ruangkota

Tag: lingkungan

  • World Cleanup Day: Mengonsumsi Secara Bertanggung Jawab untuk Kurangi Limbah Tekstil

    World Cleanup Day: Mengonsumsi Secara Bertanggung Jawab untuk Kurangi Limbah Tekstil

    7cloud.asia – UN Habitat menyebut bahwa setiap detik, satu truk sampah penuh pakaian dibuang ke tempat pembuangan akhir atau dibakar.

    Ya, industri fesyen merupakan salah satu sumber pencemar lingkungan terbesar dengan menghasilkan 92 juta ton limbah tekstil setiap tahun, membanjiri sistem pengelolaan limbah, mencemari saluran air, dan memperparah krisis iklim.

    Pada 20 September 2025, masyarakat dunia akan memperingati World Cleanup Day atau Hari Bersih-Bersih Sedunia – sebuah gerakan global yang lebih dari sekadar memungut sampah untuk menghadapi krisis limbah secara langsung.

    World Cleanup Day tahun ini akan berfokus pada limbah tekstil dan fesyen, yang menjadi salah satu tantangan lingkungan yang paling nyata dan berkembang pesat.

    Baca: Sejarah lahirnya World Cleanup Day

    World Cleanup Day 2025 menyoroti kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran dan mengubah kebiasaan menuju konsumsi yang bertanggung jawab. Masyarakat dunia diajak menangani krisis limbah tekstil yang semakin meningkat.

    Upaya ini akan memperkuat sistem pengelolaan limbah lokal dan global, serta memajukan kebijakan dan kemitraan yang membangun ketahanan perkotaan.

    Limbah tekstil memicu tiga krisis planet: menyumbat saluran air dan memperburuk banjir perkotaan, mencemari sungai dan lautan, merusak keanekaragaman hayati, dan melepaskan gas rumah kaca yang mendorong perubahan iklim.

    Dengan menangani limbah tekstil, World Cleanup Day semakin mendekatkan kota-kota pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Perjanjian Paris.

    Baca: Sambut World Cleanup Day Luna Maya sebar virus bersih-bersih

    Pada 8 Desember 2023, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi 78/122, yang menetapkan 20 September sebagai Hari Bersih-Bersih Sedunia.

    Resolusi ini mengajak Negara-negara Anggota, badan-badan PBB, organisasi internasional dan regional, masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi untuk memperingati hari tersebut melalui kegiatan bersih-bersih

    World Cleanup Day juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran warga dunia untuk mengonsumsi secara lebih bertanggung jawab, untuk menjaga kelestarian lingkungan.

    World Cleanup Day dibangun di atas inisiatif akar rumput selama bertahun-tahun yang telah memobilisasi jutaan orang, mengingatkan masyarakat akan tanggung jawab bersama untuk melindungi planet Bumi.

  • Jelang COP 30: 3 Alasan Mengapa Perjanjian Lingkungan Global Tidak Berjalan Efektif (1)

    Jelang COP 30: 3 Alasan Mengapa Perjanjian Lingkungan Global Tidak Berjalan Efektif (1)

    7cloud.asia – Perjanjian lingkungan secara konsisten gagal menghasilkan tindakan konkret atasi krisis iklim karena kejelasannya yang buruk, cakupannya yang terlalu luas, dan kurangnya kedalaman.

    Austin Jenish dalam tulisannya di Earth.org menyebut, dua dekade setelah Protokol Kyoto dan 10 tahun setelah Perjanjian Paris berlaku, krisis iklim terus memburuk.

    COP 30 yang akan dihelat di Belem, Brasil pada November mendatang menawarkan kesempatan penting bagi komunitas global untuk membahas masa depan hukum lingkungan internasional. Namun, akankah berhasil?

    Selama beberapa dekade, negara-negara di seluruh dunia telah menyusun dan berpartisipasi dalam perjanjian lingkungan multilateral dan internasional untuk mengatasi krisis iklim. Namun, efektivitas perjanjian lingkungan tersebut terus dipertanyakan.

    Perjanjian lingkungan multilateral dan internasional sebagian besar gagal dalam mencegah atau memitigasi kerusakan lingkungan. Pengecualian penting adalah Protokol Montreal tentang Zat-Zat yang Merusak Lapisan Ozon (Protokol Montreal), yang berhasil menghapuskan 98 persen zat perusak ozon secara global.

    Namun, perjanjian yang dibuat untuk memerangi emisi gas rumah kaca dan melindungi keanekaragaman hayati masih lemah dan tidak efektif, dengan emisi global yang terus meningkat dan keanekaragaman hayati yang semakin berkurang.

    Baca: Baru 29 Negara yang telah menyerahkan Dokumen Aksi Iklim atau NDC

    Analisis terhadap 250.000 perjanjian pada tahun 2022 menemukan bahwa sebagian besar perjanjian gagal mencapai efek yang diinginkan.

    Earth.Org mengkaji tiga alasan utama di balik tidakefektifnya perjanjian lingkungan global yakni: tidak jelas, cakupannya yang terlalu luas, dan kurangnya kedalaman.

    Dalam artikel ini, akan diulas alasan pertama, yakni kurangnya kejelasan. Sebuah perjanjian harus dirancang dengan kejelasan untuk memastikan bahwa para penandatangannya dapat memahami dan mematuhi kewajiban mereka.

    Sejak awal, harus diakui bahwa semua penyusunan hukum menghadirkan tingkat ambiguitas karena pengadilan harus mampu menerapkan dan menafsirkan dokumen yang terbatas dalam cakupan dan isi ke dalam skenario yang hampir tak terbatas dan tak terduga.

    Istilah subjektif seperti “wajar”, “biasanya”, dan “proporsional” ditemukan di seluruh undang-undang, yurisprudensi, dan peraturan. Meskipun demikian, perjanjian internasional terkenal ambigu.

    Sebagian dari ambiguitas ini bersifat strategis dan disengaja, dirancang untuk memudahkan partisipasi, memungkinkan partisipasi yang lebih luas, dan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk membentuk suatu perjanjian.

    Baca: Pemerintah RI belum serahkan Second NDC

    “Akibatnya, perjanjian yang ambigu memiliki keuntungan dalam mengurangi biaya “awal” penandatanganan dan ratifikasinya,” Austin menandaskan.

    Namun, implementasi yang berkelanjutan menjadi lebih mahal ketika ketentuannya tidak jelas, karena hal ini menyebabkan perselisihan dan kesalahpahaman. Akibatnya, regulasi hilir yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu perjanjian dapat menjadi efektif.

    Contoh bagaimana kejelasan yang buruk dalam perjanjian dapat menghambat implementasi hukum lingkungan yang efektif terdapat dalam Arahan Kerangka Kerja Air Uni Eropa.

    Arahan kerangka kerja air misalnya, dalam daftar pertimbangannya, mengakui berbagai perjanjian dan bertujuan untuk memajukan tujuan-tujuan mereka.

    Namun, arahan tersebut akhirnya meminjam istilah-istilah yang tidak jelas dari perjanjian-perjanjian tersebut, seperti “teknik terbaik yang tersedia” dari Konvensi OSPAR atau “prinsip kehati-hatian” yang dipersengketakan dari Protokol Helsinki, yang menyebabkan implementasinya yang buruk.

    Istilah ambigu lainnya dalam arahan Uni Eropa ditemukan dalam pengecualian di mana negara-negara dapat melunakkan tujuan lingkungan mereka jika kepatuhan yang ketat “sangat mahal”, yang secara efektif merusak konservasi air.

    Baca: Jelang COP 30 ARUKI jaring aspirasi masyarakat terdampak krisis iklim

  • Negara-negara ASEAN Satukan Komitmen dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim

    Negara-negara ASEAN Satukan Komitmen dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Pertemuan para Menteri Lingkungan Hidup se-Asia Tenggara dalam The 18th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment (AMME) pada 3 September 2025 di Langkawi, Malaysia, menghasilkan langkah nyata memperkuat kerja sama regional menghadapi krisis lingkungan global.

    Forum ini menjadi momentum penting menyatukan komitmen ASEAN dalam menghadapi perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati dengan visi keberlanjutan jangka panjang.

    Turut hadir para Menteri Lingkungan Hidup negara-negara ASEAN serta mitra strategis seperti Jepang, Uni Eropa, China, dan Republik Korea.

    Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Nilai Ekonomi Karbon, Ary Sudijanto yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, tantangan permasalahan lingkungan saat ini  tidak mengenal batas negara dan wilayah.

    Baca: Posisi negara-negara di dunia dalam menangani sampah plastik

    Adapun masalah lingkungan yang dihadapi seperti perubahan iklim, kehilangan keanekargaman hayati, polusi laut, ledakan sampah dan krisis limbah.

    ”ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara harus bergerak secara bersama-sama melindungi wilayah ini dari ancaman tersebut untuk generasi yang akan datang,” tegasnya

    Ary menambahkan komitmen Indonesia untuk menjadi pelopor dalam pengelolaan sampah regional dengan target 100 persen sampah, termasuk plastik, terkelola dengan baik pada tahun 2029.

    ”Kami juga menyerukan agar ASEAN bersatu dalam memperjuangkan kesepakatan global untuk mengakhiri polusi plastik,” ujarnya.

    Baca: ‘Jatah’ emisi karbon dunia tinggal 3 tahun

    Beberapa capaian strategis yang disepakati dalam pertemuan tersebut antara lain adalah pengesahan ASEAN Joint Statement on Climate Change for COP30 UNFCCC, pelaporan progres pendirian ASEAN Center for Climate Change (ACCC)

    Juga, penyusunan ASEAN Climate Change Strategic Action Plan yang akan diluncurkan awal 2026, serta pengesahan enam kawasan lindung baru sebagai ASEAN Heritage Park.

    Selain itu, sejumlah kota dianugerahi ASEAN Environmentally Sustainable Cities Award atas keberhasilan mewujudkan udara bersih, pengelolaan air dan tanah berkelanjutan, serta perlindungan biodiversitas perkotaan.

    Sebagai tindak lanjut, pertemuan menyepakati agenda penting berikutnya: COP-21 AATHP di Vietnam pada 2026, serta AMME ke-19 dan COP-22 AATHP di Nay Pyi Taw, Myanmar pada 2027.

  • Pembangunan Tanggul Laut di Cilincing Rugikan Nelayan, Komisi IV DPR Minta Penjelasan KKP

    Pembangunan Tanggul Laut di Cilincing Rugikan Nelayan, Komisi IV DPR Minta Penjelasan KKP

    7cloud.asia – Komisi IV DPR akan memanggil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta sejumlah pihak terkait, menyusul viralnya pembangunan tanggul laut di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara.

    Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman mengatakan, informasi awal yang diterima Komisi IV DPR, tanggul laut dari beton yang membentang sekitar 2–3 kilometer di pesisir Cilincing itu, merupakan bagian dari DLKr DLKp Pelabuhan Marunda.

    Sebagai informasi, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah darat dan perairan yang digunakan langsung untuk kegiatan pelabuhan.

    Sementara Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) merupakan perairan di sekitarnya yang digunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

    Baca: Pembangunan tanggul laut raksasa di Teluk Jakarta

    Secara sederhana, DLKr adalah area inti operasional pelabuhan, sedangkan DLKp merupakan zona pendukung. Keberadaan tanggul laut di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara dikelola oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN).

    Awal mula keberadaan tanggul laut di Cilincing itu berasal dari video berdurasi 1 menit 9 detik warganet yang diunggah di media sosial X.

    Video itu memperlihatkan beton yang berdiri memanjang di pesisir Cilincing sepanjang 2–3 kilometer. Nelayan pun mengeluhkan keberadaan beton itu karena menyulitkan mereka untuk melaut.

    Berdasarkan laporan yang diterima komisi IV DPR, Alex menyebut pembangunan tanggul laut itu merupakan bagian dari rencana pengembangan pelabuhan oleh sebuah perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

    Baca: Proyek IKN menyengsarakan nelayan dan masyarakat pesisir

    “Tanggul beton ini, rencananya akan dijadikan lokasi pelabuhan sebuah entitas perusahaan PMDN (penanaman modal dalam negeri-red),” kata Alex, dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Jumat (12/8/2025).

    Dari laporan awal, lanjutnya, proyek ini telah mengantongi perizinan. Selain itu, lokasinya juga disebutkan sudah sesuai dengan Perda Provinsi DKI Jakarta No 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

    Meski dokumen perizinan dinyatakan lengkap, pimpinan komisi DPR yang membidangi urusan kelautan itu menegaskan Komisi IV akan tetap menindaklanjuti keluhan masyarakat. Tentunya, kata Alex, sepanjang masih dalam lingkup kewenangan DPR.

    “Kita akan mengonfirmasi ke KKP, apakah perairan di sekitar tanggul beton itu memang diperuntukan untuk nelayan melaut. Jika memang untuk nelayan, tentunya akan kita minta untuk meninjau ulang izin yang diberikan,” tutur Legislator dari Dapil Sumatera Barat I itu.

     

  • “Pasar Tukar” Jadi Cara Perempuan dan Para Ibu Melawan Konsumerisme

    “Pasar Tukar” Jadi Cara Perempuan dan Para Ibu Melawan Konsumerisme

    7cloud.asia – Perempuan dan para ibu menjadi target utama dalam kampanye konsumerisme yang dibangun oleh industri, media maupun platform media sosial.

    Bujukan atau ajakan untuk selalu membeli yang “baru” mengempur perempuan dan para ibu setiap saat. Ajakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga terbaru, produk perawatan diri terbaru, fesyen tren terbaru, dan kebutuhan terbaru lainnya datang tiada henti.

    Hal ini juga berlaku untuk perlengkapan anak yang umur pemakaiannya kadang hanya beberapa bulan saja. Banyak perempuan terjebak dalam praktik ini, karena tidak ingin dianggap sebagai ibu yang pelit untuk.

    “Untuk anak masak membeli barang bekas orang lain,” demikian stigma yang sering dilontarkan masyarakat dan para pengiklan untuk membujuk perempuan untuk tidak membeli barang second untuk putra-putrinya.

    Padahal, membeli barang second untuk anak bukanlah kesalahan apalagi dosa. Dan, mengharuskan membeli barang baru untuk sesuatu yang umur pemakaiannya hanya dalam hitungan bulan adalah pemborosan.

    Baca: Dengan tidak membeli barang baru berarti ikut menjaga lingkungan 

    Hal ini juga bisa berdampak negatif pada lingkungan. Beban yang harus ditanggung lingkungan akan semakin besar, karena setelah digunakan beberapa saat barang-barang ini lantas tidak bisa digunakan dan akan memenuhi ruangan.

    Untuk menjawab tantangan ini, komunitas Minimalist Moms Indonesia secara rutin menggelar acara Pasar Tukar setiap dua bulan sekali. Untuk bulan September ini, Pasar Tukar akan digelar di Kota Bandung pada Sabtu (13/9/2025).

    Di acara ini para perempuan dapat memperpanjang manfaat barang layak pakai/guna dengan menghibahkan ataupun mengadopsi barang yang dibutuhkan.

    Kepada 7cloud.asia, Evi Syahida dari Minimalist Moms Indonesia memaparkan, mereka yang tertarik ikut Pasar Tukar dapat melakukan mini decluttering di rumah dan membawa beberapa barang yang ingin dihibahkan (maksimal 5 barang)

    “Barang dikumpulkan untuk kemudian diadopsi oleh peserta lain, barang yang tidak teradopsi, dibawa pulang kembali oleh pemiliknya,” ujarnya.

    Baca: Menguak kebohongan di balik konsumerisme 

    Buat Anda yang ketinggalan mengikuti Pasar Tukar hari ini, Minimalist Moms Indonesia akan menggelar acara bertajuk “Menjadi Ibu & Perempuan di Tengah Arus Konsumerisme” spesial Hari Tanpa Belanja Sedunia (Buy Nothing Day) di Karawaci, pada 26 Oktober mendatang.

    Tak hanya Pasar Tukar, acara ini juga akan diisi dengan berbagai acara menarik lainnya, seperti sharing session terkait pengalaman perempuan dalam melawan gempuran konsumerisme.

    “Tujuannya, meningkatkan peran komunitas bisa menjadi penguat melawan gempuran konsumerisme sekaligus membentuk jejaring support system bagi perempuan yang memiliki prinsip yang sejalan nilai MinimalistMom,“ terang Visya.

    Melalui MMID Playdate, Minimalist Moms Indonesia ingin menghadirkan ruang aman bagi para perempuan maupun ibu untuk berbagi pengalaman, membangun kesadaran, dan menemukan cara-cara praktis menghadapi arus konsumerisme dengan lebih bijak.

    Di kegiatan ini, para ibu juga berkesempatan memperkenalkan gaya hidup ramah lingkungan kepada putra-putrinya. 

    Baca: Dampak gaya hidup konsumtif pada lingkungan

    Lewat aktivitas ide activity, anak-anak akan diajak belajar tentang pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dengan prinsip 5R (reduce-reuse-recycle-replace-replant) yang disesuaikan dengan range usia.

    “Sesi ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tapi juga menstimulasi sensori dan melatih kecakapan sosialisasi anak,” ujar Visya.

    Kegiatan ini juga diharapkan dapat menyediakan ruang refleksi bagi perempuan dan ibu untuk membicarakan pengalaman mereka menghadapi tekanan konsumerisme sekaligus menumbuhkan kesadaran akan dampak negatif konsumerisme pada kehidupan sehari-hari.

    Pada akhirnya, lewat kegiatan ini diharapkan bisa membangun dukungan komunitas agar perempuan dan ibu tidak merasa sendiri dalam perjalanan melawan banjir konsumerisme.

    Minimalist Moms Indonesia adalah komunitas perempuan (single & menikah) pegiat hidup minimalis dan media edukasi hidup minimalis dalam keseharian dan pengasuhan dengan tagline yang dibawa adalah #MinimalisMulaidariRumah.

    Salah satu value yang dibawa adalah hidup berkesadaran dengan meminimalisasi (minim) sisa konsumsi serta bijak mengelola dan #BijakMembuang. 

  • PestaPora 2025: Ketika Konser Musik Jadi Medium ‘Cuci Dosa’

    PestaPora 2025: Ketika Konser Musik Jadi Medium ‘Cuci Dosa’

    7cloud.asia – Matahari terik membakar kulit. Ratusan orang berdesakan, mencari sedikit teduh di antara tenda sponsor dan booth komersial yang berjejer rapat di lokasi PestaPora 2025, salah satu pagelaran musik terbesar nasional, 5 – 7 September 2025.

    Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang didominasi penampilan malam hari, PestaPora tahun ini menggeser sebagian jadwal menjadi siang. Akibatnya, penonton harus bertahan berjam-jam di bawah terik matahari.

    Salah satu penonton yang tidak ingin disebutkan namanya bercerita, ia hanya mampu bertahan mendengarkan dua lagu dari musisi yang ditunggu.

    Sebab, suara panggung bertabrakan dengan keriuhan booth sponsor di belakang. Sepulang dari sana, kepalanya pening seharian.

    Puncak kelainan PestaPora tahun ini terjadi pada hari kedua. Banyak artis mendadak batal tampil, rundown berubah-ubah, dan booth sponsor justru dipadati orang yang sekadar mencari teduh.

    Terbatasnya jumlah stasiun isi ulang air juga menciptakan antrean mengular, membuat penonton harus membeli air kemasan di tengah panas terik dan kerumunan.

    Baca: Tegak lurus pada misi awal, Navicula mundur dari PestaPora 2025

    Tanpa solusi memadai atau kompensasi dari penyelenggara, banyak penonton PestaPora yang pulang dengan perasaan rugi, bahkan menyebut pengalaman itu sebagai “day 2 zonk.”

    Masalah teknis dan manajerial ini hanyalah satu sisi dari ironi yang lebih besar. Nama Freeport Indonesia, perusahaan tambang yang lama dituding merusak ekologi Papua terpampang megah di balik panggung.

    Yang lebih ironis, kontroversi terjadi hanya dua tahun setelah PestaPora menjadi ajang kampanye lingkungan dengan menggandeng Greenpeace.

    Pergeseran ini menunjukkan bahwa festival musik adalah arena pertempuran ideologi ekonomi dan politik.

    Pestapora 2025 yang seharusnya menjadi ruang kebebasan seni, justru dipakai sebagai alat artwashing (praktik menggunakan seni untuk memperbaiki citra individu, perusahaan, atau organisasi).

    Situasi ini menempatkan musisi serta publik pada dilema etika antara kapital dan keberpihakan pada lingkungan dan penegakan HAM.

    Baca: Mengapa tone deaf bukan pilihan tepat dalam kondisi saat ini

    Sisipan ekonomi politik dalam festival musik
    Freeport bukan sekadar perusahaan tambang. Konsesinya di Papua berdiri di atas tanah adat yang diambil paksa dari masyarakat setempat.

    Dari sana lahir kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, pelanggaran hak asasi manusia dan luka sosial yang diwariskan turun-temurun.

    Ketika nama Freeport terpampang megah di panggung festival, kita tidak sedang membicarakan musik. Kita sedang menyaksikan perubahan fungsi panggung yang semestinya jadi ruang ekspresi menjadi media yang melanggengkan ketimpangan relasi kuasa.

    Ini menunjukkan bagaimana festival musik juga dapat menjadi arena greenwashing, yaitu upaya perusahaan dengan rekam jejak buruk lingkungan untuk memoles citra lewat seni dan budaya.

    Mengapa festival musik mudah terseret dalam pusaran ini? Jawabannya sederhana: ketergantungan pada sponsor besar.

    Baca: Mungkinkah menerapkan cancel culture di Indonesia?

    Festival adalah industri padat modal: biaya panggung, izin, logistik, hingga total honor musisi dapat mencapai ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Tanpa sponsor, ingar-bingar yang direncanakan barangkali takkan tercapai.

    Masalahnya, ketika sponsor datang dari korporasi pengisap (ekstraktif), festival musik turut mengalunkan legitimasi sponsor.

    Citra buruk perusahaan perusak lingkungan dikonversi menjadi “hiburan keren.” Para penonton, sering tanpa sadar, ikut menjadi konsumen ideologi ini.

    Lantas, bagaimana seharusnya para penikmat musik dan musisi menyikapi kondisi ini? Dapatkan jawabannya di tulisan selanjutnya.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Muhammad Rayhan Sudrajat (Ethnomusicologist & Lecturer, Universitas Katolik Parahyangan)

  • DPR Pantau Upaya PLTU Suralaya Tekan Emisi dan Jaga Lingkungan

    DPR Pantau Upaya PLTU Suralaya Tekan Emisi dan Jaga Lingkungan

    7cloud.asia – Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR menyoroti dampak lingkungan yang dapat mengancam kesehatan masyarakat sekitar dari operasional PLTU batu bara.

    Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR ke PLTU Suralaya, Cilegon, Banten, Kamis (11/9/25).

    “PLTU batu bara biasanya erat kaitannya dengan kualitas udara. Jangan sampai masyarakat sekitar terdampak penyakit ISPA atau masalah kesehatan lain akibat polusi,” tegas Putri Zulkifli Hasan.

    Dalam pertemuan dengan pengelola PLTU Suralaya, Putri mendalami emisi gas rumah kaca, pengelolaan fly ash dan bottom ash, hingga baku mutu udara di sekitar kawasan.

    Komisi XII DPR juga menekankan agar program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan PLTU Suralaya benar-benar memberi manfaat nyata bagi warga sekitar.

    Baca: Upaya PLN wujudkan dekarbonisasi menuju net zero pada 2060

    “Kami ingin masyarakat sekitar PLTU Suralaya juga merasakan manfaat positif, bukan justru menanggung dampak kesehatan atau lingkungan,” ungkapnya.

    Meski pihak PLTU telah memaparkan penerapan teknologi co-firing biomassa dan sampah untuk menekan emisi, Komisi XII DPR RI menilai evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan.

    “Ketahanan energi harus berjalan seiring dengan keberlanjutan ekosistem. Indonesia harus tetap bersih, sehat, dan hijau,” pungkasnya.

    Selain memastikan penyediaan energi listrik yang stabil hingga 20 persen untuk wilayah Jawa-Bali, PLTU Suralaya juga diingatkan untuk memperhatikan kebutuhan sosial masyarakat sekitar.

    Fasilitas olahraga, sistem penyaringan air bersih, hingga pengelolaan sampah yang memadai menjadi bukti kepedulian terhadap lingkungan dan warga setempat.

    Baca: Pensiun dini 13 PLTU batu bara di Indonesia

    Dalam kunjungan ini, Komisi XII DPR juga menyoroti penerapan teknologi di PLTU Suralaya yang mampu menekan emisi dari pembakaran batu bara. Ini sejalan dengan komitmen pemerintah mencapai target net zero emission pada tahun 2050, PLTU Suralaya.

    PLTU Suralaya merupakan salah satu dari 13 PLTU batu bara yang layak dipensiunkan dini untuk mencapai target emisi nol pada 2050.

    PLTU Suralaya yang menjadi salah satu penyuplai listrik terbesar di Jawa-Bali dituding memic polusi udara di Jakarta. Indeks kualitas udara Jakarta bisa mencapai 170-200 µg/m3 akibat PLTU Suralaya.

    Kondisi itu membuat banyak warga Jakarta dan sekitarnya (Jabdetabek) menderita sakit Infeksi saluran pernapasan atas (ISPA).

    Jika PLTU Suralaya ditutup, diharapkan kualitas udara Jakarta membaik dan indeks polusi udara Jakarta bisa turun hingga di bawah 100 sehingga lebih aman untuk kesehatan.

    Baca: Target transisi energi Indonesia dinilai belum selaras dengan Perjanjian Paris

  • Konser Musik Jadi Medium ‘Artwashing’: Bagaimana Musisi dan Pecinta Musik Harus Bersikap

    Konser Musik Jadi Medium ‘Artwashing’: Bagaimana Musisi dan Pecinta Musik Harus Bersikap

    7cloud.asia – Masuknya nama Freeport Indonesia, perusahaan tambang yang lama dituding merusak ekologi Papua terpampang megah di balik panggung PestaPora 2025 memicu belasan musisi mundur dari acara tersebut.

    Yang lebih ironis, kontroversi terjadi hanya dua tahun setelah PestaPora menjadi ajang kampanye lingkungan dengan menggandeng Greenpeace.

    Pergeseran ini menunjukkan bahwa festival musik adalah arena pertempuran ideologi ekonomi dan politik.

    Pestapora 2025 yang seharusnya menjadi ruang kebebasan seni, justru dipakai sebagai alat artwashing (praktik menggunakan seni untuk memperbaiki citra individu, perusahaan, atau organisasi). Ini menempatkan musisi serta publik pada dilema etika antara kapital dan keberpihakan.

    Freeport bukan sekadar perusahaan tambang. Konsesinya di Papua berdiri di atas tanah adat yang diambil paksa dari masyarakat setempat. Dari sana lahir kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, dan luka sosial yang diwariskan turun-temurun.

    Ketika nama Freeport terpampang megah di panggung festival, kita tidak sedang membicarakan musik. Kita sedang menyaksikan perubahan fungsi panggung yang semestinya jadi ruang ekspresi menjadi media yang melanggengkan ketimpangan relasi kuasa.

    Ini menunjukkan bagaimana festival musik juga dapat menjadi arena greenwashing, yaitu upaya perusahaan dengan rekam jejak buruk lingkungan untuk memoles citra lewat seni dan budaya.

    Lantas, bagaimana seharusnya para penikmat musik dan musisi menyikapi kondisi ini? Dapatkan jawabannya di tulisan selanjutnya.

    Dilema musisi
    Posisi musisi tak kalah rumit. Manggung di Pestapora berarti ikut masuk ke dalam jaringan kapital. Tidak manggung berarti kehilangan akses ke audiens besar, bahkan mungkin kehilangan mata pencaharian.

    Tidak sedikit musisi yang merasa khawatir tidak diajak lagi di kemudian hari oleh penyelenggara jika menolak undangan Pestapora.

    Dalam Pestapora 2025, puluhan musisi yang dijadwalkan untuk tampil di hari kedua dan ketiga memilih mundur. Pilihan ini berani. Sebab artinya musisi menolak sebuah panggung yang bisa menjadi kesempatan besar untuk karier mereka.

    Namun ada juga yang memilih tetap tampil dengan berbagai alasan. Ada yang menekankan bahwa musik adalah ruang publik yang tidak boleh ditinggalkan. Ada yang berargumen, honor yang mereka terima bisa disalurkan untuk komunitas atau aksi sosial.

    Kedua posisi ini memperlihatkan dilema fundamental: apakah musik sekadar hiburan, ataukah ia bahasa keberpihakan?

    Sebagai etnomusikolog, mungkin topik ini akan berujung jadi debat kusir. Dalam tradisi masyarakat adat seperti suku Dayak di Kalimantan Tengah, musik gandang ahung atau nyanyian sasana kayau tidak pernah netral.

    Ia adalah bahasa solidaritas: menghubungkan manusia dengan alam, leluhur, dan sesama. Musik digunakan untuk meneguhkan kosmos, merawat ingatan, dan melawan krisis.

    Begitu pula di daerah-daerah lainnya, musik dan tarian adat bukan sekadar produk seni. Ia menjadi cara komunitas merespons kerusakan ekologi dan penindasan politik.

    Pentingnya pilihan
    PestaPora 2025 menunjukkan dengan jelas bahwa panggung musik adalah arena politik. Ia bisa menjadi ruang solidaritas, tetapi juga bisa menjadi instrumen artwashing. Pilihannya ada pada kita: musisi, penonton, media, dan publik.

    Sebagai penonton, kita perlu bersikap kritis. Pertama, jangan pernah percaya bahwa musik itu netral. Ia selalu berpihak, entah kepada kehidupan, atau kepada modal.

    Kedua, kita perlu mewaspadai berbagai bentuk artwashing. Ketiga, kita perlu menuntut bentuk festival baru: yang tidak hanya jadi etalase sponsor besar, tapi benar-benar berpihak pada komunitas, lingkungan, dan keberagaman budaya.

    Kontroversi Pestapora seharusnya tidak berhenti sebagai obrolan di media sosial. Musisi perlu terus bersuara. Penonton berhak kritis terhadap tiket yang mereka beli. Dan masyarakat layak menuntut transparansi sponsor festival.

    Kita tentu ingin masa depan musik Indonesia yang lebih adil, sehat, dan berdaulat. Itu berarti berani berkata tidak pada sponsor yang merusak, dan berani membangun panggung alternatif yang lahir dari solidaritas, bukan kompromi.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Muhammad Rayhan Sudrajat (Ethnomusicologist & Lecturer, Universitas Katolik Parahyangan)

  • KCIF 2025 Dibuka Malam Ini, Isu Lingkungan dan Transisi Energi Juga Jadi Bahasan

    KCIF 2025 Dibuka Malam Ini, Isu Lingkungan dan Transisi Energi Juga Jadi Bahasan

    7cloud.asia – Annual Kartini Conference on Indonesian Feminisms atau KCIF kembali diselenggarakan mulai hari ini, Minggu (14/9/2025) dan akan berlangsung hingga 21 September mendatang.

    KCIF 2025 mengusung tema “Di Antara Badai Krisis Internal dan Eksternal: Masa Depan Feminisme dan Aktivisme Feminis.”

    Tema ini menegaskan pentingnya upaya untuk melakukan reposisi dan refleksi terus-menerus gerakan feminisme Indonesia di tengah dinamika sosial-politik, baik nasional maupun global, yang ditandai dengan menguatnya otoritarianisme, oligarkisme, dan militerisme.

    Direktur Eksekutif Kalyanamitra dan anggota Komite Program KCIF 2025, Ika Agustina mengatakan, saat ini ruang sipil dan demokrasi di Indonesia tidak hanya semakin shrinking, tetapi juga sinking.

    Terpeliharanya oligarki dan patriarki ditambah militerisme, ujar Ika, kembali mengokupasi ruang-ruang sipil menjadikan penegakan HAM, terutama hak perempuan dan kelompok marginal semakin jauh dari harapan.

    KCIF, ujarnya, menjadi salah satu cara berbagi daya, kontribusi pemikiran, saling menguatkan dan menjadi kawan gerak secara kolektif menjadi cara untuk bisa bertahan dan melawan di kehidupan yang sarat dengan diskriminasi, kekerasan, dan ketimpangan.

    Baca: KCIF 2023 soroti nasionalisme yang makin meminggirkan tubuh perempuan

    “Dan merupakan suatu kehormatan bagi Kalyanamitra untuk hadir dan mengisi ruang gerak kolektif ini,” ungkap Ika Agustina dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia Minggu (14/9/2025)

    Tahun ini, KCIF memfasilitasi sejumlah sesi penting, yang meliputi 56 sesi panel paralel, 5 side event, 2 plenary session, 1 keynote speech, 1 diskusi buku dan 1 roundtable discussion.

    Keynote speech bertema “Konfrontasi Otoritarianisme Baru: Memosisikan Ulang Feminisme di Indonesia dan Wilayah Lainnya” menghadirkan Prof. Dr. Saskia Wieringa dari University of Amsterdam sebagai pembicara dan dimoderatori Aan Anshori dari Gusdurian Jawa Timur.

    Beberapa feminis Indonesia akan menjadi pembicara (invited speaker) dalam berbagai sesi special dalam KCIF 2025 ini. Di antara mereka adalah sejarawan feminis Ita Fatia Nadia, Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor, aktivis perempuan Aceh Suraiya Kamaruzzaman, dan pendiri Aliansi Laki-Laki Baru Nur Hasyim.

    Tokoh feminis lain yang terlibat baik dalam Sesi Panel maupun Side Event, seperti KH. Husein Muhammad, Julia Suryakusuma, Myra Diarsi, Agustina P. Murniati, Yuniyanti Chuzaifah, Magdalena Sitorus, Wahyu Susilo, Nina Nurmila, Adriana Venny, Mia Siscawati, dan banyak lagi.

    Para pembicara internasional, dari Irak, Nigeria Filipina, dan Kolombia akan hadir di sesi plenary “Global Feminism, Global Oligarchy: Feminists Across Borders and the Fight against the Global Oligarchy”.

    Baca: Membaca pemikiran Kartini lewat buku “Habis Gelap Terbitlah Terang”

    Beragam isu feminisme dan sosial akan menjadi tema sesi-sesi panel dalam KCIF 2025. Dari isu krisis ekologi, energi terbarukan, maskulinitas dan politik, kekerasan gender dan seksual online, kanker payudara.

    Juga feminisme lintas generasi, pekerja rumah tangga migran, buruh perempuan, kerja perawatan, kesehatan mental, disabilitas, pengungsi, masyarakat adat, lanjut usia, gerakan anti-tembakau, sastra dan film, perlindungan anak, hingga perkembangan gerakan feminisme, termasuk feminisme digital.

    Direktur Mitra Wacana, Wahyu Tanoto mengutarakan bahwa gerakan feminisme Indonesia perlu membuka dirinya agar selalu bersuara makin keras, juga kesediaan untuk mendengarkan.

    Sebagai bagian dari gerakan ini, Mitra Wacana juga memiliki tanggung jawab agar terlibat aktif untuk mewujudkan ruang aman-reflektif, atau bahkan memperkuat perjumpaan bermakna bagi semua entitas pengalaman, dan, mereka yang tampak, maupun yang dipinggirkan.

    ”Kita semua bersedia untuk merajut kembali feminisme yang berdasarkan pada data
    pengalaman nyata, penerimaan keragaman bentuk penyintas dan perjuangan, menumbuhkan kolaborasi lintas sektor dan komunitas, serta mendorong perbaikan sistem hukum dan sosial yang adil-setara.

    Baca: Para perempuan yang ditetapkan menjadi Pahlawan Nasional

    Karena, feminisme yang “bernyawa” adalah feminisme yang berpijak pada kenyataan dan menyentuh kehidupan sehari-hari,” pungkas Wahyu Tanoto.

    Pendiri dan Koordinator LETSS Talk sekaligus Koordinator Program KCIF2025, Diah
    Irawaty menggarisbawahi, produksi pengetahuan feminis harus menjadi ruang inklusif yang terbuka untuk siapapun, tanpa terganggu sekat-sekat akedemisi-non akademisi pun aktivis-non-aktivis.

    Ira menekankan pentingnya memahami semua aspek kehidupan sebagai isu feminisme. Persoalan apapun dalam hidup kita dapat dianalisis melalui perspektif feminisme yang interseksional.

    Upaya transformasi feminisme bisa dilakukan dan berjalan beriringan antara aktivisme dan produksi pengetahuan.

    ”Advokasi membutuhkan pengetahuan, dan pengetahuan akan menghasilkan cara mengadvokasi yang efektif, kreatif, dan inovatif. Keduanya berinterseksi dan bersimbiosis mutualisme,” ungkap Diah Irawaty.

    Baca: Solidaritas perempuan Pulau Pari dalam melindungi lingkungan dan ruang hidupnya

  • Solidaritas Perempuan Pulau Pari Melindungi Lingkungan dan Ruang Hidupnya

    Solidaritas Perempuan Pulau Pari Melindungi Lingkungan dan Ruang Hidupnya

    7cloud.asia – Terkenal sebagai salah satu mutiara wisata Jakarta, Pulau Pari justru menyimpan kisah getir baik bagi lingkungan maupun warganya.

    Selama lebih dari satu dekade, mereka harus berhadapan dengan perusahaan yang
    mengklaim kepemilikan atas hampir seluruh tanah pulau. Padahal pulau kecil di Kepulauan Seribu ini adalah ruang hidup yang diwariskan turun-temurun.

    Namun konflik ini juga melahirkan solidaritas dalam sebuah gerakan perlawanan, dengan perempuan sebagai penopang utama gerakan untuk melindungi lingkungan dan ruang hidup mereka.

    Melalui Kelompok Perempuan Pulau Pari, mereka berdiri sebagai pagar betis di garda depan, melawan penggusuran, sekaligus menggerakkan ekonomi warga agar tetap bertahan di tanah leluhur mereka.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia pada Minggu (14/9/2025), konflik semakin terasa ketika klaim perusahaan atas lahan Pulau Pari berhadapan langsung dengan penolakan warga, hingga melibatkan aparat.

    Beberapa tokoh warga bahkan sempat mengalami kriminalisasi dalam konflik ini, hingga harus berhadapan dengan proses hukum yang melelahkan.

    Baca: Pengerukan pasir laut di Pulau Pari mengancam lingkungan

    Ati Sukamti, salah satu perempuan yang sejak awal aktif di kelompok warga, mengingat jelas momen mencekam itu.

    “Kami perempuan berdiri di pagar depan, menghadang aparat yang ingin mengukur lahan. Ada rasa takut, tapi kalau kami diam saja, pulau ini bisa hilang,” ujarnya.

    Dari ketegangan itulah lahir Kelompok Perempuan Pulau Pari. Mereka sadar, hanya dengan bersatu mereka bisa melawan kekuatan besar yang akan merebut ruang hidup warga.

    Pagar betis, kebun, dan dapur
    Warga Pulau Pari melawan dengan membuka jalan ke wilayah-wilayah yang hendak diklaim perusahaan dengan cara yang arif: menanami lahan kosong, membuka kebun, dan menjaga pantai agar tetap hidup sebagai ruang publik.

    Di dapur, kreativitas mereka memegang peranan penting yang sama dengan perjuangan di garis depan. Rumput laut diolah menjadi dodol dan manisan (tangkue), ikan asin dijadikan hasil olahan andalan.

    Tak ketinggalan berbagai makanan tradisional dari bahan lokal seperti blencong (keong sawah) dan umbi kecundang (suweg) yang bisa dijadikan obat tradisional sekaligus pangan alternatif.

    Baca: Pulau Pari merasakan dampak perubahan iklim

    “Kami ingin menambah penghasilan, tapi juga menjaga agar pulau ini tetap milik warga. Dengan mengolah hasil laut dan tanaman, ada bukti nyata kalau kita memang hidup dan bekerja di sini,” kata Ati, yang kini juga aktif sebagai Bendahara Kelompok Perempuan Pulau Pari.

    Kesadaran untuk mandiri membuat kelompok perempuan ini juga mendirikan koperasi. Dengan simpanan bulanan Rp15 ribu per bulan, lambat laun punya modal sekitar Rp5 juta—plus doa, seperti kata mereka—usaha bersama pun dijalankan.

    Kini koperasi itu juga menjadi wadah simpan pinjam, sebagai sarana menguatkan solidaritas. Anggota bisa meminjam bergiliran, mencicil setiap minggunya, dengan bunga kecil agar ada tanggung jawab bersama.

    Dari hasil penjualan ikan asin hingga produk olahan rumput laut, koperasi
    memutar modal agar kelompok tetap bertahan.

    “Kurang lebih ada 50 perempuan yang terlibat. Kami ini sukarelawan. Ingatnya cuma satu: bagaimana Pulau Pari tidak dikuasai orang asing,” tegas Ati.

    Baca: Perubahan iklim perburuk banjir rob di Jakarta

    Harapan yang Tumbuh Bersama
    Kelompok perempuan Pulau Pari tidak bekerja sendirian. Mereka mendapat dukungan dari jaringan organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap isu lingkungan dan kemanusiaan.

    Namun bagi mereka, dukungan terpenting adalah keberlanjutan perjuangan—agar pulau tetap lestari, laut tetap bisa dikelola warga, dan manusia yang hidup di dalamnya tetap bahagia.

    Hening Parlan, Koordinator Nasional GreenFaith Indonesia, menegaskan bahwa tujuan utama perjuangan warga adalah keselamatan laut sekaligus keselamatan manusia.

    “Kalau laut dikelola dengan baik, kita pun bisa hidup selamat dan bahagia,” ujarnya. “Nilai-nilai agama sejatinya tidak pernah mengajarkan untuk merusak laut demi kepentingan segelintir orang, melainkan menjaga agar laut memberi manfaat bagi semua,” tegas Hening.

    Menurut Parid Ridwanuddin, Campaign Manager GreenFaith Indonesia, kelompok perempuan Pulau Pari memainkan tiga peran penting dalam mempertahankan ruang hidup mereka.

    Baca: Perubahan iklim bebani penduduk miskin di Pesisir Jakarta

    Pertama, mereka menjadi penjaga kedaulatan pulau, dengan berani berdiri sebagai pagar betis menghadapi ancaman penggusuran.

    Kedua, mereka membuka jalan dan mengelola lahan yang hendak diklaim perusahaan,
    dengan menanami kebun dan menjaga akses ke pantai timur Pulau Pari agar tetap bermanfaat bagi warga.

    ”Dan, ketiga mereka juga menggerakkan ekonomi lokal melalui pemanfaatan sumber daya alam sekitar,” terangnya.

    Kisah perempuan Pulau Pari adalah kisah tentang keberanian melawan ketidakadilan, sekaligus tentang kebijaksanaan menjaga kehidupan. Bagi mereka, laut adalah rumah, identitas, dan masa depan anak-anak mereka.

    Dan selama ini, perempuan Pulau Pari berdiri tegak menjaga dan merawat lingkungan di pulau kecil yang menjadi ruang hidup mereka dan keluarga mereka.