ruangkota

Tag: polusi udara

  • Populix: 80 Persen Anak Muda Ingin Pemerintah Serius Tangani Polusi Udara

    Populix: 80 Persen Anak Muda Ingin Pemerintah Serius Tangani Polusi Udara

    7cloud.asia –  Isu lingkungan menjadi perhatian pemilih muda. Sebanyak 82 persen generasi muda ingin isu tentang polusi udara diatasi oleh presiden yang akan terpilih dalam Pilpres 2024.

    Demikian hasil studi Populix, lembaga riset dan penyedia data bertema “Ekspektasi Pemilih Muda pada Pemilihan presiden 2024” soal berbagai isu termasuk isu lingkungan yang disorot anak muda 

    “Isu lingkungan yang dianggap mendesak untuk ditangani oleh presiden yakni polusi udara sebesar 82 persen,” kata Head of Social Research Populix Vivi Zabkie di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

    Baca: Transisi energi di mata pasangan capres/cawapres 

    Selain polusi udara, isu lingkungan lain yang dinilai penting untuk dibahas yakni pengolahan limbah (78 persen), antisipasi banjir (64 persen), dan kerusakan dan kebakaran hutan (57 persen).

    Pemilih muda juga melihat polusi laut (57 persen), polusi air (51 persen), perubahan iklim (50 persen), kelangkaan air bersih (42 persen), dan kerusakan tanah (38 persen).

    Untuk mengatasi isu-isu tersebut, milenial dan gen Z memberi saran kepada pemerintah Indonesia terkait pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

    Baca: Greenpeace nilai banyak isu lingkungan yang luput dibahas di debat cawapres

    Saran paling banyak yang disampaikan yakni mengembalikan fungsi hutan dan membuka lebih banyak ruang terbuka hijau (51 persen), penanganan polusi dan transportasi (36 persen).

    Anakmuda juga memberikan masukan terkait pemantauan dan regulasi lingkungan (33 persen), edukasi dan sosialisasi tentang lingkungan (30 persen), serta pengelolaan sampah dan limbah (15 persen).

    Adapun sebanyak 4 persen generasi muda mengaku bahwa permasalahan lingkungan termasuk ke dalam delapan permasalahan terbesar di Indonesia yang perlu diatasi.

    Baca: Cawapres dinilai tak bahas akar masalah krisis iklim

    Selain itu, permasalahan terbesar yang perlu diatasi (33 persen) yakni pemberantasan korupsi, 21 persen peningkatan kualitas hidup, dan 19 persen menciptakan lapangan kerja.

    Kemudian, 12 persen meningkatkan standar pendidikan, 5 persen meningkatkan kualitas layanan kesehatan, 4 persen memperbaiki infrastruktur, dan 2 persen memperkuat kerja sama internasional.

    Adapun penelitian Populix ini dilakukan pada 31 Agustus hingga 12 September 2023 melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

    Baca: Keadilan iklim tak jadi bahasan di debat cawapres

    Pendekatan kualitatif dilakukan melalui 16 diskusi kelompok terpumpun kepada milenial dan generasi Z berusia 17 tahun ke atas di kota besar dan kecil di Indonesia.

    Sedangkan untuk pendekatan kuantitatif, dilakukan melalui survei dalam jaringan melalui aplikasi Populix terhadap total 1.000 responden laki-laki dan perempuan berusia 17-39 tahun di Indonesia, dengan durasi pengerjaan survei sekitar 15 menit.

    Sumber: Antaranews.com

  • Jakarta Tambah Stasiun Pemantau Kualitas Udara, Akankah Efektif Jika Tak Dibarengi Pembatasan Kendaraan Bermotor?

    Jakarta Tambah Stasiun Pemantau Kualitas Udara, Akankah Efektif Jika Tak Dibarengi Pembatasan Kendaraan Bermotor?

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperbanyak stasiun pemantau kualitas udara (SPKU) untuk menangani polusi udara yang selama ini menjadi masalah serius.

    Pemprov DKI Jakarta membeli empat SPKU di tahun 2011. Pada 2023, ada penambahan dalam jumlah yang banyak, yakni sembilan unit SPKU sehingga total ada 13 SPKU.

    “Namun, pada 2024 ini akan ditambah lima unit SPKU. Kita ingin serius tangani polusi udara di Jakarta,” kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat meninjau SPKU di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (26/1/2024) dikutip Antaranews.com.

    Namun, menurut Heru Budi jumlah SPKU yang ada saat ini masih belum ideal untuk wilayah Jakarta yang tingkat polusi udara nya tergolong tinggi 

    Baca: Pembatasan kendaraan bermotor lebih efektif atasi polusi udara

    Heru menuturkan, saat ini kondisi udara di Jakarta sudah cukup baik, dengan menunjukkan data pengukuran yang berada pada akses website Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

    “Kondisi udara di Jakarta sekarang menunjukkan data polutan PM10 di angka 41 dari ambang batas maksimal yang mencapai angka 55,” ucap Heru.

    Terkait kondisi tersebut, Pemprov DKI meminta semua pihak jangan terlena, sebab ketika musim kemarau angka tersebut bisa saja pada kondisi tidak baik jika tak ditangani dengan tepat.

    Selain itu, Heru juga mendorong semua pengelola gedung untuk terus memasang kabut air (water mist) karena cukup efektif dalam menurunkan polusi udara.

    Baca: Terkait polusi udara, pemerintah diminta tak beri solusi palsu

    “Musim kemarau akan selalu ada di setiap tahunnya. Kita akan selalu antisipasi hal itu agar penanganan polusi udara lebih maksimal,” tuturnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan idealnya jumlah SPKU di Ibu Kota sebanyak 25 unit.

    Oleh karena itu, pihaknya akan menambah SPKU di Jakarta secara bertahap.

    “Idealnya ada 25 unit. Jadi, pada 2011 baru ada empat, dan di tambah sembilan unit pada 2023, jadi 13. Tambah lima lagi pada 2024, total jadi 18,” kata Asep.

    Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta akan terlebih dahulu mengkaji lokasi-lokasi yang tepat untuk pembangunan SPKU.

    Baca: Empat  perusahaan sumber emisi disegel

    Sehingga SPKU yang dibangun diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat terkait kondisi kualitas udara di Jakarta.

    “Penempatan lokasi SPKU harus dilakukan dengan kajian untuk merepresentasikan variasi aktivitas manusia, termasuk pusat olahraga, kawasan hutan kota, dan hunian padat penduduk,” ucap Asep.

    Polusi udara di Jakarta melonjak tajam saat kemarau panjang tahun lalu. Namun, langkah yang dilakukan pemerintah terkesan hanya memadamkan api. 

    Sementara sumber utama polusi udara yakni penggunaan batu bara dan jumlah kendaraan yang terlalu banyak tidak ada tindakan berarti. 

    Pemprov DKI Jakarta pernah mewacanakan tilang uji emisi, tetapi ini berhenti di tengah jalan. 

     

  • Dampak Polusi Udara Jakarta pada Kesehatan Fisik dan Mental

    Dampak Polusi Udara Jakarta pada Kesehatan Fisik dan Mental

    ruangkotacom – Polusi udara Jakarta masih mengkhawatirkan. Berdasarkan situs pemantau kualitas udara IQAir.com, konsentrasi partikel debu atau particulate matter 2,5 (PM2,5) per hari ini berada di angka 59 mikrogram per meter kubik (µg/m³).

    Angka ini memang jauh menurun dibanding kondisisaat musim kemarau lalu, namun polusi udara di Jakarta tersebut melampaui dua kali lipat standar PM2,5 harian versi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 25 µg/m3.

    Akibatnya, bukan hal yang mengejutkan jika kondisi masyarakat di daerah berpolusi seperti Jakarta mengalami masalah pernapasan.

    Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, selama enam bulan terakhir kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Ibu Kota melebihi 100 ribu kasus per bulan.

    Di Jabodetabek, kasus ISPA per Agustus melampaui 200 ribu kasus per bulan, namun seiring turunnya hujan kasus ISPA menurun.

    Baca: Jakarta tambah stasiun pemantauan kualitas udara

    Dampak polusi udara terhadap kondisi fisik kita mulai tampak dan mudah untuk diamati. Namun, polusi tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik semata, melainkan juga terhadap kesehatan mental kita.

    Depresi dan Bunuh Diri
    Semakin banyak bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa polusi juga berdampak mendalam terhadap kesehatan mental manusia. Sayangnya, publik masih jarang memperbincangkan hal ini.

    Ekonom kesehatan Universitas Yale, Xi Chen beserta rekannya, mempelajari dampak polusi terhadap kesehatan mental yang ada di Cina, negara yang kualitas udaranya sudah sangat buruk.

    Dalam penelitian yang terbit pada 2017 itu, Chen menemukan tingkat polusi yang tinggi mengurangi kebahagiaan dan meningkatkan gejala depresi.

    Bahkan, sekalipun dalam tingkat yang ringan, polusi udara dalam jangka panjang tetap berdampak buruk bagi kesehatan mental kita.

    Baca: Pembatasan kendaraan bermotor dinilai lebih efektif turunkan polusi udara

    Kita juga bisa melihat metaanalisis dari 39 penelitian terkait polusi udara dan depresi yang berjudul Air pollution exposure and depression: A comprehensive updated systematic review and meta-analysis, terbit pada 2022 di Jurnal Environmental Pollution.

    Hasil analisis tersebut memperlihatkan, peningkatan paparan PM2,5 baik dalam jangka panjang maupun pendek berhubungan dengan depresi.

    Artinya, paparan kita terhadap polusi pada akhirnya akan membuat kita mudah atau rentan dengan depresi.

    Selain depresi, polusi udara berkaitan dengan beberapa masalah mental seperti gangguan tidur, isolasi sosial, penurunan kognitif khususnya anak-anak dan lansia.

    Ada juga gangguan kesehatan lainnya seperti skizofrenia, gangguan bipolar, gangguan kecemasan, gangguan pemusatan perhatian (Attention deficit hyperactivity disorder/ADHD), autisme, dan gangguan personalitas.

    Baca: Langkah pemerintah atasi polusi udara di Jakarta dinilai masih basa-basi

    Sejumlah riset pun menggali hubungan polusi udara dengan kenaikan kejadian bunuh diri.

    Contohnya analisis terbaru terhadap data di Amerika Serikat (AS), yang diterbitkan oleh Biro Riset Ekonomi Nasional di Cambridge, Massachusetts, menemukan bahwa setiap peningkatan partikel polusi per mikrogram/m3 di kota-kota AS, kejadian bunuh diri naik hingga 0,5%.

    Hubungan kedua hal ini mungkin sulit untuk dijelaskan. Namun, beberapa penelitian menjelaskan bahwa secara biologis, polusi dapat menyebabkan peradangan di otak, defisit serotonin, dan mengganggu jalur respons stres.

    Kondisi kesehatan akibat polusi udara tersebut membuat perilaku depresi dan impulsif lebih mungkin terjadi.

    Ada juga kemungkinan bahwa udara yang buruk dapat menyebabkan kabut otak atau brainfog. Otak yang berkabut memengaruhi cara berpikir seseorang sehingga ide bunuh diri bisa menjadi lebih mudah untuk dilakukan.

    Baca: PLTU batubara dituding sebagai sumber utama polusi udara Jakarta

    Selain aspek biologis, beban psikologis pun dapat mencuat ketika udara sangat tercemar.

    Bayangkan jika kamu adalah seorang ibu tunggal dengan anak yang mengalami ISPA akibat udara kotor. Kamu harus menemani si buah hati berobat rutin ke dokter.

    Sementara, kamu harus bekerja, tidak memiliki asuransi kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari kian meningkat.

    Skenario ini berisiko membuat banyak warga tertekan sehingga mengalami situasi yang buruk akibat polusi udara.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: , Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia

     

  • Ini yang Bisa Dilakukan Masyarakat untuk Menahan Laju Krisis Iklim yang Dipicu Polusi Udara

    Ini yang Bisa Dilakukan Masyarakat untuk Menahan Laju Krisis Iklim yang Dipicu Polusi Udara

    7cloud.asia – Masyarakat global termasuk Indonesia telah memasuki masa krisis iklim yang mengerikan akibat polusi udara.

    Pemerintah sudah semestinya membuat regulasi yang lebih ketat terkait emisi yang memicu polusi udara dan krisis iklim.

    Langkah yang dilakukan untuk menghadapi krisis iklim ini antara lain mulai menerapkan di berbagai industri dan kendaraan motor. Menjalankan aturan dengan tegas, mulai dari inspeksi rutin dan denda bagi pelanggar.

    Tanpa regulasi yang ketat, kondisi akibat krisis iklim ini akan makin memburuk. Belum lagi jika pemerintah hanya membuat kebijakan tanpa berlandaskan data yang akurat.

    Baca: Dampak polusi udara bagi kesehatan mental

    Untuk menyusun regulasi terkait ini, pemerintah dapat berembuk dengan para ilmuwan yang telah melakukan riset atau fokus terhadap isu polusi udara dan krisis iklim ini.

    Wawan Kurniawan Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia dalam tulisannya di The Conversation mengatakan, sudah saatnya negara mengedepankan sains dalam merancang berbagai kebijakan.

    Pemerintah juga perlu mengakui bahwa polusi udara dapat berdampak pada berbagai macam aspek kehidupan.

     

    Baca: Negara miskin butuh bantuan ratusan juta dolar setahun untuk program ramah lingkungan

    Hal mendasar ini mungkin bisa menjadi secercah harapan untuk menemukan langkah yang tepat.

    Lalu, bagaimana dengan masyarakat? Jawabannya cdalam bukunya yang berjudul This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate yang ditulis penulis asal Kanada, Naomi Klein.

    Naomi mengatakan kapitalisme pasar bebas dan upaya kita untuk terus mengejar pertumbuhan ekonomi pada akhirnya membawa kita pada kondisi yang buruk seperti ini.

    Baca: Ancaman krisis iklim sudah disuarakan sejak 70 tahun silam

    Naomi mengatakan gerakan massa dalam menghadapi krisis iklim akan menjadi kunci sekaligus harapan.

    Dia berpendapat, perubahan sebenarnya hanya akan datang jika ada tekanan dari bawah, dari rakyat biasa yang menuntut dan memilih untuk bertindak.

    Klein berpendapat bahwa masyarakat perlu menghadapi kenyataan ini dengan kepala tegak dan bekerja untuk menciptakan solusi yang berarti.

    Baca: Negara miskin paling merasakan dampak krisis iklim

    Langkah ini juga termasuk menagih janji pemerintah yang kerap memberikan solusi omong kosong untuk rakyatnya.

    Saat dampak polusi udara mulai tampak pada kondisi fisik, pemerintah masih belum memberikan respons yang solutif. Lantas apakah pemerintah harus menunggu dampak mental masyarakat kian nyata?

    Seharusnya tidak. Pemerintah lewat kebijakan yang diambil bisa melindungi warganya dari dampak krisis iklim.   

    Sumber: The Conversation

  • Polusi Udara di Jakarta: Diperlukan Sistem Transportasi Publik yang Berkualitas

    Polusi Udara di Jakarta: Diperlukan Sistem Transportasi Publik yang Berkualitas

    7cloud.asia – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengklaim sumber polusi udara di wilayah Jakarta hampir 70% berasal dari sektor transportasi.

    Sementara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut polusi udara di Jakarta pada 2023 lalu diperparah oleh fenomena El Nino yang menyebabkan kemarau panjang.

    Merespons kondisi tersebut, Presiden Joko “Jokowi” Widodo memberikan beberapa arahan, di antaranya adalah penerapan sistem bekerja dari rumah (work from home) dan modifikasi cuaca untuk mengatasi polusi udara di Jabodetabek.

    Arahan itu memang bisa menjadi salah satu solusi, tapi tidak permanen. Solusi ini tidak menyentuh akar persoalannya, yaitu sistem transportasi publik yang belum memadai.

    Upaya mengurai masalah transportasi publik seharusnya lebih difokuskan untuk menjadi jalan keluar masalah polusi udara Jakarta, tanpa menegasikan sumber-sumber polusi lainnya, seperti limbah pabrik dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU.

    Baca: Penataan transportasi publik di Jakarta

    Kondisi transportasi Jabodetabek
    Selama ini, beberapa pihak menganggap pemerintah cenderung lmenyalahkan masyarakat yang enggan berpindah dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik.

    Hingga saat ini, penduduk Jakarta dan sekitarnya cenderung masih memilih menggunakan kendaraan pribadi ketimbang kendaraan umum dalam melakukan mobilitas.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai sekitar 148 juta kendaraan pada tahun 2022 dan didominasi oleh sepeda motor sebesar sekitar 125 juta unit.

    BPS juga mencatat produksi kendaraan bermotor dalam negeri mencapai 6,18 juta unit pada tahun 2021. Jumlah tersebut naik 42% dari tahun 2020 yang hanya berjumlah 4,35 juta unit.

    Di Jakarta, Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia mencatat jumlah kendaraan bermotor pada 2022 berjumlah sekitar 3,7 juta mobil dan 17,3 juta motor.

    Baca: Pengembangan stasiun Manggarai

    Jumlah ini menunjukkan bahwa jumlah mobil dan motor meningkat sangat drastis berturut-turut sebesar 269% dan 721% dalam waktu dua puluh tahun terakhir. Dapat kita bayangkan betapa eksesifnya jumlah kendaraan bermotor saat ini.

    Di wilayah pinggiran Jakarta seperti Kota Tangerang, Banten, jumlah kendaraan pribadi (mobil dan motor) pada tahun 2022 juga tinggi, yakni mencapai sekitar 3,4 juta kendaraan.

    Sementara itu, jumlah kendaraan bermotor di kota penopang lainnya–Bogor, Depok dan Bekasi–berkisar 6,1 juta kendaraan.

    Dari sisi ekonomi regional, pemerintah daerah mungkin senang dengan banyaknya kendaraan bermotor, karena semakin banyak kendaraan, semakin banyak pula pajak yang dipungut; yang berpengaruh ke besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing daerah.

    Namun dari sisi lingkungan, dapat kita bayangkan jika sekitar 30 juta kendaraan lalu lalang setiap harinya, berapa banyak emisi yang dikeluarkan ke udara?

    Baca: Penataan transportasi publik dan pembangunan kawasan berkonsep TOD

    Transportasi publik belum memadai, kendaraan pribadi pilihan rasional
    Warga Jabodetabek memang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dalam melakukan mobilitas sehari-hari.

    Ini kemungkinan besar disebabkan oleh transportasi publik belum memadai serta mekanisme pembiayaan dan kepemilikan kendaraan pribadi yang kini semakin dipermudah.

    Statistik Komuter tahun 2019 menyebutkan 91,6% komuter Jabodetabek, alias pelaku perjalanan yang keluar-masuk Jakarta setiap hari, tidak memiliki keinginan untuk beralih ke moda transportasi umum.

    Beberapa alasannya adalah waktu tempuh lama, tidak praktis, dan jauhnya akses yang terintegrasi antarmoda transportasi. BPS juga mencatat bahwa 6 dari 10 komuter menggunakan sepeda motor sebagai moda transportasi utama.

    Belum memadainya sistem transportasi publik memantik berbagai siasat yang dilakukan oleh warga, di antaranya adalah mengompreng dan mengandalkan ojek daring, selain membeli dan menggunakan kendaraan pribadi.

    Baca: Tarif LRT dinilai masih kemahalan

    Pemilihan ojek daring sebagai salah satu moda pengumpan juga sering kali dianggap menjadi alternatif, bahkan solusi, dari masalah yang ada.

    Namun, jika kita teliti lebih jauh, kepemilikan kendaraan pribadi dan adanya bisnis ojek daring justru menunjukkan bahwa sistem transportasi publik kita selama ini masih problematik.

    Upaya pemerintah belum efektif. Pembenahan transportasi publik di Jabodetabek sebetulnya bukan hal baru. Sudah banyak upaya untuk membangun dan memperbaikinya.

    Misalnya, DKI Jakarta sudah memiliki JakLingko, sebuah sistem transportasi terintegrasi mapan yang menggabungkan TransJakarta, minitrans (BRT) dan mikrotrans (non-BRT) sebagai moda pengumpan (feeder).

    Berbagai proyek infrastruktur besar seperti Moda Raya Terpadu (Mass Rapid Transit/MRT dan Lintas Raya Terpadu (LRT) juga dibangun untuk memenuhi kebutuhan transportasi publik massal di Jakarta.

    Baca: Integrasi transportasi publik penting

    Pertanyaannya, meski moda transportasi publik di ibu kota semakin beragam, apakah jalurnya sudah cukup menjangkau semua wilayah dan sistem pengumpannya sudah mendukung konektivitas dengan wilayah pinggiran?

    Di samping penyediaan infrastruktur, pemerintah juga sudah berupaya untuk mengajak warga untuk menggunakan transportasi publik demi lingkungan yang lebih baik.

    Misalnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memiliki program Gerakan Nasional Kembali Ke Angkutan Umum pada tahun 2022 dan Program Langit Biru.

    Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) juga melakukan uji emisi kendaraan sebagai bentuk dukungan terhadap pengendalian pencemaran udara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah mengajak warganya untuk turut menggunakan transportasi publik.

    Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, lalu mengapa belum optimal dalam merayu masyarakat beralih ke transportasi publik? Kita ikuti di tulisan selanjutnya.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis : Dwiyanti Kusumaningrum dan Anggi Afriansyah (Peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN)

  • Memasuki Kemarau Kualitas Udara Jakarta Memburuk: Tercatat Sebagai Kota Terpolusi di Dunia

    Memasuki Kemarau Kualitas Udara Jakarta Memburuk: Tercatat Sebagai Kota Terpolusi di Dunia

    7cloud.asia – Memasuki musim kemarau, kualitas udara di kota Jakarta kembali memburuk.

    Dalam beberapa hari terakhir, Jakarta hampir selalu tercatat sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia.

    Pada Minggu (26/5/2024) pagi misalnya, kualitas udara Jakarta masuk kategori tidak sehat dan menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.

    Berdasarkan situs pemantau kualitas udara (IQAir), pada pukul 06.17 WIB, Indeks Kualitas Udara (Air Quality Index/ AQI) di Jakarta berada di angka 189 atau masuk dalam kategori tidak sehat.

    Kota dengan kualitas udara terburuk urutan kedua, yaitu Kinshasa (Kongo) di angka 168, urutan ketiga Delhi (India) di angka 166, urutan keempat Riyadh (Arab Saudi) di angka 134, dan urutan kelima Lahore (Pakistan) di angka 129.

    Baca: Pembatasan kendaraan bermotor mendesak dilakukan di Jakarta

    Adapun materi partikulat (PM2,5) di angka 110 mikrogram per meter kubik atau 22 kali di atas panduan aman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

    Dengan kondisi ini, kualitas udaranya tidak sehat bagi kelompok sensitif karena dapat merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif.

    Dengan kualitas udara ini, bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika dengan rentang indeks 101-200.

    Adapun kategori sedang, yakni kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika dengan rentang AQI 51-100.

    Kategori baik, yakni tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika dengan rentang AQI 0-50.

    Baca: Penggunaan kendaraan listrik mampu pangkas emisi hingga 50 persen

    Lalu, kategori sangat tidak sehat dengan rentang indeks 201-300 atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.

    Terakhir, berbahaya di atas 301 atau secara umum kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi.

    Pemprov DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah menerbitkan berbagai aturan sebagai kebijakan untuk mempercepat penanganan polusi udara.

    Namun, berbagai kebijakan yang ada dinilai belum menyentuh akar masalah pemicu polusi udara di Jakarta.

    Pemprov DKi Jakarta diminta lebih serius mengendalikan polusi udara dari kegiatan industri dan memantau secara berkala kondisi kualitas udara, hingga dampak kesehatan dari polusi udara.

  • Program Pembangunan Ekonomi Hijau, Ikhtiar Pemprov Jawa Barat Turunkan Polusi Udara

    Program Pembangunan Ekonomi Hijau, Ikhtiar Pemprov Jawa Barat Turunkan Polusi Udara

    7cloud.asia – Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menurunkan polusi udara. Salah satunya dengan pembangunan ekonomi hijau di kawasan Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek).

    Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman di hadapan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

    Herman memaparkan pembangunan ekonomi hijau serta lingkungan sehat itu dengan cara optimalisasi transportasi publik antarmoda yang ramah lingkungan seperti BRT (Bus Rapid Transit) berbasis listrik dan LRT (Light Rail Transit).

    Baca: Standar baru dalam atap hijau

    “Beberapa upaya kami antara lain optimalisasi transportasi publik melalui konektivitas antarmoda yang ramah lingkungan BRT dan LRT,” jelas Herman seperti yang dikutip Antaranews.

    Pembangunan ekonomi hijau untuk mengurangi polusi udara ini, lanjut Herman, sejalan dengan program Pemerintah Pusat.

    Herman menjelaskan ada beberapa program yang akan diterapkan di wilayah Bogor, Depok dan Bekasi.

    Seperti program Friday Car Free di Gedung Sate bagi para ASN. Program ini juga akan diterapkan di Pemda Bogor, Depok dan Bekasi.

    Baca: Manfaat atap hijau penuh tumbuhan

    “Dimulai di Kota Bandung kemudian pada akhirnya 27 kabupaten dan kota melakukan hal yang sama,” katanya.

    Selain itu, upaya lainnya adalah pengelolaan sampah menggunakan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF).

    Dengan cara ini sampah akan dikeringkan terlebih dahulu hingga siap digunakan sebagai bahan bakar alternatif di TPPAS Lulut Nambo, Kabupaten Bogor.​​​​​​​

    Kemudian hasil dari pengolahan sampah RDF ini akan dibeli oleh perusahaan yang kini menjadi offtaker TPPAS Lulut Nambo.

    Setelah melalui beberapa uji coba, TPPAS yang ada di kecamatan Klapanunggal itu siap dioperasikan untuk mengangkut sampah di Bogor, Depok, dan Tangerang Selatan (Banten).

    Baca: Indonesia membutuhkan banyak green jobs

    “Nambo sudah melalui beberapa kali uji coba, tinggal pengoperasian resmi. Sehari bisa mengangkut sampai 100 ton sampah yang nantinya menjadi energi alternatif untuk mengurangi emisi karbon,” tuturnya.

    Upaya lainnya adalah melakukan penghijauan serta upaya lain yang berbasis partisipasi masyarakat.

    Hal ini perlu dilakukan bersama dengan masyarakat agar dapat menciptakan lingkungan sehat minim emisi karbon.

    ​​​​​​​”Penghijauan, serta kegiatan lainnya yang berbasis partisipasi masyarakat juga terus kami optimalkan,” kata Herman.

  • Mengapa ‘WFH’ Layak Jadi Kebijakan Mendesak untuk Memangkas Polusi Udara di Jakarta

    Mengapa ‘WFH’ Layak Jadi Kebijakan Mendesak untuk Memangkas Polusi Udara di Jakarta

    7cloud.asia – Polusi udara Jabodetabek menjadi perbincangan hangat di musim kemarau tahun lalu, sehingga pemerintah menerapkan kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah.

    Pakar ekonomi transportasi dan energi dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Alloysius Joko Purwanto, mengemukakan WFH adalah kebijakan yang mendesak.

    WFH menurutnya layak menjadi ‘jalan pintas’ untuk memangkas polusi udara di Jakarta.

    “Kalau kita mau jalan pintas, ya WFH ini kita memotong di sisi demand permintaan pergerakan. Ini langkah yang efektif untuk dibuat lebih serius, jadi cukup urgent,” ujar Joko yang juga anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), kepada The Conversation.

    Mengapa WFH penting dan mendesak? Joko memulai argumennya dengan berkaca pada pembatasan pergerakan masyarakat dan kewajiban WFH bagi mayoritas pekerja saat pandemi Covid tahun 2020.

    Dia saat itu mengamati data kualitas udara di Jakarta membaik.

    Sebaliknya, begitu pembatasan mengendur, polusi udara berangsur meningkat. Pada 14 – 20 Juni 2022, kualitas udara kota Jakarta secara berturut-turut berada di kategori “tidak sehat” (unhealthy) menurut situs pemantau kualitas udara IQAir.com.

    Baca: Memasuki kemarau polusi udara Jakarta memburuk

    Perburukan kualitas ditandai peningkatan konsentrasi partikel debu (PM2.5) yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan, gangguan paru-paru, hingga gangguan kardiovaskular.

    Riset dari Adhe Rizky Anugerah dari Universiti Putra Malaysia pada 2021, juga mengungkapkan temuan senada.

    Studi yang berbasiskan data kualitas udara DKI ini mengungkapkan penurunan material pencemar seperti Nitrogen Oksida atau NOx (7,5%), Sulfur Dioksida atau SOx (5,7%), dan Karbon Monoksida atau CO (39,9%) di seluruh wilayah Ibu Kota–kecuali Jakarta Utara.

    Ketiganya merupakan polutan utama yang berasal dari gas buang kendaraan bermotor.

    Selain berkaca dari kondisi pandemi Covid, Joko mengatakan WFH penting karena saat ini ketergantungan para pekerja terhadap kendaraan pribadi sangat tinggi.

    Berkaca dari survei indikatif Dewan Transportasi Kota Jakarta ke 881 pekerja di Ibu Kota pada Mei lalu (belum dipublikasi), mayoritas responden (41%) masih menggunakan kendaraan pribadi sebagai moda transportasi utama.

    Baca: Polusi udara mengakibatkan kualitas udara Jakarta masuk kategori tidak sehat

    Ada juga 26% responden pengguna taksi atau ojek online yang–berdasarkan tingkat keterisiannya–dapat dianggap sebagai kendaraan pribadi.

    “Sisanya hanya kendaraan umum. Ketergantungan kita pada kendaraan pribadi sangat tinggi untuk pergerakan setiap hari,” kata Joko.

    Pendapat tersebut juga menjadi simpulan dalam riset berbasiskan simulasi efektivitas WFH terhadap pengurangan polusi yang dilakukan di Barcelona, Spanyol, pada 2021.

    Riset ini menyatakan bahwa pemberlakuan WFH selama 2 – 4 hari dalam sepekan dapat mengurangi emisi NOx 4 – 10%.

    Studi yang ditulis Alba Badia (Universitat Autònoma de Barcelona) dan rekan-rekan tersebut juga turut menggarisbawahi efek WFH lainnya seperti menyokong work-life balance, hingga mengurangi tingkat kecelakaan di jalanan.

    Memberlakukan WFH massal
    Joko mengapresiasi inisiatif pemerintah DKI yang memberlakukan WFH. Namun, karena gentingnya persoalan kualitas udara saat ini, pemerintah seharusnya memperluas kebijakan WFH ke sektor swasta.

    Baca: Atasi polusi udara di Jakarta dibutuhkan transportasi publik yang berkualitas

    Pemerintah dapat merumuskan kebijakan WFH bersama sektor swasta. Tujuannya untuk mengidentifikasi sektor-sektor mana saja yang memungkinkan bagi pegawainya untuk bekerja di rumah.

    Identifikasi oleh pemerintah diperlukan karena angka sektor yang dapat menerapkan WFH berbeda-beda di setiap kota, bahkan antarnegara. Misalnya, 50% sektor ekonomi di Luxembourg bisa berlangsung dari rumah. Sementara, di Turki, porsinya hanya 21%.

    Selain itu, pembahasan juga patut dilakukan untuk mengetahui berapa hari dalam sepekan para pekerja dapat WFH.

    Joko meyakini kegiatan sejumlah sektor ekonomi dapat berjalan tanpa adanya kewajiban ke kantor. Sebab, mereka sudah melalui dan cukup terbiasa dengan kebijakan pembatasan pergerakan yang berlangsung saat pandemi.

    Agar kebijakan ini efektif, pemerintah juga harus memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan WFH. Pemanis ini dapat diberikan dalam kerangka upaya pengendalian pencemaran udara sekaligus penghematan energi di DKI.

    “Insentif bukan ke arah pengguna (pekerja) langsung tapi ke pemberi kerja yang bersangkutan. misalnya dapat kelonggaran pajak daerah,” kata Joko.

    Baca: Kendaraan tak lolos uji emisi harus bayar lebih mahal

    Insentif untuk meningkatkan persentase WFH juga sudah diterapkan di beberapa negara. Misalnya, di Irlandia dan Belanda, perusahaan dapat mendapatkan pengurangan pajak jika mereka membolehkan karyawannya bekerja dari rumah.

    Pengurangan ini dihitung berdasarkan biaya tunjangan WFH ataupun ongkos lainnya yang dikeluarkan perusahaan kepada karyawan.

    Diiringi berbagai kebijakan
    Dosen dari Departemen Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, mengatakan kebijakan WFH massal merupakan langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengurangi polusi udara dari sektor transportasi di Jabodetabek.

    Walau begitu, dia menggarisbawahi WFH ini sulit efektif meredam pencemaran jika tidak dibarengi kebijakan lainnya.

    Menurut Djoko, sembari menerapkan WFH massal, pemerintah dapat memanfaatkan luangnya jalan-jalan di Jakarta maupun di kota penyangga untuk memperbaiki sarana transportasi umum, perluasan trayek, integrasi antarmoda, dan pengadaan bus.

    Fokus solusi ini adalah untuk mengakomodasi sekitar 8,8 juta warga Jabodetabek yang belum terhubung dengan simpul transportasi massal.

    Baca: Atasi polusi udara di Jakarta pembatasan kendaraan bermotor mendesak dilakukan

    Selain pembenahan transportasi publik, dia turut menyarankan pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi. Misalnya dengan penerapan kebijakan jalan berbayar, ataupun aturan 4-in-1 di sejumlah ruas jalan utama.

    Harapannya, ketergantungan pekerja Jabodetabek terhadap kendaraan pribadi–khususnya sepeda motor–dapat berkurang sehingga mereka lebih memilih angkutan publik untuk bekerja.

    “Solusi yang dilakukan haruslah mengatasi masalah bukan cuma polusi udara tapi kecelakaan, kemacetan, bahkan inflasi,” kata Djoko yang juga Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Robby Irfany Maqoma, Environment Editor

  • DLH DKI Jakarta Kembangkan Sistem Intervensi Emisi untuk Pantau Sumber Polusi Udara

    DLH DKI Jakarta Kembangkan Sistem Intervensi Emisi untuk Pantau Sumber Polusi Udara

    7cloud.asia – Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sedang mengembangkan sistem inventarisasi emisi yang lebih sistematis untuk memantau sumber-sumber polusi udara.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto mengakui beberapa pekan belakangan kualitas udara di Jakarta menurun. Namun, ia menegaskan pihaknya telah punya peta jalan untuk mengatasi polusi udara di Jakarta.

    “Walaupun di tengah-tengah kondisi udara yang sedang menurun, Pemprov DKI sudah memiliki langkah yang jelas dalam menanggulangi pencemaran udara. Kita sedang dalam proses menyelesaikan itu,” katanya, dikutip Antaranews.com Rabu (19/6/2024).

    Ia mengatakan bahwa DLH melanjutkan upaya serius dalam menanggulangi penurunan kualitas udara di Jakarta melalui implementasi Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU).

    Baca: Masuki musim kemarau kualitas udara Jakarta memburuk

    Menurut dia, SPPU ini menjadi panduan strategis bagi DLH dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas udara di Jakarta hingga tahun 2030.

    Selain itu DLH sedang mengembangkan sistem inventarisasi emisi yang lebih sistematis untuk memantau sumber-sumber polusi udara di Jakarta.

    Ia menjelaskan bahwa dengan sistem itu memungkinkan pengumpulan data yang lebih baik tentang emisi dari berbagai sumber, termasuk kendaraan bermotor dan industri.

    Dengan data yang akurat diharapkan, cara mengatasi yang efektif bisa segera ditemukan.

    Selain memperketat pengawasan terhadap sumber emisi bergerak dan tidak bergerak, juga dilakukan langkah strategis lainnya, yaitu kerja sama lintas daerah, terutama daerah algomerasi Jakarta.

    Baca: Warga Jakarta diminta tak sepelekan dampak polusi udara

    “Untuk itu, kami mendorong pemerintah daerah di sekitar Jakarta untuk lebih ketat dalam mengawasi industri di wilayahnya yang berpotensi mencemari udara di sana dan terbawa angin ke Jakarta,” tuturnya.

    Terkait penurunan kualitas udara yang terjadi akhir-akhir ini, Asep menyebut hal ini tak lepas dari arah angin

    Menurut hasil analisis model “Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajector” (HYSPLIT) dari National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) yang dilakukan oleh Tim Ahli IPB menunjukkan bahwa dalam dua hari terakhir, angin dominan berasal dari arah timur dan Timur Laut.

    Menurut dia, HYSPLIT adalah model yang digunakan untuk mensimulasikan pergerakan dan penyebaran polutan di atmosfer, membantu dalam memahami sumber dan dampak polusi udara.

    Baca: WFH dan pembatasan kendaraan bermotor jadi langkah mendesak tuk atasi polusi udara

    Asep mengatakan bahwa perubahan perilaku masyarakat dengan beralih menggunakan transportasi publik, bersepeda, dan berjalan kaki untuk mobilisasi jarak dekat juga upaya yang dapat memperbaiki kualitas udara Jakarta.

    “Itu juga kami kampanyekan. Selain itu, upaya jangka pendek juga kita tempuh dengan mengimbau pengelola gedung-gedung tinggi memasang ‘water mist’ dan memperketat uji emisi kepada pemilik kendaraan bermotor di Jakarta,” katanya.

    Sejumlah kalangan menilai pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta tak serius atasi polusi udara yang tak kunjung membaik.

    Langkah-langkahvyang dilakukan pemerintah selama ini dinilai tak menyelesaikan akar masalah polusi udara. 

    Sumber: Antaranews.com

     

  • Atasi Kualitas Udara Buruk Jelang JAKIM 2024, BPBD DKI Jakarta Lakukan Modifikasi Cuaca Jakarta

    Atasi Kualitas Udara Buruk Jelang JAKIM 2024, BPBD DKI Jakarta Lakukan Modifikasi Cuaca Jakarta

    7cloud.asia – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan modifikasi cuaca Jakarta.

    Modifikasi cuaca di Jakarta ini dilakukan seiring dengan kualitas udara Jakarta yang memburuk dan masuk kategori tidak sehat beberapa waktu terakhir.

    Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan, modifikasi cuaca Jakarta juga pernah dilakukan untuk mengatasi kondisi cuaca ekstrem dan polusi udara.

    “Seperti pada akhir tahun 2022, BPBD berkoordinasi dengan tim gabungan TMC yang terdiri dari BMKG, BRIN, BNPB dan TNI AU untuk melakukan penyemaian garam di kawasan Jakarta untuk penanggulangan potensi cuaca ekstrem yang terjadi,” kata dia Sabtu (22/6/2024).

    Baca: Jelang gelaran JAKIM 2024 kualitas udara Jakarta masuk kategori tidak sehat

    Kemudian pada pertengahan tahun 2023 juga pernah dilakukan TMC untuk mengatasi pencemaran udara di Jakarta pada saat musim kemarau dengan kolaborasi dari tim gabungan.

    “Tujuannya memastikan polusi udara Jakarta dapat terkendali dan tidak memberikan dampak lanjutan yang serius bagi masyarakat Jakarta,” katanya.

    Saat ini BPBD DKI kembali berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk kembali melakukan TMC. Salah satunya adalah BMKG.

    “BMKG telah membentuk kedeputian yang khusus bekerja melakukan operasi modifikasi cuaca, yang nantinya dapat membantu Jakarta untuk membahas lebih teknis mengenai pelaksanaan operasional TMC ke depan,” kata Isnawa.

    Baca: Pantau sumber polusi udara inivyang dilakukan DLH DKI Jakarta

    Kualitas udara di Jakarta saat HUT Ke-497 pada Sabtu pagi masuk kategori tidak sehat dan menduduki peringkat kedua sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.

    Menurut situs pemantau kualitas udara IQ Air yang dipantau pada Kamis pukul 06.26 WIB, kualitas udara di DKI Jakarta masuk kategori tidak sehat dengan angka 182 mengacu kepada penilaian PM2,5 dengan nilai konsentrasi 99,5 mikrogram per meter kubik.

    Konsentrasi sebanyak itu setara 19,9 kali nilai panduan kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). PM 2,5 adalah partikel udara yang berukuran kecil dari 2,5 mikron (mikrometer).

    Adapun kategori tidak sehat, yakni kualitas udaranya yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

    Baca: WFH dan pembatasan kendaraan bermotor diusulkan untuk atasi polusi udara Jakarta

    Terkait kualitas udara di Jakarta ini, masyarakat disarankan menghindari aktivitas di luar ruangan. Jika berada di luar ruangan gunakanlah masker, kemudian menutup jendela untuk menghindari udara luar yang kotor.