ruangkota

Tag: perubahan iklim

  • Mengapa Pajak Karbon Penting untuk Menahan Laju Perubahan Iklim

    Mengapa Pajak Karbon Penting untuk Menahan Laju Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Pajak karbon makin sering didengungkan seiring dengan semakin nyatanya dampak yang dirasakan manusia akibat perubahan iklim.

    Meningkatnya dampak perubahan iklim dan pengakuan bahwa penetapan harga karbon sangat penting untuk mencapai dekarbonisasi secara global, jadi momentum untuk menerapkan pajak karbon secara luas di masa yang akan datang.

    Meski mulai membuka bursa karbon, Indonesia saat ini masih mengkaji penerapan pajak karbon ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut penerapan pajak karbon perlu kajian yang matang dan persiapan yang hati-hati.

    Lantas apa sebenarnya pajak karbon dan bagaimana seluk beluk pajak karbon dalam menahan laju perubahan iklim? Bagaimana pajak karbon dapat menekan emisi dan menstabilkan suhu global sehingga terwujud lingkungan yang adil dan berkelanjutan? 

    Ruangkota.com akan menurunkan tulisan berseri soal aspek-aspek utama pajak karbon, termasuk tujuan, desain, efektivitas, penerimaan, dan penerapannya di berbagai negara.

    Baca: Pajak karbon akan dilakukan secara bertahap dan hati-hati

    Dilansir earth.org, pajak karbon adalah mekanisme penerapan biaya atau pajak sejumlah tertentu oleh pemerintah atas emisi karbon dan gas rumah kaca yang dihasilkan pembakaran yang menyebabkan pemanasan global.

    Pembakaran ini meliputi minyak, gas, dan batu bara. Pajak karbon diukur per ton emisi setara karbon dioksida yang dilepaskan dan harus dibayar oleh entitas yang menghasilkan emisi karbon. 

    Dengan menetapkan biaya yang berbanding lurus dengan jumlah emisi, pajak karbon akan memberikan insentif nyata bagi rumah tangga, dunia usaha, dan entitas lain untuk mencari alternatif emisi yang lebih rendah.

    Pajak karbon juga akan mendorong pelaku usaha untuk melakukan efisiensi energi guna menghindari pembayaran pajak karbon yang lebih tinggi.

    Pajak karbon bertujuan untuk mengungkap dan memasukkan biaya ekonomi dan sosial dari polusi karbon yang ditimbulkan oleh berbagai aktivitas dan penggunaan bahan bakar  ke dalam harga pasarnya.

    Baca: Mengapa PLTU batubara harus segera diakhiri

    Prinsip inti di balik pajak karbon yang efektif adalah bahwa pajak ini menetapkan lintasan kenaikan harga yang stabil dan cukup tinggi untuk mendorong pengurangan emisi.

    Secara tidak langsung, penerapan pajak karbon berarti perluasan teknologi ramah lingkungan secara terus menerus dari waktu ke waktu.

    Untuk memungkinkan transisi yang diperlukan dari perekonomian dengan emisi tinggi, tingkat pajak karbon harus mencapai 100-200 dolar AS per ton setara CO2 (CO2e) dalam beberapa dekade mendatang.

    Jadi bisa dikatakan, pajak karbon adalah pendekatan hulu yang berfokus pada pengenaan pajak terhadap pemasok dan distributor bahan bakar fosil yang berada di posisi teratas dalam rantai pasokan.

    Hal ini memungkinkan biaya disalurkan ke hilir melalui perusahaan minyak ke konsumen di pompa bahan bakar, tagihan utilitas, dan secara implisit dalam harga barang dan jasa di seluruh perekonomian.

    Baca: Perdagangan karbon ditataulang

    Dalam hal target spesifik perpajakan, sumber utama perpajakan akan mencakup bahan bakar transportasi dan pemanas seperti bensin, solar, gas alam, propana, serta batu bara dan gas alam yang digunakan dalam pembangkit listrik.

    Setelah diterapkan, pembuat kebijakan memiliki fleksibilitas dalam menentukan apakah pendapatan pajak akan netral atau membiarkannya sebagai sumber dana pemerintah yang baru.

    Pendapatan negara yang diperoleh dari pajak karbon dapat dikembalikan melalui rabat per kapita yang setara kepada masyarakat, digunakan untuk mengimbangi pajak lain atau mendanai proyek infrastruktur ramah lingkungan.

    Uang dari pajak karbon juga bisa dialokuasikan untuk insentif penelitian, pengembangan energi bersih, program pelatihan ulang pekerja, dan dana darurat untuk mengatasi dampak sosial ekonomi.

    Tujuan utama dari perumusan pajak karbon adalah untuk menetapkan harga karbon yang stabil dan meningkat pada tingkat yang memadai dengan menggunakan model yang konsisten untuk diterapkan dalam kebijakan nasional. 

    Baca: Kenali mekanisme perdagangan karbon

     

     

  • Masyarakat Pesisir Paling Rentan Terdampak Perubahan Iklim, Tapi Sering Diabaikan

    Masyarakat Pesisir Paling Rentan Terdampak Perubahan Iklim, Tapi Sering Diabaikan

    7cloud.asia – Perubahan iklim telah memicu kenaikan permukaan air laut di sejumlah daerah. 

    Kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim ini mempengaruhi kondisi masyarakat pesisir yang bermukim di pulau-pulau kecil karena daratan berpotensi hilang. 

    Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN, Nawawi mengatakan kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim ini juga terjadi di pesisir utara Pulau Jawa.

    Ia menyrbut, beberapa desa di Pekalongan, Jawa Tengah, hilang akibat peningkatan muka air laut.

    “Isu perubahan iklim sangat relate dengan isu kependudukan. Banyak penduduk daerah pesisir harus pindah, karena rumahnya terendam” ujarnya dalam sebuah diskusi yang dipantau di Jakarta, Rabu (10/1/2024).

    Baca: Kebijakan ekspor pasir laut mengancam kehidupan warga pesisir

    Nawawi menuturkan dampak perubahan iklim mempengaruhi kualitas kesehatan, kualitas hidup, derajat hidup, bahkan masa depan dari masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir.

    Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadikan perubahan iklim sebagai salah satu isu strategis dalam proyek riset dan inovasinya.

    Hal ini karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pulau dan mayoritas penduduknya bermukim di kawasan pesisir.

    Sementara itu, Mahasiswa PhD dari Departement of Natural Resources and the Environment Universitas Cornell, Zulfirman Rahyantel mengungkapkan bahwa perubahan iklim yang sudah mengarah ke krisis iklim sangat kompleks.

    Baca: Perubahan iklim membuat banjir rob makin sering terjadi

    Perubahan iklim, menurutnya telah menimbulkan ketidakadilan sosial. Menurut dia kelompok masyarakat yang berkontribusi terhadap penyebab krisis iklim bukan mereka yang merasakan.

    Sementara kelompok rentan dan paling merasakan dampak dari krisis iklim justru sering tidak dilibatkan dalam upaya untuk mengatasi kondisi ini. 

    Kalau kita melihat agenda-agenda global hari ini, ujarnya, semua orang bicara tentang perubahan iklim dan sebagainya,

    “Tetapi kita melihat bagaimana proses dari adaptasi perubahan iklim itu, narasi dominan masih kepada narasi korporasi,” kata Zulfirman.

    Baca: Perigee bisa picu banjir rob di daerah pesisir

    Narasi dominan yang keluar dari perusahaan-perusahaan sejauh ini menempatkan langkah penanganan perubahan iklim salah satunya dengan mengurangi emisi karbon.

    Dalam COP28, isu perubahan iklim yang dibicarakan masih tataran isu umum, sehingga hal-hal semacam bagaimana krisis iklim terkait dengan masyarakat pulau-pulau kecil dan PESISIR kurang mendapatkan perhatian.

    Zulfirman memandang masyarakat Indonesia yang hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sangat bergantung terhadap sumber daya alam.

    “Hal ini menempatkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi kelompok paling rentan dalam dampak perubahan iklim,” pungkasnya.

    Sumber: Antaranews.com 

     

     

  • Harapan Organisasi Lingkungan kepada Para Capres/Cawapres untuk Wujudkan Keadilan Iklim

    Harapan Organisasi Lingkungan kepada Para Capres/Cawapres untuk Wujudkan Keadilan Iklim

    7cloud.asia – Jelang pelaksanaan debat Capres dan Cawapres yang akan dilakukan pada Minggu, 21 Januari 2024 sbanyak 15 organisasi lingkungan meminta komitmen capres/cawapres pada upaya menangkal perubahan iklim.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima ruang kota, 15 organisasi lingkungan  mendesak pasangan capres/cawapres menyatakan gagasan dan rancangan kebijakan dan/atau program terkait keadilan iklim dalam debat capres nanti.

    “Memastikan keadilan akses, kontrol, dan penguasaan sumber daya sesuai dengan mandat konstitusi sebagai upaya mewujudkan keadilan iklim,” demikian salah satu poin yang ditekankan dalam pernyataan tersebut.

    Disebutkan, ketimpangan sosial-ekonomi merupakan akar kemiskinan struktural yang memicu terjadinya krisis iklim dan membatasi kemampuan kepada kelompok rentan untuk bertahan dari dampak krisis iklim.

    Karena itu, para kandidat capres/cawapres perlu menunjukkan dan membuktikan komitmennya dalam menyelesaikan persoalan ketimpangan.

    Baca: Organisasi lingkungan sayangkan debat capres tak singgung keadilan iklim

    Ketimpangan ini bisa terkait tata kelola, distribusi hak, distribusi manfaat dan kesejahteraan, transparansi, hingga pemberantasan korupsi guna mewujudkan keadilan iklim.

    “Para kandidat juga perlu memastikan tidak ada tindakan mitigasi dan adaptasi tanpa mengorbankan wilayah dan menghasilkan rakyat sebagai korban seperti pada kasus rempang dan proyek strategis nasional lainnya,” imbuh pernyataan tersbut.

    Pengakuan dan pelibatan secara bermakna terhadap masyarakat adat, kelompok disabilitas, nelayan, petani, perempuan, anak, dan kaum miskin kota dalam pengambilan keputusan dan kebijakan terkait perubahan iklim.

    Masyarakat khususnya masyarakat adat, kelompok disabilitas, nelayan, petani, perempuan, anak, dan kaum miskin kota merupakan kelompok paling tidak diuntungkan dalam krisis iklim.

    Dan, mereka seringkali memiliki posisi tawar politik yang lemah, sehingga perlu langkah afirmasi untuk mereka.

    Baca: Mengintip prinsip keadilan dalam penerapan pajak karbon di India

    Para kandidat harus memastikan bahwa seluruh pihak yang berkepentingan dan paling terdampak memiliki akses terhadap pengambilan keputusan terkait perubahan iklim.

    Kepada presiden yang nanti terpilih ke-15 organisasi lingkungan meminta agar memperkuat kebijakan untuk menangani krisis iklim yang berlandaskan keadilan iklim, keadilan terhadap pekerja, keadilan antar generasi, dan menghindari penggunaan solusi-solusi palsu.

    Lemahnya kerangka hukum terkait perubahan iklim serta tidak dipertimbangkannya keadilan iklim memunculkan model ketidakadilan baru dalam penanganan perubahan iklim.

    Hal itu antara lain terlanggarnya hak-hak pekerja dalam transisi energi akibat lemahnya jaminan hak pekerja dan kondisi kerja yang tidak layak.

    Salah satunya terlihat pada banyaknya kecelakaan kerja di smelter nikel yang menjadi bahan baku baterai (storage).

    Baca: Penerapan pajak karbon di negara berkembang

    Digunakannya sumber energi skala besar dan masif yang mengakibatkan perampasan tanah, penggusuran paksa, dan deforestasi.

    Diadopsinya energi padat karbon seperti produk-produk hilirisasi batubara, co-firing, dan energi sampah yang justru meningkatkan dampak dan beban penurunan emisi bagi generasi yang akan datang.

    Para capres/cawapres juga diminta menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penegakan hukum lingkungan hidup.

    Hingga saat ini, masih banyak industri dan korporasi yang belum patuh terhadap ketentuan perlindungan lingkungan hidup serta belum memiliki rencana penanganan perubahan iklim dalam praktik usahanya.

    “Para kandidat perlu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penegakan hukum kepada entitas yang merusak lingkungan dan tidak mengkriminalisasikan pejuang lingkungan hidup,” pungkas pernyataan itu.

     

  • Yayasan Plan Internasional: Perubahan Iklim Akibatkan Jutaan Anak Putus Sekolah

    Yayasan Plan Internasional: Perubahan Iklim Akibatkan Jutaan Anak Putus Sekolah

    7cloud.asia – Yayasan Plan Internasional baru-baru ini merilis hasil risetnya mengenai perubahan iklim dan dampaknya bagi Bumi yang bertajuk “For Our Future”.

    Riset Plan Internasional tentang dampak perubahan iklim ini merupakan kerjasama dengan 30 anak muda agen perubahan di Indonesia, Nepal, dan Australia.

    Hasil riset Yayasan Plan Internasional mengungkap bahwa 12,5 juta anak perempuan mungkin tidak dapat menyelesaikan pendidikan setiap tahunnya akibat perubahan iklim.

    Sebanyak 80 persen responden mengalami gangguan saat menuju dan pulang dari sekolah karena berbagai bencana alam yang dipicu perubahan iklim.

    Baca: Cara tepat mengenalkan perubahan iklim pada anak 

    Selain itu, satu dari tiga responden juga melihat sekolah mereka ditutup, rusak, atau hancur karena perubahan iklim.

    “Sebanyak 98 persen responden prihatin tentang dampak perubahan iklim pada kehidupan sekolah dan masa depan mereka,” kata kata Influencing Director Plan Indonesia, Nazla Mariza, dalam webinar di Jakarta, Jumat (26/1/2024).

    Dilansir Antaranews, Nazla memaparkan, setidaknya 35.300 sekolah di Indonesia terdampak bencana, terutama bencana hidrometeorologi sejak 2005 hingga 2019.

    Baca: Pendidikan yang memberikan solusi bagi perubahan iklim

    Menyikapi kondisi ini, Yayasan Plan Indonesia meminta pemerintah membangun wadah untuk kaum muda perempuan terkait isu perubahan iklim.

    Wadah ini diharapkan bisa menjadi tempat bagi mereka yang memiliki pengalaman nyata dari dampak perubahan iklim.

    “Pemerintah perlu membangun wadah semacam Dewan Nasional untuk kaum muda perempuan di isu perubahan iklim agar menjadi sarana amplifikasi suara yang beragam,” ujar Nazla.

    Baca: Ganjar usulkan isu lingkungan masuk dalam kurikulum

    Plan Indonesia juga mendorong perencanaan yang lebih baik untuk memastikan keberlangsungan pendidikan bagi anak muda.

    Pemerintah juga diminta untuk membatasi disrupsi akibat krisis iklim, baik bencana iklim yang berlangsung pendek maupun yang berdampak panjang.

    “Pendidikan perlu dilihat sebagai bentuk loss and damage yang non-ekonomi karena kerugian bukan hanya ekonomi,” pungkas Nazla Mariza.

     

     

  • BRIN: Cuaca Ekstrem Makin Sering Terjadi sehingga Perlu Dibentuk Tim Khusus untuk Menangani

    BRIN: Cuaca Ekstrem Makin Sering Terjadi sehingga Perlu Dibentuk Tim Khusus untuk Menangani

    7cloud.asia – Peneliti Ahli Utama Klimatologi dan Perubahan Iklim, Pusat Riset Iklim dan Atmosfer-BRIN Erma Yulihastin menjelaskan bahwa cuaca ekstrem mengalami peningkatan signifikan.

    Cuaca ekstrem yang ditandai oleh kekeringan dan hujan ekstrem ini berdampak ke sejumlah wilayah di Sumatra bagian tengah dan selatan.

    Cuaca ekstrem dalam bentuk kekerigan ekstrem di masa mendatang juga berdampak pada wilayah Kalimantan bagian tengah, timur dan selatan (termasuk IKN).

    Sedangkan wilayah Kalimantan bagian barat diproyeksikan mengalami hari-hari yang lebih basah.

    “Untuk Pulau Jawa, sebagian besar wilayah terancam mengalami suhu maksimum yang lebih tinggi dan suhu minimum yang lebih rendah khususnya untuk pantura Jawa Timur,” sebut Erma seperti dilansir di laman resmi BRIN.

    Selain kajian proyeksi perubahan iklim tersebut, lanjut Erma, kajian klimatologis terkini mengenai karakteristik hujan tahunan dan musiman di Indonesia juga diperlukan.

    Baca: BMKG minta masyarakat mewaspadai cuaca ekstrem saat puncak musim hujan

    Hal ini sebagai bentuk validasi agar indikasi perubahan iklim yang terjadi secara aktual saat ini di Indonesia dapat dipetakan dengan lebih baik, khususnya dalam hal perubahan pada pola musim dan cuaca ekstrem.

    Erma mengatakan bahwa kajian mengenai indikasi perubahan hujan diurnal menjadi kunci penting untuk memahami pola cuaca ekstrem yang terjadi di BMI selama dekade terkini sebagai dampak dari pemanasan global.

    Pada dasarnya, pola hujan diurnal di BMI mengikuti pola umum hujan di darat yang dipengaruhi oleh angin darat-laut dan gelombang gravitasi sehingga fase kejadian hujan adalah sore hari di atas darat dan pagi hari di atas laut.

    Namun demikian, lanjut Erma, terdapat variasi fase hujan diurnal sehingga hujan maksimum di darat terjadi pada dinihari dengan frekuensi yang signifikan (~20%) untuk wilayah di utara Jawa bagian barat termasuk DKI Jakarta.

    Hujan dinihari yang turun dengan intensitas tinggi atau ekstrem (P99th) tersebut bahkan telah dibuktikan merupakan penyebab banjir besar di Jakarta pada 2007, 2013, 2014, 2020.

    Baca: Kenali cuaca ekstrem yang bersifat merusak

    Selanjutnya Erma memaparkan hasil kajian BRIN yang menunjukkan karakteristik utama hujan dinihari yang terjadi di utara Jawa bagian barat, yaitu:

    (1) hujan mengalami propagasi yang kuat dari laut menuju darat maupun sebaliknya,

    (2) keacakan dalam hal fase terjadinya hujan pada rentang waktu dinihari (01.00–04.00 WIB),

    (3) hujan dinihari memiliki keterkaitan yang kuat dengan hujan ekstrem yang memicu banjir besar di DKI Jakarta,” papar Erma.

    Dengan adanya kajian ini, Erma Yulihastin mengusulkan agar Indonesia membentuk Komite Cuaca Ekstrem.

    Menurutnya, sudah saatnya dibangun kolaborasi yang erat dari hulu ke hilir antara BRIN-BMKG-BNPB-BPBD-Pemda-Relawan dan Media dalam sebuah forum bersama atau komite sudah saatnya.

    Langkah ini sebagai bagian dari langkah strategi nasional melakukan mitigasi dan antisipasi dampak cuaca ekstrem yang semakin meluas akibat perubahan iklim.

    Baca: Perubahan iklim membuat bencana hidrometrologi makin sering terjadi

    “Di luar negeri, kita dapat mencontoh negara-negara federal di Amerika Serikat yang memiliki Komite Khusus Cuaca Esktrem beranggotakan ilmuwan, prakirawan, politisi yang merupakan wakil pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat, serta menggandeng media, LSM dan relawan,” jelasnya.

    Erma menyebutkan bahwa komite cuaca ekstrem ini bisa dibuat dalam sebuah program strategis nasional yang dinamakan Bangsa Siaga Cuaca atau Weather-Ready Nation (WRN) yang sebenarnya juga diinisiasi oleh badan cuaca dunia yaitu World Meteorological Organization (WMO).

    Tujuan utama WRN tak sekadar memperkuat hilirisasi informasi peringatan dini cuaca ekstrem semata, tapi juga melakukan edukasi secara intensif dan meluas kepada publik.

    Dijelaskan Erma, melalui komite tersebut juga dapat dirumuskan program-program penting untuk edukasi publik.

    Komite ini juga bisa membangun simpul-simpul relawan yang efektif dan berdaya jangkau luas dengan engagement yang signifikan, serta secara aktif bekerja terus menerus dalam membangun kesadaran publik.

    Ia menekankan, berbeda dengan jenis bencana alam lain seperti gempa dan tsunami, cuaca ekstrem adalah jenis bencana alam yang paling dinamis dan paling sering terjadi sehingga butuh terus-menerus untuk keep up to date.

    Baca: Perubahan iklim membuat kemarau semakin kering

    “Bahkan informasi prediksi cuaca ekstrem pun harus terus-menerus diperbarui idealnya dua kali dalam sehari, mengikuti dinamika cuaca yang berubah-ubah setiap waktu,” ungkapnya.

    Menurutnya, tantangan terbesar keilmuan meteorologi dan klimatologi adalah menghasilkan model prediksi hujan yang akurat untuk wilayah Benua Maritim Indonesia (BMI).

    Oleh karena itu, semua bentuk studi dari hulu ke hilir yang berkaitan dengan meteorologi dan klimatologi sama-sama memiliki tujuan akhir agar dapat menghasilkan prediksi cuaca ekstrem yang lebih baik.

    Dalam rangka mencapai target menjaga suhu bumi tidak melampaui 1,5 derajat Celcius pada 2050, ujarnya, di bagian hulu, Indonesia harus segera menguasai teknologi prediksi cuaca dan iklim.

    “Informasi-informasi prediksi cuaca di Indonesia sudah saatnya dihasilkan dari kemampuan periset-periset handal bangsa ini dalam menghasilkan data-data prediksi resolusi tinggi dan akurat untuk memperkuat sistem peringatan dini bencana terkait cuaca ekstrem di Indonesia,” pungkas Erma.

  • Produksi Beras yang Bisa Beradaptasi pada Perubahan Iklim

    Produksi Beras yang Bisa Beradaptasi pada Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Perubahan iklim dapat menyebabkan perubahan curah hujan yang berdampak pada kekeringan di suatu wilayah, dan banjir di wilayah lainnya, serta peningkatan suhu yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

    Kondisi akibat perubahan iklim tersebut berisiko mempengaruhi produksi sekaligus kualitas beras – makanan pokok yang dikonsumsi 90% masyarakat Indonesia.

    Pasalnya, padi merupakan tanaman yang sensitif terhadap perubahan suhu dan pasokan air yang dipicu perubahan iklim.

    Padi membutuhkan debit air sebesar 450-700 milimeter (mm) selama musim tanamnya atau sekitar 1,9 – 2,25 mm/hari.

    Jika padi kekurangan air, terutama selama tahap tanam dan reproduksi, maka pertumbuhannya akan memburuk. Serangan hama penyakit tanaman juga berisiko lebih intens.

    Pertumbuhan tanaman padi pun rentan terhadap perubahan suhu. Kondisi ideal untuk tanaman padi berkisar 25 – 28 °C dan tidak lebih dari 35 °C.

    Baca: Pemerintah perkirakan impor beras pada 2024 bisa capai 5 juta ton

    Jika suhu melebihi angka itu, maka kualitas maupun kuantitas produksi beras dari padi akan terganggu.

    Studi yang dilakukan Andrianto Ansari, dosen di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada menganalisis dampak perubahan iklim terhadap produksi beras di Wonogiri, salah satu sentra pangan Jawa Tengah.

    Hasilnya, pada 2050, temperatur di kawasan tersebut akan naik 1.3 – 2.0 °C. Pada waktu yang sama, kenaikan suhu akan mengubah pola hujan secara spasial (wilayah) dan temporal (waktu).

    Akibatnya, produksi beras kawasan tersebut akan berkurang sekitar 2,56 – 11,77 persen pada 2050 .

    Penelitian ini menjadi asesmen pertama ihwal dampak perubahan iklim terhadap produksi tanaman di lokasi tertentu.

    Kita perlu lebih banyak membuat pemodelan iklim dan tanaman di masa depan berbasis suatu lokasi, terutama lumbung pangan nasional. Pemodelan diperlukan karena efek iklim regional bisa saja berbeda satu sama lain.

    Baca: El nino mengakibatkan produksi beras Indonesia minus

    Pentingnya membuat model iklim dan tanaman berbasis daerah karena model iklim akan memprediksi iklim di masa depan.

    Sedangkan model tanaman mensimulasikan pertumbuhan dan hasil tanaman berbasis data iklim masa depan serta data lainnya seperti data sifat tanah, praktik pengelolaan, dan karakteristik agronomi.

    Dalam hal ini, penggunaan model iklim sebagai input pada model tanaman dilakukan melalui beberapa skenario yang disusun para ilmuwan dari Panel Antar-pemerintah tentang Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change, atau IPCC), yakni Representative Concentration Pathway (RCP) 2.6 (risiko rendah), RCP 4.5 (risiko menengah), RCP 6.0 (risiko cukup berat), dan RCP 8.5 (risiko amat berat).

    Skenario tersebut akan menghasilkan data iklim yang berbeda-beda baik suhu maksimum, suhu minimum, curah hujan, intensitas matahari serta konsentrasi karbon dioksida.

    Perbedaan data iklim tersebut berpengaruh pada pertumbuhan dan produksi beras karena padi memiliki respons yang berbeda terhadap suhu, ketersediaan air, ataupun intensitas sinar matahari.

    Baca: Tahun 2023 tercatat sebagai tahun terpanas

    Pemodelan akan menjadi bekal bagi petani untuk menyusun langkah – langkah antisipasi dampak perubahan iklim terhadap pertumbuhan dan produksi beras di sawahnya.

    Strategi berbasis pemodelan
    Pemodelan iklim dan tanaman berbasis lokasi dapat dimanfaatkan petani secara langsung.

    Misalnya, berbasis data tersebut, petani dapat mengubah tanggal tanam yang akan membantu mencegah banjir di musim hujan dan potensi kekurangan air di musim kemarau.

    Strategi ini bertujuan untuk mencegah gagal panen yang mempengaruhi produksi beras.

    Strategi pindah tanam (transplanting) – teknik memindahkan suatu tanaman ke tempat lain – juga dapat diberlakukan untuk menyiasati efek iklim regional yang bervariasi.

    Selain itu, penerapan praktik pengelolaan pupuk yang tepat, seperti meningkatkan frekuensi dan dosis aplikasi pupuk, jumlah pupuk yang diterapkan setiap aplikasinya.

    Juga penggunaan bagan warna (alat bantu pemupukan berdasarkan warna daun padi), menjadi faktor penting dalam meningkatkan produksi padi.

    Baca: Pemanasan global memicu lebih banyak bencana

    Misalnya, penggunaan pupuk nitrogen (N) yang tidak dapat menyeimbangkan kadar fosfor (P) dan kalium (K) akan berdampak negatif terhadap hasil padi, kualitas tanah, dan lingkungan sekitarnya.

    Risiko lainnya adalah rubuhnya tanaman, persaingan gulma, dan serangan hama.

    Petani juga mesti menerapkan manajemen terpadu nutrisi tanaman (IPNM) agar meningkatkan efisiensi nutrisi secara bijaksana untuk meningkatkan kesuburan dan kelestarian tanah.

    Contohnya adalah penggunaan nutrisi pupuk dari sumber organik yang tersedia di lahan pertanian.

    Hal lainnya yang patut diterapkan adalah pengembangan asuransi tanaman. Ini penting untuk melindungi ekonomi petani dari risiko ketidakpastian terkait iklim.

    Bagi pemerintah, pemodelan iklim dan tanaman dapat diprioritaskan di kawasan lumbung pangan nasional. Strategi-strategi adaptasi yang tepat berbasis data iklim juga mesti disosialisasikan secara masif kepada kelompok tani.

    Hal lainnya yang dapat dilakukan pemerintah adalah memperbaiki pengelolaan irigasi, mengembangkan area pertanian baru, dan mengembangkan varietas tanaman tahan panas.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation; Penulis: Andrianto Ansari, dosen di Universitas Gadjah Mada

  • Menata Kampung Pesisir yang Adaptif terhadap Perubahan Iklim (1)

    Menata Kampung Pesisir yang Adaptif terhadap Perubahan Iklim (1)

    7cloud.asia – Survei Agenda Warga dari New Naratif mengundang lebih dari 1.400 orang dari seluruh Indonesia untuk menyampaikan aspirasi mereka tentang apa saja isu yang dianggap paling penting bagi masyarakat pesisir.

    Artikel yang ditulis Ruth Euselfvita Oppusunggu (Lecturer of Interior Design, UPH) dan Martin Luqman Katoppo (Dean of the School of Design, Universitas Pelita Harapan UPH) ini merupakan kolaborasi The Conversation Indonesia dan New Naratif untuk menanggapi hasil survei terhadap masyarakat peisisr tersebut.

    Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan berisiko membuat jutaan masyarakat pesisir dan pulau-pulai kecil kehilangan tempat tinggal akibat banjir rob, cuaca ekstrem, hingga penurunan muka tanah.

    Sejumlah desa pesisir di kawasan pantura bahkan sudah mengalami dan merasakan dampak perubahan iklim tersebut.

    Beban mayarakat pesisir semakin berlipat lantaran sumber penghidupan dari hasil tangkapan laut menurun akibat perubahan iklim.

    Baca: Warga pesisir paling terdampak perubahan iklim tapi sering diabaikan

    Sayangnya, program pemerintah belum menjawab persoalan adaptasi beragam masalah tersebut.

    Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sebagai forum musyawarah dan aspirasi pembangunan antarpemangku kepentingan dari tingkat desa hingga nasional, masih berpaku pada pembangunan fisik rutin seperti jalan, lampu, saluran, lapangan, dan alat bantu kesehatan serta olahraga.

    Muatan Musrenbang yang itu-itu saja gagal menjaring suara-suara masyarakat pesisir kota karena berbagai masalah.

    Beberapa di antaranya adalah teknik dan materi informasi yang tidak tepat, ketidaktahuan pengurus seputar pendekatan partisipatif, hingga absennya pelatihan perencanaan untuk warga.

    Pemerintah perlu mencari terobosan kebijakan penanganan persoalan kampung-kampung pesisir yang lebih banyak melibatkan masyarakat.

    Baca: Ribuan desa pesisir terancam hilang akibat perubahan iklim  

    Harapannya, program pemerintah selaras dengan kebutuhan warga kota pinggir laut beradaptasi dengan perubahan iklim, sekaligus mengungkit kesejahteraan masyarakat.

    Dalam survei Agenda Warga yang dilakukan sepanjang tahun lalu, infrastruktur publik dan hak-hak urban menjadi salah satu dari lima isu yang dianggap paling mendesak oleh responden.

    Mereka mencari solusi terkait bagaimana menata permukiman kumuh dan mencegah penurunan kualitas hidup masyarakat urban tanpa menciptakan penggusuran-penggusuran baru.

    Salah satu cara yang menurut kami patut dilakukan adalah program pemberdayaan dan pendampingan warga pesisir secara langsung. Tujuannya agar mereka bisa mengatasi masalah sesuai kebutuhan bersama.

    Kami sudah terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat sejak 2013 di Tangerang dan Jakarta.

    Baca: Walhi sesalkan debat cawapres tak singgung masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil 

    Kami melihat program semacam ini amat mungkin diterapkan agar kampung-kampung pesisir lebih tangguh dengan iklim yang berubah.

    Mengapa pemberdayaan langsung? Kampung pesisir kota sebagai ruang fisik semestinya adalah kawasan yang “hidup” (life space) karena kreativitas penghuninya, termasuk harapan-harapan di dalamnya (the negotiation of hope) untuk mencapai tujuan bersama.

    Walau begitu, aneka kreativitas dan harapan perlu dipertemukan dalam dialog bersama untuk menjadi sesuatu yang konkret dan berguna untuk penghuninya.

    Di sinilah pemerintah dapat menyiapkan program pemberdayaan sebagai salah satu langkah intervensi.

    Program bisa berfokus pada bermacam-macam aspek, mulai dari penataan kampung pesisir hingga pengembangan kesenian—selama berbasiskan perencanaan warga.

    Baca: Perubahan iklim membuat banjir rob makin sering terjadi

    Untuk melaksanakan program ini, pemerintah kabupaten kota maupun provinsi dapat mencontoh program Penataan Kampung Kumuh dengan skema Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program (CIP) yang digagas pemerintah DKI Jakarta.

    CAP adalah perencanaan konsep penataan kampung berbasis warga, sedangkan CIP adalah bentuk rencana aksinya.

    Pemerintah tak harus menerjunkan aparaturnya untuk melakukan pemberdayaan dan pendampingan kampung satu per satu.

    Otoritas hanya perlu bermitra dengan perguruan tinggi ataupun organisasi masyarakat sipil yang relevan, lalu menyediakan anggaran program sesuai CAP.

    Tugas mitra cukup strategis karena mereka perlu menggali suara warga dengan berembuk, diskusi langsung, hingga berbaur dengan penduduk.

    Baca: Kebijakan ekspor pasir laut ancam ekosistem pesisir

    Mitra juga perlu melakukan studi kasus dengan daerah lainnya dengan persoalan ataupun solusi serupa. Jangan lupakan penyusunan solusi, uji coba, pemantauan, pendampingan, dan evaluasi juga perlu dilakukan mitra bersama warga.

    Patut diingat bahwa pemberdayaan ini tak selamanya berhubungan pembangunan infrastruktur fisik. Dalam beberapa kasus, pemerintah seringkali mengutamakan pembangunan fisik karena pengukuran keberhasilannya dianggap lebih mudah.

    Kami menganggap pembangunan manusia dan ekonomi juga penting untuk meningkatkan ketangguhan mereka menghadapi masalah.

    Sebagai gambaran, kita bisa menyimak suara warga pesisir Jakarta yang saya wawancarai di bawah ini:

    “Harapan saya, ada sekolah yang mengajarkan anak-anak kami hidup sehari-hari di pulau: menangkap ikan, membuat kapal, membangun pulau, dan lainnya. Agar mereka bisa menyesuaikan diri dan lingkungan baik. Setiap Sabtu mereka libur, biar mereka belajar ini pada hari itu. Karena lingkungan sudah berubah.” –Nelayan sekaligus Ketua RT di Kepulauan Seribu, Jakarta.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation

     

  • Peran Penting Pendidikan Lingkungan dalam Menahan Laju Perubahan Iklim

    Peran Penting Pendidikan Lingkungan dalam Menahan Laju Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Pendidikan lingkungan punya peran penting dalam upaya melawan perubahan iklim. Tanpa pendidikan lingkungan, para pemimpin masa depan tidak akan mampu mengatasi tantangan lingkungan yang dihadapi.

    Pendidikan lingkungan dapat melibatkan orang tua dan guru, mereka dapat membantu siswa memahami peran mereka sebagai penjaga lingkungan dengan mendorong siswa melakukan kegiatan di luar ruangan.

    Program pembelajaran dan pendidikan lingkungan akan mendukung generasi muda yang terlibat dalam aktivisme siswa.

    Berikut tulisan di earth.org untuk merayakan Hari Guru Sedunia 2023, yang setiap tahun jatuh pada tanggal 5 Oktober.

    Charlie Fletcher, sang penulis melihat pentingnya pendidikan lingkungan hidup dan cara mengatasi perubahan iklim diajarkan di ruang kelas. Pendidikan dapat membawa perubahan dalam upaya melawan perubahan iklim.

    Baca: Perubahan iklim akibatkan jutaan anak putus sekolah

    Survei terbaru menunjukkan bahwa masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi cenderung memandang perubahan iklim sebagai ancaman.

    Dan, saat ini, sebagian besar orang melihat perubahan iklim sebagai ancaman besar bagi planet kita.

    Namun, mempromosikan pendidikan lingkungan hidup di sekolah bisa jadi rumit karena perubahan iklim dipandang sebagai isu “politik” yang bersifat bipartisan di beberapa negara.

    “Selain itu banyak badan pendidikan yang menentang sepenuhnya pendidikan iklim,” tulis Fletcher.

    Lebih banyak hal yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa generasi muda memiliki akses terhadap pendidikan lingkungan hidup.

    Pendidikan iklim yang baik akan memberikan para pengambil keputusan di masa depan keterampilan yang mereka perlukan untuk mengadvokasi alam, melindungi lingkungan yang rentan, dan memitigasi dampak pemanasan global.

    Baca: Cara tepat mengenalkan perubahan iklim pada anak

    Pentingnya pendidikan lingkungan yang sering kali diabaikan dalam upaya melawan perubahan iklim.

    Meskipun perubahan kebijakan dan komitmen global diperlukan untuk mencegah pemanasan global semakin memburuk, peningkatan pendidikan adalah langkah pertama untuk mencapai tujuan kita.

    Pendidikan lingkungan hidup juga dapat membantu meringankan kecemasan siswa terhadap perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya.

    Hal ini secara luas didefinisikan sebagai “ketakutan kronis terhadap kehancuran lingkungan hidup” dan mungkin diperburuk oleh kurangnya pemahaman.

    Guru yang dengan jelas menjelaskan mekanisme di balik pemanasan global akan membekali siswa dengan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan satu tindakan terhadap perubahan iklim.

    “Hal ini dapat membantu anak didik merasa berdaya dan menumbuhkan apresiasi yang lebih besar terhadap sumber daya bumi,” imbuh Fletcher.

    Baca: Pendidikan yang memberikan solusi bagi upaya menangkal perubahan iklim

    Pendidikan lingkungan hidup juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan pemecahan masalah.

    Hal ini sangat penting dilakukan saat ini, karena siswa harus mampu mengevaluasi dampak jangka panjang dari kebijakan sosial, ekonomi, dan ekologi.

    Upaya dan aktivisme global sering kali sangat bergantung pada pemahaman menyeluruh mengenai isu tersebut dan kemampuan untuk meyakinkan pihak lain bahwa sesuatu harus dilakukan.

    Peningkatan dalam pendidikan publik juga dapat meningkatkan rasa kepedulian dan membantu upaya konservasi, khususnya program pendidikan lingkungan hidup yang dapat membuat perbedaan nyata bagi para peneliti yang melakukan advokasi untuk perubahan kebijakan.

    Misalnya, program publik baru-baru ini seperti Planet Earth II dan Wild Isles dari BBC yang dinilai berdampak signifikan terhadap para peneliti di Universitas Exeter di Inggris.

    Berkaca pada program publik tersebut, Profesor Callum Roberts menyatakan bahwa “Inggris sekarang harus memberikan perlindungan yang tulus untuk satwa liar,” dan harus fokus pada pembangunan ketahanan terhadap perubahan iklim.
    ​

    Sumber: earth.org, baca artikel asli di sini

  • BMKG Sebut Tanda-tanda Perubahan Iklim Kian Mengkhawatirkan

    BMKG Sebut Tanda-tanda Perubahan Iklim Kian Mengkhawatirkan

    7cloud.asia – Dampak perubahan iklim yang melanda bumi semakin mengkhawatirkan serta menjadi ancaman nyata bagi Indonesia dan dunia internasional.

    Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati.

    Ia mengatakan, perubahan iklim terjadi karena peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, akibat dari pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan praktik industri yang tidak berkelanjutan

    “Kondisi ini telah mendorong perubahan iklim pada kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya,” terang Dwikorita dalam Rapat Nasional Prediksi Musim Kemarau 2024 beberapa waktu lalu.

    Perubahan iklim global, lanjut Dwikorita, bukanlah kabar bohong/hoax dan prediksi untuk masa depan, tetapi merupakan realitas yang dihadapi miliaran jiwa penduduk bumi.

     

    Baca: Peran penting pendidikan lingkungan

    Karena itu fenomena percepatan laju perubahan iklim tersebut tidak bisa dianggap sebagai sebuah persoalan sepele.

    Sebelumnya, Badan Meteorologi Dunia (WMO) baru saja menyatakan bahwa tahun 2023 tercatat sebagai tahun terpanas sepanjang pengamatan instrumental.

    Anomali suhu rata-rata global mencapai 1,40 derajat celcius di atas zaman pra industri.

    Angka ini nyaris menyentuh batas yang disepakati dalam Paris Agreement tahun 2015 bahwa dunia harus menahan laju pemanasan global pada angka 1,5 derajat celcius.

    Pada tahun 2023, terjadi rekor suhu global harian baru dan terjadi bencana heat wave ekstrem yang melanda berbagai kawasan di Asia dan Eropa.

    Baca: Produksi beras yang bisa beradaptasi dengan perubahan iklim

    Dwikora menjelaskan, rekor iklim yang terjadi di tahun 2023 bukanlah kejadian acak atau kebetulan, melainkan tanda-tanda jelas dari pola yang lebih besar dan lebih mengkhawatirkan yaitu perubahan iklim yang semakin nyata.

    “Maka dari itu, perlu langkah atau gerak bersama seluruh komponen masyarakat, tidak hanya pemerintah, namun juga sektor swasta, akademisi, media, LSM, dan lain sebagainya,” lanjutnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan mengungkapkan perubahan iklim memiliki dampak yang besar terhadap bumi dan seluruh mahluk hidup.

    Dia menjelaskan sektor pertanian akan berdampak yang sangat besar, karena mengancam ketahanan pangan seluruh negara.

    “Perubahan iklim menjadi tanggung jawab bersama. Karenanya perlu upaya bersama dan berkelanjutan untuk menahan lajunya dan mengurangi dampaknya,” terangnya.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Perubahan Iklim dan Pemanasan Global Mengancam Pariwisata Dunia

    Perubahan Iklim dan Pemanasan Global Mengancam Pariwisata Dunia

    7cloud.asia – Perubahan iklim dan pemanasan global yang mengancam ekosistem dan infrastruktur menjadi tantangan besar bagi berbagai destinasi pariwisata terkenal di dunia.

    Maladewa, yang harus mewaspadai kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim, menghadapi risiko tenggelamnya 77 persen daratan mereka pada 2100, menurut Kementerian Pariwisata negara itu.

    Karibia, yang sangat bergantung pada pariwisata, mengalami pemutihan terumbu karang dan naiknya permukaan air laut.

    Sementara di Eropa, perubahan iklim membuat Pegunungan Alpen harus menghadapi penurunan curah salju sehingga mempengaruhi pariwisata musim dingin.

    Baca: Tahun 2024 pemanasan global masih berlanjut

    Venesia menghadapi tantangan iklim dengan kenaikan permukaan laut dan cuaca ekstrem, yang mengancam situs bersejarah mereka.

    Sejumlah wilayah pesisir populer di Asia Selatan sedang bergulat dengan degradasi lingkungan yang disebabkan oleh pariwisata berlebihan dan polusi.

    Thailand, Malaysia, dan Filipina telah menerapkan langkah-langkah untuk melestarikan ekosistem pesisir mereka.

    Afrika juga menghadapi risiko kehilangan keanekaragaman hayati secara signifikan yang berdampak pada wisata safari.

    Menurut data Bank Dunia, benua ini bisa kehilangan 50 persen spesies burung dan mamalia serta 20 persen hingga 30 persen kehidupan di danau pada 2100.

    Baca: Perubahan iklim sebabkan jutaan anak putus sekolah

    Sektor penerbangan, yang penting bagi pariwisata, juga menghadapi tantangan akibat panas ekstrem.

    Beberapa perusahaan penerbangan AS harus mengurangi muatan penumpang dan bagasi atau menunda penerbangan saat cuaca menyentuh 46 derajat Celcius.

    Perilaku wisatawan juga berubah akibat kenaikan suhu. Penelitian Komisi Eropa menunjukkan bahwa jika pemanasan global terus berlanjut, aktivitas wisata di Eropa mungkin akan bergeser dari selatan ke utara.

    Hal ini bisa menyebabkan penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung ke wilayah selatan dan meningkatkan jumlah wisatawan ke wilayah utara.

    Menurut data Dewan Perjalanan dan Pariwisata Dunia pada 2022, sektor pariwisata berkontribusi sebesar 7,6 persen atau 7,7 triliun dolar AS (sekitar Rp120,5 kuadriliun) terhadap perekonomian global.

    Baca: Tanda-tanda perubahan iklim kian mengkhawatirkan

    Meski masih dalam masa pemulihan dari pandemi COVID-19, industri ini kini harus menghadapi tantangan tambahan akibat dampak buruk perubahan iklim.

    Nilai sektor ini sebelum COVID-19 adalah 10 triliun dolar AS (sekitar Rp156,5 kuadriliun) atau sekitar 10,4 persen dari perekonomian global.

    Hasil penelitian Universitas Cambridge menyoroti dampak negatif kenaikan permukaan laut, peristiwa cuaca ekstrem, dan oksidasi laut terhadap infrastruktur pendukung pariwisata bahari.

    Selain itu, terjadi kerusakan terumbu karang, kenaikan suhu, dan kebakaran hutan yang semakin mengancam destinasi wisata.

    Sebuah penelitian pada 2023 oleh World Economic Forum (WEF) menekankan dampak negatif panas ekstrem terhadap wisatawan, seperti kebakaran hutan di Yunani, gelombang panas di Italia, dan pembatalan penerbangan di Amerika Serikat.

    Sumber: Anadolu