Aksi Geruduk Istana di Hari Perempuan Internasional: Jokowi Layak Diadili Karena Merusak Demokrasi

Written by

in

7cloud.asia – Bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada hari Jumat (8/3/2024) sejumlah organisasi perempuan akan menggeruduk istana sebagai bentuk protes atas berbagai kebijakan Joko Widodo. 

Berbagai organisasi perempuan dan masyarakat sipil pro demokrasi pada Hari Perempuan Internasional akan melakukan aksi long march dari Bawaslu RI hingga Istana Negara.

Aksi Geruduk Istana Negara di Hari Perempuan Internasional ini sebagai bentuk ekspresi kemarahan perempuan bahwa Jokowi bertanggungjawab dan perlu diadili atas carut marutnya demokrasi dan kondisi kehidupan perempuan.

“Sebagai bentuk simbolik kami juga akan melakukan aksi-aski membentangkan spanduk di titik-titik rakyat seperti kampus-kampus, kawasan pabrik, pemukiman warga dari berbagai daerah,” ujar Mutiara Ika dalam jumpa pers yang dipantau dari akun YouTube YLBHI.

Baca: Koalisi Perempuan tolak penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Jokowi

Organisasi perempuan menilai, selama 10 tahun rezim pemerintahan Jokowi) yang mengabdi pada pasar, pembangunan dan investasi yang justru memiskinkan dan mengeksploitasi tenaga kerja sekaligus alam.

Di masa pemerintahan Jokowi, lahir kebijakan-kebijakan anti-rakyat, massifnya kriminalisasi para kejuang keadilan, peminggiran hak-hak masyarakat adat dan kelompok rentan termasuk perempuan.

Di era Jokowi juga terjadi impunitas atas kasus-kasus pelanggaran berat HAM serta pengkhianatan konstitusi yang berkonsekuensi pada hancurnya demokrasi Indonesia.

Dalam kerangka elektoral Jokowi juga melakukan pengkondisian politik dengan tujuan mempertahankan pengaruh dan kekuasaannya sebagai strategi untuk mencapai misi pembangunan di atas.

Baca; Pakar sebut Jokowi layak dimakzulkan

Artinya, di masa yang akan datang kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender, diskriminasi dan pemiskinan yang menyasar tubuh perempuan akan tetap terjadi.

“Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dan pembebasan perempuan masih jauh dari harapan,” imbuhnya

Momentum Hari Perempuan Internasional yang kini hadir di tengah-tengah hal tersebut menjadi momentum bagi Gerakan Perempuan Indonesia untuk menyuarakan kepentingannya.

Gerakan ini sekaligus sebagaiupaya untuk menjaga dan mengembalikan marwah demokrasi yang saat ini telah dirusak oleh rezim Jokowi.

Baca: Ribuan orang gelar unjukrasa desak pemakzulan Jokowi

Ditegaskan, demokrasi dibutuhkan agar perjuangan meraih kesejahteraan, kesetaraan dan pembebasan perempuan masih dapat dilakukan dan ditempuh bersama-sama untuk menegakkan Hak Asasi Perempuan serta Hak Asasi Manusia.

Karena itu sejumlah organisasi perempuan dan peduli pada isu perempuan menyatakan mendukung penggunaan hak angket untuk mengusut kecurangan di Pemilu 2024.

Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta dalam aksi yang akan digelar pada hari Jumat (8/3/2024) mendatang.

Organisasi yang ikut serta dalam aksi ini antara lain adalah Perempuan Mahardhika, Jala PRT, Konde.co, FSBPI, YLBHI, Koalisi Perempuan Indonesia, FAMM Indonesia, Institut Sarinah, Perhimpunan Jiwa Sehat, YAPPIKA, LBH Apik Jakarta, Forum Pengada Layanan, Asosiasi LBH Apik Nasional dan KontraS.

Baca: Demo mahasiswa tuntut Jokowi mundur

Juga bergabung Kalyanamitra, Amartya, KIARA, PPNI I WMW Indonesia, LBH APIK Semarang, Marsinah.id, LPM Didaktika, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta, AMAN Indonesia, SPK, Transparency International Indonesia, Federasi Serikat Pekka Indonesia, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, Cakra Wikara Indonesia, Libu Perempuan

Hari Perempuan Internasional yang diperingati secara global setiap tanggal 8 Maret merupakan tonggak sejarah perjuangan -di seluruh dunia untuk mencapai kesetaraan, pemenuhan hak-hak perempuan dan pengakuan atas Hak Asasi Manusia.

Sejarah kemenangan gerakan perempuan telah berhasil merubah tatanan politik, ekonomi, dan sosial di seluruh negara. Perjuangan perempuan lantas tidak dapat terpisahkan dari perjuangan demokrasi.

Di sisi lain, dalam praktiknya, perempuan justru tidak ditempatkan sebagai inti dalam pembangunan manusia oleh para elit dan partai politik yang tengah berkuasa.

Baca: Ganjar dorong penggunaan hak angket 

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *