7cloud.asia – Matahari terik membakar kulit. Ratusan orang berdesakan, mencari sedikit teduh di antara tenda sponsor dan booth komersial yang berjejer rapat di lokasi PestaPora 2025, salah satu pagelaran musik terbesar nasional, 5 – 7 September 2025.
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang didominasi penampilan malam hari, PestaPora tahun ini menggeser sebagian jadwal menjadi siang. Akibatnya, penonton harus bertahan berjam-jam di bawah terik matahari.
Salah satu penonton yang tidak ingin disebutkan namanya bercerita, ia hanya mampu bertahan mendengarkan dua lagu dari musisi yang ditunggu.
Sebab, suara panggung bertabrakan dengan keriuhan booth sponsor di belakang. Sepulang dari sana, kepalanya pening seharian.
Puncak kelainan PestaPora tahun ini terjadi pada hari kedua. Banyak artis mendadak batal tampil, rundown berubah-ubah, dan booth sponsor justru dipadati orang yang sekadar mencari teduh.
Terbatasnya jumlah stasiun isi ulang air juga menciptakan antrean mengular, membuat penonton harus membeli air kemasan di tengah panas terik dan kerumunan.
Baca: Tegak lurus pada misi awal, Navicula mundur dari PestaPora 2025
Tanpa solusi memadai atau kompensasi dari penyelenggara, banyak penonton PestaPora yang pulang dengan perasaan rugi, bahkan menyebut pengalaman itu sebagai “day 2 zonk.”
Masalah teknis dan manajerial ini hanyalah satu sisi dari ironi yang lebih besar. Nama Freeport Indonesia, perusahaan tambang yang lama dituding merusak ekologi Papua terpampang megah di balik panggung.
Yang lebih ironis, kontroversi terjadi hanya dua tahun setelah PestaPora menjadi ajang kampanye lingkungan dengan menggandeng Greenpeace.
Pergeseran ini menunjukkan bahwa festival musik adalah arena pertempuran ideologi ekonomi dan politik.
Pestapora 2025 yang seharusnya menjadi ruang kebebasan seni, justru dipakai sebagai alat artwashing (praktik menggunakan seni untuk memperbaiki citra individu, perusahaan, atau organisasi).
Situasi ini menempatkan musisi serta publik pada dilema etika antara kapital dan keberpihakan pada lingkungan dan penegakan HAM.
Baca: Mengapa tone deaf bukan pilihan tepat dalam kondisi saat ini
Sisipan ekonomi politik dalam festival musik
Freeport bukan sekadar perusahaan tambang. Konsesinya di Papua berdiri di atas tanah adat yang diambil paksa dari masyarakat setempat.
Dari sana lahir kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, pelanggaran hak asasi manusia dan luka sosial yang diwariskan turun-temurun.
Ketika nama Freeport terpampang megah di panggung festival, kita tidak sedang membicarakan musik. Kita sedang menyaksikan perubahan fungsi panggung yang semestinya jadi ruang ekspresi menjadi media yang melanggengkan ketimpangan relasi kuasa.
Ini menunjukkan bagaimana festival musik juga dapat menjadi arena greenwashing, yaitu upaya perusahaan dengan rekam jejak buruk lingkungan untuk memoles citra lewat seni dan budaya.
Mengapa festival musik mudah terseret dalam pusaran ini? Jawabannya sederhana: ketergantungan pada sponsor besar.
Baca: Mungkinkah menerapkan cancel culture di Indonesia?
Festival adalah industri padat modal: biaya panggung, izin, logistik, hingga total honor musisi dapat mencapai ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Tanpa sponsor, ingar-bingar yang direncanakan barangkali takkan tercapai.
Masalahnya, ketika sponsor datang dari korporasi pengisap (ekstraktif), festival musik turut mengalunkan legitimasi sponsor.
Citra buruk perusahaan perusak lingkungan dikonversi menjadi “hiburan keren.” Para penonton, sering tanpa sadar, ikut menjadi konsumen ideologi ini.
Lantas, bagaimana seharusnya para penikmat musik dan musisi menyikapi kondisi ini? Dapatkan jawabannya di tulisan selanjutnya.
Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Muhammad Rayhan Sudrajat (Ethnomusicologist & Lecturer, Universitas Katolik Parahyangan)
Leave a Reply