonomi pasti lebih murah. Ketika wadah dihilangkan pasti hemat. Yang kedua, dari sisi lingkungan, ‘refill’ ini enggak menghasilkan sampah karena bawa wadah dari rumah,” ujar dia dikutip Antaranews.com.

    Dia mengatakan, pemahaman dan partisipasi masyarakat untuk menjalankan gaya hidup guna ulang dibutuhkan agar permasalahan sampah dapat diatasi secara lebih komprehensif.

    Adapun terkait harga, Ketua Bank Sampah Melati di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Reza yang menjual tiga produk isi ulang, yakni cairan pembersih cuci piring, pembersih lantai dan pakaian, menyebut satu botol produk berukuran 450 ml dibanderol Rp13 ribu.

    Baca: Penanganan sampah plastik harus dimulai dari produksi plastik

    Sedangkan untuk ukuran 4,5 liter Rp65 ribu. “Kalau ada promo Rp10 ribu (untuk ukuran 450 ml),” kata dia.

    Sementara itu, bila merujuk salah satu lokapasar (marketplace), harga jual produk semisal pembersih lantai ukuran 450 ml sekitar Rp17 ribuan. Sedangkan untuk ukuran 4,5 liter sekitar Rp90 ribuan.

    Produk dengan kemasan guna ulang tersebut didapatkan melalui sebuah proyek “TRANSFORM-Alner” yang antara lain digagas “start-up” penyedia sistem guna ulang kemasan produk konsumsi (FMCG) bersama perusahaan swasta.

    Proyek ini melibatkan pegiat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis komunitas dan konvensional seperti toko atau warung dan bank sampah, sebagai pengecer dan pengumpul sistem kemasan guna ulang.

    Terkait pengurangan kemasan plastik sekali pakai, distribusi produk isi ulang melalui proyek yang diadakan selama satu tahun, bisa mengurangi sekitar 4.412 kilogram (kg) kemasan plastik baru.

    Baca: Saset produk FMCG penyumbang terbesar sampah plastik

    Karena itu para produsen didorong untuk menjadikan sistem isi ulang (refill) sebagai model bisnis untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai dan saset (sachet).

    Pemerintah mengajak bahkan mewajibkan produsen untuk mengurangi sampah.
    “Banyak cara, salah satunya dengan model bisnis baru yakni jualannya dengan cara refill,” kata dia.

    Ujang mengatakan, sejumlah produk pembersih seperti untuk mencuci piring dan membersihkan lantai masih menggunakan kemasan saset yang sebenarnya sulit didaur ulang sehingga menjadi sampah.

    “Karena yang jadi kemasan sabun pembersih seperti cuci piring, pembersih lantai itu ‘multilayer plastic’ atau plastik yang lentur. Itu salah satu jenis plastik yang sulit didaur ulang. Kalau sulit didaur ulang pilihannya menjadi sampah,” katanya.

    Karena itu, dia merujuk pada Peraturan Menteri LHK Nomor 75 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa sistem isi ulang sebagai inovasi yang dapat digunakan untuk mengurangi dan mencegah sampah plastik dari hulu.

    Sistem ini memiliki potensi untuk berkembang dan patut menjadi model bisnis yang diterapkan lebih banyak produsen guna mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

  • Kurangi Sampah Plastik, Nestlé Indonesia Berupaya Kembangkan Kemasan Berkelanjutan

    Kurangi Sampah Plastik, Nestlé Indonesia Berupaya Kembangkan Kemasan Berkelanjutan

    7cloud.asia – Upaya mengurangi sampah plastik di Indonesia dimulai dari inisiatif-inisiatif untuk mengembangkan kemasan yang berkelanjutan agar lebih mudah didaur ulang.

    Pengurangan sampah plastik juga dilakukan dengan mengurangi penggunaan plastik resin baru, dan mengembangkan inovasi-inovasi baru.

    Sebagai salah satu produsen makanan (FCMG) yang turut menghasilkan timbulan sampah plastik, Nestle Indonesia turut mendukung upaya pemerintah mengurangi sampah plastik. 

    Beberapa inisiatif pengembangan kemasan berkelanjutan yang telah dilakukan Nestlé Indonesia, antara lain menghadirkan sedotan 100 persen kertas pada produk siap konsumsi MILO dan DANCOW serta mangkuk kertas untuk kemasan siap saji KOKO KRUNCH Double Choco.

    Nestlé Indonesia juga bertransisi menggunakan kemasan monomaterial agar lebih mudah didaur ulang. Untuk produk dalam kemasan karton, Nestlé Indonesia menggunakan 100 persen kertas daur ulang dengan sertifikat Forest Stewardship Council (FSC).

    Nestlé Indonesia juga melakukan studi kemasan isi ulang yang berkolaborasi dengan Siklus dan Qyos serta studi kemasan guna ulang berkolaborasi dengan Alner.

    Baca: Nestle Sediakan Fasilitas Waste Station di 10 Titik

    Guna mendukung peningkatan waste management di Indonesia, Nestlé Indonesia juga mengembangkan TPS3R atau TPST. Kedua fasilitas ini dapat mengelola keseluruhan sampah rumah tangga, baik sampah organik maupun sampah anorganik.

    Dalam keterangannya yang diterima Jumat (18/10/2024) Nestlé menyadari, penanganan sampah yang kompleks tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak.

    Dibutuhkan kolaborasi besar dan menjalankan peran dari masing-masing pihak untuk mempercepat pengentasannya, mulai dari pemerintah, produsen, pegiat persampahan, hingga masyarakat umum.

    Untuk itu, Nestlé Indonesia bergabung dalam Project STOP dalam mendirikan dua TPST di Kecamatan Lekok dan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

    Nestlé Indonesia juga bermitra dengan KSM Sahabat Lingkungan dalam mengelola 12 Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat

    Berkolaborasi dengan Wast4Change, Nestle mendirikan Rumah Pemulihan Material di Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan.

    Baca: Saset Produk FMCG menyumbang terbesar sampah plastik

    Bersama Waste4Change, Nestlé Indonesia juga menyediakan waste drop box di Kantor Pusat Nestlé Indonesia untuk mengelola sampah rumah tangga jenis anorganik milik karyawan.

    Kemudian, Nestlé Indonesia juga bekerja sama dengan Sustainable Waste Indonesia (SWI) serta Indonesia Plastic Recycler (IPR) dalam bermitra dengan para 36 pelapak dan pendaur ulang sampah plastik di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, serta Jawa Timur.

    Perusahaan juga bergabung dalam PRAISE dan IPRO sebagai salah satu founding member dalam upaya kolaborasi lintas industri untuk meningkatkan angka pengumpulan dan daur ulang sampah kemasan.

    Upaya pengentasan di segala lini itu diharapkan dapat mengurangi kebocoran sampah ke lingkungan ataupun sampah yang bermuara di TPA serta dapat meningkatkan angka daur ulang yang juga mendukung pengembangan waste management.

    Dengan upaya ini diharapkan secara bertahap, ekonomi sirkular di Indonesia benar-benar terwujud.

    Baca: KLHK dorong masyarakat dan produsen bangun ekosistem daur ulang

    Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mencatat, Indonesia menghasilkan 30,97 juta ton timbulan sampah pada 2023. Data itu bahkan belum lengkap.

    Hingga 17 Juli 2024, data sampah yang masuk baru berasal dari 280 kabupaten dan kota, sedangkan Indonesia memiliki total 514 kabupaten dan kota.

    Dari sampah yang sudah tercatat, 20,2 juta ton atau 65,24 persen di antaranya berstatus terkelola dan 10,77 juta ton atau 34,76 persen tidak terkelola.

    Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2022 mendefinisikan “pengelolaan sampah” sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, serta berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

    Merujuk aturan tersebut, sampah berstatus terkelola jika tercatat masuk ke fasilitas pengelolaan, seperti bank sampah, tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), tempat pemrosesan akhir (TPA).

    Sampah terkelola juga bisa disetor ke pusat daur ulang (PDU), insinerator, pusat olah organik (POO), serta diolah menjadi kompos dan produk kreatif.

  • Konservasi Lingkungan di Kepulauan Seribu Terkendala Sampah Plastik

    Konservasi Lingkungan di Kepulauan Seribu Terkendala Sampah Plastik

    7cloud.asia – Sampah, khususnya sampah plastik yang bocor ke lautan masih menjadi salah satu isu yang dihadapi upaya konservasi lingkungan di sekitar Kepulauan Seribu.

    Ancaman sampah plastik ini diungkapkan Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi Kemenhut Ahmad Munawir ditemui usai peresmian Rumah Penyu di Suaka Margasatwa Pulau Rambut di Kepulauan Seribu, Jakarta, Jumat (29/11/2024)

    Dia menyebut, dalam beberapa periode tertentu sampah plastik yang berasal dari daratan utama dapat terbawa sampai ke wilayah konservasi tersebut dan menutup sepanjang pantai,

    “Kalau dipenuhi dengan sampah, pasti penyu tidak akan bertelur di situ ini yang menjadi kendala utama. Dampaknya juga adalah sebenarnya terjadinya kematian tanaman pantai, termasuk mangrove, dan juga terumbu karang,” jelasnya.

    Suaka Margasatwa Pulau Rambut sendiri memiliki posisi penting dalam upaya konservasi, termasuk menjadi kawasan berkembang biak bangau bluwok (Mycteria cinerea) dan penyu sisik (Eretmochelys imbricata).

    Baca: Pulau Onrust di Kepulauan Seribu Dikembangkan Menjadi Eduwisata

    Keberadaan dua satwa endemik ini masuk dalam daftar satwa terancam punah versi daftar merah IUCN.

    Wilayah konservasi itu menjadi rumah itu 95 spesies satwa dan 31 spesies biota laut, termasuk beberapa jenis yang dilindungi lain selain penyu sisik dan bangau bluwok.

    Persoalan sampah plastik sulit untuk diselesaikan oleh pemerintah sendiri, katanya, dan butuh kesadaran dari masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai yang pada akhirnya dapat berakhir ke lautan.

    Terutama sampah plastik yang berasal dari wilayah sekitar Jakarta, Tangerang dan Bekasi.

    Dia sangat berharap kemudian sampah-sampah bisa dikelola dengan baik di hulu, janganlah kemudian dibuang ke sungai, karena kalau dibuang ke sungai pasti bermuara ke laut.

    Baca: Rencana Pembangunan Pulau Sampah Bukan di Kepulauan Seribu

    “Dan pulau yang paling dekat dari sana adalah pulau ini, sehingga pasti sampah-sampah terus pasti akan menyangkut di sini dan itu akan sangat mengganggu biodiversitas yang ada di sini,” ujarnya.

    Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Seribu mempromosikan destinasi wisata di wilayah tersebut melalui aksi menjaga kebersihan lingkungan di Pulau Untung Jawa

    Kabupaten Kepulauan Seribu miliki sebuah tempat edukasi pengelolaan sampah organik di sekitar Pulau Untung Jawa yang menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan.

  • Ancaman Sampah Plastik Kian Nyata, Konvensi Pembatasan Produksi Plastik Global Mendesak Dilakukan

    Ancaman Sampah Plastik Kian Nyata, Konvensi Pembatasan Produksi Plastik Global Mendesak Dilakukan

    7cloud.asia – Polusi dari sampah plastik menjadi salah satu masalah lingkungan hidup yang paling mendesak di planet Bumi.

    Seiring dengan terus meningkatnya produksi plastik sekali pakai, pengelolaan sampah plastik menjadi semakin sulit.

    Polusi dari sampah plastik sangat menonjol di banyak negara di dunia, terutama di negara-negara dengan sistem pengumpulan sampah yang tidak efisien.

    Hal ini juga terjadi di negara-negara maju dengan tingkat daur ulang yang rendah dan tidak mengelola sampah plastik secara memadai.

    Diperkirakan lebih dari 8 juta ton sampah plastik berakhir di lautan setiap tahunnya. Karena sebagian besar plastik tidak terurai, dibutuhkan waktu berabad-abad untuk terurai dan tidak akan pernah benar-benar hilang.

    Sampah plastik ini kemudian secara bertahap terakumulasi di lautan dan mencemari sekaligus merusak ekosistem.

    Hal ini menimbulkan ancaman signifikan terhadap kehidupan akuatik, kesehatan manusia, dan ekosistem laut. Studi memperkirakan bahwa pada tahun 2050, jumlah sampah plastik di lautan mungkin lebih banyak dibandingkan jumlah ikan.

    Masalah polusi sampah plastik telah menjadi begitu luas sehingga mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa mengkampanyekan perjanjian plastik global.

    Baca: INC 5 Gagal Batasi Produksi Plastik Global

    Sejarah Plastik
    Kisah plastik dimulai pada awal abad ke-19 dengan penemuan Parkesine, plastik sintetis pertama, yang dipatenkan pada tahun 1862 oleh Alexander Parkes.

    Hal ini menandai dimulainya era baru dalam ilmu material, seiring dengan keserbagunaan dan daya tahan plastik yang membuka pintu bagi penerapan yang tak terhitung jumlahnya.

    Abad ke-20 menyaksikan revolusi dalam produksi plastik: munculnya plastik sintetis sepenuhnya. Pada tahun 1907, ahli kimia dan pemasar Belgia Leo Baekeland memelopori plastik sintetis pertama –Bakelite– yang semakin memperkuat posisi plastik dalam manufaktur modern.

    Titik balik sebenarnya terjadi setelah Perang Dunia II, ketika produksi plastik meledak. Perang telah mempercepat kemajuan dalam kimia polimer, yang mengarah pada produksi massal plastik seperti polietilen dan polipropilen.

    Pada tahun 1960an, plastik mulai mendominasi barang konsumsi, mulai dari kemasan hingga barang rumah tangga. Adopsi yang cepat ini didorong oleh biaya rendah dan fleksibilitas bahan tersebut.

    Namun, dampak ledakan ini terhadap lingkungan belum terlihat secara langsung. Selama beberapa dekade, plastik dipuji karena kemudahan dan kegunaannya, sementara konsekuensi jangka panjang dari produksi dan pembuangannya sebagian besar diabaikan.

    Plastik dalam angka
    Meskipun ada peningkatan upaya global, hanya 9 persen plastik yang didaur ulang. Rendahnya angka ini disebabkan oleh rumitnya proses daur ulang produk yang terbuat dari berbagai jenis polimer, serta infrastruktur pengelolaan limbah yang tidak memadai.

    Plastik, yang dihasilkan dari bahan bakar fosil, menyumbang 3,4 persen emisi gas rumah kaca global, sebanding dengan emisi seluruh industri penerbangan. Manusia kini menghasilkan 400 juta ton sampah plastik setiap tahunnya, 60 persen di antaranya berakhir di lingkungan alami kita.

    Baca: Ini penyebab INC 5 gagal hasilkan kesepakatan untuk membatasi Produksi Plastik Global

    Menurut artikel yang diterbitkan pada bulan Maret 2023 oleh PLOS ONE, diperkirakan terdapat sekitar 82 hingga 358 triliun partikel plastik yang mengapung di lautan dunia.

    Diperkirakan rata-rata sebesar 171 triliun partikel plastik yang tercatat pada tahun 2019, dengan berat rata-rata sebesar 171 triliun partikel plastik. 2,3 juta ton

    Dampak polusi plastik tidak hanya berdampak pada lingkungan laut; mereka mengancam ekosistem, satwa liar, dan kesehatan manusia.

    Mikroplastik, partikel plastik kecil yang dihasilkan dari degradasi plastik yang lebih besar, ditemukan di air minum, makanan laut, dan bahkan udara yang kita hirup.

    Meski masih diselidiki, beberapa penelitian menunjukkan bahwa partikel tersebut dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan endokrin dan berpotensi kanker.

    Dampak polusi plastik terhadap satwa liar sangat mengkhawatirkan. Hewan laut seperti penyu, lumba-lumba, dan burung laut sering kali menelan sampah plastik dan salah mengiranya sebagai makanan.

    Pada tahun 2019, seekor penyu ditemukan mati dengan 104 potongan plastik di perutnya.

    Menurut PBB, lebih dari 51 triliun partikel mikroplastik telah mengotori lautan dunia, dan diperkirakan 99 persen spesies laut akan mengonsumsi mikroplastik pada tahun 2050 jika tidak ada tindakan yang dilakukan untuk memperlambat polusi plastik.

    Fakta inilah yang mendasari sikap sejumlah negara untuk mengurangi produksi global. Sikap menunda-nunda hanya akan melahirkan bencana yang lebih besar pada lingkungan.

    Artikel ini diterjemahkan dari Earth.org, Penulis: Gauri Sharma, Design and Production Intern di Earth.org

  • Perjalanan Panjang Menuju Lahirnya Perjanjian Plastik Global

    Perjalanan Panjang Menuju Lahirnya Perjanjian Plastik Global

    7cloud.asia – PBB memperkirakan lebih dari 51 triliun partikel mikroplastik telah mengotori lautan dunia. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi lingkungan

    Diperkirakan 99 persen spesies laut akan mengonsumsi mikroplastik pada tahun 2050 jika tidak ada tindakan nyata yang dilakukan untuk memperlambat polusi plastik.

    Menyadari kebutuhan mendesak akan tindakan terkoordinasi untuk mengatasi sampah plastik secara global, PBB telah memulai upaya untuk mengembangkan Perjanjian Plastik Global.

    Perjanjian Plastik Global ini bertujuan untuk menetapkan komitmen yang mengikat secara hukum antar negara untuk mengurangi produksi plastik, meningkatkan upaya daur ulang, dan mempromosikan alternatif yang berkelanjutan.

    Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres menyoroti bahwa “sampah plastik kini ditemukan di wilayah paling terpencil di planet Bumi sehingga membunuh kehidupan laut dan berdampak buruk pada masyarakat yang bergantung pada perikanan dan pariwisata.”

    Inisiatif sukarela perusahaan terbukti tidak cukup sebagai solusi global untuk mengatasi masalah plastik global. Tanpa aturan yang lebih kuat dan peraturan yang harmonis di seluruh siklus hidup plastik, perubahan nyata kecil kemungkinan terjadi.

    Pada awal tahun 2022, Majelis Lingkungan Hidup PBB mengadopsi Resolusi 5/14, menyetujui untuk mengadopsi perjanjian plastik global yang mengikat secara hukum pada akhir tahun 2024.

    Sejak itu, empat sesi Komite Perundingan Antarpemerintah (INC) telah diadakan, dengan sesi terbaru – INC-4 – berakhir pada tanggal 29 April 2024.

    Baca: INC 5 gagal batasi produksi plastik global dan dampaknya pada lingkungan

    Meskipun ada kemajuan yang dicapai dalam mengidentifikasi produk-produk penting dan bahan kimia yang menjadi perhatian, pembicaraan tersebut tidak cukup mengatasi kebutuhan untuk mengurangi produksi plastik primer.

    Pengaruh pelobi industri telah menjadi hambatan besar dalam negosiasi. Pada INC-4 di Ottawa, Kanada, hampir 200 pelobi bahan bakar fosil hadir, meningkat sebesar 37 persen dari INC sebelumnya.

    Hal ini meningkatkan kekhawatiran mengenai potensi kepentingan korporasi yang dapat melemahkan efektivitas perjanjian tersebut.

    Pada hari terakhir INC-4, 28 negara, termasuk Australia, Nigeria, dan Filipina, meluncurkan “Jembatan ke Busan: Deklarasi Polimer Plastik Primer.” Deklarasi ini menekankan bahwa perjanjian global yang berfokus pada polusi plastik harus mengatasi masalah produksi.

    Namun, masih ada skeptisisme mengenai kelayakan untuk mencapai perjanjian yang dapat ditandatangani pada akhir tahun 2024, mengingat kompleksitas negosiasi.

    Aspek penting lainnya yang tampaknya kurang dalam diskusi perjanjian plastik global adalah akuntabilitas perusahaan pencemar atas limbah yang mereka hasilkan.

    Studi mengenai polusi plastik bermerek menunjukkan bahwa sekitar 60 perusahaan bertanggung jawab atas lebih dari separuh polusi plastik dunia.

    Selama enam tahun berturut-turut, Coca-Cola telah diakui sebagai pencemar terbesar dalam inisiatif Audit Merek global, dengan mencetak rekor baru dengan total 33.820 lembar sampah plastik—jumlah tertinggi sejak proyek ini dimulai.

    Baca: Perbedaan Pendapat Tajam Soal Penanganan Plastik Sekali Pakai

    Selain mewajibkan perusahaan mengurangi produksi plastik, penting juga untuk memastikan bahwa perusahaan yang menghasilkan polusi bertanggung jawab mendanai pembersihan limbah yang mereka timbulkan.

    Sungai, samudera, dan lautan di dunia telah menjadi jalur transportasi dan tempat pembuangan sampah plastik yang dihasilkan oleh aktivitas manusia.

    Polusi ini menimbulkan biaya besar, termasuk upaya restorasi, hilangnya pendapatan dari pariwisata, dan dampak sosial akibat degradasi lingkungan.

    Kebutuhan akan Perjanjian Plastik Global menjadi lebih mendesak dari sebelumnya. Ketika polusi plastik meningkat, kerja sama internasional sangat penting untuk menciptakan solusi yang dapat ditegakkan.

    Dengan membuat perjanjian yang menekankan akuntabilitas dan inovasi, dunia dapat memerangi polusi plastik dan mendorong ekonomi sirkular yang meminimalkan limbah dan memaksimalkan efisiensi sumber daya.

    Kesepakatan ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan –pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil– yang bekerja sama untuk mengembangkan dan menerapkan strategi komprehensif yang mengatasi seluruh siklus hidup plastik.

    Hanya melalui tindakan kolektif kita dapat memastikan bahwa generasi mendatang mewarisi planet yang sehat, bebas dari beban polusi plastik.

    Artikel ini diterjemahkan dari Earth.org, Penulis: Gauri Sharma, Design and Production Intern di Earth.org

  • Menyelesaikan Masalah Sampah Plastik dengan Ekonomi Sirkular

    Menyelesaikan Masalah Sampah Plastik dengan Ekonomi Sirkular

    7cloud.asia – Hingga hari ini, sampah khususnya sampah plastik masih menjadi masalah lingkungan yang serius yang dihadapi Indonesia. Bahkan, Indonesia kerap disorot sebagai salah satu negara dengan penanganan sampah yang buruk.

    Data dari Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) menyebutkan, Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah China.

    Setiap tahun, Indonesia memproduksi setidaknya 3,2 juta ton sampah plastik yang tidak terkelola.

    Dari angka tersebut, sebanyak 1,29 juta ton atau hampir separuh sampah plastik berakhir begitu saja di laut.

    Sementara, data dari Sistem Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) mencatat, sebanyak 11,3 juta ton sampah di Indonesia tidak dapat terkelola.

    Baca: Saset Produk FMCG Penyumbang Terbesar Sampah Plastik

    Angka ini setara 36,7 persen dari total timbulan sampah nasional yang mencapai 31,9 juta ton hingga 24 Juli 2024. Timbulan sampah di Tanah Air memang tak bisa terhindarkan.

    Meski demikian, sampah plastik sebenarnya bisa menjadi berkah jika terkelola dengan baik. Ekonomi sirkular merupakan salah satu solusi strategis dalam pengelolaan sampah khususnya sampah plastik.

    Konsep ini tidak hanya berfokus pada pengurangan limbah, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi baru. Indonesia sendiri telah mengadopsi konsep ekonomi sirkular ke dalam strategi dan kebijakan jangka panjang pembangunan melalui Visi Indonesia 2045.

    Strategi tersebut mengedepankan prinsip 5R, yaitu reduce (kurangi), reusev(gunakan ulang), recycle (daur ulang), refurbish (olah ulang), dan renew (perbarui).

    Dengan lima prinsip ini, pendekatan ekonomi sirkular membuka potensi perekonomian baru bagi pengelolaan sampah Indonesia.

    Baca: Sistem Isi Ulang dari SIKLUS kurangi sampah plastik

    Dikutip dari laporan bertajuk “Ringkasan bagi Pembuat Kebijakan: Manfaat Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan dari Ekonomi Sirkular di Indonesia” susunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) pada 2021, penerapan ekonomi sirkular dapat menghasilkan tambahan PDB.

    Adapun tambahan ke produk domestik bruto (PDB) diperkirakan senilai Rp 593 triliun hingga Rp 628 triliun pada 2030.

    Tak sekadar peningkatan PDB, penerapan ekonomi sirkular dapat mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lain serta konsumsi air bersih.

    Hal ini dapat membantu Indonesia mencapai target pembangunan rendah karbon dan pembangunan berkelanjutan. Kemudian, pendekatan ekonomi sirkular juga akan menghasilkan 4,4 juta lapangan kerja hijau (green jobs) hingga 2030.