ruangkota

Tag: sampah plastik

  • Sampah Plastik Tenggelamkan Dunia: Mampukah Perundingan Jenewa Mengerem Produksi Plastik Global?

    Sampah Plastik Tenggelamkan Dunia: Mampukah Perundingan Jenewa Mengerem Produksi Plastik Global?

    7cloud.asia – Perwakilan lebih dari 170 negara akan bertemu di Jenewa, Swiss, mulai awal pekan ini hingga 14 Agustus mendatang, untuk merundingkan perjanjian yang mengikat guna mengurangi sampah plastik global.

    Perundingan Komite Negosiasi Antarpemerintah (INC) Jenewa atau KTT Plastik Jenewa ini meneruskan konferensi serupa tahun lalu di Busan yang dipimpin oleh Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), tetapi gagal menghasilkan keputusan.

    Topik utama yang dibahas di Perundingan Plastik Jenewa, yakni apakah produksi plastik harus dibatasi, bagaimana memperbaiki pengelolaan produk plastik berbahaya bagi kesehatan dan bahan kimia terkait.

    Juga akan dibahas bentuk dukungan keuangan apa yang akan diterima negara berkembang untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

    Setiap tahun, dunia memproduksi 413 juta ton plastik, jumlah yang cukup untuk mengisi lebih dari setengah juta kolam renang Olimpiade.

    Namun, hanya sekitar 9 persen dari sampah plastik itu yang didaur ulang secara global. Sisanya dibakar, dibuang ke tempat pembuangan akhir, mencemari lautan, tanah, dan merugikan satwa serta kesehatan manusia.

    Mikroplastik kini tersebar di seluruh dunia dan bahkan dapat ditemukan di tubuh manusia.

    Baca: Kurangi produksi plastik sudah mendesak

    Siapa yang menginginkan apa?
    Sekitar 100 negara mendukung perjanjian ambisius yang juga meliputi pengurangan produksi plastik. Termasuk banyak negara Afrika dan Amerika Latin, juga Jerman dan Uni Eropa.

    Namun, negara-negara produsen plastik dan minyak dalam “Koalisi Sepemikiran”, seperti Rusia, Iran, dan Arab Saudi, selama ini menghalangi regulasi produksi yang lebih ketat.

    Mereka ingin melanjutkan produksi plastik seperti biasa dan mencegah kesepakatan yang membatasi permintaan, misalnya larangan produk plastik sekali pakai, kata Florian Titze dari WWF.

    Industri plastik dan negara-negara yang mendapat keuntungan terbesar melihat krisis plastik sebagai masalah pengelolaan sampah yang buruk.

    Mereka ingin perjanjiannya terfokus pada pengumpulan plastik, edukasi konsumen, dan tingkat daur ulang. Namun, produksi berlebih, sumber masalah utama, tidak akan dihentikan dengan cara ini.

    Baca: Daur ulang tak akan mampu atasi ledakan sampah plastik

    Direktur Asosiasi Industri Plastik Eropa, Virginia Janssens menentang pembatasan produksi plastik primer secara global dan menegaskan industri plastik serius menghadapi masalah pencemaran.

    Tetapi solusi mengatasi sampah plastik memerlukan kerja sama lintas sektor dan sepanjang rantai nilai, termasuk dengan pemerintah.

    Daur ulang tidak cukup
    Daur ulang dan pengelolaan sampah memang penting, tapi tidak cukup tanpa pengurangan jumlah plastik, jelas Melanie Bergmann, ahli biologi laut dari Alfred-Wegener-Institut yang menjadi pengamat ilmiah delegasi Jerman.

    “Jika jumlah plastik terus bertambah setiap tahun, kita perlu sistem daur ulang dan pengelolaan sampah yang lebih besar. Sistem di negara kaya saja sudah kewalahan,” katanya.

    Biaya pengelolaan sampah sangat besar, misalnya Jerman mengeluarkan 16 miliar euro per tahun, sekitar 0,4 persen PDB, dan proporsi sampah plastik terus naik.

    Dalam negosiasi, Uni Eropa kemungkinan mengaitkan dukungan finansial kepada negara berkembang dengan komitmen pengurangan produksi plastik.

    Baca: Sirkularitas penting untuk atasi ledakan sampah plastik

  • Posisi Negara-negara di Dunia dalam Menangani Sampah Plastik

    Posisi Negara-negara di Dunia dalam Menangani Sampah Plastik

    7cloud.asia – Sekitar 100 negara yang hadir di perundingan Komite Negosiasi Antarpemerintah (INC) Jenewa yang dimulai pekan ini mendukung perjanjian ambisius yang juga meliputi pengurangan produksi plastik.

    Dalam kelompok ini, antara lain termasuk sejumlah besar negara Afrika dan Amerika Latin, juga Jerman dan Uni Eropa.

    Namun, negara-negara produsen plastik dan minyak dalam “Koalisi Sepemikiran”, seperti Rusia, Iran, dan Arab Saudi, selama ini menghalangi regulasi produksi yang lebih ketat.

    Mereka ingin melanjutkan produksi plastik seperti biasa dan mencegah kesepakatan yang membatasi permintaan, misalnya larangan produk plastik sekali pakai, kata Florian Titze dari WWF.

    Industri plastik dan negara-negara yang mendapat keuntungan terbesar melihat krisis plastik sebagai masalah pengelolaan sampah yang buruk.

    Mereka ingin perjanjiannya terfokus pada pengumpulan plastik, edukasi konsumen, dan tingkat daur ulang. Namun, produksi berlebih, sumber masalah utama, tidak akan dihentikan dengan cara ini.

    Baca: Mampukah Perundingan Plastik Jenewa mengerem produksi plastik global?

    Direktur Asosiasi Industri Plastik Eropa, Virginia Janssens menentang pembatasan produksi plastik primer secara global dan menegaskan industri plastik serius menghadapi masalah pencemaran.

    Tetapi solusi mengatasi sampah plastik memerlukan kerja sama lintas sektor dan sepanjang rantai nilai, termasuk dengan pemerintah.

    Daur ulang tidak cukup
    Daur ulang dan pengelolaan sampah memang penting, tapi tidak cukup tanpa pengurangan jumlah plastik, jelas Melanie Bergmann, ahli biologi laut dari Alfred-Wegener-Institut yang menjadi pengamat ilmiah delegasi Jerman.

    “Jika jumlah plastik terus bertambah setiap tahun, kita perlu sistem daur ulang dan pengelolaan sampah yang lebih besar. Sistem di negara kaya saja sudah kewalahan,” katanya.

    Biaya pengelolaan sampah sangat besar, misalnya Jerman mengeluarkan 16 miliar euro per tahun, sekitar 0,4 persen PDB, dan proporsi sampah plastik terus naik.

    Dalam negosiasi, Uni Eropa kemungkinan mengaitkan dukungan finansial kepada negara berkembang dengan komitmen pengurangan produksi plastik.

    Baca: Pengurangan produksi plastik global sudah mendesak

    Aleksandar Rankovic, pendiri think tank Common Initiative, memperingatkan agar tanggung jawab tidak hanya dibebankan pada negara produsen minyak dan plastik.

    Ia menuduh negara-negara Barat seperti Jerman, Prancis, dan Inggris munafik karena klaim ambisius mereka tidak disertai tindakan nyata.

    Dengan produksi sekitar 8 juta ton plastik per tahun, Jerman adalah produsen plastik terbesar di Eropa. Secara global, sepertiga plastik berasal dari Cina, hampir 20 persen dari Asia lainnya dan Amerika Utara.

    Meski koalisi ambisi tinggi mendukung perjanjian lebih ketat, belum ada target konkret yang mengikat untuk mengurangi produksi plastik, yang dinilai Rankovic terlalu samar.

    Kementerian Lingkungan Jerman menolak kritik ini dengan alasan data belum cukup untuk menetapkan target numerik seperti target 1,5 derajat dalam perjanjian iklim.

    Namun, Melanie Bergmann menyatakan produksi plastik harus dikurangi minimal 12 hingga 19 persen untuk memenuhi target Perjanjian Paris.

    Baca: Tiga isul yang menghalangi perjanjian pengurangan produksi plastik global

    Kekuatan lobi industri plastik
    Di Jenewa, selain delegasi negara, ratusan perwakilan industri plastik dan kimia hadir. Solusi hanya bisa dicapai dengan kerja sama antara masyarakat sipil dan dunia usaha, demikian menurut sumber dari Kementerian Lingkungan Jerman.

    Bethanie Carney Almroth, ahli ekotoksikologi dari Universitas Göteborg, Swedia, mengungkapkan adanya upaya lobi untuk melemahkan ilmu pengetahuan di bidang plastik dan intimidasi terhadap ilmuwan yang meneliti dampak berbahaya bahan kimia plastik.

    Jumlah pelobi industri bahkan lebih banyak dari delegasi resmi Uni Eropa. Industri menggunakan studi bias untuk meragukan kredibilitas ilmuwan, namun Plastics Europe menegaskan mereka menghargai ilmu pengetahuan independen.

    Almroth menceritakan pengalaman intimidasi dan upaya pelemahan reputasi oleh industri plastik melalui berbagai cara, termasuk di konferensi internasional.

    Kesempatan bersejarah untuk perjanjian efektif?
    Rankovic meragukan perjanjian terobosan akan lahir di Jenewa, melainkan kerangka kerja minimal yang bisa dikembangkan.

    Keputusan soal pembatasan produksi plastik harus segera diambil dengan konsensus tetapi posisi negara-negara yang hadir di Perundingan Plastik Jenewa ini sangat berbeda.

    Namun, waktu sudah sangat mendesak karena produksi plastik diperkirakan akan berlipat ganda dalam 20 tahun ke depan. Perjanjian ini adalah kesempatan bersejarah untuk mengendalikan masalah plastik, pungkas Melanie Bergmann.

    Baca: Sirkularitas penting untuk atasi ledakan sampah plastik

     

  • Ledakan Sampah Plastik Memicu Penjajahan Gaya Baru

    Ledakan Sampah Plastik Memicu Penjajahan Gaya Baru

    7cloud.asia – Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik diekspor dari negara-negara kaya ke negara-negara miskin, dengan komitmen untuk mendaur ulang.

    Namun, dalam banyak kasus, sampah plastik ini berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) atau dibakar, dengan implikasi serius bagi kesehatan masyarakat penerima dan lingkungan sekitarnya.

    Sistem yang tidak adil ini dikenal sebagai kolonialisme plastik. Jadi, Polusi plastik bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah politik dan sosial.

    Meskipun kantong dan botol plastik yang terdampar di pantai merupakan topik yang ramai dibicarakan dan gambar-gambar mengerikan tentang penyu yang sekarat terjerat plastik tersebar luas di internet, visual ini tidak menceritakan keseluruhan cerita.

    Dilansir earth.org, faktanya, tidak semua sampah plastik yang tidak didaur ulang dari belahan bumi utara berakhir di lautan;

    Sebagian besar dikirim ke negara-negara di belahan bumi selatan, di mana plastik tersebut sering menumpuk di TPA, tempat pembuangan sampah terbuka, atau operasi daur ulang yang kurang teregulasi, menciptakan konsekuensi lingkungan dan sosial yang serius yang kurang mendapat perhatian media.

    Baca: Posisi negara-negara di dunia dalam menangani sampah plastik

    Praktik negara-negara maju yang mengonsumsi secara berlebihan dan mengekspor sampah mereka –terutama sampah plastik– ke negara-negara kurang berkembang.

    Negara-negara tujuan ekspor sampah plastik ini seringkali memiliki infrastruktur pengelolaan sampah yang tidak memadai, dikenal sebagai kolonialisme sampah (atau plastik).

    Konsep ini merujuk pada negara-negara kaya yang mengekspor plastik dan jenis sampah lainnya ke negara-negara miskin, seringkali dengan kedok daur ulang.

    Hal ini memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi masyarakat dan komunitas yang harus mengatasinya.

    Selama bertahun-tahun, negara-negara berpenghasilan tinggi, terutama di Eropa, AS, Jepang, dan Australia, telah mengekspor sampah plastik ke luar negeri dengan klaim akan didaur ulang.

    Namun, kenyataannya jauh lebih kompleks. Sebuah laporan dari Badan Investigasi Lingkungan (EIA) yang diterbitkan tahun lalu mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, Belanda, Jerman, Inggris, Belgia, Prancis, Italia, AS, Jepang, dan Australia termasuk di antara negara-negara pengekspor sampah terbesar ke negara-negara non-OECD.

    Baca: Daur ulang tak akan mampu imbangi ledakan sampah plastik

    Mengekspor sampah terutama sampah plastik tidak hanya melibatkan kerusakan lingkungan; hal ini mencerminkan ketimpangan sistemik dan pola eksploitasi historis.

    Istilah ini menarik garis langsung antara kolonialisme historis, di mana sumber daya alam dan tenaga kerja dirampas dari wilayah jajahan.

    Dan, perdagangan sampah saat ini, di mana beban kerusakan lingkungan sekali lagi dibebankan kepada mereka yang paling tidak bertanggung jawab.

    Hanya ada dua solusi untuk menghilangkan sampah: insinerasi atau pembuangan. Insinerasi menjadi satu-satunya alternatif yang masuk akal jika suatu negara tidak mengizinkan pembuangan skala besar di dalam wilayahnya.

    Masalahnya? Insinerasi plastik membawa jejak karbon yang signifikan, yang coba dikurangi oleh sebagian besar negara yang bertanggung jawab atas sampah plastik.

    Akibatnya, beberapa negara memilih untuk menghindari kedua opsi tersebut dan mengekspor sampah mereka ke tempat lain, sebaiknya ke negara dengan peraturan sampah yang lebih longgar.

    Baca: Upaya dunia mengatasi sampah plastik

     

  • Penjajahan Sampah Plastik: Indonesia Merupakan Salah Satu Negara yang Terjajah

    Penjajahan Sampah Plastik: Indonesia Merupakan Salah Satu Negara yang Terjajah

    7cloud.asia – Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik diekspor dari negara-negara kaya ke negara-negara miskin, dengan komitmen untuk mendaur ulang. Padahal negara-negara tujuan ekspor sampah plastik ini tidak memiliki teknologi yang memadai.

    Sistem yang tidak adil ini dikenal sebagai kolonialisme plastik. Jadi, Polusi plastik bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah politik dan sosial.

    Di antara banyak negara tujuan, China merupakan salah satu negara yang paling terdampak penjajahan plastik ini. Dilansir earth.org, selama lebih dari 20 tahun, China merupakan importir plastik dan sampah lainnya terbesar di dunia.

    Karena kekurangan sumber daya lokal, mulai tahun 1980-an hingga 1990-an, China menerima sampah dari negara-negara kaya untuk digunakan sebagai bahan baku industrinya.

    Namun, mekanisme ini menyebabkan polusi serius, risiko kesehatan, dan pembuangan ilegal di negara tersebut. Pada tahun 2018, China melarang impor sampah plastik dengan Kebijakan Pedang Nasionalnya.

    Sejak itu, negara-negara Barat telah mengalihkan ekspor sampah plastik mereka ke wilayah lain di Asia dan Afrika.

    Baca: Sampah plastik memicu penjajahan model baru

    Negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Filipina telah mengambil alih sebagian besar impor, banyak yang datang secara ilegal atau salah laporkan.

    Di Afrika, Ghana perlahan-lahan menjadi tempat pembuangan sampah, dan Meksiko serta Peru di Amerika Latin mengikuti jejaknya.

    Menurut OECD, pada tahun 2023, lima dari 20 importir sampah plastik teratas dunia adalah negara-negara non-OECD. Malaysia menjadi tujuan global terbesar, menerima 0,61 juta ton sampah plastik.

    Sejalan dengan Malaysia, impor juga meningkat di Vietnam (sebesar 3 persen) dan Indonesia (sebesar 26 persen), menurut pergeseran yang sedang berlangsung dalam pola ekspor sampah plastik dunia.

    Dilansir greenetwork.id, pada tahun 2022, impor sampah plastik di Indonesia mencapai lebih dari 194 ribu ton. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu pengimpor sampah plastik terbesar di dunia.

    Pada awal April 2024, sejumlah aktivis lingkungan di Indonesia melakukan unjuk rasa menuntut penghentian pengiriman sampah plastik ke Indonesia oleh Jepang.

    Baca: Indonesia berencana hentikan kebijakan impor sampah plastik

    “Pengiriman sampah plastik ke negara-negara berkembang seperti Indonesia tidak hanya merupakan tindakan tidak etis, tetapi juga menciptakan dampak serius bagi ekosistem sungai dan kesehatan,” kata Alaika Rahmatullah, koordinator aksi, dalam siaran persnya.

    Idealnya, negara pengimpor sampah plastik dapat memperoleh keuntungan finansial sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan apabila mampu mengelola dan memanfaatkan dengan baik sampah plastik kiriman dari negara pengekspor.

    Namun, kenyataannya, banyak sampah plastik yang dikirim ke Indonesia tidak dapat digunakan, antara lain karena kondisinya yang tidak layak (terkontaminasi, terdegradasi/terurai, dan sebagainya) dan fasilitas pengelolaan yang kurang memadai.

    Penelitian Ecoton dan Nexus3 menemukan bahwa antara 25-50persen sampah plastik yang diimpor oleh perusahaan daur ulang plastik dan kertas di Indonesia tidak dikelola dengan baik.

    Sampah plastik impor pada akhirnya mendatangkan dampak negatif terhadap lingkungan di wilayah yang menjadi penampung limbah plastik impor bersamaan dengan impor limbah kertas.

    Baca: Posisi negara-negara di dunia dalam menangani sampah plastik

  • Perjanjian Global untuk Cegah Migrasi Sampah Plastik Sering Disalah-gunakan

    Perjanjian Global untuk Cegah Migrasi Sampah Plastik Sering Disalah-gunakan

    7cloud.asia – Earth.org memaparkan upaya global seperti Konvensi Basel 1989, sebuah perjanjian internasional yang dirancang untuk meminimalkan pergerakan lintas batas sampah plastik dan limbah berbahaya lainnya

    Konvensi Basel ini juga ditujukan untuk mencegah perdagangan ilegal sampah plastik. Namun demikian, perdagangan limbah plastik ilegal masih terjadi, terutama di negara-negara maju.

    Perdagangan ilegal sampah plastik ini, dinilai merupakan kegagalan regulasi internasional dan sistem nasional yang seharusnya mengelola sampah plastik secara bertanggung jawab.

    Salah satu contohnya adalah Inggris, di mana skema Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas (Extended Producer Responsibility), yang dirancang untuk mempromosikan daur ulang domestik, justru disalahgunakan.

    Baca: Ledakan sampah plastik memicu penjajahan gaya baru

    Aturan ini dieksploitasi secara luas oleh para penjahat lingkungan untuk menanggung keuntungan pribadi.

    Catatan daur ulang palsu digunakan untuk mengantongi sekitar 50 juta pound atau sekitar Rp1,1 triliun per tahun, memungkinkan plastik diekspor ke luar negeri dengan label palsu “daur ulang”.

    Penipuan ini tidak hanya merusak upaya daur ulang yang sesungguhnya, tetapi juga secara aktif memungkinkan kolonialisme limbah.

    Dengan menyamarkan limbah sebagai sesuatu yang dapat didaur ulang, Inggris dan negara-negara maju lainnya dapat mengalihkan beban lingkungan ke negara-negara di belahan bumi selatan.

    Konsekuensinya parah: perdagangan ilegal sampah plastik ini juga memperburuk kemiskinan, dapat membantu penyebaran penyakit, dan dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang bagi manusia dan lingkungan di negara-negara penerima limbah.

    Baca: Posisi negara-negara di dunia dalam menangani sampah plastik

    Perdagangan ilegal sampah plastik ini juga memperkuat pola eksploitasi lama, serupa dengan yang terjadi di era kolonial.

    Di Surabaya, Indonesia, laporan mengungkapkan bahwa masyarakat setempat membakar sampah plastik sebagai bahan bakar untuk produksi tahu, yang mengarah pada penemuan dioksin dalam telur ayam di sekitarnya.

    Meskipun krisis sampah plastik ini signifikan, keadaan masih dapat diperbaiki, dan jawabannya mungkin lebih dekat dari yang kita duga.

    Misalnya, di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA), orang-orang telah menggunakan kembali, memperbaiki, dan memanfaatkan kembali material selama beberapa generasi dengan mengubah pakaian bekas menjadi karpet atau tas.

    Mereka juga menggunakan bahan-bahan alami sebagai pengganti plastik. Praktik sehari-hari ini menunjukkan bahwa hidup berkelanjutan bukanlah hal baru; melainkan bagian dari budaya kita.

    Baca: Perundingan Plastik Jenewa gagal sepakati pengurangan produksi plastik global

  • Target Pengurangan 70 Persen Sampah Plastik pada 2025 Sulit Tercapai, Ini Sebabnya

    Target Pengurangan 70 Persen Sampah Plastik pada 2025 Sulit Tercapai, Ini Sebabnya

    7cloud.asia – Sampah plastik Indonesia yang mencemari lautan membludak. Sebuah studi mengungkap, pada 2010, Indonesia diperkirakan menyumbang lebih dari 3,2 juta metrik ton sampah plastik ke laut per tahun.

    Temuan ini menempatkan Indonesia sebagai negara kedua terbesar setelah Cina dalam hal sampah plastik dan polusi plastik.

    Menyikapi hal ini, pemerintah Indonesia mengambil berbagai langkah. Salah satu yang terbilang agak konkret adalah Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut (RAN-PSL) pada 2018.

    Lewat Peraturan Presiden Nomor 83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut, pemerintah menetapkan target ambisius untuk mengurangi sampah plastik laut sebesar 70 persen hingga 2025. Namun hingga pengujung tahun ini, target tersebut sepertinya sulit tercapai.

    Hasil kajian Tim Koordinasi Nasional (TKN) PSL sejauh ini menunjukkan, penurunan kebocoran sampah plastik ke laut baru mencapai 41,68 persen.

    Berdasarkan riset kami, ada beberapa hal yang membuat target ini sulit tercapai, mulai dari masalah pengelolaan sampah di darat hingga minimnya insentif.

    Baca: Indonesia merupakan salah satu pengimpor sampah plastik

    Pengelolaan sampah di darat buruk
    Mayoritas sampah plastik yang mencemari lautan berasal dari daratan, akibat pengelolaan sampah yang buruk.

    Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018-2021), limbah padat dari daratan berkisar antara 28,7-32,5 juta ton.

    Sumber utama sampah-sampah itu berasal dari rumah tangga, pasar tradisional, bisnis, dan kawasan industri. Plastik menyumbang sekitar 11–17 persen dari total sampah yang dihasilkan setiap tahun.

    Dalam periode tersebut, sekitar 10 juta ton sampah terbuang tanpa pengelolaan yang tepat, dan diperkirakan antara 0,2 hingga 1,7 juta ton plastik bocor ke laut.

    Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah yang tidak memadai di daratan menjadi faktor utama yang memperburuk masalah sampah plastik di lautan.

    Sementara pengelolaan sampah buruk, produksi plastik nasional terus meningkat. Daur ulang juga bisa dikatakan masih jalan di tempat.

    Baca: Hambatan dalam perumusan perjanjian plastik global

    Kebijakan pengurangan sampah laut di antaranya sudah membuahkan regulasi larangan kantong plastik sekali pakai, program bank sampah dan kebijakanEPRtanggung jawab produsen yang diperluas (Extended Producer Responsibility/EPR).

    Bank sampah adalah sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat di mana warga menabung sampah yang sudah dipilah untuk ditukar dengan uang.

    Sementara EPR adalah kebijakan yang mewajibkan produsen bertanggung jawab atas seluruh siklus hidup produknya, termasuk pengumpulan dan pengelolaan limbah pascakonsumsi.

    Sayangnya, program-program ini belum berjalan optimal, salah satunya karena belum bersifat wajib dan minim penegakan hukum. Di samping itu, kita juga belum punya target ambisius untuk sistem guna ulang.

    Program EPR yang mendorong industri untuk mengelola limbah produknya baru dijalankan oleh sebagian kecil perusahaan. Sampai saat ini baru sekitar 30 yang menyerahkan peta jalan EPR mereka ke pemerintah.

    Komitmen produsen untuk mengurangi kemasan sekali pakai seperti saset multilapisan belum menjadi prioritas, sementara berbagai program daur ulang belum terbukti berjalan.

    Baca: Sikap negara-negara di dunia dalam menangani sampah plastik

    Infrastruktur daur ulang seperti bank sampah dan pusat 3R (reduce, reuse, recycle) memang sudah tersebar, tapi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Provinsi lain belum banyak menikmati fasilitas serupa.

    Larangan penggunaan plastik sekali pakai juga masih sebatas berlaku di Jakarta dan Bali. Padahal, selain Jawa dan Bali, sumber sampah plastik terbesar juga datang dari Sulawesi dan Sumatra.

    Minim insentif, perlu sistem ekonomi guna ulang
    Di samping itu, insentif bagi masyarakat dan sektor industri untuk beralih ke solusi ramah lingkungan juga masih sangat terbatas.

    Di tengah tantangan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, solusi guna ulang sebetulnya bisa menjadi alternatif penting.

    Jika didukung standar, infrastruktur, dan kebijakan yang tepat, sistem guna ulang berpotensi menyumbang nilai ekonomi bersih hingga Rp1,5 triliun pada 2030.

    Di sisi lain, sistem ekonomi guna ulang dapat menciptakan sebanyak 4,4 juta lapangan kerja bersih secara kumulatif di seluruh sektor ekonomi selama periode 2021–2030. Sekitar 75 persen di antaranya bahkan berpotensi diisi oleh perempuan.

    Baca: Ledakan sampah plastik memicu penjajahan gaya baru

    Butuh pendekatan inklusif dan kerjasama multipihak
    Untuk dapat mengurangi sampah plastik laut secara signifikan, perlu ada langkah konkret yang melibatkan semua pihak.

    Salah satu langkah utama adalah memperkuat peran pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengurangan sampah plastik.

    Pemerintah daerah harus didorong untuk mengadopsi kebijakan yang berhasil diterapkan di Jakarta dan Bali, seperti larangan penggunaan plastik sekali pakai, dan menyesuaikannya dengan kondisi setempat.

    Di samping itu, peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah sangat penting, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas pengelolaan sampah yang memadai.

    Perlu juga untuk mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif, melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas, termasuk masyarakat, industri, pemerintah, dan akademisi.

    Kolaborasi ini akan menghasilkan solusi yang lebih efektif, seperti pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan riset tentang alternatif pengganti plastik.

    Baca: Perjanjian global untuk cegah migrasi sampah plastik

    Perubahan perilaku masyarakat juga tidak kalah pentingnya dalam upaya mengurangi sampah plastik.

    Kampanye edukasi yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari sekolah hingga komunitas, perlu diperkuat untuk meningkatkan kesadaran tentang pengelolaan sampah yang lebih baik.

    Selanjutnya, evaluasi dan pemantauan terhadap kebijakan yang diterapkan harus dilakukan secara teratur untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan dengan efektif.

    Melihat situasi saat ini, mungkin membutuhkan waktu lebih lama dan kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah daerah, industri, dan masyarakat untuk mengurangi limbah plastik.

    Namun dengan evaluasi yang tepat, kebijakan dapat disesuaikan dan diperbaiki agar lebih efisien dalam mencapai target pengurangan sampah plastik laut sebesar 70 persen.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Yulianto Suteja (Associate Professor Oseanografi, Universitas Mataram)

  • Kurangi Sampah Plastik, Menteri Lingkungan Hidup Ajak Siswa Sekolah Rakyat Gunakan Tumbler

    Kurangi Sampah Plastik, Menteri Lingkungan Hidup Ajak Siswa Sekolah Rakyat Gunakan Tumbler

    7cloud.asia – Menggunakan tumbler dan tempat makan. Langkah ini mungkin terasa sepele dan sederhana. Namun, jika banyak orang yang melakukannya maka manfaatnya sangat besar untuk lingkungan.

    Dengan menggunakan wadah minum (tumbler) dan makanan yang bisa digunakan berulangkali, maka secara tidak langsung akan mengurangi sampah plastik.

    Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq, saat mengunjungi Sekolah Rakyat di Lombok Barat, NTB mengajak para siswa untuk meningkatkan kepedulian pada lingkungan dengan selalu menggunakan botol tumbler yang dapat digunakan secara berulang.

    “Kalau adik-adik (siswa Sekolah Rakyat) setiap hari menggunakan tumbler, maka membantu pemerintah mengurangi sampah plastik. Sampah botol plastik sudah cukup banyak,” ujar Hanif saat mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 18 Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (11/10/2025).

    Hanif berpesan agar siswa Sekolah Rakyat selalu menggunakan tumbler demi mengurangi botol plastik.

    Baca: Menggunakan tumbler akan berdampak besar bagi lingkungan

    Menurutnya, langkah kecil dengan membiasakan diri menggunakan wadah yang bisa dipakai berulang kali bisa berdampak positif terhadap lingkungan.

    “Cintai lingkungan, paling tidak dengan selalu menggunakan tumbler,” ucapnya.

    Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah melakukan kerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk masuk ke Sekolah Rakyat melalui kurikulum pendidikan lingkungan.

    Program Adiwiyata KLH disinergikan ke dalam Sekolah Rakyat guna menanamkan kesadaran bahaya sampah dan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini kepada para siswa Sekolah Rakyat.

    Baca: Ekosistem guna ulang harus dibangun dari sekarang

    “Kami yakin adik-adik (siswa Sekolah Rakyat) selain menjadi pimpinan yang maju, juga pimpinan yang paham lingkungan, dan pimpinan yang cinta lingkungan. Tidak ada negara maju yang lingkungannya rusak,” kata Hanif.

    Dalam kesempatan ini, Hanif membagikan tas ransel dan botol tumbler untuk wadah minuman kepada para siswa SRMP 18 Lombok Barat tersebut menerima hadiah dari Menteri

    “Saya senang atas kunjungan menteri. Apalagi kami diberi hadiah,” ucap Febrian.

    Berdasarkan data BRIN, botol minuman merupakan salah satu jenis sampah plastik yang paling banyak ditemukan di perairan Indonesia selain plastik sachet, kantong plastik, dan sedotan.

  • BRIN Temukan Mikroplastik dalam Air Hujan Jakarta, Ini Respon Dinas Lingkungan Hidup

    BRIN Temukan Mikroplastik dalam Air Hujan Jakarta, Ini Respon Dinas Lingkungan Hidup

    7cloud.asia – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyatakan, akan menindaklanjuti hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait temuan kandungan mikroplastik dalam air hujan di Jakarta.

    Selain berupaya mengintensifkan pengawasan pemanfaatan plastik, Pemprov DKI Jakarta akan berkomunikasi dengan BRIN untuk mencari upaya inovatif mengurangi dampak lingkungan.

    Volume sampah plastik di Jakarta sangat signifikan; pada tahun 2022, plastik menyumbang 22,95 persen dari total komposisi sampah di DKI Jakarta, yang mencapai 22.953 ton berdasarkan data tahun tersebut.

    Selain itu, pada tahun 2019, sekitar 1.000 ton dari total 7.500 ton sampah harian di Jakarta adalah sampah plastik, terutama plastik sekali pakai.

    Kepala Dinas LH DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, pihaknya tengah memperkuat program pengendalian sampah plastik dari hulu hingga hilir, termasuk pemantauan kualitas udara dan air hujan secara terpadu.

    “Kami memandang temuan BRIN ini sebagai alarm lingkungan yang perlu direspons cepat dan kolaboratif. Polusi plastik kini bukan hanya urusan laut atau sungai, tetapi sudah sampai di langit Jakarta,” ujarnya, Sabtu (18/10/2025).

    Baca: BRIN temukan mikroplastik dalam air hujan di Jakarta

    Menurut Asep, Pemprov DKI Jakarta selama ini telah menjalankan sejumlah kebijakan untuk menekan sampah plastik sekali pakai.

    Di antaranya melalui Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan, serta perluasan program Jakstrada Persampahan yang menargetkan 30 persen pengurangan sampah dari sumbernya.

    Selain itu, lanjut Asep, Pemprov DKI Jakarta juga terus memperluas bank sampah, TPS 3R, dan inisiatif daur ulang berbasis komunitas agar limbah plastik tidak lagi berakhir di lingkungan terbuka.

    “Upaya pengurangan plastik harus dilakukan dari sumbernya — mulai dari rumah tangga, industri, hingga sektor jasa. Setiap orang punya peran,” tambahnya.

    Sebagai tindaklanjut, Asep mengaku, pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan BRIN untuk memperluas pemantauan mikroplastik dalam udara dan air hujan sebagai bagian dari sistem Jakarta Environmental Data Integration (JEDI), platform pemantauan kualitas lingkungan berbasis data.

    Baca: Siswa diajak bawa tumbler untuk kurangi sampa plastik

    Hasil pengukuran ini diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan yang lebih kuat dalam pengendalian polusi plastik di udara.

    Lebih lanjut, Asep mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan memperkuat kampanye publik bertajuk “Jakarta Tanpa Plastik di Langit dan Bumi” untuk mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah, dan tidak membakar limbah sembarangan.

    “Langit Jakarta sedang mengingatkan kita untuk lebih bijak mengelola bumi. Perubahan perilaku adalah kunci,” tegasnya.

    Pemprov DKI juga mengajak dunia usaha, lembaga riset, dan komunitas lingkungan untuk bersama memperkuat aksi nyata pengurangan plastik dan inovasi daur ulang.

    “Kami terbuka untuk kolaborasi riset, teknologi filtrasi, hingga pengembangan produk ramah lingkungan. Upaya menjaga langit bersih dari mikroplastik adalah tanggung jawab bersama,” tukasnya.

    Baca: Sistem guna ulang jadi solusi mengatasi krisis sampah plastik

    Hal senada diutarakan Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali. Dia mengemukakan bahwa Pemprov DKI sangat responsif terhadap berbagai hasil riset yang menyoroti kualitas lingkungan, termasuk air, udara, dan tanah.

    Menurutnya, pemerintah daerah aktif mengendalikan penggunaan plastik berkualitas rendah yang umumnya dihasilkan dari proses daur ulang sederhana. Jenis plastik ini banyak dipakai masyarakat, mulai dari pasar tradisional, warung, hingga pedagang kaki lima.

    “Plastik jenis ini memang mudah terurai, yang sekilas tampak baik bagi lingkungan. Namun, justru berkontribusi besar terhadap peningkatan mikroplastik di alam,” ujarnya.

    Ia menambahkan, Pemprov DKI tidak sedang “bermusuhan” dengan plastik. Namun demikian, Ia mengingatkan tentang dampak lingkungan akibat dari sampah plastik.

    “Kita tidak anti terhadap plastik, karena plastik sudah menjadi bagian dari peradaban modern. Yang kita tolak adalah plastik yang mencemari lingkungan,” tandasnya.

  • Greenpeace Indonesia Dorong Industri FMCG Serius Kurangi Sampah Plastik dan Tak Hanya Fokus pada Daur Ulang

    Greenpeace Indonesia Dorong Industri FMCG Serius Kurangi Sampah Plastik dan Tak Hanya Fokus pada Daur Ulang

    7cloud.asia – Organisasi lingkungan Greenpeace Indonesia mendesak Unilever untuk transparan terkait upaya pengurangan sampah plastik dan tak hanya fokus pada daur ulang.

    Menurut laporan Audit Merek (Brand Audit) dalam 5 tahun terakhir, Unilever merupakan salah satu perusahaan FMCG (fast moving consumer good) terbesar yang selalu masuk ke dalam daftar pencemar tertinggi, baik secara nasional maupun global.

    Hal itu disampaikan Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Indonesia, Ibar Fuqonul Akbar dalam acara Indonesia Eco Jamboree (IEJ) 2026 di Perpustakan Nasional, Jakarta, Jumat (6/2/2026) kemarin.

    Ibar memaparkan, pada tahun 2025 lalu saat Greenpeace membuat Multi Stakeholder Forum, Unilever dan industri lainnya telah datang memenuhi undangan untuk menjelaskan pengelolaan sampahnya.

    “Unilever bilang sudah mengurangi sampah plastik oleh produsen selama 30 persen selama setahun, mereka update terus pengurangannya, daur ulangnya seperti apa. Tapi kita tetap kritisi, jangan sampai saat kita undang mereka baru terbuka,” ujarnya.

    Ibar menilai, meski mengaku mengurangi sampah plastik yang diproduksinya, Unilever masih terus memproduksi plastik sekali pakai dalam jumlah besar, terutama dalam bentuk sachet.

    Baca: Greenpeace minta Unilever segera kurangi sampah plastik

    Greenpeace memperkirakan, 1700 saset produk Unilever terjual setiap detiknya. Padahal sachet ini tidak dapat didaur ulang dan mencemari lingkungan.

    Ibar menambahkan, untuk mengatasi masalah sampah plastik ini, Unilever dan sejumlah industri FMCG lainnya meminta pengurus negara membuat aturan yang mengikat atau mandatory regulation.

    Selama ini, lanjut Ibar, kebijakan pengurangan sampah plastik masih bersifat voluntary atau sukarela.

    ”Tapi sekarang Unilever dan beberapa industri lainnya meminta regulasi ini mandatory, sehingga semua produsen wajib mengurangi sampah plastiknya 30 persen setahun.Nanti kalau aturannya bagus kita awasi, karena selama ini belum ada kan? Dan itu yang mau kita kejar,” tandasnya.

    Mengenai perilaku masyarakat yang masih belum terbiasa mengelola sampah, Ibar menyebutkan, perubahan tersebut bisa terjadi bila sistemnya dibangun, serta produsen atau retailnya juga mau berubah.

    “Jadi sebenarnya masyarakat bisa berubah kalau pemerintah mau mengubah dan industrinya mau berubah juga. Kalau ada regulasinya saja tapi industrinya ga berubah, ya kita juga bingung!” tandasnya.

    Baca: Daur ulang tak akan mampu imbangi ledakan sampah plastik

    Ibar mencontohkan, kebijakan larangan penggunaan kantung plastik sekali pakai. Awalnya, masyarakat selalu membawa kantung plastik sekali pakai, namun setelah ada regulasinya, baik produsen serta industrinya mau tidak mau berubah.

    “Akhirnya masyarakatnya juga mau berubah,” imbuhnya.

    Ibar menambahkan, penegakan dan pengawasan aturan juga punya peran penting. Dulu juga pernah ada aturan yang menyebutkan akan memberi sanksi pada siapa saja yang membuang sampah sembarangan.

    Sampai sekarang aturan itu pun masih berlaku dan belum dicabut. Akan tetapi dalam implementasi dan penagawasannya masih belum efektif.

    “Karena secara hukum kurang kuat juga sebenarnya, dasar hukumnya apa? Karana kan yang jadi korban masyarakat, lantas industri yang menciptakan kok ga dikasih hukuman? “ imbuhnya.

    Landasan hukum pengelolaan sampahvplastik adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mewajibkan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan, termasuk 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta melarang membuang sampah sembarangan.

    Adapun turunan terbaru dari UU ini adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2021 yang fokus pada pengelolaan sampah plastik dari produsen dan konsumen melalui skema Extended Producer Responsibility (EPR).

    Baca: Upaya dunia mengurangi polusi sampah plastik

  • Atasi Krisis Sampah Plastik, Restoran dan Kafe di Sejumlah Negara Bergeser ke Prinsip Guna Ulang

    Atasi Krisis Sampah Plastik, Restoran dan Kafe di Sejumlah Negara Bergeser ke Prinsip Guna Ulang

    7cloud.asia – Dalam upaya mengurangi sampah plastik, salah satu tantangan tersulit adalah bagaimana memanfaatkan potensi guna ulang atau prinsip reuse yang merupakan “anak tengah” dari prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

    Bagaimana restoran, bar, dan kafe dapat beralih dari gelas dan piring sekali pakai yang murah ke barang-barang yang tahan lama dan dapat digunakan kembali? Mari kita simak tulisan Jan Lee, di Earth.org.

    Dengan diluncurkannya peraturan baru tentang sampah plastik pada tahun 2024 di sejumlah kota di Eropa, Hong Kong, dan Toronto, Kanada, sejumlah pemerintah daerah telah meluangkan energinya untuk mencari solusi bagi plastik sekali pakai seperti gelas dan mangkuk untuk dibawa pulang.

    Jan Lee menulis, semakin banyak komunitas yang memperluas pandangan mereka di luar daur ulang, dan mulai mengeksplorasi platform untuk barang-barang yang dapat digunakan kembali.

    Peraturan dan biaya adalah pendorong utama pergeseran ke prinsip guna ulang ini.

    “Plastik kompos yang dapat terurai secara hayati selalu lebih mahal, jadi penggunaan kembali dapat menghemat biaya,” kata Jonathan Tostevin dari Muuse kepada Earth.Org.

    Muuse adalah salah satu generasi baru bisnis yang menyiapkan sistem penggunaan kembali siap pakai untuk bisnis dan komunitas yang ingin beralih dari plastik sekali pakai.

    Sistem “Penggunaan Kembali sebagai Layanan” (Reuse as a Service/RaaS) yang dimiliki Muuse mencakup penyediaan cangkir dan mangkuk tahan lama, pengumpulan dan sanitasi, serta pengembalian, yang di Muuse dilacak melalui kode QR unik.

    Melalui platform “Penggunaan Kembali sebagai Layanan” (RaaS), Muuse menyediakan cangkir dan mangkuk yang dapat digunakan kembali yang dilacak melalui kode QR unik.

    Perusahaan yang saat ini beroperasi di Singapura, Hong Kong, AS, dan Kanada ini, juga bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mencuci cangkir, sebelum mendistribusikannya kembali ke bisnis masing-masing.

    Pergeseran daur ulang ke guna ulang
    Tostevin menekankan bahwa meskipun beberapa kotamadya atau perusahaan memilih untuk menerapkan sistem untuk tempat makan yang dapat digunakan kembali.

    Hal ini karena mereka ingin bertindak lebih berkelanjutan, dan sebagian besar melakukannya “karena intervensi pemerintah.”

    Bagi Dana Winograd, Direktur Eksekutif Plastic Free Seas yang berbasis di Hong Kong, mengatasi krisis yang semakin meningkat akibat limbah kemasan sekali pakai dari makanan dibawa pulang adalah hal yang mungkin.

    “Meningkatnya popularitas sistem peralatan makan yang dapat digunakan kembali berarti semakin mudah untuk mengurangi sampah dari makanan yang dibawa pulang,” kata Winograd kepada Earth.Org.

    Namun, persyaratan umum untuk penerapan sistem guna ulang dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, kecuali jika ada sistem yang dirancang dengan baik untuk memfasilitasi pengumpulan, pencucian, dan pengembalian ke restoran.

    Tanpa sistem tersebut, pengecer cenderung menjual wadah “dapat digunakan kembali” yang kemudian hanya digunakan sekali, sebelum menumpuk di rumah atau dibuang.

    João Jalé, Manajer Bisnis di Tomra Reuse, penyedia RaaS yang berbasis di Norwegia, menekankan pentingnya mekanisme tersebut

    “Sebuah cangkir mungkin disetujui sebagai dapat digunakan kembali, tetapi tanpa sistem, kami menganggapnya sebagai sekali pakai,” katanya kepada Earth.Org.