7cloud.asia – Sejak merdeka hingga sekarang, Indonesia sudah 10 kali mengganti kurikulum pendidikan. Mulai dari kurikulum berbasis rencana pembelajaran, hingga kurikulum merdeka yang digagas Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.
Perubahan ini biasanya berkaitan dengan kebutuhan pemerintah yang berkuasa, ideologi politik mereka, dan prioritas ekonomi dan sosial saat itu. Gonta-ganti kurikulum berdampak pada banyak aspek—salah satunya guru.
Untuk memahami tantangan ini, penulis melakukan penelitian menggunakan pendekatan narrative inquiry—cara untuk memahami pengalaman melalui kolaborasi antara peneliti dan partisipan.
Penelitian ini mengisahkan Dede (bukan nama sebenarnya) seorang guru bahasa Inggris sekolah menengah atas di Jawa Barat. Dede menjadi saksi bagaimana lika-liku menjadi guru, terutama dalam menavigasi perubahan kurikulum di Indonesia.
Guru tak ubahnya kelinci percobaan
Dede adalah guru Bahasa Inggris lulusan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) yang lahir di Cianjur. Sebelum akhir tahun 1980an, pendidikan di SPG memang diperuntukkan bagi mereka yang akan mengajar di sekolah dasar.
Namun, pemerintah akhirnya menetapkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 854 Tahun 1989 yang mensyaratkan guru sekolah dasar untuk memiliki kualifikasi minimal Diploma 2 (D2).
Sejak pertama kali mengajar pada 1989, ia telah mengalami banyak perubahan kurikulum.
“Di tahun 1987, dari proyek Pelita, terbitlah kurikulum 1987. Lalu beberapa tahun kemudian diganti dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi, kurikulum 97, kurikulum 2013 dan sekarang kurikulum Merdeka,” ungkap Dede.
Baca: Mengapa pemerintahan baru hampir selalu diikuti perubahan kurikulum
Selama proses perubahan tersebut, Dede terus mengikuti berbagai kegiatan sosialisasi di sekitar Bandung, Jawa Barat. Bahkan, ketika kurikulum bergeser ke Kurikulum 2013, Dede tidak hanya ikut serta tetapi juga terlibat menyusun modul.
Ia bekerja dalam kelompok belajar bersama para pendidik lain untuk mengembangkan modul bagi guru-guru Bahasa Inggris.
Perubahan kebijakan ini tentu tidak mengubah kurikulum semata tetapi juga bahan ajar, metode mengajar, dan lain sebagainya.
Sebab, menurut Dede, pilihan metode mengajar memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman belajar dan motivasi siswa di kelas.
Metode pengajaran yang menarik dan interaktif, seperti kegiatan praktik langsung, diskusi kelompok, dan presentasi multimedia, terbukti meningkatkan pemahaman dan daya ingat siswa terhadap materi pelajaran.
Sebaliknya, pendekatan pembelajaran tradisional yang berpusat pada guru dapat menyebabkan siswa menjadi pasif dan tidak terlibat.
Di kelas Dede, variasi metode pengajaran adalah bumbu yang membuat pengalaman belajar menjadi menarik. Ia kadang-kadang menggambarkannya sebagai permainan yang menghibur, yang menambahkan sentuhan humor dalam praktik pengajaran.
Dede juga menyampaikan terkadang perubahan kurikulum itu tidak mengubah substansi, hanya mengganti nama. Ia menggambarkan posisinya sebagai ‘kelinci percobaan’ pemerintah yang terpilih dari hasil kunjungan mereka ke negara tertentu.
Baca: PGRI minta pemerintah tak buru-buru mengganti kurikulum
“Ada pejabat yang ditugaskan ke Jepang, pulang-pulang ia ingin menerapkan lesson study seperti di Jepang. Ada yang pulang dari Australia, kemudian ingin menerapkan sistem pendidikan Australia di Indonesia. Tapi jadinya tidak pernah permanen. Akhirnya kita tidak memiliki arah kebijakan yang jelas,” jelasnya.
Terlepas dari kritik Dede terhadap ‘ganti menteri ganti kurikulum’, wajahnya berbinar menceritakan pengalaman dia mengajar. Ia berharap, ilmu yang ia sebarkan bisa menjadi amal kebaikan.
Dede mengakui bahwa motivasi utamanya menjadi guru adalah untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
“Saat itu, menjadi PNS sangatlah gampang. Saya bahkan lolos ujian PNS dua kali tanpa mengalami kendala besar”, ujarnya yang sudah mengabdikan diri sejak 1985.
Di era Orde Baru, Indonesia melakukan ekspansi besar-besaran terhadap layanan publik termasuk sektor pendidikan. Imbasnya, banyak formasi PNS yang dibuka. Sementara pelamar jauh lebih sedikit dari kebutuhan.
Bahkan, ia mengklaim sempat mengajar di sekolah swasta juga sebagai pekerjaan sampingan. Sebab, saat itu tidak ada larangan untuk mengajar di sekolah lain. Menurut Dede, mengajar di sekolah swasta memiliki tantangannya tersendiri.
“Saya pernah mau ditonjok, pernah mau ditembak. …Saya dulu banyak menyita golok, ‘gear’ itu dipake di sabuknya buat berantem,” tutur Dede.
Kelonggaran mengajar itu akhirnya dihentikan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
Baca: Ada sekolah yang belum siap terapkan kurikulum merdeka belajar
Kebaikan yang disalahgunakan
Ketidakpastian yang menyelimuti nasib guru terus berlanjut, tapi kelapangan hati menyebar pengetahuan menjadi motivasi Dede untuk mengabdi.
Sayangnya, alih-alih diapresiasi, semangat mengabdi semacam ini kerap dimanfaatkan oleh pemerintah untuk terus mengabaikan kesejahteraan guru.
Pada 2019, misalnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu, Muhadjir Effendy, meminta guru memaklumi gaji yang kecil dengan iming-iming surga.
Ini menegaskan adanya romantisme pendidikan terkait dorongan ibadah untuk menjadi guru yang seolah menjadi pembenaran dalam menghadapi perubahan kebijakan yang terus berganti.
Padahal, penelitian ini menunjukkan bahwa penggabungan praktik asing, perubahan terminologi, dan perubahan kurikulum yang terus menerus tanpa substansi dan alasan yang jelas justru menyulitkan guru beradaptasi.
Mempertimbangkan cerita Dede, perhatian Indonesia ke depan perlu berfokus pada upaya membangun sistem pendidikan yang stabil dan konsisten.
Ini mencakup evaluasi kebijakan yang komprehensif, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan pendidikan, serta komitmen terhadap kebijakan jangka panjang yang mampu melampaui pergantian kepemimpinan di tingkat kementerian.
Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Maya Puspitasari (Assistant Professor, Universitas Terbuka)
