7cloud.asia – Masuknya nama Freeport Indonesia, perusahaan tambang yang lama dituding merusak ekologi Papua terpampang megah di balik panggung PestaPora 2025 memicu belasan musisi mundur dari acara tersebut.
Yang lebih ironis, kontroversi terjadi hanya dua tahun setelah PestaPora menjadi ajang kampanye lingkungan dengan menggandeng Greenpeace.
Pergeseran ini menunjukkan bahwa festival musik adalah arena pertempuran ideologi ekonomi dan politik.
Pestapora 2025 yang seharusnya menjadi ruang kebebasan seni, justru dipakai sebagai alat artwashing (praktik menggunakan seni untuk memperbaiki citra individu, perusahaan, atau organisasi). Ini menempatkan musisi serta publik pada dilema etika antara kapital dan keberpihakan.
Freeport bukan sekadar perusahaan tambang. Konsesinya di Papua berdiri di atas tanah adat yang diambil paksa dari masyarakat setempat. Dari sana lahir kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, dan luka sosial yang diwariskan turun-temurun.
Ketika nama Freeport terpampang megah di panggung festival, kita tidak sedang membicarakan musik. Kita sedang menyaksikan perubahan fungsi panggung yang semestinya jadi ruang ekspresi menjadi media yang melanggengkan ketimpangan relasi kuasa.
Ini menunjukkan bagaimana festival musik juga dapat menjadi arena greenwashing, yaitu upaya perusahaan dengan rekam jejak buruk lingkungan untuk memoles citra lewat seni dan budaya.
Lantas, bagaimana seharusnya para penikmat musik dan musisi menyikapi kondisi ini? Dapatkan jawabannya di tulisan selanjutnya.
Dilema musisi
Posisi musisi tak kalah rumit. Manggung di Pestapora berarti ikut masuk ke dalam jaringan kapital. Tidak manggung berarti kehilangan akses ke audiens besar, bahkan mungkin kehilangan mata pencaharian.
Tidak sedikit musisi yang merasa khawatir tidak diajak lagi di kemudian hari oleh penyelenggara jika menolak undangan Pestapora.
Dalam Pestapora 2025, puluhan musisi yang dijadwalkan untuk tampil di hari kedua dan ketiga memilih mundur. Pilihan ini berani. Sebab artinya musisi menolak sebuah panggung yang bisa menjadi kesempatan besar untuk karier mereka.
Namun ada juga yang memilih tetap tampil dengan berbagai alasan. Ada yang menekankan bahwa musik adalah ruang publik yang tidak boleh ditinggalkan. Ada yang berargumen, honor yang mereka terima bisa disalurkan untuk komunitas atau aksi sosial.
Kedua posisi ini memperlihatkan dilema fundamental: apakah musik sekadar hiburan, ataukah ia bahasa keberpihakan?
Sebagai etnomusikolog, mungkin topik ini akan berujung jadi debat kusir. Dalam tradisi masyarakat adat seperti suku Dayak di Kalimantan Tengah, musik gandang ahung atau nyanyian sasana kayau tidak pernah netral.
Ia adalah bahasa solidaritas: menghubungkan manusia dengan alam, leluhur, dan sesama. Musik digunakan untuk meneguhkan kosmos, merawat ingatan, dan melawan krisis.
Begitu pula di daerah-daerah lainnya, musik dan tarian adat bukan sekadar produk seni. Ia menjadi cara komunitas merespons kerusakan ekologi dan penindasan politik.
Pentingnya pilihan
PestaPora 2025 menunjukkan dengan jelas bahwa panggung musik adalah arena politik. Ia bisa menjadi ruang solidaritas, tetapi juga bisa menjadi instrumen artwashing. Pilihannya ada pada kita: musisi, penonton, media, dan publik.
Sebagai penonton, kita perlu bersikap kritis. Pertama, jangan pernah percaya bahwa musik itu netral. Ia selalu berpihak, entah kepada kehidupan, atau kepada modal.
Kedua, kita perlu mewaspadai berbagai bentuk artwashing. Ketiga, kita perlu menuntut bentuk festival baru: yang tidak hanya jadi etalase sponsor besar, tapi benar-benar berpihak pada komunitas, lingkungan, dan keberagaman budaya.
Kontroversi Pestapora seharusnya tidak berhenti sebagai obrolan di media sosial. Musisi perlu terus bersuara. Penonton berhak kritis terhadap tiket yang mereka beli. Dan masyarakat layak menuntut transparansi sponsor festival.
Kita tentu ingin masa depan musik Indonesia yang lebih adil, sehat, dan berdaulat. Itu berarti berani berkata tidak pada sponsor yang merusak, dan berani membangun panggung alternatif yang lahir dari solidaritas, bukan kompromi.
Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Muhammad Rayhan Sudrajat (Ethnomusicologist & Lecturer, Universitas Katolik Parahyangan)
Leave a Reply