7cloud.asia – Menurut jajak pendapat terbaru yang dapat diandalkan, Prabowo—yang juga Menteri Pertahanan—mendapatkan hampir 60% suara dalam pemilihan umum (pemilu) sehari terbesar dan paling kompleks di dunia.
Dengan hasil ini kemungkinan besar tidak akan ada putaran kedua Pilpres 2024.
Bagaimana peran kontroversial Jokowi dalam kemenangan Prabowo ini, berikut ulasan , Associate Lecturer, School of Government, Universitas Jendral Achmad Yani sebagaimana telah terbit di The Conversation.
Lebih dari 200 juta pemilih yang memenuhi syarat di lebih dari 17 ribu pulau memberikan suara mereka di lebih dari 820 ribu TPS.
Proses pemungutan suara yang berlangsung selama satu hari ini melibatkan 5,7 juta petugas pemilu, hampir sama dengan jumlah penduduk Singapura.
Mengingat kompleksnya rekapitulasi hasil pemilu, Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan hasil resmi pada tanggal 20 Maret 2024.
Baca: Mengintip peruntungan tiga capres di tahun naga kayu
Namun, sejak pemilihan presiden pertama kali pada 2004, Indonesia telah mengandalkan penghitungan cepat untuk mengetahui siapa presiden baru pada hari pemilihan.
Berdasarkan hasil hitung cepat, Prabowo mengalahkan dua kandidat lain, yaitu mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan, yang didukung oleh kaum konservatif Muslim.
Pasangan mantan gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang didukung oleh partai politik terbesar di Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Kemenangan Prabowo telah melalui proses yang panjang. Ini adalah upaya keempatnya untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin negara.
Ia pertama kali maju sebagai calon wakil presiden untuk Megawati Sukarnoputri, ketua umum PDIP, dalam Pemilihan Presiden 2009. Pasangan ini kalah dari Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.
Baca: Penolakan terhadap Prabowo sebagai capres
Dalam pemilu 2014 dan 2019, Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden melawan Joko “Jokowi” Widodo, Presiden Indonesia saat ini.
Prabowo kalah dalam pemilihan yang ketat dalam kedua kesempatan tersebut karena Jokowi didukung oleh PDIP Perjuangan yang dipimpin Megawati.
Setelah kekalahan dalam pemilu 2019, Prabowo menerima tawaran pekerjaan sebagai menteri pertahanan Jokowi.
Dalam pemilu tahun ini, Prabowo bekerja sama dengan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, setelah perselisihan antara Jokowi dan Megawati mengenai pilihan calon presiden.
Ini adalah contoh bagaimana manuver-manuver para politikus di Indonesia yang tidak dapat diprediksi untuk tetap berkuasa dan mempertahankan martabat mereka.
Baca: Tak hanya ingin Prabowo menang, Jokowi juga ingin suara PDI Perjuangan turun
Faktor Jokowi.
Banyak pihak menyebut kemenangan Prabowo ini tak bisa dilepaskan dari peran kontroversial yang dimainkan Presiden Joko Widodo.
Sungguh menakjubkan melihat bagaimana Jokowi bangkit dari seorang politikus yang tidak dikenal pada 2005 ketika dia mencalonkan diri sebagai wali kota Solo—kota kecil di Jawa Tengah, menjadi seorang “kingmaker” dalam pemilu kali ini.
Tiket Prabowo-Gibran diatur sedemikian rupa dengan keterlibatan substansial dari Jokowi di seluruh prosesnya.
Gibran dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden setelah Mahkamah Konstitusi (MK), yang dipimpin oleh ipar Jokowi: Anwar Usman, mengubah persyaratan bahwa kandidat harus berusia minimal 40 tahun agar putranya yang berusia 36 tahun dapat mencalonkan diri.
Putusan MK menambahkahkan syarat lainnya yang bisa digunakan apabila kandidat tidak memenuhi syarat usia yakni “pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”
Baca: Film Dirty Vote memotret kecurangan masif di Pemilu 2024
Tidak mengherankan jika protes dari pihak oposisi amat riuh. Banyak yang menyatakan bahwa pemilu kali ini bukan lagi tentang melanjutkan warisan Jokowi, melainkan tentang menyelamatkan demokrasi.
Tiga hari sebelum pemilu, sebuah film dokumenter yang mengekspos dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan Jokowi menjadi viral.
Film tersebut menuduh bahwa Jokowi dengan susah payah mencurangi pemilu agar Prabowo dan putranya bisa menang. Dirty Vote yang disutradarai aktivis Dandhy Dwi Laksono.
Tiga akademisi terkemuka—Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar dan Feri Amsari—yang diwawancarai untuk film ini mengungkapkan apa yang mereka katakan sebagai aneka strategi Jokowi.
Mulai dari gelontoran uang negara kepada para calon pemilih sebelum pemilu hingga penanaman dukungan di berbagai provinsi kunci.
Sutradara film tersebut, Dandhy Dwi Laksono, dan ketiga akademisi tersebut telah dilaporkan ke polisi.
Rahma Sekar Andini menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris
