ruangkota

Tag: perempuan

  • Sambut Hari Kartini: Pemprov DKI Jakarta Gratiskan BIaya Transportasi untuk Perempuan

    Sambut Hari Kartini: Pemprov DKI Jakarta Gratiskan BIaya Transportasi untuk Perempuan

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menggratiskan seluruh layanan transportasi umum khusus bagi penumpang perempuan di ibu kota, pada Senin (21/4/2025).

    Layanan ini dihadirkan dalam rangka peringatan Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April. Layanan transportasi publik yang digratiskan meliputi Transjakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta.

    “Secara khusus saya ingin menyampaikan bahwa nanti pada tanggal 21 April saat peringatan Hari Kartini, bagi siapa pun selama dia perempuan, naik transportasi di Jakarta gratis. Kecuali taksi ya karena dia personal,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Kamis (17/4/2025).

    Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim, menuturkan, layanan transportasi gratis ini dikhususkan bagi seluruh penumpang perempuan dalam rangka memperingati Hari Kartini.

    Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Siapkan Layanan Transportasi Gratis untuk 15 Golongan Masyarakat

    “Ada hadiah spesial dari Pak Gubernur untuk masyarakat, khususnya kaum perempuan. Pada 21 April nanti, bertepatan dengan Hari Kartini, seluruh penumpang perempuan bisa menikmati layanan transportasi umum secara gratis,” kata Chico, sapaan akrabnya.

    Disebutkan Chico, Jenis transportasi yang termasuk dalam program ini meliputi Transjakarta (BRT dan Non-BRT), Mikrotrans, MRT Jakarta dan LRT Jakarta.

    Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan resmi memulai uji coba rute baru Transjabodetabek Blok M–Alam Sutera pada Selasa (15/4/2025).

    Uji coba ini merupakan bagian dari persiapan pembukaan empat rute baru yang akan menghubungkan Jakarta dengan Tangerang, Bekasi dan sekitarnya. Kegiatan ini untuk menguji visibilitas trayek serta potensi jumlah penumpang.

    Baca Juga: Komnas Perempuan Rekomendasikan Fasilitas Kesehatan Kembangkan Mekanisme Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual di Lembaga Masing-masing

    Rencananya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, dijadwalkan turut melakukan uji coba lanjutan pada Senin (21/4/2025), bertepatan dengan Hari Kartini.

    “Wagub Rano bersama jajaran akan menaiki bus dari Blok M menuju Alam Sutera. Setibanya di Alam Sutera, Wagub Rano akan disambut oleh Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, sebagai bentuk sinergi antardaerah dalam mendukung pengembangan transportasi umum,” lanjut Chico.

    Menurut data Dinas Perhubungan DKI Jakarta per Maret 2025, jumlah pengguna harian transportasi umum di Jakarta telah mencapai lebih dari 1,2 juta penumpang.

    Pemprov DKI terus mendorong masyarakat untuk beralih ke angkutan massal guna mendukung target pengurangan emisi dan menekan penggunaan kendaraan pribadi di ibu kota.

  • Peringati Hari Bumi: Komnas Perempuan Tegaskan Kerusakan Lingkungan Mengancam Kehidupan Perempuan

    Peringati Hari Bumi: Komnas Perempuan Tegaskan Kerusakan Lingkungan Mengancam Kehidupan Perempuan

    7cloud.asia – Hari Bumi 2025 kembali mengingatkan kita bahwa krisis iklim dan kerusakan lingkungan telah menjadi ancaman nyata bagi kehidupan manusia dan kehidupan perempuan khususnya.

    Dalam pernyataan tertulis yang diterima 7cloud.asia pada Selasa (22/4/2025) Komnas Perempuan menegaskan bahwa kebijakan dan langkah-langkah penyelamatan lingkungan hidup merupakan hal mendesak.

    Komnas Perempuan juga melihat pentingnya investasi berkelanjutan untuk menghentikan pelanggaran hak asasi termasuk kekerasan terhadap alam dan kekerasan terhadap perempuan.

    Komisioner Komnas Perempuan Sundari Amir menegaskan, perusakan sumber daya alam, eksploitasi tambang, deforestasi, pencemaran lingkungan, hingga konflik agraria terus berdampak langsung pada kehidupan perempuan, terutama perempuan adat, perempuan petani, dan perempuan nelayan.

    “Mereka kehilangan akses terhadap tanah, air bersih, pangan, serta sumber-sumber penghidupan yang selama ini menopang keberlanjutan komunitas dan budaya lokal,“ ujarnya.

    Sundari menambahkan, Komnas Perempuan mencatat bahwa dampak berbagai bentuk-bentuk penghancuran dan ekspolitasi sumberdaya alam memunculkan peningkatan intensitas bencana alam dan krisis iklim seperti banjir, longsor, kekeringan, dan lainnya dan mengancam kehidupan perempuan sebagai kelompok rentan.

    Perempuan, ujarnya, terdampak menanggung beban akibat berbagai konflik yang hingga kini belum juga ada penyelesaian komprehensif.

    Komisioner Komnas Perempuan, Dahlia Madanih menambahi Komnas Perempuan mencatat bahwa eksploitasi sumber daya alam (SDA) atas nama pembangunan seringkali menempatkan perempuan menghadapi kekerasan berlapis yaitu kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual, dalam rentang waktu yang panjang.

    Baca: Penanaman pohon ulin untuk pringati Hari Bumi

    Ia menyebutkan bahwa Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan mencatat setidaknya 58 pengaduan langsung kasus menyangkut konflik SDA, agraria, dan tata ruang, dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024).

    Komnas Perempuan menerima laporan tentang kriminalisasi terhadap perempuan pembela lingkungan dan HAM, yang suaranya kerap dibungkam demi kepentingan industri ekstraktif dan pembangunan skala besar yang tidak berkeadilan.

    “Kekerasan yang dihadapi kerap melibatkan aparat keamanan yang seharusnya memberikan perlindungan pada masyarakat. Komnas Perempuan mencatat kebijakan terkait penanganan krisis iklim dan bencana alam juga masih minim mempertimbangkan pengalaman dan suara perempuan,” tegas Dahlia Madanih.

    Komnas Perempuan terus mengingatkan bahwa kerangka kebijakan pembangunan jangan hanya berfokus pada kepentingan ekonomi semata. Kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

    Selain itu, kebijakan pembangunan juga harus meminimalisasi potensi ancaman kerusakan ekologi dan ekosistem kehidupan yang seimbang pada kehidupan alam dan manusia.

    “Oleh karena itu, penting menjadi aksi nyata yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanan dan pelaksanaan pembangunan,” Komisioner Irwan Setiawan menambahkan.

    Komnas Perempuan mendesak, pemerintah harus tegak berdiri melaksanakan konstitusi yang menyatakan bahwa kekayaan alam di pergunakan untuk kesejahteraan rakyat,

    Dahlia meminta pemerintah menindak tegas pihak-pihak yang mengambil keuntungan secara sepihak, dan tidak mengindahkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam bisnis dan pembangunan, dan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

    Baca: Lima langkah sederhana untuk peringati Hari Bumi

    Komisioner Komnas Perempuan lainnya, Chatarina Pancer Istiyani menambahkan bahwa perempuan berada di garis depan dalam dalam menghadapi krisis iklim.

    Perempuan tidak hanya sebagai kelompok rentan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang membawa pengetahuan lokal, ketahanan, dan inovasi.

    Pengalaman dan kepemimpinan perempuan dalam pengelolaan SDA, adaptasi perubahan iklim, serta praktik-praktik berkelanjutan telah terbukti memperkuat ketahanan komunitas.

    “Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, akses terhadap informasi, dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan harus menjadi prioritas,” kata Chatarina.

    Komnas Perempuan mengingatkan amanat konstitusi Pasal 28 H UUD 1945 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi setiap warga negara.

    Selain itu, Indonesia juga terikat dengan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016, yang menegaskan komitmennegara-negara untuk mengatasi krisis iklim.

    Kedua dasar hukum tersebut termasuk peraturan turunannya berupa peraturan presiden dan peraturan menteri mendorong pelibatan perempuan dalam setiap kebijakan dan aksi-aksi terkait iklim.

    Dengan memastikan partisipasi perempuan secara bermakna dan setara, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, akan lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

    Komnas Perempuan menekankan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dalam konteks krisis iklim harus didasarkan pada prinsip-prinsip utama, yaitu partisipasi yang bermakna, penguatan ketangguhan perempuan, penghapusan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, penegakan akuntabilitas, serta jaminan atas hak asasi.

    Komnas Perempuan percaya bahwa bumi yang pulih hanya mungkin terwujud jika perempuan hidup bebas dari kekerasan, berdaulat atas sumber-sumber kehidupannya, dan dilibatkan secara bermakna dalam seluruh proses perubahan.

  • Gelombang PHK Menempatkan Pekerja Perempuan sebagai Kelompok yang Paling Terdampak

    Gelombang PHK Menempatkan Pekerja Perempuan sebagai Kelompok yang Paling Terdampak

    7cloud.asia – Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 77.965 kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tahun 2024, meningkat lebih dari 20 persen dibanding tahun 2023.

    Sektor yang paling terdampak dalam gelombang PHK ini adalah industri pengolahan (termasuk tekstil dan garmen), jasa, dan perdagangan yang selama ini didominasi oleh tenaga kerja perempuan.

    Meskipun belum tersedia data terpilah secara lengkap, tren ini menegaskan bahwa perempuan kembali menjadi kelompok paling terdampak akibat gelombang PHK yang terjadi dalam dua tahun terakhir.

    Pekerja perempuan menghadapi ketidakpastian ekonomi, kekerasan di tempat kerja, dan beban ganda dalam kehidupan sehari-hari.

    Komnas Perempuan mencatat, pada 2025 menerima pengaduan dari serikat buruh mengenai gelombang PHK, diskriminasi upah, dan dampaknya terhadap krisis rumah tangga.

    “Perempuan pekerja terpaksa memangkas kebutuhan pokok, kehilangan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta menghadapi penurunan kualitas hidup keluarga,” jelas Komisioner Irwan Setiawan, dalam keterangan tertulis menyambut Hari Buruh 2025.

    Baca: Gelombang PHK meningkat pada empat bulan pertama 2025

    Dalam pernyataannya, Komnas Perempuan juga menekankan pentingnya perlindungan hukum dan jaminan sosial yang adil bagi perempuan pekerja di sektor informal, termasuk Pekerja Rumah Tangga (PRT).

    Pekerja rumah tangga disebut sangat rentan mengalami kekerasan bahkan berujung pada kematian saat bekerja.

    Ketiadaan regulasi yang melindungi, akibat belum disahkannya RUU PPRT, memperburuk situasi mereka terhadap eksploitasi dan praktik perbudakan modern.

    Pemerintah dan DPR harus segera mengambil langkah-langkah yang terukur untuk mempercepat pengesahan RUU PPRT dan memastikan seluruh pekerja, tanpa diskriminasi, mendapatkan perlindungan yang setara.

    Irwan menegaskan, tidak ada keadilan kerja tanpa perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga. Negara wajib hadir menjamin hak-hak mereka melalui pengesahan RUU Perlindungan PRT.

    “Kami menyerukan kepada DPR dan pemerintah untuk segera membahas dan mengesahkan RUU Perlindungan PRT sebagai bentuk nyata perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan yang terus berlangsung,” pungkas Komisioner Irwan.

    Baca: Badai PHK di Indonesia dipengaruhi kondisi global

    Komnas Perempuan juga mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, terdapat 2.702 kasus kekerasan terhadap perempuan pekerja.

    Data ini menunjukkan bahwa tempat kerja masih jauh dari aman bagi perempuan, dan bahwa kekerasan berbasis gender tetap menjadi persoalan serius yang belum ditangani secara sistemik.

    Kerentanan ini semakin diperparah oleh krisis ekonomi yang tidak hanya mengancam keberlangsungan kerja, tetapi juga menambah beban psikososial dan ekonomi perempuan pekerja.

    Catatan lainnya adalah implementasi Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di tempat kerja sangat mendesak.

    Kajian 21 tahun CATAHU Komnas Perempuan mencatat berbagai kekerasan seksual yang terjadi di perusahaan swasta, lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan di dunia hiburan.

    ”Sebanyak 20 perusahaan dilaporkan karena tidak responsif, bahkan menolak memproses laporan kekerasan seksual oleh perempuan pekerja. Ini menunjukkan urgensi mekanisme pengaduan yang aman, responsif, dan melindungi perempuan pekerja dari kekerasan seksual,” sambung Komisioner Devi Rahayu.

    Baca: Banjir produk China hantam industri dalam negeri

  • BRIN: Perempuan Memegang Peran Penting dalam Membangun Ketahanan Iklim

    BRIN: Perempuan Memegang Peran Penting dalam Membangun Ketahanan Iklim

    7cloud.asia – Para perempuan bukan sekadar sebagai pelengkap dalam struktur pemerintahan atau masyarakat, apalagi jika dikaitkan dengan upaya membangun ketahanan iklim.

    Peneliti Pusat Riset (PR) Hukum, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ade Angelia mengatakan bahwa perempuan adalah aktor utama yang memainkan peran penting dalam membangun ketahanan iklim.

    “Perempuan pesisir terbukti menjadi kelompok yang rentan, sekaligus agen perubahan yang tangguh,” ucap Ade saat menyampaikan paparan dalam forum Diseminasi Hasil Penelitian PR Hukum BRIN yang berlangsung Selasa (3/6/2025).

    Pada kesempatan itu, ia menyampaikan hasil risetnya tentang strategi ketahanan perempuan dalam menanggapi dampak perubahan iklim di wilayah pesisir utara Semarang, Jawa Tengah.

    Baca: Peran agama dan gender membangun ketahanan iklim di Jawa Tengah

    Fokus kajian ini menyoroti tiga aspek utama dalam merespons dampak perubahan iklim di wilayah pesisir utara Kota Semarang yaitu ekonomi, lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat.

    Ade menyebutkan, dalam banyak studi, perempuan lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim. Hal itu karena keterbatasan akses terhadap sumber daya dan beban domestik yang lebih besar.

    Di sisi lain, mereka juga menunjukkan kapasitas luar biasa dalam mengelola sumber daya rumah tangga dan komunitas, terlibat dalam pertanian lokal, konservasi lingkungan, hingga advokasi kebijakan.

    Seperti yang ia amati di pesisir utara Semarang yang sedang menghadapi krisis serius lingkungan. Di mana, ada kenaikan permukaan laut, penurunan muka tanah, dan sistem drainase yang buruk.

    Baca: Adaptasi iklim warga Pantura di Jawa Barat

    “Sejak 1985 hingga 1998, terjadi peningkatan suhu rata-rata dan kerusakan lingkungan seperti kualitas air menurun, infrastruktur rusak, hingga peningkatan penyakit kulit dan pernapasan,” jelasnya.

    Tantangan yang dihadapi perempuan pesisir yaitu legalitas usaha, pemasaran digital, permodalan, kerentanan tenaga kerja, kepemilikan lahan dan infrastruktur, dan pemangkasan anggaran.

    Ade menyimpulkan bahwa perubahan iklim sangat nyata di pesisir Semarang. Mulai dari banjir rob hingga perubahan musim. Menurutnya, perempuan adalah kelompok paling terdampak namun juga menjadi motor utama dalam adaptasi dan inovasi lokal.

    “Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis komunitas, perempuan pesisir Semarang dapat menjadi pilar utama dalam menghadapi perubahan iklim. Tentu saja dengan tetap menjunjung prinsip keadilan gender,” simpul Ade.

  • Fadli Zon Sebut Perkosaan Massal Mei 98 Hanyalah Rumor, Faktanya TGPF Temukan Puluhan Perkosaan

    7cloud.asia – Pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon dalam wawancara dengan pemimpin redaksi IDN Times, Uni Lubis soal ”Revisi Buku Sejarah” yang diunggah di kanal YouTube IDN Times pada 10 Juni 2025 menuai kecaman dari banyak pihak.

    Dalam wawancara itu, Fadli Zon mengatakan bahwa tidak terdapat bukti kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan massal dalam Kerusuhan Mei 1998

    Fadli Zon juga mengklaim bahwa informasi terkait perkosaan massal Mei 98 tersebut hanyalah rumor dan tidak pernah dicatat dalam buku sejarah.

    Pernyataan Fadli Zon ini oleh Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil dan individu dinilai sebagai sikap nirempati terhadap korban dan seluruh perempuan yang berjuang bersama korban.

    “Fadli Zon telah gagal dalam memahami kekhususan dari kekerasan seksual dibandingkan dengan bentuk-bentuk kekerasan lainnya, terlebih lagi ada kecenderungan untuk secara sengaja menyasar pihak yang dijadikan korban, yaitu perempuan Tionghoa,“ demikian Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas dalam pernyataannya.

    Baca: Fadli Zon dituntut menarik pernyataannya dan meminta maaf

    Pernyataan Fadli Zon merupakan upaya untuk mendiskreditkan kerja Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang telah melakukan pendokumentasian dan penyelidikan atas peristiwa Mei 1998, dengan kekerasan seksual sebagai bagian dari peristiwa tersebut.

    TGPF sendiri dibentuk oleh Presiden BJ Habibie pada bulan Juli 1998 untuk menyelidiki peristiwa Kerusuhan Mei 1998.

    TGPF terdiri dari berbagai unsur yang berasal dari pemerintah, Komnas HAM, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

    TGPF dan Komnas HAM dalam penyelidikannya menemukan laporan tentang kekerasan seksual yang mencuatkan fakta mengejutkan.

    TGPF dibentuk Presiden BJ Habibie bertugas mengungkap fakta, pelaku dan latar belakang peristiwa Mei 1998 serta mencari jejak-jejak peristiwa dan hubungan antar subjek di setiap lokasi.

    Baca: Penulisan ulang sejarah Indonesia rawan terjadi pembelokan

    Dari proses pengumpulan data dan bukti kurang lebih selama tiga bulan, TGPF merilis Laporan Akhir pada 23 Oktober 1998. Laporan akhir TGPF mencatat adanya tindak kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya, Medan dan Surabaya.

    Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ditemukan dalam Peristiwa Mei 1998, dibagi dalam beberapa kategori yaitu: perkosaan, perkosaan dan penganiayaan, penyerangan seksual/penganiayaan dan pelecehan seksual yang terjadi di dalam rumah, di jalan, dan di depan tempat usaha.

    Terdapat 52 korban perkosaan, 14 korban perkosaan dengan penganiayaan, 10 korban penyerangan/penganiayaan seksual, dan 9 korban pelecehan seksual.

    Data ini diperoleh dari sejumlah bukti baik keterangan korban, keluarga korban, saksi mata, saksi lainnya (perawat, psikiater, psikolog, pendamping, rohaniawan), hingga keterangan dokter.

    TGPF juga menemukan korban-korban kekerasan seksual yang terjadi sebelum dan setelah Peristiwa Mei 1998. Dalam kunjungan ke daerah Medan, TGPF juga mendapatkan laporan tentang ratusan korban pelecehan seksual yang terjadi pada tanggal 4–8 Mei 1998.

    Setelah Peristiwa Mei 1998 tersebut, juga diikuti dengan 2 (dua) kasus terjadi di Jakarta tanggal 2 Juli 1998 dan 2 (dua) kasus terjadi di Solo pada tanggal 8 Juli 1998.

    Baca: Aktivis 98 tolak gelar pahlawan untuk Soeharto

    TGPF juga menemukan bahwa sebagian besar kasus perkosaan adalah gang rape, yang mana korban diperkosa oleh sejumlah orang secara bergantian pada waktu yang sama. Kebanyakan kasus perkosaan juga dilakukan di hadapan orang lain.

    Pelapor Khusus Komnas Perempuan Tentang Kekerasan Seksual Mei 1998 dan Dampaknya pun menemukan bahwa ada kesengajaan untuk menyasar perempuan beretnis Tionghoa, yang pada saat itu dikonstruksikan sebagai kambing hitam akibat krisis moneter di Indonesia.

    Kesengajaan ini tampak dari adanya kesaksian salah satu perempuan yang tidak jadi diperkosa karena ibunya yang ‘pribumi’ berhasil meyakinkan para pelaku bahwa ia adalah anaknya.

    Meskipun temuan ini telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk proses hukum lebih lanjut, hingga kini tidak ada penyelesaian hukum yang memadai di tingkat penyidikan hingga proses pengadilan.

    Namun fakta memilukannya adalah hingga saat ini kasus tersebut tidak pernah tuntas. Tidak pernah ada pengungkapan kebenaran, kepastian bahkan keadilan baik dalam peristiwa ini maupun terhadap korban dan keluarga korban Peristiwa Mei 1998

    Sudah berpuluh tahun mereka memperjuangkan keadilan dan haknya, sehingga menjadi kewajiban Negara untuk memenuhinya.

    Baca: Napak tilas Tragedi Mei 98 di Jakarta

     

  • Digelar Pekan Ini, Give Back Sale Mendukung Kerja-kerja Pemulihan bagi Perempuan Korban Kekerasan

    Digelar Pekan Ini, Give Back Sale Mendukung Kerja-kerja Pemulihan bagi Perempuan Korban Kekerasan

    7cloud.asia – Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) bersama Komnas Perempuan kembali menghadirkan Give Back Sale (GBS) pada pekan ini.

    Give Back Sale adalah kegiatan penggalangan dana publik dengan menghimpun barang preloved yang hasil penjualannya disalurkan untuk mendukung kerja-kerja pemulihan bagi perempuan korban kekerasan.

    Memasuki tahun ke-9 penyelenggaraannya, Give Back Sale kali ini akan berlangsung pada 18–21 Juni 2025 di Kekini Ruang Bersama, Jl. Cikini Raya No. 43, Menteng, Jakarta Pusat.

    Give Back Sale merupakan bagian dari inisiatif Pundi Perempuan, wadah solidaritas publik yang sejak lama menggalang dukungan bagi lembaga pengada layanan yang memberikan pendampingan psikososial dan hukum kepada perempuan korban kekerasan.

    Sekar Pireno Ks, Komunitas Pemberdaya IKa yang juga Pengelola Give Back Sale melalui upaya penggalangan dana publik ini, Pundi Perempuan mengajak masyarakat dapat secara berkelanjutan memberikan dukungannya agar kerja-kerja pendampingan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dapat terus berjalan.

    Baca: Belanja, berbagi sekaligus merawat lingkungan di Give Back Sale

    Ratusan ribu kasus kekerasan yang dialami perempuan setiap tahunnya bukan sekadar statistik, setiap kasus mewakili cerita nyata tentang luka, perjuangan, dan harapan para korban untuk pulih.

    Di sinilah pentingnya peran lembaga pengada layanan untuk menjadi ruang aman pertama bagi perempuan korban kekerasan. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan publik agar lembaga layanan dapat terus memberikan pendampingan terhadap korban.

    “Kekerasan terhadap perempuan yang terus menerus terjadi adalah sebuah realita yang mendesak untuk segera diatasi bersama. Dukungan terhadap korban adalah bagian penting dari upaya pencegahan dan mewujudkan pemulihan dan pemberdayaan korban,“ ujar Sekar dalam pernyataan tertulis yang diterima Senin (16/6/2025).

    Di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki lembaga pengada layanan yang bekerja mendampingi para korban akan menjadi sulit diwujudkan tanpa dukungan masyarakat.

    Melalui Give Back Sale, diharapkan masyarakat turut ambil bagian dalam mendukung forum pengada layanan agar terwujud bukan hanya pendampingan yang dibutuhkan para korban.

    Baca: Bagaimana toko amal bekas bekerja untuk komunitas

    Lebih dari itu, terciptanya ekosistem yang layak dan nyaman untuk para pendamping menjalankan tugas mereka. Semakin banyak masyarakat atau publik yang mendukung, semakin banyak pula korban yang mendapatkan pendampingan.

    Data Forum Pengada Layanan (FPL) menunjukkan penurunan jumlah forum pengada layanan dari 115 menjadi sekitar 87 lembaga yang terdaftar, karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki.

    Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) mengundang masyarakat luas untuk hadir dan berbelanja sekaligus berdonasi di Give Back Sale.

    Seberapapun dukungan yang diberikan, akan sangat berarti untuk pemulihan korban serta keberlangsungan kerja-kerja pendampingan.

    “Dukungan masyarakat yang luas untuk langkah kecil ini, dapat berdampak terhadap hidup banyak perempuan, sebagai upaya membuka jalan perempuan korban kekerasan mendapatkan keadilan” tutup Sekar.

    Baca: Thrifting jadi cara untuk kurangi sampah dan polusi

  • Aktivis Perempuan Ita Fatia Nadia Diteror Usai Sebut Fadli Zon Telah Berbohong

    Aktivis Perempuan Ita Fatia Nadia Diteror Usai Sebut Fadli Zon Telah Berbohong

    7cloud.asia – Aktivis perempuan dan pendamping korban perkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa pada Mei 1998, Ita Fatia Nadia, mendapatkan teror melalui telepon usai mengecam pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

    Berbicara dalam siniar (podcast) Bocor Alus di kanal YouTube Tempo yang diunggah Sabtu (21/6/2025), Ita Fatia Nadia mengatakan teror itu diterima setelah dia berbicara dalam konferensi pers yang dihelat Koalisi Perempuan Indonesia pada Jumat pekan lalu.

    “Kami mengadakan konferensi pers tentang (keterangan) Fadli Zon yang mengatakan pemerkosaan di 98 adalah rumor,” kata Ita, seperti dipantau di akun YouTube Bocor Alus Tempo, Minggu (22/6/2025).

    Dalam jumpa pers itu, Ita Fatia Nadia, yang pada 1998 dipercaya menjadi Ketua Relawan untuk Korban Kekerasan terhadap Perempuan mengatakan bahwa pernyataan Fadli Zon adalah sebuah kebohongan.

    Peristiwa perkosaan massal Mei 98, adalah fakta sejarah yang sudah tertulis dalam dokumen resmi dan laporan lembaga negara. Perkosaan massal juga diabadikan dalam berbagai karya ilmiah dan karya sastra.

    Baca: Fadli Zon dituntut menarik pernyataannya dan meminta maaf secara resmi

    Ita menegsakan, enelusuran yang dilakukan Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF Mei 1998 menemukan terjadi perkosaan massal di sejumlah kota Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang dan Solo.

    “Dirinci dalam laporan Tim Gabungan Pencari Fakta yang diserahkan kepada presiden waktu itu, BJ Habibie pada Oktober 1998,“ ujar Ita Fatia Nadia yang dalam jumpa pers itu menjadi pembicara pertama.

    Ita Fatia Nadia diteror oleh nomor tak dikenal pada Jumat (13/6/2025) malam dan Minggu (15/6/2025) dini hari.

    “Jumat malam, saya mendapatkan telepon di jam 11 malam, ‘antek Cina kamu!’” kata Ita Fatia menirukan suara tersebut.

    Ita menambahkan, saat itu dirinya hanya diam dan tidak memberikan respon. Tapi setelahnya, dia bicara kepada salah seorang temannya dan mengatakan dirinya tidak takut, karena sudah biasa diteror sejak dulu.

    Baca: TGPF temukan bukti perkosaan massal Mei 98

    Ancaman dari nomor yang sama kembali diterima perempuan yang menjadi komisioner pertama Komnas Perempuan ini pada Minggu (15/6/2025) dini hari.

    “Katanya ‘kamu keluarga PKI, suamimu tapol, matiin orang PKI itu, gampang, tidak ada yang membela’. Nada suaranya tegas,” imbuh Ita.

    Ini bukan kali pertama bagi Ita Fatia yang banyak menyoroti sejarah gerakan perempuan ini mendapat ancaman. Dia juga mendapatkan teror saat mendampingi korban perkosaan massal Mei 98.

    Usai peristiwa Mei 98, Ita mendapat ancaman anaknya akan dibunuh, sehingga sang anak yang saat itu masih sekolah di taman kanak-kanak terpaksa diungsikan ke rumah orang tuanya di Yogyakarta.

    Teror ini diduga terkait dengan aktivitasnya dalam mendampingi dan menyuarakan para korban perkosaan massal Mei 98.

    Baca: Komnas Peerempuan sebut penyangkalan perkosaan massal Mei 98 khianati para korban

     

  • Pakar Bantah Isu Miring Terkait Vaksin HPV

    Pakar Bantah Isu Miring Terkait Vaksin HPV

    7cloud.asia – Ketua Umum Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Prof. Yudi Mulyana Hidayat membantah isu yang menyebut vaksin HPV (human papillomavirus ) bisa menyebabkan kemandulan hingga menopause dini

    “Terkait dengan apakah vaksin HPV itu dihubungkan dengan kemandulan dan lain sebagainya, dengan menopause dini dan sebagainya, itu boleh kita katakan hanya mitos. Tidak fakta,” ujar Yudi dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Selasa (24/6/2025)

    Ia menambahkan bahwa tak ada bukti ilmiah yang mendukung isu mengenai efek vaksin HPV tersebut.

    Sementara terkait pemberian dosis vaksin HPV sebaiknya diberikan setelah perempuan melahirkan atau pasca persalinan, hal ini bertujuan agar perlindungan vaksin dapat terbentuk secara maksimal.

    Dengan penjelasan ini, Yudi sekaligus menepis kabar soal vaksin HPV yang dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan janin yang dikandung.

    “Tapi kenapa tidak diberikan pada ibu hamil, karena apa? Pada ibu hamil itu sistem kekebalan tubuhnya sedang jelek sehingga kalau kita berikan vaksin kepada ibu hamil padahal kita punya 9 bulan. Nanti antibodi terbentuknya tidak optimal,” jelasnya.

    Sebelumnya Kementerian Kesehatan (Menkes) mengingatkan bahwa kematian akibat kanker leher rahim atau serviks dapat dicegah, salah satunya dengan melakukan imunisasi vaksin human papillomavirus (HPV).

    Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyampaikan bahwa kanker leher rahim atau kanker serviks termasuk jenis kanker yang dapat dicegah dan disembuhkan.

    Vaksinasi HPV dapat memberikan perlindungan terhadap infeksi Human papillomavirus atau HPV, virus yang dapat menyebabkan kanker serviks, dan pemeriksaan berkala dapat membantu mendeteksi sel-sel abnormal pada leher rahim.

    “Semakin dini ditemukan maka semakin tinggi angka kesembuhannya,” kata Nadia.

    Menurut siaran informasi Kementerian Kesehatan, kanker serviks merupakan jenis kanker terbanyak kedua di Indonesia.

    Setiap tahun diperkirakan ada lebih dari 36.000 kasus baru kanker serviks yang terdeteksi, tetapi sekitar 70 persen di antaranya diketahui pada stadium lanjut.

    Oleh karena itu, pemerintah menjalankan upaya promotif dan preventif yang mencakup program vaksinasi HPV dan pemeriksaan berkala untuk meningkatkan deteksi dini kanker serviks.

  • Gangguan Kesehatan Mental di Indonesia Naik dalam 30 Tahun Terakhir

    Gangguan Kesehatan Mental di Indonesia Naik dalam 30 Tahun Terakhir

    7cloud.asia – Jauh sebelum pandemi Covid-19, angka kasus gangguan kesehatan mental telah menunjukkan tren peningkatan di level global maupun Indonesia.

    Pandemi telah membuat masalah kesehatan jiwa makin meningkat. Ini semestinya menjadi pengingat bagi mayoritas negara untuk memperkuat sistem kesehatan mental.

    Gangguan kesehatan mental merupakan masalah yang kompleks dan bisa bermacam-macam bentuknya, seperti dijelaskan dalam klasifikasi penyakit internasional Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

    Dalam definisi itu, gangguan kesehatan mental mencakup banyak bentuk, termasuk depresi, kecemasan, bipolar, gangguan makan, dan skizofrenia.

    Bunuh diri, seperti kasus mahasiswa di Yogyakarta baru-baru ini, merupakan masalah besar gangguan kesehatan mental yang perlu menjadi perhatian dan dicegah oleh banyak pihak. Secara global, bunuh diri adalah penyebab kematian keempat di antara orang berusia 15-29 tahun. .

    Riset terbaru dari Institute for Health Metrics and Evaluation University of Washington terkait Global Burden of Disease (GBD) 2019 menunjukkan bahwa gangguan kesehatan mental tetap bertahan dalam 10 penyebab teratas beban penyakit di seluruh dunia. Tak ada bukti pengurangan secara global pada beban ini sejak 1990.

    Dalam konteks Indonesia, riset ini menunjukkan tren peningkatan jumlah gangguan kesehatan mental dalam 30 tahun terakhir.

    Selain naiknya jumlah kasus gangguan jiwa baik pada laki-laki maupun perempuan, temuan lainnya adalah gangguan kesehatan jiwa pada perempuan lebih tinggi dibanding pada laki-laki. Apa penyebabnya?

    Baca: Kiat memilih buku self lelp yang berdampak pada kesehatan mental

    Menurut Ilham Akhsanu Ridho, dosen dan peneliti Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, perempuan di Indonesia rentan mengalami gangguan kesehatan mental karena mengalami beban ganda dalam keluarga dan tempat kerja.

    Selain dituntut oleh sistem sosial untuk mengurus pekerjaan di ranah domestik, perempuan juga dituntut bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga, apalagi di kalangan kelompok miskin.

    Di sektor domestik, kerentanan sosial muncul saat perempuan mengurus rumah tangga, anak, perceraian (jika terjadi), konflik dengan pasangan, kekerasan dalam rumah tangga. “Akar-akarnya bisa dilacak pada budaya patriarki,” kata dia.

    Secara umum, analisis lain juga menyatakan semakin tinggi beban pekerjaan rumah tangga, semakin tinggi juga kemungkinan perempuan mengalami stres.

    Temuan lainnya adalah makin tua seseorang, makin rentan pula mengalami gangguan kesehatan mental.

    WHO menyatakan gangguan mental dan neurologis di antara orang dewasa yang lebih tua menyumbang 6,6 persen dari total kecacatan (DALYs) untuk kelompok usia ini. Sekitar 15 persen orang dewasa berusia 60 tahun ke atas menderita gangguan mental.

    Lalu, berapa tahun masa hidup sehat yang hilang akibat gangguan kesehatan mental?

    Studi Global Burden of Disease (GBD) 2019, dengan perhitungan tingkat DALY (Disability-Adjusted Life Year) dari gangguan depresi menunjukkan makin tua kelompok usia, makin besar tahun hidup sehat yang hilang.

    Baca: Pentingnya kesehatan mental untuk kesehatan fisik

    Kelompok usia produktif, 15-64 tahun, merupakan kelompok yang paling banyak kehilangan tahun hidup sehat akibat gangguan depresi.

    Misalnya, orang Indonesia kelompok umur usia 50-69 tahun kehilangan hidup sehat lebih banyak (sekitar 580 tahun per 100.000 orang) dibanding kelompok usia usia 5-14 tahun (sekitar 60 tahun per 100.000 orang) akibat gangguan depresi (lihat grafik di bawah).

    Disability-adjusted Life Years (DALY) yang merupakan ukuran status kesehatan itu dinyatakan dalam metrik jumlah tahun yang hilang karena meninggal, sakit dan disabilitas.

    DALY dihitung dari gabungan jumlah waktu (dinyatakan dalam tahun) yang hilang akibat meninggal dini (Years of Life Lost, YLL) dan jumlah waktu ketika orang terpaksa hidup dengan disabilitas (Years Lived with Disability, YLD).

    Menurut Iqbal Elzayar, peneliti The Oxford University Clinical Research Unit in Indonesia (OUCRU ID), berdasarkan studi GBD 2019, faktor risiko yang berkontribusi terhadap gangguan mental depresi adalah pelecehan seksual masa kanak-kanak, perundungan, dan kekerasan dari pasangan.

    “Pada kelompok 15-49 tahun, pelecehan seksual masa kanak-kanak dan bullying menjadi kontributor risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan risiko lainnya. Sedangkan pada kelompok 70+, kekerasan dari pasangan lebih mendominasi,” kata kolaborator GBD 2019 dari Indonesia itu.

    Selain masalah sakitnya secara langsung, salah satu isu yang timbul dari gangguan kesehatan jiwa adalah dampaknya terhadap produktivitas masyarakat.

    Baca: Gangguan kesehatan mental bukan kelemahan

    Menurut Rizqy Amelia Zein, dosen Psikologi Kepribadian dan Sosial Universitas Airlangga, jika ada satu anggota keluarga memiliki masalah gangguan kesehatan mental yang berat, maka beban perawatan di keluarga tersebut meningkat.

    “Sebab, anggota keluarga yang lain harus membantu dan menangani yang sakit. Jadi bukan hanya produktivitas yang sakit yang terganggu, yang tidak sakit juga terganggu produktivitasnya karena harus merawat yang sakit,” kata Amelia.

    Karena itu, kata dia, isu-isu kesehatan mental menjadi perhatian serius di negara-negara maju, ketimbang di negara-negara berkembang. Sebab, kesehatan mental bisa berdampak atau mempengaruhi produktivitas masyarakat.

    Promosikan pentingnya kesehatan mental
    Untuk mencegah gangguan kesehatan mental, menurut WHO, ada beberapa langkah yang harus dilakukan negara.

    Pertama, mempromosikan kesehatan mental untuk semua orang dan melindungi orang-orang berisiko seperti anak-anak, remaja, dan pekerja. Program pencegahan bunuh diri juga patut digalakkan.

    Kedua, negara harus menyediakan layanan kesehatan yang mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat. Dalam konteks ini, peningkatan anggaran untuk kesehatan mental menjadi keharusan.

    Tanpa adanya anggaran yang memadai, promosi, pencegahan, dan pengobatan atas masalah kesehatan mental sulit dilakukan.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Ahmad Nurhasim, Health+Science Editor, The Conversation

  • Pameran Lab Perspektif Perempuan “Kukuh, Bertumbuh”: Memotret Perlawanan Perempuan

    Pameran Lab Perspektif Perempuan “Kukuh, Bertumbuh”: Memotret Perlawanan Perempuan

    7cloud.asia – Dewan Kesenian Jakarta bersama Cemara 6 Galeri-Toeti Heraty Museum, mulai Minggu (13/7/2025) menginisiasi Lab Perspektif Perempuan yang menghadirkan karya-karya kolaboratif antara perempuan perupa dan masyarakat dari beberapa wilayah di Indonesia.

    Pada 2025 ini, Lab Perspektif Perempuan mengangkat tema “Kukuh, Bertumbuh”, sebagai upaya membaca kembali ketahanan sosial, terutama dari perspektif perempuan, yang sering tak terlihat dalam wacana utama seni rupa.

    Pameran ini akan digelar sepanjang 13-20 Juli 2025 setiap pukul 10.00-17.00 WIB di Cemara 6 Galeri-Toeti Heraty Museum.

    Lab Perspektif Perempuan ini menghadirkan karya tiga perupa, yakni Alexandra Karyn, Anisa Nabilla Khairo, dan Kae Oktorina. Ayu Maulani bertindak sebagai kurator dengan diasisteni Nirwan Sambudi.

    Ketiga perempuan perupa ini melakukan riset selama 3 bulan di beberapa daerah (Kampung Dadap, Banten; Tapang Balu, Sumatera Barat; dan Suku Kajang, Sulawesi Selatan) sebelum menuangkan perspektifnya terhadap isu ketahanan sosial dalam karya.

    Baca: Pameran lukisan tunggal Yos Suprapto yang sarat kritik

    Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Bambang Prihadi mengatakan, Komite Seni Rupa Dewan Kesenian Jakarta memiliki mandat untuk memperkuat ekosistem seni rupa yang inklusif, kritis, dan relevan dengan masyarakat urban.

    ”Sejak 2021, program Lab Perspektif Perempuan dikembangkan sebagai kelanjutan dari inisiatif pameran perupa perempuan, dengan pendekatan yang lebih kolaboratif dan partisipatif,” kata Bambang dalam keterangannya.

    Melalui Lab Perspektif Perempuan, DKJ sebagai penyelenggara utama ingin membuka ruang di mana pengalaman perempuan tak hanya dihadirkan sebagai subjek, tetapi juga sebagai pembentuk pengetahuan.

    Ayu Maulani menyampaikan proses kuratorial dalam Lab Perspektif Perempuan berangkat dari keyakinan bahwa seni harus bersumber dari pengalaman sosial yang konkrit.

    Di mana, ketiga perupa perempuan ini tidak hanya membuat karya, tapi juga mendokumentasikan relasi, strategi bertahan, dan suara warga, khususnya perempuan.

    Baca: Mekanisme sensor seni di era digital

    “Pameran ini bukan hanya sebagai ajang pamer, namun merupakan upaya dalam menciptakan ekosistem belajar yang hidup dan partisipatif ketika riset, eksperimen, dialog, dan produksi karya menjadi bagian dari proses yang utuh, dan karya seni merupakan bentuk perlawanan serta perayaan atas laku hidup perempuan Indonesia,” ujar Ayu.

    Cemara 6 Galeri – Toeti Heraty Museum sendiri adalah institusi seni yang sejak berdiri pada 1993, telah memposisikan dirinya di garis depan gerakan seni dan feminisme di Indonesia.

    Kolaborasi dengan Komite Seni Rupa DKJ dalam Lab Perspektif Perempuan memperkuat misi Cemara 6 Galeri dalam mendukung representasi perempuan melalui seni visual.

    Misi Cemara 6 Galeri diwujudkan dalam pameran Indonesian Women of Spirituality (1999), Indonesian Women Artists (2019, 2022), dan kini 2025.

    Sebagai ruang budaya, Cemara 6 menyediakan tidak hanya lokasi pameran, tetapi juga menjadi mitra dalam pendokumentasian, penerbitan katalog digital, serta aktivasi ruang wicara dan interaksi publik.

    Kolaborasi ini menegaskan posisi galeri sebagai mitra strategis dalam mendorong wacana feminis dalam seni rupa kontemporer.

    Baca: Koalisi masyarakat sipil mengecam intimidasi kepada para seniman