7cloud.asia – Jelang pelaksanaan debat Capres dan Cawapres yang akan dilakukan pada Minggu, 21 Januari 2024 sbanyak 15 organisasi lingkungan meminta komitmen capres/cawapres pada upaya menangkal perubahan iklim.
Dalam keterangan tertulis yang diterima ruang kota, 15 organisasi lingkungan mendesak pasangan capres/cawapres menyatakan gagasan dan rancangan kebijakan dan/atau program terkait keadilan iklim dalam debat capres nanti.
“Memastikan keadilan akses, kontrol, dan penguasaan sumber daya sesuai dengan mandat konstitusi sebagai upaya mewujudkan keadilan iklim,” demikian salah satu poin yang ditekankan dalam pernyataan tersebut.
Disebutkan, ketimpangan sosial-ekonomi merupakan akar kemiskinan struktural yang memicu terjadinya krisis iklim dan membatasi kemampuan kepada kelompok rentan untuk bertahan dari dampak krisis iklim.
Karena itu, para kandidat capres/cawapres perlu menunjukkan dan membuktikan komitmennya dalam menyelesaikan persoalan ketimpangan.
Baca: Organisasi lingkungan sayangkan debat capres tak singgung keadilan iklim
Ketimpangan ini bisa terkait tata kelola, distribusi hak, distribusi manfaat dan kesejahteraan, transparansi, hingga pemberantasan korupsi guna mewujudkan keadilan iklim.
“Para kandidat juga perlu memastikan tidak ada tindakan mitigasi dan adaptasi tanpa mengorbankan wilayah dan menghasilkan rakyat sebagai korban seperti pada kasus rempang dan proyek strategis nasional lainnya,” imbuh pernyataan tersbut.
Pengakuan dan pelibatan secara bermakna terhadap masyarakat adat, kelompok disabilitas, nelayan, petani, perempuan, anak, dan kaum miskin kota dalam pengambilan keputusan dan kebijakan terkait perubahan iklim.
Masyarakat khususnya masyarakat adat, kelompok disabilitas, nelayan, petani, perempuan, anak, dan kaum miskin kota merupakan kelompok paling tidak diuntungkan dalam krisis iklim.
Dan, mereka seringkali memiliki posisi tawar politik yang lemah, sehingga perlu langkah afirmasi untuk mereka.
Baca: Mengintip prinsip keadilan dalam penerapan pajak karbon di India
Para kandidat harus memastikan bahwa seluruh pihak yang berkepentingan dan paling terdampak memiliki akses terhadap pengambilan keputusan terkait perubahan iklim.
Kepada presiden yang nanti terpilih ke-15 organisasi lingkungan meminta agar memperkuat kebijakan untuk menangani krisis iklim yang berlandaskan keadilan iklim, keadilan terhadap pekerja, keadilan antar generasi, dan menghindari penggunaan solusi-solusi palsu.
Lemahnya kerangka hukum terkait perubahan iklim serta tidak dipertimbangkannya keadilan iklim memunculkan model ketidakadilan baru dalam penanganan perubahan iklim.
Hal itu antara lain terlanggarnya hak-hak pekerja dalam transisi energi akibat lemahnya jaminan hak pekerja dan kondisi kerja yang tidak layak.
Salah satunya terlihat pada banyaknya kecelakaan kerja di smelter nikel yang menjadi bahan baku baterai (storage).
Baca: Penerapan pajak karbon di negara berkembang
Digunakannya sumber energi skala besar dan masif yang mengakibatkan perampasan tanah, penggusuran paksa, dan deforestasi.
Diadopsinya energi padat karbon seperti produk-produk hilirisasi batubara, co-firing, dan energi sampah yang justru meningkatkan dampak dan beban penurunan emisi bagi generasi yang akan datang.
Para capres/cawapres juga diminta menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penegakan hukum lingkungan hidup.
Hingga saat ini, masih banyak industri dan korporasi yang belum patuh terhadap ketentuan perlindungan lingkungan hidup serta belum memiliki rencana penanganan perubahan iklim dalam praktik usahanya.
“Para kandidat perlu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penegakan hukum kepada entitas yang merusak lingkungan dan tidak mengkriminalisasikan pejuang lingkungan hidup,” pungkas pernyataan itu.
Leave a Reply