7cloud.asia – Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi pendidikan secara menyeluruh untuk mengatasi ketimpangan yang masih terjadi di berbagai daerah.
Pasalnya, meskipun Indonesia telah merdeka selama 80 tahun, tantangan di sektor pendidikan masih besar. Ia menilai, beberapa data menunjukkan ketidaksetaraan akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil.
Lalu Hadrian merujuk data BPS yang menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk jenjang SD sangat tinggi, namun menurun drastis di jenjang yang lebih tinggi, khususnya di pendidikan tinggi.
”Ini menunjukkan bahwa masih banyak anak bangsa yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi,” ujarnya dalam Dialektika Demokrasi dengan tema ‘HUT RI Menjadi Momen Semangat Persatuan Membangun Indonesia Emas 2025’ di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/8/2025).
Baca: Kenaikan biaya pendidikan swasta dinilai sudah di luar kewajaran
Dia juga menyoroti rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih berada di level SMP, yaitu 9,22 tahun.
Angka ini menyiratkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia belum menyelesaikan pendidikan setingkat SMA, yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam pembangunan sumber daya manusia.
Lebih lanjut, ia menyoroti ketimpangan antarwilayah yang sangat mencolok, dengan mencontohkan daerah Papua Pegunungan.
“Di Papua Pegunungan, rata-rata lama sekolah penduduk hanya 5,10 tahun. Artinya, banyak penduduk di sana yang belum tamat SD. Ini adalah PR besar bagi kita semua,” tegas Politisi PKB ini.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Lalu Hadrian menggarisbawahi beberapa poin penting dalam reformasi pendidikan.
Baca: Ramai-ramai kibarkan bendera One Piece di Hari Kemerdekaan
Pertama, ia menekankan pentingnya meningkatkan akses pendidikan hingga jenjang SMA dan perguruan tinggi, terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, melalui program beasiswa dan perbaikan infrastruktur.
Kedua, ia juga mendorong peningkatan kualitas kurikulum dan guru agar pendidikan lebih relevan dengan kebutuhan abad ke-21, termasuk literasi digital dan kemampuan berpikir kritis.
Lalu Hadrian juga menyoroti pentingnya pelibatan komunitas lokal untuk mengawal pendidikan anak-anak agar tetap termotivasi untuk bersekolah.
“Pendidikan adalah batu loncatan ke depan, bukan rantai yang terus mengikat. 80 tahun Indonesia merdeka berarti memastikan seluruh anak Indonesia memiliki peluang yang sama untuk belajar, tumbuh, dan berkontribusi secara maksimal untuk negara tercinta ini,” tutupnya.
Baca: Indonesia masuk pemantauan lembaga HAM karena marak intimidasi terhadap masyarakat sipil
Leave a Reply