ruangkota

Tag: perubahan iklim

  • Bisa Ditiru, Aktivis Lingkungan Korea Selatan Ramai-ramai Gugat Pemerintah agar Lebih Serius Tangani Perubahan Iklim

    Bisa Ditiru, Aktivis Lingkungan Korea Selatan Ramai-ramai Gugat Pemerintah agar Lebih Serius Tangani Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Apa yang dilakukan para pencinta lingkungan di Korea Selatan dalam mengantisipasi perubahan iklim ini layak ditiru.

    Para pencinta lingkungan di negeri ginseng ini ramai-ramai mengajukan gugatan, karena pemerintah Korea Selatan dinilai tak serius tangani perubahan iklim

    Pemerintah Korea Selatan (Korsel) tengah menghadapi empat gugatan dari warga negaranya yang diajukan selama 2020–2023 terkait dengan dugaan kelalaian dalam menghadapi perubahan iklim.

    “Gugatan ini bukan sekadar gugatan simbolis, melainkan juga gugatan yang bisa dan harus kita menangkan,” kata pengacara Plan 1,5 dan penasihat litigasi iklim Korea Sejong Youn dalam keterangan tertulis yang dikutip Antaranews.com, Selasa (23/4/202).

    Baca: Gugatan-iklim-efektif-mendorong-kebijakan-meredam-perubahan-iklim

    Meskipun memiliki ketentuan hukum yang berbeda, keempat gugatan itu sama-sama sepakat mengenai satu hal, yakni Pemerintah Korea Selatan dianggap tidak serius menangani perubahan iklim dan melanggar hak asasi manusia para penggugat.

    Para penggugat berargumen bahwa perubahan iklim dianggap sebagai masalah hak asasi manusia dan pemerintah sudah seharusnya bertugas mengendalikan perubahan iklim dan melindungi warga negaranya dari ancaman perubahan iklim.

    Para penggugat yang terdiri atas Do-Hyun Kim dan kawan-kawan, Byung-In Kim dan kawan-kawan, Woodpecker dan kawan-kawan, serta Min-A Park.

    Mereka menilai upaya yang dilakukan Pemerintah Korea Selatan terkait langkah menghadapi perubahan iklim masih jauh di bawah upaya negara-negara industri maju lainnya.

    Baca:Demi-lingkungan-kanopi-hijau-indonesia-desak-pemprov-bengkulu-rilis-aturan-penggunaan-plastik-sekali-pakai

    Atas empat gugatan tersebut, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan akan menggelar dengar pendapat publik pertama tentang perubahan iklim pada Selasa (23/4/2024).

    Kegiatan itu akan dilanjutkan pada bulan Mei mendatang.

    Menanggapi gugatan itu, Pemerintah Korsel meyakini bahwa keputusan mengenai aksi iklim harus diserahkan kepada pejabat terpilih dengan mempertimbangkan berbagai faktor.

    Mereka juga berpendapat bahwa hal-hal seperti itu tidak layak untuk dilakukan melalui jalur uji materi guna mempertahankan pemisahan kekuasaan.

    Baca:Lima-langkah-sederhana-untuk-berperan-dalam-menyelamatkan-lingkungan

    Selain itu, Pemerintah Korsel berargumen bahwa mereka tidak dapat dianggap melanggar kewajiban mereka untuk melindungi hak-hak dasar.

    Pemerintah Korsel merasa sudah melakukan upaya yang cukup untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan memberlakukan beberapa kebijakan berdasarkan Framework Act on Low Carbon, Green Growth, dan Framework Act on Carbon Neutrality and Green Growth.

    Dilansir The Conversation, dunia seolah mengalami “musim semi” terkait gugatan terkait perubahan iklim sejak tujuh tahun silam.

    Gugatan iklim adalah upaya suatu pihak dalam mengajukan gugatan terkait persoalan perubahan iklim dan lingkungan di pengadilan.

    Baca:MA-menangkan-gugatan-warga-soal-polusi-udara-ini-tanggapan-warga

    Sejak 2015, angka gugatan iklim yang menyoal isu lingkungan pemicu perubahan iklim ini tercatat naik dua kali lipat dibanding beberapa dekade sebelumnya.

    Angkanya mencapai lebih dari 2 ribu gugatan iklim yang diajukan di seluruh dunia – seperempat dari gugatan terkait isu lingkungan pemicu perubahan iklim ini didaftarkan sejak 2 tahun silam.

    Namun, sebagian besar perkara terkait isu lingkungan pemicu perubahan iklim ini tersebut berlokasi di negara-negara maju. Hanya sedikit gugatan iklim yang diajukan di negara-negara berkembang.

    Di Indonesia gugatan iklim juga belum banyak dilakukan. Direktur Eksekutif ICEL, Raynaldo Sembiring, mengemukakan bahwa warga Indonesia memiliki kesempatan besar untuk mendaftarkan gugatan iklim di lembaga peradilan.

    Tujuannya agar pemerintah lebih serius menangani dampak perubahan iklim

     

     

  • Perubahan Iklim Berdampak Nyata pada Kesejahteraan dan Perilaku Anak

    Perubahan Iklim Berdampak Nyata pada Kesejahteraan dan Perilaku Anak

    7cloud.asia – Pperubahan iklim berdampak nyata terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak-anak sehingga harus ada rencana mitigasi yang mempertimbangkan sudut pandang anak.

    Hal ini mendesak dilakukan, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan termasuk negara yang rentan terdampak perubahan iklim

    Menurut Indeks Risiko Iklim Anak yang dikeluarkan UNICEF pada 2021, Indonesia berada di peringkat ke-46 dari 195 negara dengan faktor iklim dan lingkungan yang tinggi.

    Tingkat keparahan atau kerentanan Indonesia terhadap dampak perubahan iklim tercatat yaitu 8,1, sedangkan indeks kerentanan anak tercatat 4,2.

    Baca Juga: Bisa Ditiru, Aktivis Lingkungan Korea Selatan Ramai-ramai Gugat Pemerintah agar Lebih Serius Tangani Perubahan Iklim

    Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum saat membuka Seminar Nasional Multi Sektor dan Kickf Off Generasi Iklim di Jakarta, Kamis (25/4/2024) mengatakan anak merupakan kelompok paling rentan.

    “Dampak kekeringan berkepanjangan yang berulang berpengaruh terhadap kelompok rentan termasuk anak-anak,” ujarnya dikutip Antaranews.

    Dampak nyata perubahan iklim yang dirasakan anak-anak di antaranya infeksi saluran pernapasan akut sehingga menyebabkan mereka tidak dapat masuk sekolah.

    “Kerawanan pangan sebagai dampak kekeringan yang berkontribusi pada kemiskinan dan mendorong peningkatan pernikahan anak serta prevalensi stunting,” tambahnya.

    Baca Juga: BMKG Perkirakan Permukaan Laut Indonesia Naik 1,2 Centimeter Per Tahun Sebagai Dampak Perubahan Iklim

    Hasil itu didasarkan pada kajian yang dilakukan Save The Children pada 2023 terkait aksi adaptasi dan antisipatif perubahan iklim di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat dengan fokus wilayah Sumba Timur, Lombok Barat dan Kupang.

    Membacakan pidato Menko PMK Muhadjir Effendy, Woro juga mencontohkan kekeringan yang berkala sebagai salah satu dampak perubahan iklim juga membuat anak-anak dilibatkan dalam pengambilan air dengan jarak jauh.

    Kondisi itu selain mengganggu kegiatan sekolah tetapi juga memberikan tekanan kepada keluarga.

    Dampak krisis iklim, ujarnya, menjelaskan bahwa anak-anak menanggung beban yang berat dan tidak proporsional karena tumbuh dalam situasi yang mengancam.

    Baca Juga: Pakar: Perubahan Iklim dan Kenaikan Suhu Bumi Picu Risiko Penyakit Musiman

    “Kondisi ini diperberat dengan anak memiliki faktor-faktor yang membuatnya lebih rentan secara fisik, sosial dan ekonomi. Dengan demikian, krisis iklim adalah juga krisis hak-hak anak,” ujarnya.

    Untuk itu, perlu dilakukan penyiapan resiliensi anak agar dapat beradaptasi dan melaksanakan peran lebih sesuai dengan perubahan yang terjadi.

    Selain itu juga perlu dilakukan langkah terobosan baru supaya bisa hidup dengan layak.

    Dia menyatakan setelah terselenggaranya Seminar Nasional dan Kick Off tersebut penting ada tindaklanjut dalam bentuk advokasi, diseminasi, kampanye penyadaran, serta dukungan publik untuk merespon dan meningkatkan resiliensi.

     

  • Begini Cara Ajukan Gugatan Iklim agar Pemerintah Lebih Serius Meredam Perubahan Iklim

    Begini Cara Ajukan Gugatan Iklim agar Pemerintah Lebih Serius Meredam Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Warga Indonesia memiliki kesempatan besar untuk mendaftarkan gugatan iklim di lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

    Gugatan iklim ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pengadilan agar mendorong target pemerintah supaya kebijakan untuk meredam perubahan iklim bisa lebih ambisius.

    “Ini peluang yang cerah untuk gugatan iklim di indonesia,” ujar Direktur Eksekutif ICEL, Raynaldo Sembiring dalam diskusi Peran Pengadilan untuk Mengatasi Perubahan Iklim: Update Kasus Lingkungan antara Indonesia dan Belanda, di Jakarta beberapa waktu lalu.

    Gugatan iklim di Indonesia diakomodasi dalam dua kebijakan: Undang Undang (UU) 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019.

    UU Administrasi Pemerintahan mengatur perlindungan hak asasi manusia (HAM) sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan.

    Baca: Korea Selatan hadapi 4 gugatan iklim 

    Sedangkan Perma 2/2019 memuat kewenangan pengadilan tata usaha negara mengadili gugatan atas tindakan pemerintahan – sebelumnya merupakan kewenangan pengadilan umum.

    Gugatan iklim, kata Raynaldo, dapat diajukan terhadap tindakan pemerintah yang dianggap tidak cukup mengatasi persoalan perubahan iklim.

    Gugatan dapat menyasar dokumen tertentu, seperti komitmen iklim Indonesia yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

    Dokumen ini merupakan janji tertulis negara peserta Perjanjian Paris untuk berkontribusi dalam menahan pemanasan suhu bumi ke angka maksimum 1,5C pada 2030 mendatang.

    “UU 30/2014 dan Perma 2/2019 memberikan peluang bagi warga negara untuk meminta pemerintah melakukan tindakan pemerintahan. Salah satunya untuk mengetatkan NDC kita,” ujar Raynaldo dalam keterangan lanjutannya kepada The Conversation.

    Baca: Kanopi Indonesia mendesak Pemprov Bengkulu bikin Perda Pembatasan Plastik 

    Di Indonesia, sejumlah pihak mengkritik NDC pemerintah yang belum ambisius. Ini tercermin dalam analisis Climate Action Tracker (CAT), organisasi tingkat global yang memeriksa komitmen iklim setiap negara berdasarkan analisis ilmiah.

    Indonesia, menurut analisis CAT per November 2021, memiliki komitmen dan kebijakan iklim yang “highly insufficient” atau jauh dari memadai untuk meredam laju perubahan iklim.

    Artinya, jika NDC seluruh negara memiliki peringkat ini, maka pemanasan suhu global pada 2030 bisa mencapai 3-4C.

    Menurut Raynaldo, seluruh warga negara berhak mengajukan gugatan terhadap NDC. Warga dapat menggunakan ketentuan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia yang diatur di tingkat UUD 1945 hingga UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

    Namun, jangan buru-buru mendaftarkan gugatan ke pengadilan. Warga atau pihak tertentu semestinya mengajukan proses keberatan dan banding administratif kepada pejabat pembuat NDC: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

    Baca: Gencar kampanye tentang perubahan iklim jadi salah satu cara kita menggugat

    Jika dalam tahap banding sang pejabat sudah setuju, maka warga bisa menghemat tenaga dan waktu untuk mengurus gugatan di meja hijau.

    “Kalau pejabat enggak setuju, maka lanjut ke PTUN,” tutur Raynaldo.

    Hal lainnya yang perlu disiapkan dalam gugatan iklim adalah bukti-bukti ilmiah yang kuat. Warga dapat menggunakan dokumen seperti laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC).

    Laporan ini merupakan rangkuman dari puluhan ribu karya ilmiah tentang perubahan iklim di seluruh dunia yang disusun oleh para ilmuwan. Dokumen ini juga memiliki legitimasi politik lantaran publikasinya harus disetujui oleh negara-negara anggota UNFCCC.

    Meski demikian, pemakaian alat bukti saintifik masih menjadi tantangan tersendiri di tanah air. Sebab, tak semua hakim memiliki kompetensi yang sama untuk menelaah dokumen-dokumen tersebut.

    Baca: Ancaman soal perubahan iklim sudah muncul sejak 70 tahun silam

    Hal ini disadari oleh Doktor bidang Hukum sekaligus Anggota Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional Mahkamah Agung, Bambang Heriyanto.

    Para hakim, kata dia, mesti mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh sertifikasi khusus untuk menangani kasus-kasus lingkungan hidup.

    Tantangan lainnya adalah terkait keterangan ahli di persidangan yang bisa jadi saling bertentangan.

    Menurut Bambang, sudah menjadi rahasia umum bahwa pendapat ahli yang dihadirkan di persidangan akan seirama dengan pihak yang menghadirkannya.

    “Jalan keluarnya adalah menghadirkan ahli independen untuk acuan untuk hakim. Tapi masalahnya bagaimana pembiayaannya,” kata dia.

    Gugatan iklim sebenarnya bukan hanya bisa menyasar dokumen NDC Indonesia.

    Baca: Mempertahankan-produksi-kopi-Indonesia-di-tengah-ancaman-perubahan-iklim

    Menurut Guru Besar Ilmu lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Andri Gunawan Wibisana, gugatan iklim memiliki empat kategori:

    1) Gugatan dengan persoalan iklim sebagai argumentasi utama; misalnya gugatan dari organisasi lingkungan Urgenda Foundation yang menyasar target iklim pemerintah Belanda

    2) Gugatan dengan persoalan iklim sebagai argumentasi sampingan: misalnya gugatan yang diajukan organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia melawan Pemerintah Jawa Barat terkait izin Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tanjung Jati A Cirebon. Persidangan kasus ini masih berlangsung.

    3) Gugatan dengan motivasi isu perubahan iklim, tapi tak menjadi isu utama: misalnya gugatan kepada perusahaan tambang batu bara yang merusak lingkungan

    4) Gugatan tanpa motivasi perubahan iklim, tapi berdampak pada upaya pencegahan dan penanganannya: misalnya gugatan seputar aktivitas pertambangan minyak dan gas bumi

    Baca: Pertemuan G20 gagal capai kesepakatan pangkas bahan bakar fosil

    Andri mengatakan, sejauh ini gugatan iklim di Indonesia belum menyentuh kategori 1. Namun, berkaca dari kasus yang ada di tanah air, gugatan iklim di Indonesia tergolong unik dibandingkan perkara di negara lain.

    Andi mencontohkan dalam kasus kebakaran lahan, gugatan iklim di Indonesia yang berfokus pada tuntutan untuk pembayaran biaya pengurangan emisi (yang timbul karena perbuatan tergugat).

    Tuntutan ini membebaskan penggugat, dalam perkara ini adalah pemerintah, untuk membuktikan sebab-akibat dari tindakan tergugat dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

    “Meski ada juga sisi negatifnya yang menjadi tantangan tersendiri untuk ke depannya,” kata dia.

    Sumber: The Conversation

  • Cek Fakta Benarkah Perubahan Iklim Memicu Kenaikan Kasus DBD?

    Cek Fakta Benarkah Perubahan Iklim Memicu Kenaikan Kasus DBD?

    7cloud.asia – Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Imran Pambudi mengatakan perubahan iklim tak hanya membebani pelayanan kesehatan.

    Imran menyebut, perubahan iklim menyebabkan tren kasus demam berdarah dengue (DBD) kembali naik pada 2024 setelah sempat menurun pada 2023.

    ”Karena membuat kasus semakin naik dan naik, tetapi kami juga menimbang bahwa perubahan iklim akan membebani sistem kesehatan.”

    ”Sebagai contoh kekeringan. Ketika desa diterpa kekeringan, orang-orang pun pindah ke kota. Ketika pindah ke kota, maka kota semakin padat dan hal itu dapat membuat kasus semakin naik.” ujar Imran Pambudi dalam pertemuan International Arborius Summit di Bali, 22 April 2024.

    Baca Juga: Kasus DBD Naik Hingga Nyaris 3 Kali Lipat

    Benarkah pernyataan Imran ini? The Conversation berkolaborasi dengan peneliti kesehatan publik dari Universitas Airlangga, Ilham Akhsanu Ridlo, untuk memeriksa pernyataan Imran.

    Dan, dia mengatakan pernyataan Imran bahwa perubahan iklim memicu kasus DBD adalah benar.

    Ilham mengatakan, bukti-bukti ilmiah menunjukkan bahwa perubahan iklim menjadi penyebab utama kenaikan kasus DBD.

    “Meningkatnya suhu global antara tahun 1950-2018 telah meningkatkan kesesuaian iklim untuk penularan virus dengue oleh vektor nyamuk Aedes aegypti,” ujar Ilham, yang menyitir informasi dari jurnal kesehatan terkemuka, The Lancet.

    Baca Juga: Kasus DBD Melonjak: Lima Daerah Menetapkan Status Kejadian Luar Biasa dan Banyak Pasien Tak Terlayani

    Informasi tersebut turut diperkuat dengan studi di Argentina yang menunjukkan adanya hubungan peningkatan kasus demam berdarah dengan jumlah hari dan bulan dengan suhu optimal untuk penularan demam berdarah dari waktu ke waktu.

    Di Indonesia, studi ekologi spasial turut menemukan kejadian demam berdarah selama 2006-2016 di Sumatra dan Kalimantan sangat bersifat musiman dan terkait dengan faktor iklim dan deforestasi.

    “Penelitian ini lebih jauh memerlukan telaah lanjut untuk menggabungkan indikator iklim ke dalam surveilans berbasis risiko mungkin diperlukan untuk demam berdarah di Indonesia,” ujar Ilham.

    Selain faktor perubahan iklim, Ilham menambahkan faktor lainnya yang mendorong kenaikan kasus demam berdarah atau DBD.

    Baca Juga: Terapi Kombinasi Ramuan Daun Pepaya, Alternatif Baru Menangani Pasien DBD

    Beberapa di antaranya adalah urbanisasi, peningkatan pergerakan orang dan barang, serta persoalan air dan sanitasi.

    “Namun, perubahan iklim dianggap sebagai faktor utama yang mendorong peningkatan dramatis kasus demam berdarah secara global dalam beberapa dekade terakhir,” kata dia.

  • Riset: Perubahan Iklim Memangkas Seperlima Pendapatan Global

    Riset: Perubahan Iklim Memangkas Seperlima Pendapatan Global

    7cloud.asia – Pendapatan rata-rata penduduk di seluruh dunia atau ekonomi global akan turun seperlimanya karena perubahan iklim pada pertengahan abad ini.

    Dampak perubahan iklim pada ekonomi global ini dipaparkan dalam laporan baru dari Postdam Institute for Climate Impact Research.

    Penelitian ini meninjau data iklim dan ekonomi dari empat puluh tahun terakhir meliputi lebih dari 1.600 kawasan di dunia dan digunakan untuk menilai dampak perubahan iklim di masa depan.

    Ironisnya, kawasan yang paling sedikit mengakibatkan emisi global kemungkinan akan terpukul paling buruk.

    “Kawasan di Global Selatan adalah yang paling rentan dan paling kuat terdampak oleh perubahan iklim pada masa depan. Dan alasan bagi hal itu adalah kawasan-kawasan ini sudah panas,” ujar penyusun laporan itu Maxmilian Kotz.

    Baca Juga: Separuh Populasi Global Terancam Krisis Air, Berikut 7 Langkah Global untuk Mengatasinya

    Laporan ini menyimpulkan bahwa mengatasi perubahan iklim akan jauh lebih murah dibandingkan dengan menanggapi kerusakan ekonominya.

    Menurutnya, biaya mengurangi emisi gas rumah kaca hanya seperenam dari dampak perubahan iklim pada 2050, yakni sebesar 38 triliun dolar AS.

    Di Filipina minggu ini sekolah ditutup dan para siswa dan guru diperintahkan untuk tinggal di rumah ketika suhu naik mendekati 40 derajat Celsius.

    Gelombang panas yang diduga akibat perubahan iklim ini juga melanda sejumlah negara di Asia Selatan.

    Sementara banyak bagian dunia didera cuaca ekstrem, sebuah penelitian baru memperingatkan bahwa dampak global dari perubahan iklim akan menelan biaya 38 triliun dolar AS pada 2050.

    Baca Juga: Perubahan Iklim Berdampak Nyata pada Kesejahteraan dan Perilaku Anak

    Itu berarti pengurangan pada pendapatan rata-rata dunia sebesar 19 persen.

    Kotz memaparkan, pihaknya menemukan bahwa dalam 25 sampai 30 tahun ke depan, dampak pada ekonomi konsisten lintas berbagai skenario emisi, terlepas apakah emisi yang kita masuki tinggi atau rendah.

    “Perubahan iklim khususnya suhu tinggi terbukti berdampak pada produktivitas pekerja,“ kata Kotz.

    “Dan itu kemudian akan dimanifestasikan lintas industri yang berbeda, meskipun khususnya dampaknya kuat kalau pekerja bekerja di udara terbuka, jadi dalam konteks seperti sektor produksi.”

    ”Kemudian kita juga tahu dampak pada produktivitas pertanian sangat kuat, juga akibat suhu tinggi yang dipicu perubahan iklim,” jelasnya.

    Sumbr: VOAIndonesia

  • Rachmat Gobel Undang Jepang Membagikan Teknologi Smart Farming kepada Petani Muda Indonesia

    Rachmat Gobel Undang Jepang Membagikan Teknologi Smart Farming kepada Petani Muda Indonesia

    7cloud.asia – Wakil Ketua DPR Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia.

    Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.

    Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar.

    “Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,“ ujar Rachmat Gobel saat menerima delegasi dari Liberal Democratic Party (LDP) Jepang, di Komplek DPR, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

    Dalam kesempatan itu Gobel meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut.

    “Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.

     

    Baca Juga: Pemerintah Akan Gandeng China untuk Garap Sawah di Kalteng, Pakar Sebut Pernah Ada Pengalaman Serupa dan Gagal

    Permintaan itu disampaikan Gobel, Karena Jepang yang tak seluas Indonesia, adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim.

    Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus.

    Gobel juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.

    Gobel menambahkan, walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.

    “Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata Rachmat Gobel yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.

    Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.

     

     

    Baca Juga: Soal Kenaikan Harga Beras, Pengamat Sebut Ada Kebijakan yang Tak Adil untuk Petani

    Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia.

    “Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.

     

    Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengelolaan dan pengolahan air bersih.

    Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.

    Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

    “Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.

    Baca Juga: Di Hadapan Ribuan Petani dan Nelayan Pendukungnya, Mahfud Nyatakan Komitmen Berantas Mafia

    Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi.

    “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.

    Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo.

    Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron.

    Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.

    Sumber:Parlementaria

  • Sri Mulyani: Butuh Mobilisasi Dana Triliunan Dolar untuk Hadang Perubahan Iklim

    Sri Mulyani: Butuh Mobilisasi Dana Triliunan Dolar untuk Hadang Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan perlu mobilisasi anggaran hingga triliunan dolar AS untuk menahan laju perubahan iklim.

    Anggaran ini, menurut Sri Mulyani, sekaligus untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berketahanan dari dampak perubahan iklim.

    “Kita harus memobilisasi dan mengarahkan triliunan dolar AS untuk memerangi perubahan iklim dan mendorong pembangunan yang berketahanan,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Business Session Dewan Gubernur Asian Development Bank (ADB) di Tbilisi, Georgia, Minggu (5/5/2024).

    Business session tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pertemuan Tahunan Ke-57 ADB yang diselenggarakan pada 2-5 Mei 2024.

    Baca: Negara miskin butuh bantuan untuk  hadapi perubahan iklim

    Sri Mulyani mengatakan, ASEAN dan dunia tidak hanya menghadapi tantangan ekonomi, namun juga tantangan perubahan iklim. 

    Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan investasi keuangan yang besar dan operasi yang efektif.

    “Perubahan iklim adalah tanggung jawab kita bersama. Itu sebabnya ADB harus bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, filantropis, dan sumber keuangan lainnya untuk menciptakan blended finance yang paling efektif,” katanya.

    ADB telah meningkatkan komitmennya untuk menyediakan pembiayaan iklim senilai 100 miliar dolar AS bagi negara-negara berkembang anggotanya untuk periode 2019-2030.

    Baca: Negara miskin paling merasakan dampak perubahan iklim

    Pembiayaan iklim tersebut diharapkan dapat bertemu dengan proyek-proyek iklim yang berkualitas dan efektif.

    “Persoalannya kini lebih pada persiapan proyek yang berkualitas dan efektif (terkait perubahan iklim),” kata Menkeu Sri Mulyani.

    Pada kesempatan itu, Menkeu menyampaikan apresiasi kepada ADB atas dukungan berkelanjutannya kepada Indonesia melalui kemitraan di berbagai bidang pembangunan.

    Menurut dia, ADB terus berupaya mengatasi masalah perubahan iklim, kesehatan, kesetaraan gender, pendidikan, dan ketahanan pangan.

    Baca: Terdampak perubahan iklim Indonesia berpeluang dapatkan dana loss and damage

    Lebih lanjut ia menuturkan kawasan ASEAN masih menjadi bright spot bagi perekonomian dunia, terutama didorong oleh permintaan domestik, serta inflasi yang moderat.

    Posisi fiskal juga relatif hati-hati, terutama bagi Indonesia yang sedang menjalani konsolidasi fiskal pasca ekspansi di masa pandemi.

    Sri Mulyani juga mendukung reformasi ADB agar menjadi bank pembangunan multilateral yang lebih besar, lebih baik, dan lebih efektif.

    “Lebih besar berarti memiliki kemampuan finansial yang lebih banyak melalui optimalisasi yang seimbang,” pungkasnya

    Sumber:Antaranewws.com

  • Perubahan Iklim Berdampak ke Lahan Kering dan Mengancam Produksi Pangan

    Perubahan Iklim Berdampak ke Lahan Kering dan Mengancam Produksi Pangan

    7cloud.asia – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan fenomena perubahan iklim berdampak langsung terhadap pertanian lahan kering.

    Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN Yudhistira Nugraha mengatakan perubahan iklim dapat mengakibatkan tanaman kekurangan air dan mempengaruhi produksi pangan.

    Menurut Yudhistira, setidaknya ada sekitar 60 juta hektare lahan kering di Indonesia dengan 29 juta hektare digunakan untuk produksi pertanian, yang berpotensi terdampak perubahan iklim.

    “Salah satu ekosistem yang rentan terhadap perubahan iklim adalah ekosistem lahan kering. Perubahan iklim berpengaruh terhadap produksi pangan,” ujarnya dilansir Antaranewws.com beberapa waktu lalu.

    Yudhistira mengungkapkan upaya penyediaan air yang dihubungkan dengan perubahan iklim menjadi sangat penting dalam pengelolaan lahan kering tersebut.

    Dia menilai program bantuan pompanisasi yang digalakkan oleh Kementerian Pertanian sudah tepat untuk meningkatkan produktivitas lahan kering di Indonesia.

    Baca Juga: Riset: Perubahan Iklim Memangkas Seperlima Pendapatan Global

    Program pompanisasi dirancang untuk meningkatkan indeks pertanaman, termasuk untuk sawah tadah hujan.

    Kementerian Pertanian menyebut dari 7,5 juta hektare sawah di Indonesia ada sebanyak 36 persen berupa sawah tadah hujan.

    Program itu difokuskan untuk lahan sawah yang indeks pertanaman satu kali dalam setahun, namun memiliki sumber air yang tersedia sepanjang tahun.

    Pompanisasi menjadi solusi bagi para petani untuk meningkatkan indeks pertanaman mengantisipasi dampak perubahan iklim.

    Peneliti Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN Ahmad Suriadi mengatakan perubahan iklim menimbulkan dampak terhadap tanaman padi yang membuat produksi menurun hingga 50 persen ketika suhu naik 1-2 derajat Celcius.

    Baca Juga: BMKG Perkirakan Permukaan Laut Indonesia Naik 1,2 Centimeter Per Tahun Sebagai Dampak Perubahan Iklim

    Bahkan, perubahan suhu mampu memicu ledakan serangan organisme pengganggu tanaman yang dapat menyebabkan gagal panen. Suhu merupakan faktor penting untuk kehidupan serangga.

    Ledakan hama belalang kembara yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa tahun lalu adalah salah satu gejala akibat perubahan kelembaban dan suhu yang cepat.

    “Serangan belalang kembara meluluhlantakkan tanaman jagung dan tanaman-tanaman lain, sehingga produksi turun,” kata Ahmad.

    Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa perubahan iklim yang berdampak signifikan bagi pertanian, mengancam ketahanan pangan, mata pencaharian, dan ekosistem memerlukan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan.

    Selain itu, investasi dalam penelitian dan inovasi hingga ikhtiar secara kolaboratif di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk membangun ketahanan dan keberlanjutan dalam sistem pertanian sangat penting dalam menghadapi pengaruh perubahan iklim.

  • Miliaran Pekerja di Seluruh Dunia Terdampak Bahaya Kesehatan Akibat Perubahan Iklim

    Miliaran Pekerja di Seluruh Dunia Terdampak Bahaya Kesehatan Akibat Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) melaporkan, sekitar 2,4 miliar atau 70persen dari 3,4 miliar tenaga kerja di seluruh dunia terpapar panas yang berlebihan akibat perubahan iklim lainnya.

    Para pekerja ini juga berisiko terkena bahaya kesehatan akibat perubahan iklim.

    Laporan ILO baru yang dirilis April lalu memperingatkan keselamatan kerja dan perlindungan kesehatan yang ada, dan kesulitan untuk mengimbangi risiko kesehatan akibat perubahan iklim.

    Laporan itu menyerukan kepada pemerintah-pemerintah di dunia agar memberlakukan kebijakan untuk melindungi pekerja dari “campuran” bahaya kesehatan yang serius karena perubahan iklim.

    Spesialis Senior ILO tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Manal Azzi mengatakan, pekerja sering dilupakan ketika kita berbicara tentang perubahan iklim.

    ”Dampak kesehatan yang sangat parah mulai dari kematian hingga jutaan orang sakit karena bahaya yang diperburuk oleh perubahan iklim, di samping jutaan yang juga menderita penyakit kronis,” katanya.

    Baca Juga: UU Cipta Kerja Memangkas Perlindungan Pekerja: Pentingnya Pekerja Berserikat

    Dia mengatakan kepada wartawan di Jenewa bahwa banyak kondisi kesehatan berbahaya pada pekerja dikaitkan dengan perubahan iklim, termasuk penyakit kardiovaskular, penyakit pernapasan, gagal ginjal.

    Juga, kondisi kesehatan mental “seperti depresi, kecemasan, dan masalah lain yang terkait dengan paparan yang mereka hadapi.”

    Laporan ini berfokus pada beberapa bahaya berdasarkan keparahan dan prevalensinya secara global dan lintas daerah.

    Laporan ini mengevaluasi dampak pada pekerja dari bahaya yang dipicu iklim seperti panas yang berlebihan, radiasi sinar matahari, polusi udara dan peristiwa cuaca ekstrem, termasuk banjir, badai, kekeringan, dan kebakaran hutan.

    “Antara tahun 2000 dan 2020, ada peningkatan 34,7 persen dalam jumlah pekerja yang terpapar panas berlebihan,” kata Azzi.

    “Ini berdampak merugikan pada kesehatan pekerja, belum lagi pada sistem kesehatan secara keseluruhan.”

    Baca Juga: Hari Buruh: Semua Pekerja adalah Buruh Sehingga Perlu Membangun Solidaritas untuk Mencegah Eksploitasi

    Dia mencatat bahwa 22 juta pekerja menderita penyakit dan cedera terkait paparan panas berlebihan dan 26 juta orang hidup dengan penyakit kronis yang disebabkan oleh lamanya terpapar panas yang berlebihan.

    “Hampir 20.000 pekerja meninggal setiap tahun karena cedera di tempat kerja terkait dengan kenaikan suhu dan … lebih dari dua juta mengalami disabilitas akibat panas,” kata Azizi.

    Ia mengatakan jumlah kematian pekerja yang dilaporkan pihak berwenang mungkin di bawah angka sesungguhnya.

    Menurut laporan itu, 1,6 miliar pekerja terpapar radiasi sinar matahari, dengan hampir 19.000 kematian tahunan terkait pekerjaan akibat kanker kulit nonmelanoma.

    Laporan itu juga mengatakan 1,6 miliar pekerja juga terpapar polusi udara di tempat kerja, menyebabkan hingga 860.000 kematian terkait pekerjaan di antara pekerja luar ruangan setiap tahun.

    Baca Juga: Riset: Perubahan Iklim Memangkas Seperlima Pendapatan Global

    Laporan ini menemukan lebih dari 870 juta pekerja pertanian “cenderung terpapar pestisida, dengan lebih dari 300.000 kematian yang disebabkan oleh keracunan pestisida setiap tahun.”

    Data baru menunjukkan bahwa 15.000 orang meninggal setiap tahun karena paparan penyakit parasit dan vektor yang ditularkan ke tempat kerja.

    “Ini termasuk banyak penyakit seperti demam berdarah, rabies, dan berbagai penyakit yang meningkat di daerah di mana kita tidak pernah melihatnya sebelumnya,” kata Azzi.

    “Malaria meningkat, dan terjadi di negara -negara di mana belum pernah terjadi sebelumnya karena meningkatnya suhu, kelembaban, variasi dalam pola curah hujan dan hal itu berdampak pada prevalensi penyakit yang kita hadapi ini,” katanya.

    Sumber: VOA Indonesia

  • ILO: Perlindungan Pekerja Perlu Ditingkatkan Seiring Meningkatnya Bahaya Kesehatan Terkait Perubahan Iklim

    ILO: Perlindungan Pekerja Perlu Ditingkatkan Seiring Meningkatnya Bahaya Kesehatan Terkait Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) melaporkan, sekitar 2,4 miliar atau 70persen dari 3,4 miliar tenaga kerja di seluruh dunia terpapar panas yang berlebihan akibat perubahan iklim lainnya.

    Para pekerja ini, menurut ILO, juga berisiko terkena bahaya kesehatan akibat perubahan iklim.

    Laporan ILO yang dirilis April lalu memperingatkan keselamatan kerja dan perlindungan kesehatan yang ada, dan kesulitan untuk mengimbangi risikonya.

    Laporan itu menyerukan kepada pemerintah-pemerintah di dunia agar memberlakukan kebijakan untuk melindungi pekerja dari “campuran” bahaya kesehatan yang serius karena perubahan iklim.

    Spesialis Senior ILO tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Manal Azzi mengatakan, pekerja sering dilupakan ketika dunia berbicara tentang perubahan iklim.

    ”Dampak kesehatan yang sangat parah mulai dari kematian hingga jutaan orang sakit karena bahaya yang diperburuk oleh perubahan iklim, di samping jutaan yang juga menderita penyakit kronis,” katanya.

    Laporan ini berfokus pada beberapa bahaya berdasarkan keparahan dan prevalensinya secara global dan lintas daerah.

    Laporan ini mengevaluasi dampak pada pekerja dari bahaya yang dipicu perubahan iklim seperti panas yang berlebihan, radiasi sinar matahari, polusi udara dan peristiwa cuaca ekstrem, termasuk banjir, badai, kekeringan, dan kebakaran hutan.

    Baca: Perubahan iklim memangkas 20persen pendapatan global

     

    “Antara tahun 2000 dan 2020, ada peningkatan 34,7 persen dalam jumlah pekerja yang terpapar panas berlebihan,” kata Azzi.

    ILO mengatakan undang-undang dan peraturan mengenai pekerjaan, keselamatan, dan kesehatan (Occupation, Safety and Health/OSH) harus diperbarui untuk mempertimbangkan meningkatnya bahaya kesehatan yang terkait dengan perubahan iklim.

    Sementara itu, para pejabat ILO mengatakan banyak tindakan yang masuk akal seharusnya bisa dan harus diambil untuk melindungi kesejahteraan dan kehidupan pekerja.

    “Jelas, langkah -langkah kunci dan dasar – ini bukan ilmu rumit untuk tempat kerja dan terutama untuk panas yaitu hidrasi dan terkait suhu, membatasi waktu kerja dan mengambil istirahat yang lama,” kata Azzi.

    “Ada negara -negara yang bersuhu tingkat tinggi yang yang pekerjanya sudah berhenti bekerja antara pukul 10:00 pagi dan 3:00 sore pada hari kerja tertentu.

    ILO, lanjutnya, memiliki langkah-langkah, misalnya, untuk membatasi pestisida dan kita tahu bahwa dampak pestisida terakumulasi ketika disemprotkan pada saat-saat terpanas pada hari itu.

    “Maka mereka membatasi hal ini dengan melakukan penyemprotan ke malam yang dingin atau dini hari,” katanya.

    Baca: Perubahan iklim memicu krisis kemanusiaan di Pakistan dan Afghanistan

     

    Balint Nafradi, pejabat teknis ILO tentang OSH mengatakan data menemukan wilayah-wilayah yang menjadi perhatian terbesar yang menjadi daerah baru di mana panas sebelumnya tidak pernah menjadi masalah besar tetapi kemudian menjadi masalah karena perubahan iklim.

    “Ketika menyangkut panas, yaitu di Eropa utara dan Eropa tengah. Ketika menyangkut gelombang panas, di Amerika Selatan, dan untuk radiasi sinar matahari, itu sebagian besar terjadi di Australia dan Afrika,” katanya.

    Kepala Divisi OSH ILO, Manal Azzi mengatakan, “Pesan utama yang ingin kita sampaikan sekarang adalah bahaya-bahaya ini semuanya saling terkait, jadi kita tidak bisa berurusan dengan salah satu bahaya dan melupakan yang lainnya.

    Dunia, katanya, perlu memiliki alat yang tepat untuk mengkaji dan mengukur apa solusi terbaik untuk tempat yang berbeda.”

    Dia mengamati bahwa perundingan bersama sangat penting dalam memastikan hak -hak pekerja dalam menghadapi, mencegah, dan melindungi mereka dari bahaya-bahaya di tempat kerja di masa lalu.

    “Tapi kita sekarang harus bergerak dan meningkatkannya secara global karena paparan dan skala dampak (bahaya terkait iklim) sepenuhnya baru.

    Sumber: VOA Indonesia