7cloud.asia – DPRD DKI Jakarta tengah menyiapkan payung hukum untuk mendukung program sekolah gratis yang dirancang Pemprov DKI dan akan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru, Juli 2025.
Program ini akan menyasar siswa SD, SMP, dan SMA di sekolah negeri maupun swasta, dengan prioritas bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Program sekolah gratis ini belum memiliki dasar hukum, dan saat ini kami sedang menyiapkannya,” ujar Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, Rabu (18/6/2025).
Khoirudin menjelaskan, Panitia Khusus (Pansus) Penyelenggaraan Pendidikan kini sedang membahas rancangan Peraturan Daerah (Perda) agar program pendidikan gratis ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
Baca: Pemprov DKI Jakarta siap implementasikan Putusan MK soal pendidikan gratis
Ia menyebutkan, uji coba untuk sekolah swasta gratis telah dilakukan di 40 sekolah pada tahun ini.
“Tahun depan, jika Perdanya selesai, program ini akan diterapkan di seluruh wilayah Jakarta,” tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan gratis yang diselenggarakan oleh sekolah negeri maupun swasta.
Ia menyebut, Pemprov DKI Jakarta saat ini telah menjalankan proyek percontohan atau pilot project program pendidikan gratis di 40 sekolah swasta.
Baca: Implementasi Putusan MK soal pendidikan gratis masih hadapi kendala
“Karena ini sudah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), sebenarnya Jakarta sudah mempunyai program pilot project 40 sekolah swasta,” ujar Pramono kepada awak media di Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025) dilansir jakarta.go.id
Dengan adanya proyek percontohan ini, Pramono Anung meyakini bisa mempercepat pelaksanaan pendidikan gratis di Jakarta yang telah diputuskan oleh MK.
Menurut dia, Jakarta memiliki keunggulan dalam sumber daya manusia dan kemandirian finansial untuk mewujudkan pendidikan gratis.
“Kenapa Jakarta bisa terpenuhi? Karena memang di Jakarta pertama SDM-nya ada, kedua aspek finansialnya juga bisa mandiri,” jelasnya.
Pramono Anung menegaskan komitmen Pemprov DKI untuk memastikan setiap anak di Jakarta mendapatkan hak pendidikan yang layak tanpa terbebani biaya.
Leave a Reply