7cloud.asia – Pemungutan suara Pemilu 2024 telah diselenggarakan pada Rabu (14/2/2024) lalu diikuti ebih dari 200 juta penduduk di Indonesia
Sejumlah catatan menyertai pelaksanaan Pemilu 2024 karena banyaknya temuan kecurangan di lapangan.
Temuan kecurangan di Pemilu 2024 khususnya di Pilpres 2024 mendorong Paslon 01 dan 03 untuk membawanya ke ranah hukum.
Penggunaan hak angket untuk menyelidiki kecurangan di Pemilu 2024 pun bergulir. Di lapangan, aksi demontrasi hampir setiap hari terjadi menolak hasil Pilpres 2024 yang dinilai curang sejak awal.
Di sisi lain pakar yang sudah mulai mengelaborasi apa saja “peninggalan” atau legacy Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam perpolitikan Indonesia selama 10 tahun masa jabatannya.
Baca: Aksi Kamisan berdiri demi tegakkan demokrasi
Berikut tulisan Aniello Iannone, seorang Indonesianis, sekaligus dosen dan peneliti dari Universitas Diponegoro tentang legacy Jokowi.
Jokowi dinilai telah meninggalkan kursi kepresidenan dengan mewariskan sebuah negara yang terpecah, ditandai dengan politik yang polarisasi, dan hak-hak sipil yang tersebar dan terfragmentasi.
Selama satu dekade kepemimpinannya, Jokowi menetapkan fokus utamanya pada pembangunan ekonomi, kendati beberapa kritik menyebutkan bahwa kebijakan tersebut telah mengorbankan aspek-aspek demokrasi.
Transformasinya dari seorang politisi outsider menjadi kekuatan utama di kalangan elit politik selama sepuluh tahun terakhir adalah sebuah perjalanan yang melihat demokrasi Indonesia semakin merendah
Setidaknya ada dua hal yang paling menonjol sebagai warisan pemerintahan Jokowi yang kini tengah, dan mungkin ke depannya akan masih, mewarnai lanskap politik Indonesia, yakni bergesernya “karakter” Jokowi dan dinasti politik.
Baca: Aksi Kamisan tolak praktik kotor Jokowi di Pemilu 2024
Dari merakyat jadi oligarki
Menjelang akhir masa jabatannya, banyak yang menilai bahwa Jokowi telah berubah dari “orang rakyat” menjadi “orang yang penuh kontradiksi” sepanjang kariernya.
Ciri khas yang melekat pada Jokowi di era awal kepemimpinannya adalah karakternya yang merakyat. Tahun 2014, sosok Jokowi menjadi angin segar bagi publik yang telah bertahun-tahun dipimpin oleh sosok yang berasal dari militer dan elit. Jokowi dipandang jauh dari ranah oligarki.
Apalagi saat itu rivalnya, Prabowo Subianto, menjadi sosok representasi oligarki, militer, dan elit. Kemenangan Jokowi tahun 2014 dianggap sebagai suatu kemenangan bagi rakyat demokrasi.
Namun, citra merakyat Jokowi tampak mulai retak sejak Pilpres 2019 saat Ia kembali berhadapan dengan Prabowo.
Saat itu Prabowo lebih mengusung populisme, memobilisasi dukungan dari kelompok-kelompok Islam konservatif dan garis keras.
Baca: Tokoh bangsa nilai demokrasi dipertaruhkan karena politik dinasti Jokowi
Jokowi kemudian menggandeng Ma’ruf Amin, sosok ulama terpandang, sebagai strategi menarik pemilih Muslim. Jokowi kembali menang.
Kebijakan Jokowi sebagian besar berfokus pada pembangunan ekonomi dan industri, terutama pembangunan infrastruktur di daerah-daerah. Jokowi telah melanjutkan kebijakan pembangunan infrastruktur selama dua periode pemerintahannya
Dan ini menjadi salah satu fokus utama selama masa jabatannya yang kedua. Pembangunan hampir 947 km jalan tol, 3.432 km jalan raya, serta pembangunan jembatan dan bandara merupakan proyek-proyek yang telah diimplementasikan sebagai bagian dari agenda politiknya.
Proyek-proyek ini kini menjadi landasan kebijakan yang diinginkan oleh calon presiden Prabowo Subianto untuk diteruskan.
Ia kerap disebut “Bapak Infrastruktur” karena titik fokus agenda politiknya adalah pengembangan ekonomi melalui infrastruktur.
Baca: Menyorot pencawapresan Gibran yang mengakali aturan
Dalam hal kebijakan luar negeri, Jokowi cenderung merapat ke Cina dan berhasil mengarahkan sepuluh proyek untuk Indonesia yang sejalan dengan agenda Belt and Road Initiative Cina. Ini akan menjadi legacy khas dari pemerintahan Jokowi.
Namun, meskipun Jokowi telah mencapai banyak prestasi dalam pengembangan ekonomi, banyak pula kebijakan-kebijakannya yang kontroversial dan cenderung membatasi kebebasan sipil.
Selama 10 tahun masa pemerintahannya, Jokowi dua kali menyetujui revisi UU ITE, yaitu pada tahun 2016 dan awal Januari ini yang seluruhnya masih memuat aturan bermasalah.
Selain isi pasal-pasalnya yang dapat mengekang kebebasan ekpresi dan membatasi sikap kritis masyarakat terhadap pemerintah, pembahasannya pun kerap tertutup dan minim partisipasi publik.
Jokowi juga tidak ragu untuk membatasi hak-hak pekerja dengan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja 2020 (Omnibus Law), bahkan pada masa pandemi COVID-19.
Baca: Politik dinasti akan melahirkan rezim otoriter
Leave a Reply