7cloud.asia – Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik diekspor dari negara-negara kaya ke negara-negara miskin, dengan komitmen untuk mendaur ulang. Padahal negara-negara tujuan ekspor sampah plastik ini tidak memiliki teknologi yang memadai.
Sistem yang tidak adil ini dikenal sebagai kolonialisme plastik. Jadi, Polusi plastik bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah politik dan sosial.
Di antara banyak negara tujuan, China merupakan salah satu negara yang paling terdampak penjajahan plastik ini. Dilansir earth.org, selama lebih dari 20 tahun, China merupakan importir plastik dan sampah lainnya terbesar di dunia.
Karena kekurangan sumber daya lokal, mulai tahun 1980-an hingga 1990-an, China menerima sampah dari negara-negara kaya untuk digunakan sebagai bahan baku industrinya.
Namun, mekanisme ini menyebabkan polusi serius, risiko kesehatan, dan pembuangan ilegal di negara tersebut. Pada tahun 2018, China melarang impor sampah plastik dengan Kebijakan Pedang Nasionalnya.
Sejak itu, negara-negara Barat telah mengalihkan ekspor sampah plastik mereka ke wilayah lain di Asia dan Afrika.
Baca: Sampah plastik memicu penjajahan model baru
Negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Filipina telah mengambil alih sebagian besar impor, banyak yang datang secara ilegal atau salah laporkan.
Di Afrika, Ghana perlahan-lahan menjadi tempat pembuangan sampah, dan Meksiko serta Peru di Amerika Latin mengikuti jejaknya.
Menurut OECD, pada tahun 2023, lima dari 20 importir sampah plastik teratas dunia adalah negara-negara non-OECD. Malaysia menjadi tujuan global terbesar, menerima 0,61 juta ton sampah plastik.
Sejalan dengan Malaysia, impor juga meningkat di Vietnam (sebesar 3 persen) dan Indonesia (sebesar 26 persen), menurut pergeseran yang sedang berlangsung dalam pola ekspor sampah plastik dunia.
Dilansir greenetwork.id, pada tahun 2022, impor sampah plastik di Indonesia mencapai lebih dari 194 ribu ton. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu pengimpor sampah plastik terbesar di dunia.
Pada awal April 2024, sejumlah aktivis lingkungan di Indonesia melakukan unjuk rasa menuntut penghentian pengiriman sampah plastik ke Indonesia oleh Jepang.
Baca: Indonesia berencana hentikan kebijakan impor sampah plastik
“Pengiriman sampah plastik ke negara-negara berkembang seperti Indonesia tidak hanya merupakan tindakan tidak etis, tetapi juga menciptakan dampak serius bagi ekosistem sungai dan kesehatan,” kata Alaika Rahmatullah, koordinator aksi, dalam siaran persnya.
Idealnya, negara pengimpor sampah plastik dapat memperoleh keuntungan finansial sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan apabila mampu mengelola dan memanfaatkan dengan baik sampah plastik kiriman dari negara pengekspor.
Namun, kenyataannya, banyak sampah plastik yang dikirim ke Indonesia tidak dapat digunakan, antara lain karena kondisinya yang tidak layak (terkontaminasi, terdegradasi/terurai, dan sebagainya) dan fasilitas pengelolaan yang kurang memadai.
Penelitian Ecoton dan Nexus3 menemukan bahwa antara 25-50persen sampah plastik yang diimpor oleh perusahaan daur ulang plastik dan kertas di Indonesia tidak dikelola dengan baik.
Sampah plastik impor pada akhirnya mendatangkan dampak negatif terhadap lingkungan di wilayah yang menjadi penampung limbah plastik impor bersamaan dengan impor limbah kertas.
Baca: Posisi negara-negara di dunia dalam menangani sampah plastik
Leave a Reply