Tag: lingkungan

  • Cara Industri Fast Fashion Menurunkan Dampak Lingkungan: Beralih ke Energi Surya

    Cara Industri Fast Fashion Menurunkan Dampak Lingkungan: Beralih ke Energi Surya

    7cloud.asia – Fast fashion menempati posisi ketiga sebagai pencemar terbesar di dunia menurut 2021 Insight Report Forum Ekonomi Dunia. Industri fast fashion memicu beragam dampak buruk terhadap lingkungan, mulai dari polusi air hingga limbah tekstil dan emisi gas rumah kaca.

    Fast fashion juga menguras sumber daya alam dalam jumlah besar setiap tahun, yakni sekitar 141 miliar meter kubik air – dan menyumbang 10 persen dari jejak karbon tahunan global.

    Laporan Forum Ekonomi Dunia menyebut industri fast fashion merupakan masalah yang terus berkembang dan membutuhkan perhatian segera.

    Ketergantungan industri yang tinggi pada bahan bakar fosil diperkirakan akan meningkatkan emisi gas rumah kaca sebesar 50 persen pada tahun 2030 kecuali ada tindakan yang segera diambil.

    Sejumlah pemain besar seperti Zara dan H&M yang diperkirakan akan tetap dominan di sektr ini, mulai menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan.

    Pada akhir 2023, Konferensi Iklim PBB atau COP 28 mulai memberikan tekanan kepada pelaku industri fast fashion untuk mengurangi emisinya.

    Untuk pertama kalinya, KTT tersebut secara resmi mengakui perlunya beralih dari bahan bakar fosil dan akhirnya memberikan perhatian yang sangat dibutuhkan industri mode – meskipun masih terbatas.

    COP 28 menampilkan Peragaan Busana Berkelanjutan perdananya sekaligus mengajak Stella McCartney dan para pemimpin mode berkelanjutan lainnya untuk memamerkan solusi generasi mendatang di industri ini.

    Kesadaran ini, ditambah dengan tujuan Piagam Mode Perubahan Iklim PBB untuk membimbing industri menuju emisi nol pada tahun 2050, menyampaikan pesan yang jelas: industri mode harus segera mempercepat peralihannya menuju keberlanjutan.

    Meskipun kita masih jauh dari menyembuhkan luka yang ditimbulkan oleh fast fashion di planet Bumi, ada solusi yang dapat dicapai. Energi terbarukan, khususnya, turut membantu industri ini, dengan perusahaan-perusahaan mode raksasa kini menyadari betapa pentingnya transisi menuju energi bersih.

    Jadi, seperti apa energi terbarukan dalam ranah mode cepat?
    Mesin hemat energi mengoptimalkan penggunaan energi dalam produksi tekstil melalui teknologi canggih seperti motor efisiensi tinggi dan kontrol cerdas.

    Hal ini mengurangi konsumsi energi, menurunkan emisi, dan mendukung keberlanjutan sekaligus meningkatkan produktivitas dan kualitas output.

    Tenaga surya dapat diintegrasikan ke dalam pabrik, gudang, dan toko ritel untuk menghasilkan listrik di lokasi. Peralihan ke tenaga surya dalam industri tekstil berdampak drastis terhadap emisi gas rumah kaca.

    Proyek Photon MAS Holdings tahun 2017 di Sri Lanka membuktikan hal ini dengan pemasangan 67.000 panel surya di seluruh fasilitas MAS yang kini menghemat 18.000 ton karbon dioksida per tahun.

    Ladang angin, baik di darat maupun di lepas pantai, menyediakan solusi yang terukur untuk memberi daya pada fasilitas produksi dan jaringan distribusi.

    Menurut Laboratorium Energi Terbarukan Nasional (NREL), penggunaan energi angin dapat menghemat hingga 7,88 miliar galon air per tahun untuk setiap 3.000 megawatt (MW) kapasitas angin.

    Mengingat betapa intensifnya penggunaan air dalam produksi tekstil dan pakaian jadi, energi angin merupakan solusi yang sangat tepat.

    Tak perlu dikatakan lagi, mengintegrasikan solusi ini secara efisien ke dalam operasional merek lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.

    Penting untuk menyadari keterbatasan yang dihadirkan solusi ini, seperti hambatan infrastruktur dan biaya, terutama di negara-negara berkembang tempat sebagian besar produksi dilakukan.

    Selain itu, sifat intermiten sumber terbarukan seperti tenaga surya dan angin membutuhkan solusi penyimpanan canggih untuk memastikan pasokan energi yang konsisten.

  • Gerakan Islam Hijau: Bagaimana Umat islam Mengambil Peran dalam Aksi Lingkungan di Dunia

    Gerakan Islam Hijau: Bagaimana Umat islam Mengambil Peran dalam Aksi Lingkungan di Dunia

    7cloud.asia – Ketika dunia tengah bergulat dengan berbagai persoalan lingkungan, semakin banyak penelitian yang menunjukkan bahwa peran agama sangat penting dalam mengatasi masalah ini.

    Agama memengaruhi cara pandang manusia terhadap dunia, termasuk bagaimana kita memahami alam dan peran kita di dalamnya. Hal ini juga berlaku pada Islam, salah satu agama terbesar sekaligus yang paling cepat berkembang di dunia.

    Ajaran Islam tentang perlindungan alam bisa memberi petunjuk ihwal bagaimana kita merespons krisis ekologi dan iklim. Di Indonesia khususnya, gerakan Islam Hijau sedang berkembang.

    Agaknya kita patut melihat lebih dekat bagaimana ajaran Islam mengajarkan kepedulian terhadap alam, sekaligus membuka ruang untuk aksi lingkungan lintas iman dan budaya.

    Apa itu Islam Hijau?
    Dalam Islam, manusia digambarkan sebagai khalīfah, yakni penjaga atau pengelola Bumi. Ajaran Islam juga menegaskan bahwa Islam adalah rahmatan lil‘ālamīn (rahmat bagi seluruh alam).

    Artinya, umat Islam memikul tanggung jawab terhadap kemaslahatan seluruh makhluk di Bumi, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, tanah, dan air. Merawat lingkungan bahkan dipandang sebagai bentuk ibadah.

    Warna hijau sejak lama memiliki makna khusus dalam Islam. Warna ini diyakini sebagai warna kesukaan Nabi Muhammad SAW, yang melambangkan harapan, surga, dan kehidupan baru.

    Al-Qur’an (kitab suci sekaligus sumber utama ajaran Islam) banyak berbicara tentang alam, seperti langit, pohon, sungai, hewan, serta keindahan semesta.

    Baca: Implementasi green mosque di Indonesia

    Al-Qur’an juga mengingatkan manusia agar selalu hidup dalam mīzān, yakni menjaga keseimbangan, termasuk dengan alam, sebagaimana tercantum dalam salah satu ayat:

    “Dan Dia telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan dan keseimbangan), supaya kamu jangan melampaui batas dalam neraca (keadilan dan keseimbangan), dan tegakkanlah timbangan itu (dalam segala persoalan dan terhadap semua pihak walaupun pada diri sendiri) dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (QS. Ar-Rahman: 7–9)

    Selain itu, hadis (kumpulan perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad) juga mendorong kepedulian terhadap lingkungan. Salah satu hadits menyebutkan:

    “Tidak ada seorang pun di antara umat Islam yang menanam pohon atau menabur benih, lalu burung, manusia, atau hewan memakannya, kecuali hal itu dianggap sebagai sedekah darinya.”

    Munculnya gerakan Islam Hijau
    Meski al-Qur’an dan hadis sudah sejak dulu berbicara tentang alam, gerakan Islam Hijau baru berkembang dalam beberapa dekade terakhir.

    Cendekiawan Muslim Seyyed Hossein Nasr adalah salah satu tokoh terawal yang menguraikan hubungan antara Islam dan alam.

    Pada akhir 1960-an, dia berpendapat bahwa masalah lingkungan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual dan moral.

    Menurut Seyyed, manusia, apa pun agamanya, perlu kembali pada nilai-nilai spiritual yang mengajarkan kepedulian dan keseimbangan.

    Baca: Upaya pesantren menjadi lokomotif transisi ke ekonomi hijau

    Dalam beberapa dekade terakhir, seiring memburuknya persoalan lingkungan, semakin banyak pemikir Muslim yang menyerukan tanggung jawab ekologis berlandaskan prinsip Islam.

    Hal ini didukung dengan semakin banyaknya riset yang membahas tentang hubungan Islam dan kepedulian terhadap alam.

    Dalam 25 tahun terakhir, Islam Hijau berkembang dari sekadar gagasan menjadi aksi nyata. Kini, prinsip-prinsipnya dipraktikkan di berbagai komunitas Muslim di seluruh dunia.

    Baca juga: Dari Dusun Sangurejo kita belajar: ‘Framing’ agama ampuh gerakkan aksi lingkungan

    Sorotan pada Indonesia
    Indonesia menghadapi beragam persoalan lingkungan mendesak, mulai dari deforestasi, polusi udara, hingga pencemaran laut. Indonesia juga termasuk sepuluh negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia.

    Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia menjadi salah satu garda terdepan dalam gerakan Islam Hijau. Di sini, Islam Hijau mendorong pemimpin agama dan masyarakat untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan.

    Nilai-nilai lingkungan diajarkan di berbagai sekolah Islam, didukung oleh program yang dikenal sebagai Pesantren Hijau.

    Jaringan pesantren yang luas dan berpengaruh menjadikannya sarana efektif untuk menumbuhkan praktik ramah lingkungan, baik di kalangan santri maupun masyarakat luas.

    Baca: Keuangan Islami diperhitungkan sebagai solusi pembiayaan iklim

    Pada 2022, Masjid Istiqlal di Jakarta menjadi rumah ibadah pertama di dunia yang mendapatkan sertifikasi ramah lingkungan dari International Finance Corporation.

    Masjid ini dilengkapi cat khusus yang punya kemampuan memantulkan cahaya pada atap dan dinding luar, diikuti lampu hemat energi, meter energi pintar, dan panel surya. Masjid Istiqlal juga memiliki fitur keran hemat air, serta sistem daur ulang air.

    Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, menyebut masjid ini sebagai “pusat pencerahan untuk perlindungan lingkungan”. Ia menekankan:

    “Umat Islam merasa terdorong untuk menerapkan konsep masjid ramah lingkungan, demi meningkatkan kualitas ibadah sekaligus meneladani Rasulullah SAW yang sangat menekankan pentingnya menjaga alam.”

    Selain itu, pemerintah Indonesia juga mendorong para pemuka agama untuk memasukkan tema lingkungan dalam khutbah. Pada April lalu, misalnya, Kementerian Agama mengimbau para khatib Jumat menyampaikan pesan pelestarian alam bertepatan dengan Hari Bumi.

    Menuju masa depan yang hijau
    Contoh gerakan Islam Hijau juga bisa ditemukan di berbagai belahan dunia. Di Maroko, misalnya, ada gerakan masjid hijau. Di Mesir, otoritas agama Dar al-Ifta pernah mengeluarkan sebuah “fatwa” yang melarang aktivitas merusak lingkungan.

    Di banyak negara, instrumen seperti Sukuk Hijau banyak digunakan untuk mendanai proyek ramah lingkungan yang selaras dengan prinsip Islam.

    Di tengah meningkatnya tantangan ekologi global, semua sumber kearifan lokal sangat berharga.

    Ajaran Islam, bersama dengan agama lain, memberi tuntunan untuk hidup selaras dengan alam. Bersama-sama, nilai-nilai ini bisa menginspirasi aksi nyata dan bermakna bagi kelestarian planet kita.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation dalam bahasa Inggris, Penulis: Eva F Nisa (Associate Professor, Cultural Anthropology, Australian National University) dan Faried F Saenong (Lecturer, Islamic Studies, Universitas Islam Internasional Indonesia/UIII)

  • Komisi XII Meminta Masukan dari Pakar UGM untuk Transisi ke Energi Bersih

    Komisi XII Meminta Masukan dari Pakar UGM untuk Transisi ke Energi Bersih

    7cloud.asia – Anggota Komisi XII DPR, Totok Daryanto menegaskan bahwa pengembangan energi bersih merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditawar dan menjadi faktor kunci dalam pasar global saat ini dan ketahanan energi di dalam negeri.

    Menurut Totok, peralihan ke energi bersih atau EBET bukan sekadar isu lingkungan, melainkan juga faktor krusial yang menentukan posisi Indonesia di pasar global.

    Dalam wawancaranya usai Kunker Komisi XII ke Universitas Gadjah Mada Yogykarta guna menyerap aspirasi penyusunan revisi Undang-Undang Ketenagalistrikan, Totok Daryanto menyampaikan bahwa pasar dunia kini sangat memperhatikan penggunaan energi bersih.

    “Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) adalah kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena pasar dunia sekarang sangat ditentukan oleh jenis energi yang digunakan,” ujarnya kepada Parlementaria usai Jumat (29/08/2025).

    Data menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil yang tidak ramah lingkungan.

    Baca: Narasi transisi energi bersih pemerintah penuh kontradiksi

    Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bauran energi primer Indonesia pada tahun 2023 masih didominasi oleh batu bara (sekitar 67 persen), diikuti oleh minyak bumi (sekitar 17 persen), dan gas bumi (sekitar 14 persen).

    Sementara itu, porsi EBET masih berada di angka yang relatif kecil, yaitu sekitar 12 persen. Menurutnya, ini menunjukkan tantangan besar dalam upaya mencapai target bauran EBET nasional sebesar 23 persen pada tahun 2025.

    Melihat kebutuhan energi fosil yang masih tinggi bagi tenaga listrik dalam negeri, Komisi XII DPR akan terus mendorong pengalihan transisi energi tanpa harus mengorbankan kepentingan ekonomi

    “Jadi itu juga sesuatu yang harus kita lakukan. Namun dalam menjalankan ini kita harus tetap memperhatikan tentang ketahanan energi kita itu,” tutup Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

    Pertemuan ini dihadiri akademisi dari berbagai bidang keilmuan di UGM untuk memberikan masukan sesuai kepakarannya.

    Baca: RUPTL 2025-2034 masih bergantung pada bahan bakar fosil

    Banyak masukan mulai dari pentingnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebagai sumber daya pembangkit listrik hingga bagaimana cara mewujudkan ketahanan energi bangsa.

    Dalam pertemuan ini lanjut Totok, Komisi XII diminta untuk bisa mendiversifikasi energi baru terbarukan dengan energi primer di dalam negeri seperti fosil sebagai pembangkit listrik.

    Indonesia, kata Totok, punya potensi untuk memanfaatkan energi nuklir ke depannya dengan makin banyaknya anak-anak yang belajar soal energi ini.

    Indonesia sendiri memiliki rencana pengembangan energi nuklir sebagai strategi diversifikasi energi dan untuk mencapai target emisi nol bersih pada tahun 2060.

  • EZVIZ Kolaborasi dengan Plastic Bank: Mencegah Limbah Plastik Cemari Laut

    EZVIZ Kolaborasi dengan Plastic Bank: Mencegah Limbah Plastik Cemari Laut

    7cloud.asia – Bulan September ini, EZVIZ memperluas cakupan Inisiatif Hijau dengan mengumumkan kemitraan global baru bersama Plastic Bank, sebuah platform internasional yang berdedikasi untuk mengurangi limbah plastik.

    Melanjutkan komitmen yang dibuat pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia bulan Juni lalu, EZVIZ meneruskan misi mengurangi limbah plastik di bawah slogan kampanye “Together for Change, Bottle by Bottle”.

    Kampanye ini menghubungkan ambisi lingkungan jangka panjang dengan aksi mendesak untuk menghentikan limbah plastik mencemari laut, sekaligus menanamkan nilai-nilai ramah lingkungan ke seluruh siklus hidup produknya.

    Sepanjang tahun 2025 saja, EZVIZ telah membantu mencegah lebih dari 1.000.000 botol plastik mencemari aliran air dan mendukung pengangkatan 20.000 kilogram limbah plastik dari lingkungan yang rentan.

    Baca: Lima besar produsen limbah plastik yang cemari perairan Indonesia

    Upaya ini telah berdampak pada 29 komunitas di Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Afrika, mendorong kemajuan nyata dalam perjuangan melawan polusi plastik.

    Melalui model ekonomi sirkular inovatifi milik Plastic Bank, para pengumpul lokal diberdayakan untuk mengubah plastik bekas menjadi sumber daya berharga yang memperkuat mata pencaharian, meningkatkan ketahanan, serta melindungi lingkungan.

    Pendiri Plastic Bank, David Katz mengatakan setiap tindakan, sekecil apa pun, dapat memberikan dampak untuk melindungi lautan dan menguatkan komunitas.

    “Kami ingin menunjukkan kepada dunia bahwa teknologi dapat menjadi kekuatan untuk kebaikan, membentuk masa depan di mana manusia dan bumi dapat berkembang berdampingan,” ujar Katz dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia

    Baca: Peta Jalan Pengurangan Sampah 21 Produsen sudah disetujui

    Pada tahun 2024, EZVIZ mampu mencegah 22,3 ton limbah plastik melalui penggunaan luas material daur ulang dalam portofolio robot penyedot debunya.

    Keberlanjutan juga diterapkan pada setiap aspek kemasan EZVIZ. Dengan memprioritaskan bahan berbasis kertas dan bahan daur ulang, perusahaan kini menghilangkan lebih dari satu juta kantong plastik gelembung per bulan.

    Langkah tambahan, seperti penyederhanaan format kemasan dan penggantian label cetak dengan ukiran laser, berhasil mengurangi penggunaan 1,573 ton kertas pada tahun 2024, menegaskan fokus merek pada solusi praktis dengan dampak tinggi.

    “Pendekatan kami bersifat holistik: menciptakan produk yang benar-benar membawa perubahan nyata,” kata Sophie Zhang, Global Brand Director di EZVIZ.

    “Kami percaya pada pengurangan plastik yang berpusat pada manusia, didukung teknologi, dan dapat diperluas secara global.”

  • Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Bakal Tambah Floating Trash Barrier

    Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Bakal Tambah Floating Trash Barrier

    7cloud.asia – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta akan menambah pemasangan floating trash barrier atau alat penghadang sampah di sejumlah sungai.

    Setidaknya 7 trash barrier akan dipasang di empat sungai di Kota Yogyakarta. Penambahan pemasangan trash barrier untuk mempercepat dan pembersihan sampah di sejumlah sungai di kota itu.

    “Rencana penambahan trash barrier ada tujuh titik,” kata Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup DLH Kota Yogyakarta Very Tri Jatmiko, dilansir yogyakarta.go.id Jumat (29/8/2025).

    Dia menyatakan penambahan 7 trash barierr akan dipasang di Sungai Winongo, Code, Manunggal dan Gajah Wong. Pengadaan tambahan trash barrier akan menggunakan anggaran APBD Perubahan 2025 dengan alokasi sekitar Rp100 juta.

    “Penambahannya di APBD Perubahan. Insya Allah (realisasi tambahan trash barierr) di November,” ujarnya.

    Baca: Kota Yogyakarta belum punya peta jalan pengelolaan sampah

    Sebelumnya 4 trash barrier sudah dipasang di Sungai Code dan Winongo. Trash barrier tersebut dipasang di hulu dan hilir sungai.

    Very menyampaikan rencananya penambahan trash barierr juga akan dipasang hulu dan hilir sungai. Terutama yang selama ini belum dipasangi trash barrier.

    Adapun fungsi trash barrier untuk menangkap sampah di aliran sungai agar tidak menyebar di sepanjang badan sungai. Menurutnya pemasangan trash barrier mempermudah dan mempercepat pembersihan sampah di sungai oleh petugas pembersih sungai atau ulu-ulu.

    “Penambahan pemasangan trash barrier bisa mempercepat pembersihan sampah di sungai. Jadi lebih efektif dan efisien, karena sampah terjaring di trash barrier,” terang Very.

    Sementara itu Ketua Pemerti Code, Totok Pratopo menilai pemasangan trash barrier di Sungai Code membantu menjaring dan memudahkan pembersihan ampah di sungai.

    Baca: Cara Kota Yogyakarta menangani kondisi darurat sampah

    Meskipun diakuinya belum sempurna karena jika aliran sungai meningkat dan deras sampah bisa lolos di bawahnya.

    “Tapi saya kira kita perlu apresiasi langkah Dinas Lingkungan Hidup yang memasang trash barrier. Hanya nanti perlu dipikirkan ketika terjadi banjir masih bisa menangkap sampah,” papar Totok ditemui saat bersih-bersih Sungai Code belum lama ini.

    Selain itu Totok mengutarakan ulu- ulu juga kesulitan saat mengangkut sampah yang diambil dari trash barierr di aliran Sungai Code yang dipasang di Jetisharjo.

    Mengingat aksesnya dari sungai ke atas bantaran talud masih belum cukup. Oleh sebab itu pihaknya akan mengusulkan tempat untuk menaruh kantong sampah dan membawa ke atas lebih mudah.

    Baca: Pemprov DIY tutup TPA Piyungan per April 2024

     

  • Hampir Separuh Kendaraan yang Mengikuti Uji Emisi Gratis di Jakarta Utara Dinyatakan Tidak Lolos

    Hampir Separuh Kendaraan yang Mengikuti Uji Emisi Gratis di Jakarta Utara Dinyatakan Tidak Lolos

    7cloud.asia – Sebanyak 62 kendaraan mengikutiuji emisi gratis yang digelar Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Utara pada 1-2 September 2025.

    Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Sudin LH Jakarta Utara, Evy Sulistiawati mengatakan, uji emisi ini dilakukan serentak di tiap kota secara bergilir dalam rangka Hari Udara Bersih Internasional yang diperingati setiap 7 September.

    Kegiatan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan memastikan semua kendaraan di Jakarta telah mematuhi standar emisi gas buang.

    “Kendaraan yang berhasil diuji emisi hari ini jauh lebih banyak dibandingkan kemarin,” ujarnya, (2/9/2025) seperti dikutip beritajakarta.id.

    Ia merinci, dalam pelaksanaan uji emisi pada Senin (1/9/2025) Hanya diikuti 11 unit kendaraan, yang terdiri dari lima sepeda motor dan enam unit mobil.

    Baca: Sanksi Tipiring pada kendaraan besar yang langgar aturan uji emisi

    Sedangkan uji emisi pada Selasa (2/9/2025) sebanyak 51 kendaraan berhasil diuji emisi, terdiri dari 40 unit sepeda motor dan 11 mobil.

    “Hasilnya ada 26 sepeda motor dan satu mobil dinyatakan tidak lulus uji emisi. Bagi kendaraan yang belum lulus, kami menyarankan pemilik untuk melakukan perbaikan dan perawatan secara rutin agar bisa lulus uji emisi,” terangnya.

    Menurutnya, uji emisi di Jakarta Utara dilaksanakan rutin tiap pekan. Uji emisi ini tidak hanya melayani di perkantoran instansi pemerintah, namun juga di lingkungan masyarakat.

    “Layanan uji emisi gratis ini kita sudah ada jadwalnya. Rencana pekan ini akan digelar di Kantor Sudin Gulkarmat Jakarta Utara dan lingkungan RW yang ikut Proklim ke tingkat provinsi dan nasional,” bebernya.

    Ia berharap, semakin banyak kendaraan yang melakukan uji emisi dan perawatan terhadap kendaraannya untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas udara.

    Baca: Kepatuhan pada aturan uji emisi kendaraan di Jakarta

    Terlebih, setiap kendaraan yang tidak melakukan atau tidak lulus uji emisi akan dikenakan sanksi disinsentif berupa parkir tarif tertinggi atau denda tilang sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas udara di Jakarta, khususnya Jakarta Utara. Saya juga mengimbau pemilik kendaraan rutin melakukan perawatan,” ajaknya.

    Sementara itu, salah seorang warga Kelurahan Tugu Selatan, Nasrudin (33) mengaku baru kali pertama mengikuti uji emisi kendaraan gratis.

    Ia merasa sangat terbantu dan menyampaikan terima kasih dengan adanya layanan yang diadakan oleh Suku Dinas LH Jakarta Utara tersebut.

    “Kebetulan, tadi saya habis dari posko layanan Kantor Wali Kota Jakarta Utara dan melihat ada layanan uji emisi gratis ini. Hasil uji langsung keluar dan kendaraan saya dinyatakan lulus,” tandasnya.

    Baca: Kisah Sukses kota Bogota dan Warsawa mengatasi polusi udara

  • Dokumen Perdagangan Karbon Kalimantan Timur Ditargetkan Segera Rampung

    Dokumen Perdagangan Karbon Kalimantan Timur Ditargetkan Segera Rampung

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk menyelesaikan dua dokumen sebagai laporan program penurunan emisi karbon berbayar.

    Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim Sri Wahyuni di Balikpapan, Selasa (2/9/2025), menjelaskan Forum Konsultasi Publik ini melibatkan masyarakat hingga tingkat desa

    Adapun dua dokumen tersebut adalah dokumen yang melindungi hak-hak masyarakat adat (Indigenous Peoples Plan/IPP) dan dokumen rencana pemanfaatan dana dan manfaatnya kepada masyarakat (Benefit Sharing Plan/BSP)  

    Menurutnya, kegiatan diskusi dilaksanakan serentak di empat lokasi yakni Balikpapan, Berau, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat, dengan tujuan menjangkau masukan langsung dari masyarakat di tingkat bawah.

    Ia berharap melalui forum ini para pemangku kepentingan, seperti pemerintah desa dan masyarakat, dapat menyampaikan aspirasi mereka, terutama masyarakat adat dan kelompok rentan.

    Sri Wahyuni ​​menjelaskan revisi dokumen ini adalah bagian dari persiapan penutupan Program FCPF–Carbon Fund (FCPF–CF) pada 31 Desember 2025.

    Baca: Kalimantan Timur dan Jambi rasakan manfaat perdagangan karbon

    Dokumen-dokumen tersebut disusun untuk menjamin pembagian manfaat yang adil dan akuntabel, serta memastikan pengakuan dan pemberdayaan masyarakat adat dalam skema REDD+ (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan).

    Menurutnya, manfaat pendahuluan (pembayaran di muka) dari program ini sudah dirasakan langsung oleh masyarakat.

    Sejak tahun 2023 hingga 2024 setidaknya 441 desa dan 150 kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan komunitas adat, telah menerima manfaat tersebut.

    “Di Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan Paser saja, ada 84 desa yang telah merasakan manfaatnya. Ini bukti bahwa mekanisme yang kita susun benar-benar menyentuh masyarakat,” kata Sri Wahyuni.

    Ia ​​menekankan dokumen BSP dan IPP adalah dokumen kehidupan yang akan terus disempurnakan berdasarkan masukan masyarakat.

    “Proses ini bukan sekedar prosedural, melainkan landasan dari prinsip keadilan sosial dan pengakuan hak adat dalam REDD+,” kata Sri Wahyuni.

    Baca: Pusat dorong perdagangan karbon, apakah daerah merasakan manfaatnya?

    Forum konsultasi tingkat provinsi berikutnya diadakan pada minggu kedua September 2025, yang akan menjadi forum konsolidasi akhir sebelum dokumen disetujui dan diserahkan kepada mitra pendanaan yaitu Bank Dunia (World Bank).

    Pemprov Kaltim berharap agar Bank Dunia segera menuntaskan pembayaran berbasis hasil sebesar 80,1 juta dolar atau sekitar Rp1,315 triliun sebelum program berakhir.

    Ini merupakan bagian dari komitmen dan keadilan bagi Kaltim yang telah menjalankan program secara optimal.

    Pihaknya mengajak seluruh pihak untuk mulai berpikir ke depan setelah berakhirnya Program FCPF–CF, salah satunya adalah pengembangan mekanisme perdagangan karbon.

    Pengalaman dan kesiapan dokumen yang sudah dimiliki Kaltim menjadi modal penting untuk peluang ini.

    “Ini bukan hanya tentang menurunkan emisi, tapi tentang menjaga hutan untuk generasi mendatang dan menunjukkan kepada dunia bahwa pembangunan hijau bisa dimulai dari Kalimantan Timur,” kata Sri Wahyuni.

    Baca: Perdagangan karbon dinilai bukan solusi tepat untuk krisis iklim

  • Ledakan Sampah Plastik Memicu Penjajahan Gaya Baru

    Ledakan Sampah Plastik Memicu Penjajahan Gaya Baru

    7cloud.asia – Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik diekspor dari negara-negara kaya ke negara-negara miskin, dengan komitmen untuk mendaur ulang.

    Namun, dalam banyak kasus, sampah plastik ini berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) atau dibakar, dengan implikasi serius bagi kesehatan masyarakat penerima dan lingkungan sekitarnya.

    Sistem yang tidak adil ini dikenal sebagai kolonialisme plastik. Jadi, Polusi plastik bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah politik dan sosial.

    Meskipun kantong dan botol plastik yang terdampar di pantai merupakan topik yang ramai dibicarakan dan gambar-gambar mengerikan tentang penyu yang sekarat terjerat plastik tersebar luas di internet, visual ini tidak menceritakan keseluruhan cerita.

    Dilansir earth.org, faktanya, tidak semua sampah plastik yang tidak didaur ulang dari belahan bumi utara berakhir di lautan;

    Sebagian besar dikirim ke negara-negara di belahan bumi selatan, di mana plastik tersebut sering menumpuk di TPA, tempat pembuangan sampah terbuka, atau operasi daur ulang yang kurang teregulasi, menciptakan konsekuensi lingkungan dan sosial yang serius yang kurang mendapat perhatian media.

    Baca: Posisi negara-negara di dunia dalam menangani sampah plastik

    Praktik negara-negara maju yang mengonsumsi secara berlebihan dan mengekspor sampah mereka –terutama sampah plastik– ke negara-negara kurang berkembang.

    Negara-negara tujuan ekspor sampah plastik ini seringkali memiliki infrastruktur pengelolaan sampah yang tidak memadai, dikenal sebagai kolonialisme sampah (atau plastik).

    Konsep ini merujuk pada negara-negara kaya yang mengekspor plastik dan jenis sampah lainnya ke negara-negara miskin, seringkali dengan kedok daur ulang.

    Hal ini memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi masyarakat dan komunitas yang harus mengatasinya.

    Selama bertahun-tahun, negara-negara berpenghasilan tinggi, terutama di Eropa, AS, Jepang, dan Australia, telah mengekspor sampah plastik ke luar negeri dengan klaim akan didaur ulang.

    Namun, kenyataannya jauh lebih kompleks. Sebuah laporan dari Badan Investigasi Lingkungan (EIA) yang diterbitkan tahun lalu mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, Belanda, Jerman, Inggris, Belgia, Prancis, Italia, AS, Jepang, dan Australia termasuk di antara negara-negara pengekspor sampah terbesar ke negara-negara non-OECD.

    Baca: Daur ulang tak akan mampu imbangi ledakan sampah plastik

    Mengekspor sampah terutama sampah plastik tidak hanya melibatkan kerusakan lingkungan; hal ini mencerminkan ketimpangan sistemik dan pola eksploitasi historis.

    Istilah ini menarik garis langsung antara kolonialisme historis, di mana sumber daya alam dan tenaga kerja dirampas dari wilayah jajahan.

    Dan, perdagangan sampah saat ini, di mana beban kerusakan lingkungan sekali lagi dibebankan kepada mereka yang paling tidak bertanggung jawab.

    Hanya ada dua solusi untuk menghilangkan sampah: insinerasi atau pembuangan. Insinerasi menjadi satu-satunya alternatif yang masuk akal jika suatu negara tidak mengizinkan pembuangan skala besar di dalam wilayahnya.

    Masalahnya? Insinerasi plastik membawa jejak karbon yang signifikan, yang coba dikurangi oleh sebagian besar negara yang bertanggung jawab atas sampah plastik.

    Akibatnya, beberapa negara memilih untuk menghindari kedua opsi tersebut dan mengekspor sampah mereka ke tempat lain, sebaiknya ke negara dengan peraturan sampah yang lebih longgar.

    Baca: Upaya dunia mengatasi sampah plastik

     

  • KLH Gandeng BRIN dan Bappenas untuk Perbaiki Tata Kelola Ekosistem Keanekaragaman Hayati

    KLH Gandeng BRIN dan Bappenas untuk Perbaiki Tata Kelola Ekosistem Keanekaragaman Hayati

    7cloud.asia – Indonesia merupakan salah satu negara megabiodiversity atau keanekaragaman hayati terbesar di dunia dengan 22 tipe ekosistem alami yang tersebar dari daratan hingga laut, menjadi rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna.

    Potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia juga melimpah di level genetik, yang dapat menjadi sumber pangan, energi, dan obat-obatan.

    Namun demikian, masih banyak pekerjaan rumah dalam upaya memperbaiki dan menjaga ekosistem keanekaragaman hayati (Kehati) di Indonesia.

    Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq di sela peluncuran Status Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia Ekoregion Sumatra dan Sulawesi yang digelar di Jakarta pada Agustus lalu mengatakan, berdasarkan Undang-Undang No. 32/2009 mengamanatkan tujuh ekosistem esensial yang harus diatur melalui peraturan pemerintah.

    Tujuh ekosistem tersebut, mulai dari ekosistem gambut, mangrove, karst, danau, padang lamun, hingga terumbu karang. Namun, hingga saat ini baru dua ekosistem gambut dan mangrove yang memiliki payung hukum lengkap.

    “Masih ada lima ekosistem esensial lagi yang menunggu regulasi. Kami berharap dukungan penuh dari Bappenas dan BRIN agar tata kelola ini segera terwujud,” ujarnya.

    Baca: Membangun ‘big data’ keanekaragaman hayati Indonesia

    Dikatakan Hanif, keanekaragaman hayati Indonesia tidak akan bermakna jika tidak dikelola secara kolaboratif. Maka dari itu, diperlukan adanya kolaborasi secara pentahelix, yakni melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, pakar, akademisi, serta media.

    Hanif menambahkan, keanekaragaman hayati memiliki manfaat ganda (dual benefit), baik dalam penyediaan sumber daya genetik maupun keterkaitannya dengan karbon.

    “Tanpa biodiversitas, karbon kita juga tidak akan terbentuk. Sayangnya, kita terlalu sibuk membangun carbon credit tapi lupa pada biodiversity credit,” tegasnya.

    Ia juga menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi lapangan, salah satunya menurunnya populasi pesut Mahakam yang kini tersisa sekitar 62 ekor akibat aktivitas tongkang di sungai.

    “Dulu di Samarinda tahun 1990-an, kita masih bisa melihat pesut dengan mudah. Sekarang, habitatnya porak-poranda. Kita berdiam diri ketika megafauna kita terancam punah,” ucap Hanif.

    Ia juga menyinggung kerusakan ekosistem di Riau, di mana hampir separuh daratan berubah menjadi perkebunan sawit.

    Baca: Harga yang harus dibayar akibat rusaknya keanekaragaman hayati

    “Di sana ada gajah, harimau, orangutan, dan banteng. Mereka kehilangan habitatnya, sementara kita tidak punya action plan yang jelas untuk menyelamatkan mereka,” kata Hanif.

    Hanif menekankan bahwa instrumen hukum untuk melindungi biodiversitas masih minim. Padahal, kata dia, Indonesia sudah memiliki banyak instrumen eksploitasi sumber daya alam, sementara payung perlindungan terlambat hadir.

    Karena itu, dia menyambut baik hadirnya empat dokumen penting yang diluncurkan Bappenas dan BRIN, termasuk Status Kekinian Keanekaragaman Hayati Ekoregion Sumatra dan Sulawesi.

    Dokumen ini diharapkan menjadi landasan penguatan instrumen hukum dan kebijakan.

    Hanif menegaskan, bukan saatnya lagi terjebak pada perdebatan siapa yang berwenang, apakah kehutanan, perairan, atau laut. Yang penting adalah bagaimana semua pihak bersama-sama menjaga keanekaragaman hayati.

    “Biodiversitas bukan hanya milik Indonesia, tapi milik dunia, dan kita punya tanggung jawab menjaganya,” pungkas Hanif.

    Baca: Investasi untuk konservasi keanekaragaman hayati tak dapat ditunda

  • Penjajahan Sampah Plastik: Indonesia Merupakan Salah Satu Negara yang Terjajah

    Penjajahan Sampah Plastik: Indonesia Merupakan Salah Satu Negara yang Terjajah

    7cloud.asia – Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik diekspor dari negara-negara kaya ke negara-negara miskin, dengan komitmen untuk mendaur ulang. Padahal negara-negara tujuan ekspor sampah plastik ini tidak memiliki teknologi yang memadai.

    Sistem yang tidak adil ini dikenal sebagai kolonialisme plastik. Jadi, Polusi plastik bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah politik dan sosial.

    Di antara banyak negara tujuan, China merupakan salah satu negara yang paling terdampak penjajahan plastik ini. Dilansir earth.org, selama lebih dari 20 tahun, China merupakan importir plastik dan sampah lainnya terbesar di dunia.

    Karena kekurangan sumber daya lokal, mulai tahun 1980-an hingga 1990-an, China menerima sampah dari negara-negara kaya untuk digunakan sebagai bahan baku industrinya.

    Namun, mekanisme ini menyebabkan polusi serius, risiko kesehatan, dan pembuangan ilegal di negara tersebut. Pada tahun 2018, China melarang impor sampah plastik dengan Kebijakan Pedang Nasionalnya.

    Sejak itu, negara-negara Barat telah mengalihkan ekspor sampah plastik mereka ke wilayah lain di Asia dan Afrika.

    Baca: Sampah plastik memicu penjajahan model baru

    Negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Filipina telah mengambil alih sebagian besar impor, banyak yang datang secara ilegal atau salah laporkan.

    Di Afrika, Ghana perlahan-lahan menjadi tempat pembuangan sampah, dan Meksiko serta Peru di Amerika Latin mengikuti jejaknya.

    Menurut OECD, pada tahun 2023, lima dari 20 importir sampah plastik teratas dunia adalah negara-negara non-OECD. Malaysia menjadi tujuan global terbesar, menerima 0,61 juta ton sampah plastik.

    Sejalan dengan Malaysia, impor juga meningkat di Vietnam (sebesar 3 persen) dan Indonesia (sebesar 26 persen), menurut pergeseran yang sedang berlangsung dalam pola ekspor sampah plastik dunia.

    Dilansir greenetwork.id, pada tahun 2022, impor sampah plastik di Indonesia mencapai lebih dari 194 ribu ton. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu pengimpor sampah plastik terbesar di dunia.

    Pada awal April 2024, sejumlah aktivis lingkungan di Indonesia melakukan unjuk rasa menuntut penghentian pengiriman sampah plastik ke Indonesia oleh Jepang.

    Baca: Indonesia berencana hentikan kebijakan impor sampah plastik

    “Pengiriman sampah plastik ke negara-negara berkembang seperti Indonesia tidak hanya merupakan tindakan tidak etis, tetapi juga menciptakan dampak serius bagi ekosistem sungai dan kesehatan,” kata Alaika Rahmatullah, koordinator aksi, dalam siaran persnya.

    Idealnya, negara pengimpor sampah plastik dapat memperoleh keuntungan finansial sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan apabila mampu mengelola dan memanfaatkan dengan baik sampah plastik kiriman dari negara pengekspor.

    Namun, kenyataannya, banyak sampah plastik yang dikirim ke Indonesia tidak dapat digunakan, antara lain karena kondisinya yang tidak layak (terkontaminasi, terdegradasi/terurai, dan sebagainya) dan fasilitas pengelolaan yang kurang memadai.

    Penelitian Ecoton dan Nexus3 menemukan bahwa antara 25-50persen sampah plastik yang diimpor oleh perusahaan daur ulang plastik dan kertas di Indonesia tidak dikelola dengan baik.

    Sampah plastik impor pada akhirnya mendatangkan dampak negatif terhadap lingkungan di wilayah yang menjadi penampung limbah plastik impor bersamaan dengan impor limbah kertas.

    Baca: Posisi negara-negara di dunia dalam menangani sampah plastik