ruangkota

Tag: perubahan iklim

  • Program Kampung Iklim: Sebuah Upaya Adaptasi pada Perubahan Iklim

    Program Kampung Iklim: Sebuah Upaya Adaptasi pada Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Pemerintah Indonesia berusaha menggandeng masyarakat untuk berperan langsung meredam dan beradaptasi dengan perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim (Proklim).

    Per akhir 2022, Program kampung iklim dilaksanakan di sebanyak 4.715 lokasi yang tersebar di 34 Provinsi.

    Program kampung iklim berfokus pada penggunaan potensi masyarakat setempat untuk mengatasi persoalan-persoalan bencana, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, dan pengembangan perekonomian lokal.

    Meski menyasar masalah lintas sektor, Proklim tetap dilaksanakan dengan pengawasan otoritas lingkungan hidup tingkat kabupaten kota.

    Kegiatan dalam Program kampung iklim bisa mencakup beberapa aspek pembangunan berkelanjutan dan selaras dengan pengembangan desa.

    Sebagai contoh, upaya penghijauan hutan rakyat dengan tanaman aren dapat memperbaiki lingkungan serta merawat mata air.

    Baca Juga: Dampak Positif Pengembangan Energi Terbarukan Bagi Kesehatan Masyarakat

    Pada saat yang sama, program ini juga membuka peluang ekonomi melalui produksi gula aren berbasis masyarakat.

    Kami melakukan studi (dalam proses telaah) melalui diskusi grup terfokus, observasi lapangan, dan wawancara dengan responden kunci untuk mengamati dampak Proklim terhadap budaya masyarakat di empat lokasi di Ciamis, Jawa Barat selama tiga bulan.

    Lokasi riset dilakukan di empat dusun, yakni dusun Cinyenang, Desa Sidamulya; dan dusun Cikembang, Selacai, dan Cikananga di Desa Selamanik.

    Studi kami menemukan Program kampung iklim berhasil mengubah budaya masyarakat dalam kaitannya dengan lingkungan dan berbagai aspek kehidupan lainnya.

    Dari pengamatan di keempat dusun Program kampung iklim, aspek keberlanjutan program dalam Proklim di masing-masing desa akan diuji saat sokongan dan fasilitasi program dari pemerintah kabupaten berhenti atau dikurangi.

    Oleh karena itu, Program kampung iklim semestinya juga mengandalkan dana desa, mengingat kegiatan ini juga menyokong pembangunan kampung. Keberlanjutan program ini menuntut komitmen pemerintah desa.

    Baca Juga: Menata Kampung Pesisir yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim (2)

    Berdasarkan analisis jejaring sosial, hadirnya pemimpin/tokoh lokal (tidak harus pejabat di desa) menjadi penentu kesuksesan program Proklim.

    Sebagai motor Proklim, pemimpin ataupun tokoh menjadi pemicu kesadaran banyak orang akan pentingnya aksi dalam Proklim.

    Oleh karena itu, keberadaan tokoh semacam ini adalah mutlak ada dan wajib diidentifikasi di awal program. Mereka dapat menjadi penjamin bahwa program-program yang akan digulirkan berjalan seperti yang diinginkan.

    Sehingga dana program yang diberikan akan menjadi efektif.

    Ketiga, riset kami menyimpulkan bahwa kearifan lokal, tipologi pekerjaan warga desa, dan ikatan sosial yang kuat memudahkan aksi komunal Proklim.

    Namun, ketiga modal ini jarang ada/tidak ditemukan di perkotaan. Pengarusutamaan Proklim perkotaan selayaknya dilakukan, terlebih degradasi lingkungan perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan perdesaan.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Marcellinus Mandira Budi Utomo, Peneliti Madya BRIN;Levina Augusta Geraldine Pieter,Peneliti Madya BRIN;Rubangi Al Hasan Peneliti BRIN

  • Beragam Dampak Positif Program Kampung Iklim

    Beragam Dampak Positif Program Kampung Iklim

    7cloud.asia – Pemerintah Indonesia berusaha menggandeng masyarakat untuk berperan langsung meredam dan beradaptasi dengan perubahan iklim melalui Program  Kampung Iklim (Proklim).

    Sejak perencanaan, Program Kampung Iklim melibatkan masyarakat setempat untuk memetakan potensi-potensi kampung untuk meredam dan beradaptasi dengan perubahan iklim.

    Pemetaan dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang mengajak dusun dan desa untuk terlibat dalam Program Kampung Iklim.

    Langkah partisipatif tersebut secara langsung menggerakkan masyarakat. Dalam pengamatan kami di semua dusun, Program Kampung Iklim meningkatkan kemahiran warga dalam berorganisasi sehingga mendukung pengawasan dan proses pembangunan di desa.

    Harapannya, pembangunan desa dapat berjalan lebih cepat dan prosesnya menjadi lebih transparan.

    Menariknya, kami menemukan kaum perempuan banyak berperan menjadi motor dalam berbagai kegiatan Program Kampung Iklim

    Baca: Mengenal apa itu program kampung iklim

    Sebagai contoh di Dusun Cinyenang, Desa Sidamulya, Kecamatan Cisaga, Ciamis, Ibu Kepala Dusun Noneng menjadi orang yang membawahi berbagai kegiatan Program Kampung Iklim di dusun tersebut.

    Di dusun Selacai dan Cikembang, kelompok perempuan menjalankan kegiatan bank sampah. Sementara, perempuan dusun Cinyenang, Cikananga dan Cikembang membentuk kelompok wanita tani (KWT) untuk menanam sayur mayur di lahan pekarangan dan kebun bersama.

    Program Kampung Iklim juga telah membangun budaya peduli lingkungan. Kami mengamati empat dusun telah memiliki bank sampah sejak 2021 untuk mencegah sampah anorganik seperti plastik dibuang begitu saja ke tempat pembuangan akhir.

    Bank sampah ini mengumpulkan sampah plastik warga untuk dijual kembali ke pengepul, seperti sampah botol minuman mineral.

    Meskipun fasilitas yang ada hanya berupa pondok pengumpulan sampah, bank sampah efektif untuk mengelola sampah di tingkat dusun. Di dusun Cinyenang, sampah bekas wadah minuman kemasan diolah menjadi kerajinan tikar.

    Lewat bank sampah ini, masyarakat juga menjadi lebih terbiasa dalam memberlakukan sampah sebagai barang yang bernilai ekonomi. Uang yang terkumpul dapat dipakai untuk kegiatan bersama maupun kepentingan penyetor sampah.

    Baca: Mempromosikan inklusi sosial di perkotaan

    Di desa Selamanik, bank sampah bahkan mulai mengepul sisa plastik tak terpakai untuk menjadi bahan baku batu bata ramah lingkungan. Setiap RT di desa ini membangun bank sampah. Sebanyak 42 di antaranya RT memiliki bank sampah masing-masing.

    Selain mengolah sampah plastik, Program Kampung Iklim juga menghidupkan budaya pengelolaan limbah peternakan maupun pertanian melalui pembuatan pupuk kandang dan kompos. Sebelumnya, kotoran hewan dan sampah organik hanya dibuang begitu saja.

    Warga di Proklim yang kami amati juga mengolah sampah organik menjadi kompos dan pupuk kandang dari sisa peternakan untuk memberi pemasukan tambahan bagi warga. Hal ini sudah dilakukan di dusun Selacai.

    Pembeli berasal dari dalam dan luar kampung, bahkan instansi pemerintah pernah membeli kompos dari Selacai.

    Kegiatan pembuatan pupuk sebenarnya sudah dilakukan sejak 2019 sebelum Program Kampung Iklim digulirkan.

    Namun, hadirnya Program Kampung Iklim berhasil meningkatkan promosi pengolahan sampah menjadi pupuk untuk direplikasi di dusun lain yang memiliki potensi serupa.

    Baca: Menata kampung pesisir yang adaptif terhadap perubahan iklim

    Merangsang pertanian dan pariwisata
    Program Kampung Iklim juga berhasil menghidupkan kembali budaya pertanian yang telah banyak ditinggalkan.

    Lahan tidur, termasuk lahan pekarangan, juga digalakkan dengan penanaman sayur mayur dan tanaman obat keluarga (TOGA) seperti kunyit, jahe, dan kapulaga.

    Sayur mayur yang produksinya berlebih juga akan menjadi pemasukan tambahan bagi kelompok karena ada pembeli, terutama penjual sayur keliling antar kampung yang siap menampung hasil pertanian tersebut.

    Sementara, keberadaan TOGA dapat dimanfaatkan masyarakat untuk pengobatan pertama dan menjaga kesehatan.

    Optimalisasi lahan pekarangan untuk ditanami TOGA.
    Yang terakhir adalah pengenalan budaya bisnis baru. Kami mengamati Program Kampung Iklim juga dapat merangsang bisnis jasa wisata.

    Bisnis ini merupakan hal baru karena biasanya usaha perdesaan kerap terkait dengan sektor pertanian, wanatani, dan produk olahannya.

    Desa Selamanik adalah salah satu desa yang mengembangkan usaha pariwisata. Desa Selamanik pun ini telah masuk dalam daftar desa wisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Marcellinus Mandira Budi Utomo, Peneliti Madya BRIN;Levina Augusta Geraldine Pieter,Peneliti Madya BRIN;Rubangi Al Hasan Peneliti BRIN

  • Perubahan Iklim Bebani Penduduk Miskin di Pesisir Jakarta

    Perubahan Iklim Bebani Penduduk Miskin di Pesisir Jakarta

    7cloud.asia – Fenomena perubahan iklim yang mengakibatkan naiknya permukaan air laut memicu dampak serius bagi penduduk miskin yang bermukim di wilayah pesisir Jakarta.

    Peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN Agus Heru Purnomo mengatakan, dampak perubahan iklim yang dirasakan warga pesisir Jakarta berupa dampak sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan.

    Warga pesisir Jakarta, ujar Agus, warga harus melakukan berbagai langkah adaptasi dan strategi dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

    “Sayangnya adaptasi atau aksi yang mereka lakukan ada yang berhasil, tetapi sebagian lain kurang efektif,” kata Agus dalam forum diskusi budaya yang dipantau di Jakarta, Senin (27/5/2024).

    Baca: Program kampung iklim sebagai adaptasi terhadap perubahan iklim

    Agus memaparkan, kondisi geografis Jakarta yang menjadi muara sungai-sungai besar beserta anak sungainya mnjadikannya rentan menghadapi perubahan iklim.

    Sungai-sungai besar itu kebanyakan berasal dari wilayah Jawa Barat. Di pesisir Jakarta, penduduk menetap dengan kondisi ekonomi yang tidak sebagus penduduk yang berada di wilayah lain.

    Dalam jurnal ilmiah bertajuk Revisiting The Climate Change Adaptation Strategy of Jakarta’s Coastal Communities yang diterbitkan tahun ini, Agus menuturkan Kecamatan Cilincing dan Penjaringan di Jakarta Utara paling rentan terdampak perubahan iklim.

    Pasalnya, dua wilayah ini berbatasan langsung dengan laut dan dilalui oleh sungai-sungai.

    Baca: Menata kampung pesisir yang adaptif terhadap perubahan iklim

    Penduduk yang bermukim pada kedua kecamatan itu berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya, pengolah ikan, petani, hingga peternak. Mereka semua rentan, miskin, dan menghadapi dampak perubahan iklim.

    Kondisi itulah yang membuat penduduk setempat harus beradaptasi menghadapi ancaman banjir akibat luapan sungai atau banjir rob akibat air laut naik ke daratan.

    “Strategi adaptasi yang mereka lakukan beragam, seperti meninggikan rumah, membuat palang pintu agar air tidak masuk, dan menyedot air pakai pompa,” kata Agus.

    Penduduk daerah pesisir di Jakarta, kata dia, membutuhkan intervensi dan bantuan dari pemerintah.

    Baca: Warga daerah pesisir rentan terdampak perubahan iklim

    Beberapa proyek besar, seperti saluran pembuangan banjir dan reboisasi sudah dilakukan, namun aksi itu belum cukup untuk menyelamatkan penduduk pesisir dari dampak perubahan iklim.

    Berbagai masalah masih ada meski adaptasi sudah dilakukan oleh masyarakat dan dibantu intervensi pemerintah.

    “Masyarakat pesisir Jakarta sebetulnya sudah memulai banyak langkah adaptasi perubahan iklim, tapi menghadapi isu-isu yang belum terpecahkan. Situasi itu harus difasilitasi oleh pemerintah,” ucap Agus.

    Sumber:Antaranews.com

  • PBB Peringatkan Potensi Lebih Banyak Banjir akan Terjadi di Afghanistan Akibat Perubahan Iklim

    PBB Peringatkan Potensi Lebih Banyak Banjir akan Terjadi di Afghanistan Akibat Perubahan Iklim

    7cloud.asia – PBB memperingatkan, perubahan iklim memicu kemungkinan banjir yang lebih “hebat” yang akan mempengaruhi ketahanan pangan di Afghanistan dalam beberapa bulan mendatang.

    Para ahli mengatakan, pemerintah Afghanistan, perlu perencanaan jangka panjang untuk mengurangi dampak buruk perubahan iklim.

    PBB mengatakan, banjir yang terjadi di sejumlah provinsi di timur laut dan barat laut Afghanistan dalam dua minggu terakhir, berdampak pada lebih dari 80.000 orang di negara tersebut.

    Pejabat Taliban di provinsi Ghor mengatakan pada hari Kamis (23/5/2024), banjir pekan lalu menewaskan sedikitnya 50 orang di provinsi itu dan merusak lebih dari 4.000 rumah dan toko.

    Baca Juga: WMO: Transisi Cepat dari El Nino ke La Nina Bakal Memicu Musim Badai

    Menurut PBB, banjir di sejumlah provinsi di Afghanistan timur laut: Badakhshan, Takhar dan Baghlan pada tanggal 10 dan 11 Mei lalu telah menewaskan 347 orang dan melukai 1.651 orang.

    Banjir tersebut menghanyutkan 7.800 rumah, membunuh hampir 14.000 hewan ternak dan merusak sekitar 24.000 hektar lahan di tiga provinsi di Afghanistan itu.

    Perubahan iklim yang memburuk menyebabkan “pola cuaca tidak menentu” yang mana telah menjadi “sesuatu yang umum” di Afganistan, menurut (Program Pangan Dunia WFP).

    “Orang-orang yang terkena dampak tinggal di distrik-distrik dengan kerawanan pangan yang lebih tinggi,” kata Ziauddin Safi, juru bicara WFP di Afghanistan.

     

    Baca Juga: OCHA: Krisis Iklim Picu Masalah Kemanusiaan di Afghanistan, Pakistan dan Sudan

    Ia menambahkan, “banjir disebabkan oleh curah hujan yang tidak biasa, setelah musim dingin yang kering, sehingga tanah sulit menyerap air hujan yang disebabkan oleh krisis iklim.”

    “Sayangnya, WFP memperkirakan lebih banyak banjir akan terjadi di masa depan,” tambah Safi.

    Afghanistan menjadi salah satu negara di dunia yang paling rentan terdampak oleh perubahan iklim, walaupun negara tersebut hanya sedikit mennghasilkan emisi gas rumah kaca.

    Menurut Indeks Risiko INFORM 2023, Afghanistan berada di peringkat keempat dalam daftar negara paling berisiko terkena krisis.

    Baca Juga: WMO: Kenaikan Suhu Global Picu Bencana Akan Lebih Sering Terjadi

    Afghanistan juga merupakan salah satu negara yang paling rentan dan tidak siap menurut Indeks Adaptasi Global Notre Dame.

    Najibullah Sadid, seorang ahli perairan Afghanistan di Universitas Stuttgart, Jerman, mengatakan kepada VOA bahwa Afghanistan memerlukan rencana jangka panjang untuk memitigasi efek dari perubahan iklim namun negara tersebut juga kekurangan sumber daya untuk mencapai tujuan itu.

    “Sayangnya, tanpa bantuan ekonomi internasional, menerapkan proyek [untuk memitigasi efek perubahan iklim] di Afghanistan itu menjadi mustahil,” ungkap Sadid.

    Ia menambahkan bahwa Afghanistan memerlukan dukungan dari Dana Iklim Hijau PBB dan Dana Kerugian untuk Negara Berkembang.

    Sumber: VOA Indonesia

  • Upaya Mencegah Kematian Jutaan Umat Manusia Akibat Perubahan Iklim

    Upaya Mencegah Kematian Jutaan Umat Manusia Akibat Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Perubahan iklim akibat ulah manusia telah—dan akan terus—membunuh banyak manusia akibat kerusakan yang ditimbulkannya.

    Kematian disebabkan oleh jaringan kompleks mekanisme langsung, menengah, dan tidak langsung dari gangguan iklim bumi.

    Dampak mematikan langsung dari perubahan iklim termasuk gelombang panas, yang menyebabkan kematian ribuan orang karena kombinasi panas dan kelembapan. Gelombang panas bahkan mengancam bayi.

    Penyebab kematian menengah antara lain adalah kegagalan panen, kekeringan, banjir, cuaca ekstrem, kebakaran hutan, dan naiknya permukaan air laut. Kegagalan panen, khususnya, dapat memperburuk kekurangan makanan dan kelaparan global.

    Kekeringan yang lebih sering dan parah dapat menyebabkan lebih banyak kebakaran hutan yang juga menyebabkan kematian manusia. Situasi ini terjadi di Hawaii.

    Kekeringan juga dapat membuat air terkontaminasi, lebih seringnya penyakit, dan kematian akibat dehidrasi.

    Baca Juga: SOS! Satu Miliar Orang Bisa Terbunuh Akibat Perubahan Iklim

    Laporan Panel antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) 2022 memperkirakan bahwa kekeringan akan menyebabkan 700 juta orang di Afrika mengungsi pada 2030.

    Di sisi lain, perubahan iklim juga dapat menyebabkan banjir (dan kegagalan panen karena terlalu banyak air), yang juga memicu kelaparan dan penyakit.

    Perubahan iklim mendorong kenaikan permukaan laut serta mengakibatkan tenggelamnya wilayah pesisir.

    Gelombang badai memperburuk risiko banjir, yang mengancam jiwa miliaran orang masyarakat di kota-kota pesisir. Mereka menghadapi kemungkinan migrasi paksa.

    Perubahan iklim turut meningkatkan kejadian cuaca ekstrem, yang mematikan dan menyebabkan kerusakan besar pada layanan penting seperti jaringan listrik dan fasilitas medis.

    Intrusi air laut juga mengancam pertanian pesisir, sehingga kian mengurangi pasokan makanan. Terakhir, perubahan iklim juga secara tidak langsung meningkatkan kemungkinan konflik dan perang.

    Baca Juga: ILO: Perlindungan Pekerja Perlu Ditingkatkan Seiring Meningkatnya Bahaya Kesehatan Terkait Perubahan Iklim

    Meskipun konsensus akademis mengenai perang akibat perubahan iklim masih jauh dari pasti, ada sedikit keraguan bahwa perubahan iklim memperbesar stres dan dapat menyebabkan konflik di tingkat lokal.

    Ketika jumlah pengungsi akibat perubahan iklim meningkat, negara-negara yang terletak jauh dari garis khatulistiwa mungkin akan semakin menolak memberikan suaka.

    Dalam skenario terburuk, keruntuhan sosial mungkin terjadi. Artikel dari jurnal Proceeding of the National Academy of Science melaporkan bahwa hal ini bisa sangat merusak masyarakat kita.

    Masih ada waktu
    Kematian satu miliar orang merupakan prospek yang menakutkan, tapi tidak semuanya terjadi sekaligus. Faktanya, banyak orang sudah sekarat akibat perubahan iklim.

    Namun, masih ada waktu untuk melindungi mereka yang tersisa dari dampak perubahan iklim dengan segera beralih ke sumber energi bersih.

    Kita perlu menerapkan kebijakan energi yang agresif saat ini untuk menghilangkan emisi karbon. Kita bisa menerapkan konservasi energi, mendorong energi terbarukan, dan mengelola limbah karbon.

    Baca Juga: Korban Meninggal Akibat Banjir Bandang di Afghanistan 315 Orang, PBB Kaitkan dengan Perubahan Iklim

    Kita sudah melakukan banyak hal. Kita hanya perlu melakukannya lebih cepat.

    Dekarbonisasi bertahap tidak dapat diterima jika mengorbankan banyak nyawa manusia. Masing-masing usulan di atas pada awalnya tampak mengejutkan.

    Namun, jika kita bertanya pada diri sendiri, “apakah saya akan menerima kebijakan ini untuk menyelamatkan satu miliar nyawa manusia?” maka saya merasa jawabannya menjadi lebih jelas.

    Kita harus bertindak untuk mencegah kematian jutaan umat manusia.

    Tidak terlalu radikal
    Kita harus mewajibkan semua rencana konstruksi baru menjadi bangunan net zero atau bangunan berenergi positif.

    Dari kewajiban ini, pemilik berpeluang meraup bonus berupa pengembalian investasi yang positif dan bahkan mungkin untuk membuatnya tanpa biaya tambahan.

    Mengharuskan pembelian teknologi konservasi energi atau energi terbarukan secara massal dan menjadikannya tersedia secara gratis bagi semua orang dengan pinjaman tanpa bunga yang mudah dibayar kembali melalui penghematan energi.

    Misalnya, pemerintah dapat membangun pabrik baru untuk menyediakan insulasi atau panel surya gratis bagi siapa saja yang mau menggunakannya.

    Baca Juga: Riset: Pemanasan Global Akibatkan Separuh Danau di Dunia Mengering

    Sebagai bonusnya, tenaga surya akan menghemat ongkos listrik pemilik rumah serta melakukan penghematan besar dalam langkah-langkah konservasi energi selama masa pakainya.

    Segera mengakhiri penjualan kendaraan berbahan bakar fosil yang akan menghemat banyak karbon dan uang karena kendaraan listrik memiliki lifetime cost yang lebih rendah daripada kendaraan BBM).

    Mencabut akta pendirian perusahaan bahan bakar fosil dan membubarkan aset mereka jika sebuah perusahaan atau industri bertanggung jawab atas kematian lebih banyak orang akibat emisi dibandingkan dengan jumlah pekerja mereka.

    Ada fakta yang menyedihkan bahwa industri batu bara di Amerika Serikat telah membunuh lebih banyak orang per tahun akibat polusi udara daripada jumlah pekerjanya. Angka tersebut pun belum termasuk kematian akibat perubahan iklim.

    Segera berhenti berinvestasi pada lebih banyak bahan bakar fosil dan penerapan pajak besar terhadap semua investasi terkait bahan bakar fosil, dan/atau menahan penghasil emisi serta investor yang bertanggung jawab secara ekonomi atas kerugian yang disebabkan oleh emisi karbon di masa depan.

    Melatih kembali pekerja bahan bakar fosil secara massal untuk pekerjaan di bidang energi terbarukan yang akan membantu masyarakat dan pekerja yang rata-rata bisa mendapatkan kenaikan gaji sebesar 7% untuk industri tenaga surya.

    Baca Juga: Riset: Perubahan Iklim Memangkas Seperlima Pendapatan Global

    Segera melarang ekstraksi bahan bakar fosil dengan pemberlakuan moratorium.

    Masing-masing dari tujuh kebijakan ini akan mencegah peningkatan jumlah karbon memasuki atmosfer, mencegah perubahan iklim yang terjadi bersamaan, dan miliaran kematian dini yang disebabkan oleh status quo.

    Bergerak ke depan
    Kebijakan-kebijakan di atas dapat dicapai dengan menargetkan tiga tindakan pertama yang juga selaras dengan penghematan perekonomian.

    Seiring dengan semakin besarnya skala teknologi pengganti, kebutuhan akan investasi bahan bakar fosil akan terus menurun. Walhasil, dorongan untuk penurunan tersebut lebih akan jauh akan lebih menguntungkan secara politik.

    Ketika hal ini terjadi, maka masuk akal untuk melindungi pekerja bahan bakar fosil dengan melatih kembali mereka.

    Harapannya, para pekerja dapat membantu mempercepat transisi hingga semua sumber daya fosil yang mengeluarkan karbon penggunaan bahan bakar dihentikan untuk menciptakan iklim yang stabil.

    Hal ini jelas tidak akan mudah, tapi saya percaya bahwa sebagian besar umat manusia adalah orang-orang baik yang akan menerima ketidaknyamanan sementara dalam transisi ke sistem energi yang akan mencegah satu miliar kematian dini.

    Perlindungan dan bukannya pengorbanan kehidupan sepatutnya menjadi hasil dari COP 28 untuk menunjukkan kepemimpinan yang nyata.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation dalam bahasa Inggris, Penulis: Joshua M. Pearce, Chair in Information Technology and Innovation and Professor, Western University

  • SOS! Satu Miliar Orang Bisa Terbunuh Akibat Perubahan Iklim

    SOS! Satu Miliar Orang Bisa Terbunuh Akibat Perubahan Iklim


    7cloud.asia – Dalam ulasan terkini terhadap lebih dari 180 artikel yang telah melalui tinjauan sejawat—yang saya lakukan bersama rekan peneliti Richard Parncutt, kami menemukan terdapat konsensus ilmiah yang disebut 1,000-ton rule (aturan 1.000 ton).

    Aturan 1.000 ton menyatakan bahwa ada seorang terbunuh setiap kali umat manusia membakar 1.000 ton karbon dari energi fosil.

    Yang mengejutkan, kami menemukan kenaikan suhu sebesar 2°C setara dengan satu miliar orang yang meninggal secara prematur pada abad berikutnya. Mereka meninggal akibat berbagai kerusakan iklim imbas pemanasan global.

    Temuan-temuan ini berasal dari tinjauan literatur iklim untuk mengukur kematian manusia pada masa depan berdasarkan berbagai mekanisme.

    Jumlah korban ini sangat besar. Meskipun amat pahit, prediksi ini konsisten dengan beragam bukti dan argumen dari berbagai disiplin ilmu.

    Baca Juga: WHO: Polusi Udara Sebabkan 7 Juta Kematian Dini di Seluruh Dunia

    Saat para pemimpin dunia berkumpul untuk konferensi iklim COP28 di Dubai pada 30 November–12 Desember, sebaiknya kita ingat bahwa keputusan mereka akan bertanggung jawab langsung atas kematian ataupun penyelamatan nyawa manusia yang sebenarnya.

    Bagaimana perubahan iklim membunuh kita
    Perubahan iklim akibat ulah manusia telah—dan akan terus—membunuh banyak manusia akibat kerusakan yang ditimbulkannya.

    Kematian disebabkan oleh jaringan kompleks mekanisme langsung, menengah, dan tidak langsung dari gangguan iklim bumi.

    Dampak mematikan langsung dari perubahan iklim termasuk gelombang panas, yang menyebabkan kematian ribuan orang karena kombinasi panas dan kelembapan. Gelombang panas bahkan mengancam bayi.

    Penyebab kematian menengah antara lain adalah kegagalan panen, kekeringan, banjir, cuaca ekstrem, kebakaran hutan, dan naiknya permukaan air laut. Kegagalan panen, khususnya, dapat memperburuk kekurangan makanan dan kelaparan global.

    Baca Juga: WMO: Kenaikan Suhu Global Picu Bencana Akan Lebih Sering Terjadi

    Kekeringan yang lebih sering dan parah dapat menyebabkan lebih banyak kebakaran hutan yang juga menyebabkan kematian manusia. Situasi ini terjadi di Hawaii.

    Kekeringan juga dapat membuat air terkontaminasi, lebih seringnya penyakit, dan kematian akibat dehidrasi.

    Laporan Panel antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) 2022 memperkirakan bahwa kekeringan akan menyebabkan 700 juta orang di Afrika mengungsi pada 2030.

    Di sisi lain, perubahan iklim juga dapat menyebabkan banjir (dan kegagalan panen karena terlalu banyak air), yang juga memicu kelaparan dan penyakit.

    Perubahan iklim mendorong kenaikan permukaan laut serta mengakibatkan tenggelamnya wilayah pesisir.

    Baca Juga: WMO Kembali Ingatkan Tahun 2023 sebagai Tahun Terpanas Sepanjang Pencatatan Suhu Bumi

    Gelombang badai memperburuk risiko banjir, yang mengancam jiwa miliaran orang masyarakat di kota-kota pesisir. Mereka menghadapi kemungkinan migrasi paksa.

    Perubahan iklim turut meningkatkan kejadian cuaca ekstrem, yang mematikan dan menyebabkan kerusakan besar pada layanan penting seperti jaringan listrik dan fasilitas medis.

    Intrusi air laut juga mengancam pertanian pesisir, sehingga kian mengurangi pasokan makanan.

    Terakhir, perubahan iklim juga secara tidak langsung meningkatkan kemungkinan konflik dan perang antarnegara.

    Baca Juga: Miliaran Pekerja di Seluruh Dunia Terdampak Bahaya Kesehatan Akibat Perubahan Iklim

    Meskipun konsensus akademis mengenai perang akibat perubahan iklim masih jauh dari pasti, ada sedikit keraguan bahwa perubahan iklim memperbesar stres dan dapat menyebabkan konflik di tingkat lokal.

    Ketika jumlah pengungsi akibat perubahan iklim meningkat, negara-negara yang terletak jauh dari garis khatulistiwa mungkin akan semakin menolak memberikan suaka.

    Dalam skenario terburuk, keruntuhan sosial mungkin terjadi. Artikel dari jurnal Proceeding of the National Academy of Science melaporkan bahwa hal ini bisa sangat merusak masyarakat kita.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation dalam bahasa Inggris, Penulis: Joshua M. Pearce, Chair in Information Technology and Innovation and Professor, Western University

  • Perubahan Iklim Akibatkan Interval Puncak Peningkatan Kasus DBD Makin Pendek

    Perubahan Iklim Akibatkan Interval Puncak Peningkatan Kasus DBD Makin Pendek

    7cloud.asia – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan, karena perubahan cuaca yang semakin tidak menentu akibat perubahan iklim interval puncak peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) makin pendek.

    Interval puncak peningkatan kasus DBD yang awalnya terjadi setiap 10 tahun sekali kian pendek, menjadi 5 tahun bahkan setiap 3 tahun.

    Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Imran Pambudi mengatakan, di Indonesia DBD pertama ditemukan pada tahun 1968.

    Dahulu, ujarnya, peningkatan kasusnya setiap 10 tahun sekali, bersamaan dengan terjadinya El Nino.

    “Bahkan kalau di Jakarta itu tidak ada (intervalnya), setiap tahun pasti ada kasus demam berdarah. Jadi inilah yang saya kira perlu diwaspadai,” ujar Imran dalam ASEAN Dengue Day 2024 yang disiarkan di Jakarta, Kamis (27/6/2024).

    Baca: Perubahan iklim menyebabkan kenaikan kasus DBD

    Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG, kata dia, puncak musim kemarau adalah Juli dan Agustus.

    Oleh karena itu perlu waspada karena nyamuk Aedes aegypti yang menyebarkan penyakit itu menggigit 2,5 kali lebih sering saat suhu meningkat.

    “Apalagi nanti yang kami khawatirkan kalau hujannya seperti sekarang di Batam. Hujan sebentar cukup deras pada pagi hari, kemudian 3 hari atau seminggu nggak ada hujan lagi. Maka genangan-genangan air ini yang akan menjadi breeding places,” katanya.

    Menurutnya, perubahan iklim tidak dapat dicegah, namun yang terpenting adalah cara menghadapinya.

    Setiap ada puncak kasus itu, kata dia, ada intervensi sehingga kasusnya turun. Kemudian, katanya, kasus naik lagi, yang menandakan bahwa cara intervensi yang lama tidak lagi optimal. Oleh karena itu dia menilai perlunya upaya-upaya inovatif dalam mengatasi DBD.

    Baca: Mengenal vaksin DBD dan efektivitasnya

    Selain melakukan upaya pemberantasan nyamuk, menurutnya, pemerintah daerah (pemda) juga perlu melakukan evaluasi mulai dari ketepatan aktivitasnya, frekuensinya, sasarannya, bahkan sebersih apa tempat mereka dari jentik nyamuk guna memastikan efektivitas upaya-upaya tersebut.

    Imran mengatakan nyamuk adalah binatang paling ganas, karena menjadi binatang pembunuh nomor satu di dunia. Setiap tahun, nyamuk membunuh sekitar 1 juta orang di dunia.

    Di Indonesia, kata dia, angka kematian akibat DBD sejauh ini atau minggu ke-25 tahun 2024 adalah 869 kasus, sedangkan total kematian pada 2023 adalah 894 kasus.

    Adapun untuk kasus DBD, kata Imran, sejauh ini terdapat 146 ribu kasus pada 2024 dan pada 2023 terdapat sekitar 114 ribu kasus.

    Sementara itu sebaran kasus DBD terbanyak pada 2023 dan 2024 di wilayah padat penduduk, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, dan Bali.

    Sumber:Antaranews.com

  • Mengubah Gaya Hidup Bisa Bantu Menahan Laju Perubahan Iklim

    Mengubah Gaya Hidup Bisa Bantu Menahan Laju Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Meski dampaknya sudah terasa nyata, ternyata masih banyak orang yang mengabaikan fakta perubahan iklim.

    Bagi sebagian orang, perubahan iklim adalah hal absurd yang tak mudah dipahami.
    Jika kamu termasuk kelompok ini, maka simak penjelasan Dosen Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) Emilya Nurjani berikut ini.

    Emilya menjelaskan, perubahan iklim adalah perubahan yang terjadi pada suhu dan pola cuaca global dalam jangka waktu yang panjang.

    Faktor alami seperti variasi aktivitas matahari atau letusan gunung berapi, dapat mempengaruhi iklim. Namun, kegiatan manusia menjadi faktor dominan yang mempengaruhi perubahan iklim.

    Karena itu perubahan kecil yang dilakukan dalam jumlah yang banyak dan secara bersama-sama, akan dapat berdampak besar bagi upaya menahan perubahan iklim yang terdengar besar dan kompleks.

    Baca: Cara sederhana memulai gaya hidup ramah lingkungan

    Emilya menekankan penting adanya perubahan dari diri sendiri. Setiap orang bisa berkontribusi untuk menahan laju perubahan iklim mulai dari hal terkecil, yakni kebiasaan sehari-hari.

    Lantas, apa yang sebetulnya bisa kita lakukan (untuk mengatasi perubahan iklim)? Mengubah gaya hidup itu yang paling utama.

    “Dari hal-hal kecil seperti (kebiasaan) makan, jalan kaki,” ujar Emilya dalam Workshop “Penanganan Perubahan Iklim yang Berkeadilan (Climate Justice) di Indonesia” seperti dikutip Kompas.com Kamis (20/6/2024).

    Dia mencontohkan, dalam sepiring makanan berisi nasi dan lauk pauk seperti ayam, misalnya, telah melalui berbagai proses yang mengeluarkan emisi karbon.

    Maka, hal sederhana yang bisa dilakukan salah satunya dengan menghabiskan makanan sehingga tidak menyisakan sisa-sisa makanan (food waste), yang akan menghasilkan emisi gas metana dan berdampak pada pemanasan global.

    Baca: Ubah cara konsumsi agar lebih ramah lingkungan

    “Lalu kebiasaan jalan kaki, karbon yang dikeluarkan lebih sedikit daripada naik motor atau mobil. Kemudian naik tangga. Secara karbon (yang dikeluarkan) naik lift akan lebih besar daripada naik tangga,” imbuh Emilya.

    Menurutnya, kebiasaan-kebiasaan tersebut harus diterapkan se-dini mungkin. Sebab, anak-anak akan lebih mudah dibentuk dan akhirnya kebiasaan positif itu akan terbawa hingga tua nanti.

    “Tidak perlu bicara yang besar-besar, segala sesuatu yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, kemudian kita ajak teman, keluarga terdekat, komunitas, itu adalah sesuatu langkah yang besar,” tutur Emilya.

    Kebiasaan baik lainnya yang bisa diterapkan, seperti memilah sampah, mengurangi pemakaian plastik, menghemat energi, hingga melakukan daur ulang.

    Sementara itu, Kadiv Keadilan Iklim dan Tata Kelola Lingkungan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Bella Nathania mengatakan pentingnya penanganan perubahan iklim yang berkeadilan.

    Baca: Gunakan tumbler agar lebih ramah lingkungan

    Keadilan Iklim adalah keadilan yang menghubungkan pembangunan dan hak asasi manusia untuk mencapai pendekatan berbasis hak dalam penanganan perubahan iklim.

    Keadilan iklim memandang pemanasan global sebagai isu etika dan mempertimbangkan keterkaitan sebab dan akibatnya dengan konsep keadilan, terutama keadilan lingkungan dan keadilan sosial.

    Keadilan iklim, kata dia, mempelajari berbagai isu seperti kesetaraan, hak asasi manusia, hak kolektif, dan tanggung jawab terkait perubahan iklim.

    “Keadilan antar generasi juga penting. Jadi memastikan bahwa apa yang kita nikmati sekarang, ini bisa dinikmati juga sama generasi yang akan datang, anak-anak dan cucu kita,” ujar Bella.

    Dengan demikian, aksi-aksi penanganan perubahan iklim sederhana, sudah seharusnya dilakukan mulai saat ini, demi memastikan keadilan perubahan iklim untuk semua.

    Sumber:Kompas.com

  • Pemerintah Diminta Mendengarkan Masyarakat Pesisir dalam Menyusun Second NDC

    Pemerintah Diminta Mendengarkan Masyarakat Pesisir dalam Menyusun Second NDC

    7cloud.asia – Masyarakat yang hidup dan tinggal di daerah pesisir merupakan kelompok yang paling merasakan dampak perubahan iklim.

    Namun, sayangnya masyarakat pesisir belum dilibatkan secara inklusif dalam perumusan kebijakan mitigasi perubahan iklim.

    Sangat penting memastikan suara nelayan tradisional didengar dan diperhitungkan dalam penanganan perubahan iklim. Khususnya dalam konteks penyusunan Nationally Determined Contribution (NDC) yang saat ini diperbarui menjadi Second NDC.

    “Faktanya, nelayan kecil dan tradisional merupakan kelompok yang paling terdampak oleh perubahan iklim,” tegas Dani Setiawan, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).

    KNTI merupakan satu dari 32 organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam advokasi perubahan iklim yang mengirim surat terbuka kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melibatkan masyarakat rentan dalam penyusunan Second NDC.

    Baca: Masukan masyarakat sipil dalam penyusunan Second NDC

    Dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia pada jumat (28/6/2024) disebutkan, hasil survei KNTI tahun 2023 menunjukkan bahwa perubahan iklim telah menurunkan hasil tangkapan sebesar 72 persen.

    Perubahan iklim juga menurunkan pendapatan sebesar 83 persen, dan meningkatkan risiko kecelakaan sebesar 86 persen.

    Tanpa pelibatan nelayan, ujarnya, kebijakan terkait perubahan iklim yang dihasilkan berisiko tidak relevan dan tidak efektif di lapangan.

    Nelayan kecil dan tradisional tidak hanya ingin menjadi objek dari kebijakan, tetapi juga subjek yang aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

    Sementara Ketua Umum Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia, Hendra Wiguna menyoroti menurunnya jumlah nelayan karena minimnya minat generasi muda untuk menjadi nelayan atau berusaha di sektor kelautan perikanan.

    Baca: KLHK akan pertimbangkan sektor kelautan dalam penyusunan Second NDC

    ”Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya risiko bekerja di laut pun demikian yang bergerak di sektor budidaya ikan dan rumput laut akibat dari adanya perubahan iklim dan menurunnya kesehatan laut dan pesisir,” terangnya

    Hendra melanjutkan bahwa menurunnya jumlah nelayan ini perlu diantisipasi segera, karena akan berdampak luas mulai dari ketersediaan pangan hingga serapan tenaga kerja yang selama ini terserap oleh sektor usaha kelautan perikanan.

    Maka dari itu terkait dengan dampak perubahan iklim ini, perlu langkah serius dari pembuat kebijakan, serta kedepan setiap kebijakan yang berkaitan dengan penanganan perubahan iklim harus dimusyawarahkan bersama para pelaku di sektor pangan dalam hal ini nelayan, pembudidaya ikan, petani, peternak.

    “Harapannya dengan pelibatan tersebut, akan hadir produk kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak perubahan iklim dan terwujud kemampuan adaptasi yang mumpuni bagi nelayan muda dan pelaku usaha kelautan perikanan lainnya,” tambah Hendra.

    Direktur Eksekutif Yayasan Pikul, Torry Kuswardono mengatakan, aksi-aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim memberikan dampak bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

    Baca: Peran pemulihan gambut dalam mewujudkan FOLU net sink

    Dia mengatakan perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, gelombang pasang, penurunan muka tanah, dan kebakaran hutan dan lahan telah membuat banyak orang kehilangan tempat tinggal.

    Bencana ekologis akibat perubahan iklim juga memakan banyak korban jiwa, merusak mata pencaharian nelayan, petani, masyarakat adat, bahkan melumpuhkan perekonomian lokal.

    ”Orang dengan disabilitas, perempuan, anak-anak dan lansia, masyarakat miskin perkotaan dan pedesaan, petani kecil, dan nelayan tradisional menanggung beban yang jauh lebih berat karena kurangnya kemampuan dan dukungan bagi mereka untuk bertahan,” katanya.

    Untuk itu, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdampak krisis iklim memiliki aspirasi mewujudkan keadilan iklim bagi rakyat Indonesia meminta agar proses penyusunan Second NDC betul-betul mencerminkan proses partisipasi yang inklusif dan bermakna

    ”Aksi iklim yang dirancang tanpa partisipasi inklusif dan bermakna bersama masyarakat dapat mendatangkan bahaya yang lebih besar,” pungkas Torry Kuswardono.

  • Masyarakat Sipil Kirim Surat Terbuka ke KLHK Terkait Penanganan Perubahan Iklim

    Masyarakat Sipil Kirim Surat Terbuka ke KLHK Terkait Penanganan Perubahan Iklim

    7cloud.asia – Pemerintah dinilai telah menunjukkan komitmen menangani perubahan iklim dengan menyusun dokumen Nationally Determined Contribution atau NDC, mulai dari NDC Pertama (First NDC), Updated NDC, hingga yang terbaru, Enhanced NDC.

    Namun, masyarakat sipil menilai bahwa penyusunan dokumen NDC di Indonesia belum mencerminkan prinsip transparansi dan partisipasi yang inklusif dan bermakna, terutama bagi masyarakat yang terdampak dan pihak-pihak non-pemerintah pusat yang lazim disebut sebagai Non-Party Stakeholders atau NPS. 

    Karena itu 32 lembaga perwakilan masyarakat sipil yang bergerak di advokasi perubahan iklim mengirim surat terbuka kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melibatkan masyarakat rentan dalam penyusunan Second NDC.

    Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan, Nadia Hadad mengatakan dalam menyusun dokumen Second NDC (SNDC), pemerintah perlu melibatkan kelompok yang paling berisiko terkena dampak perubahan iklim.

    Mereka adalah nelayan tradisional, petani, masyarakat adat, perempuan, orang dengan disabilitas, anak-anak dan lansia dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan iklim di Indonesia.

    Baca Juga: KLHK Sedang Menyusun Second Nationally Determined Contribution atau SNDC, Ini Rekomendasi Masyarakat Sipil

    MADANI mendukung penuh masyarakat rentan dalam menyuarakan aspirasi mereka dalam Surat Terbuka Lindungi Rakyat Indonesia Hari Ini dan Esok: Pastikan Partisipasi Bermakna dalam Penyusunan Komitmen Iklim Indonesia (Second NDC).

    “Dokumen NDC kedua Indonesia ini seharusnya tidak hanya ambisius, namun juga memuat komitmen yang konkret serta dilakukan melalui proses yang partisipatif, inklusif, dan adil,” ujar Nadia dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia.

    Untuk mencapai hal tersebut, dimensi keadilan iklim yang mencakup keadilan distributif, keadilan rekognitif, keadilan prosedural, keadilan restoratif-korektif, dan keadilan gender semestinya secara otomatis dilakukan dan disediakan oleh pemerintah guna pemenuhan hak asasi kepada warga negara sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi.

    Direktur Eksekutif Yayasan Pikul, Torry Kuswardono mengatakan, aksi-aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim memberikan dampak bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

    Cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, gelombang pasang, penurunan muka tanah, dan kebakaran hutan dan lahan telah membuat banyak orang kehilangan tempat tinggal, memakan banyak korban jiwa, merusak mata pencaharian nelayan, petani, masyarakat adat, bahkan melumpuhkan perekonomian lokal.

    ”Orang dengan disabilitas, perempuan, anak-anak dan lansia, masyarakat miskin perkotaan dan pedesaan, petani kecil, dan nelayan tradisional menanggung beban yang jauh lebih berat karena kurangnya kemampuan dan dukungan bagi mereka untuk bertahan,” katanya.

    Baca Juga: COP 28 Tanpa Mandat Tegas Akhiri Bahan Bakar Fosil: Haruskah Kita Mempersiapkan Kematian Bumi?

    Ketua Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi melihat tahapan penyusunan dokumen NDC masih mendiskriminasi perempuan untuk dapat terlibat secara bermakna di dalam seluruh tahapan perencanaan hingga monitoring adaptasi dan mitigasi iklim di Indonesia.

    Lebih lanjut lagi skema mitigasi masih lebih dikedepankan oleh pemerintah Indonesia, dibandingkan skema adaptasi yang dibutuhkan oleh perempuan untuk bertahan dalam situasi krisis iklim dan bencana.

    Padahal perempuan memiliki inisiatif dan pengetahuan lokal dalam merespon situasi krisis iklim di Indonesia.

    Proyek hilirisasi energi Geothermal, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang diklaim pemerintah sebagai transisi energi bersih justru menempatkan perempuan pada situasi berlapis akibat masifnya perampasan, penggusuran ruang hidup perempuan.

    PLTA juga menghilangkan pengetahuan dan kearifan lokal yang menciptakan berbagai ketimpangan dan feminisasi pemiskinan struktural bagi perempuan petani, nelayan dan perempuan adat.

    “Jumlah warga lansia dan difabel di Indonesia sekitar 50 juta orang, dan di dunia hampir mendekati 2 miliar orang. Sudah sepantasnya mereka terlibat di dalam seluruh proses pengambilan keputusan,” ujar Farhan Helmy, Presiden Pergerakan Disabilitas dan Lanjut Usia (DILANS) Indonesia yang juga sekaligus Kepala Sekolah Thamrin School of Climate Change and Sustainability.

    Baca Juga: KLHK Pertimbangkan Masukkan Sektor Kelautan ke Dalam NDC Ke-2 yang Sedang Disusun

    “Proses penyusunan NDC yang kedua tidak menunjukkan adanya keberpihakan pada keadilan iklim bagi warga rentan ini. Prinsip “No One Left Behind” dan “Nothing About Us Without Us” tidak terlihat, dan mungkin juga tidak dipahami dalam merepresentasikannya,” imbuh Farhan.

    Sementara itu, masyarakat yang hidup di pesisir juga belum dilibatkan secara inklusif dalam penanganan perubahan iklim.

    “Sangat penting memastikan suara nelayan tradisional didengar dan diperhitungkan dalam penanganan perubahan iklim. Khususnya dalam konteks penyusunan Second NDC. Faktanya, nelayan kecil dan tradisional merupakan kelompok yang paling terdampak oleh perubahan iklim,” tegas Dani Setiawan, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).

    Hasil survei KNTI tahun 2023 menunjukkan bahwa perubahan iklim telah menurunkan hasil tangkapan sebesar 72persen, menurunkan pendapatan sebesar 83persen, dan meningkatkan risiko kecelakaan sebesar 86persen.

    Tanpa pelibatan nelayan, kebijakan yang dihasilkan berisiko tidak relevan dan tidak efektif di lapangan. Nelayan kecil dan tradisional tidak hanya ingin menjadi objek dari kebijakan, tetapi juga subjek yang aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

    Ketua Umum Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia, Hendra Wiguna mengatakan, menurunnya jumlah nelayan karena minimnya minat generasi muda untuk menjadi nelayan atau berusaha di sektor kelautan perikanan.

    Baca Juga: WALHI Ajak Generasi Muda Indonesia untuk Aktif dalam Aksi Lingkungan dengan Ajukan Gugatan Iklim

    ”Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya risiko bekerja di laut pun demikian yang bergerak di sektor budidaya ikan dan rumput laut akibat dari adanya perubahan iklim dan menurunnya kesehatan laut dan pesisir,” terangnya. 

    Decmonth dari Extinction Rebellion Indonesia mengatakan, masa depan orang muda yang diharapkan Pemerintah sebagai bonus demografi akan terancam dengan semakin parahnya bencana ekologis akibat dampak perubahan iklim.

    Apalagi 70 persen bencana ekologis di Indonesia adalah akibat perubahan iklim. Jumlah dan intensitasnya akan semakin meningkat seiring dengan suhu bumi yang semakin panas menuju jalur bahaya neraka iklim 1,5 derajat Celcius.

    Dalam situasi belum hadirnya undang-undang mengenai mitigasi dan adaptasi iklim yang memprioritaskan keadilan dan partisipasi rakyat secara bermakna, seluruh orang muda akan menjadi korban. Cita-cita menuju Indonesia maju akan sirna.” ujar

    “Untuk itu, kami sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdampak krisis iklim memiliki aspirasi mewujudkan keadilan iklim bagi rakyat Indonesia meminta agar proses penyusunan Second NDC betul-betul mencerminkan proses partisipasi yang inklusif dan bermakna.

    Aksi iklim yang dirancang tanpa partisipasi inklusif dan bermakna bersama masyarakat dapat mendatangkan bahaya yang lebih besar,” pungkas Torry Kuswardono.