Tag: bekasi

7cloud.asia – Hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak dan wilayah Jabodetabek telah mengakibatkan meluapnya Sungai Cileungsi dan Kali Bekasi dan memicu banjir yang meluas serta melumpuhkan sejumlah wilayah di Kabupaten dan Kota Bekasi, Jawa Barat.

Di Kabupaten Bekasi, perumahan Vila Nusa Indah 1 dan Vila Nusa Indah 2 terdampak banjir akibat luapan dua sungai yang berhulu di Kawasan Puncak ini.

Di Kota Bekasi, beberapa perumahan mengalami banjir dengan ketinggian air bervariasi antara 1,1 hingga 3 meter lebih.

Banjir terparah terjadi di Gang Mawar RT8 RW3 di Kecamatan Bekasi Timur mengalami banjir setinggi 3 meter. Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) dan Villa Jatirasa juga mengalami banjir parah dengan ketinggian air mencapai lebih dari 3 meter.

Dilansir Antaranews.com, Pusat perniagaan hingga akses Jalan Utama Ahmad Yani, Bekasi Selatan – yang menjadi nadi ekonomi dan pusat perbelanjaan di Kota Bekasi dilaporkan lumpuh setelah turut direndam banjir.

Banjir tidak hanya melumpuhkan pemukiman warga, tetapi juga fasilitas penting seperti rumah sakit, stasiun kereta api. Di beberapa tempat juga dilakukan pemadaman listrik total.

“Dari 12 kecamatan, yang terdampak di Kota Bekasi itu delapan kecamatan. Dan hari ini, Kota Bekasi lumpuh, sampai di jalan utama, termasuk kantor pemerintahan, itu sudah mulai masuk air, karena kemudian juga limpasannya sungguh luar biasa,” kata Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dalam pernyataannya di Bekasi, Selasa (4/3/2025).

Banjir yang melanda Kota Bekasi saat ini dinilai sebagai yang terburuk sejak 2016 dan 2020, dengan ketinggian air mencapai 8 meter akibat kenaikan permukaan air di Kali Bekasi.

Baca: Sodetan Ciliwung belum efektif cegah banjir

Pengaruh bendung
Bendung Bekasi di Jalan M. Hasibuan, Bekasi Selatan, menghadapi situasi kritis akibat debit air yang melebihi kapasitas tampungnya.

Dikabarkan, bahwa kapasitas maksimal bendungan peninggalan Belanda ini adalah 1.000 meter kubik per detik, namun saat itu debit air mencapai 1.100 meter kubik per detik.

Kondisi ini memaksa pihak pengelola dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) untuk membuka pintu air guna mengurangi tekanan, yang dapat menyebabkan kenaikan permukaan air di wilayah hilir.

Selain itu, pompa air yang biasanya berfungsi untuk mengendalikan volume air, untuk sementara tidak dioperasikan. Akibatnya, kemampuan sistem pengendalian banjir menurun, meningkatkan risiko banjir di area sekitar.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi melaporkan bahwa TMA Kali Bekasi telah mencapai puncaknya pada pukul 06.30 WIB, dengan ketinggian 875 cm, jauh melebihi batas maksimal 350 cm.

Sebagai perbandingan, banjir kali ini boleh jadi sebagai yang terparah jika dibandingkan situasi yang sama di awal 2020. Saat itu, TMA yang meluap berada di kisaran 750 cm.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, telah memantau kondisi bendungan dan memastikan pengaturan pintu bendungan untuk mengantisipasi kenaikan debit air.

Diprediksi beberapa wilayah di Kota Bekasi, terutama yang berdekatan dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Bekasi, mengalami banjir akibat hujan deras dan kiriman air dari Bogor.

Baca: Jabodetabek dikepung banjir, ribuan rumah terdampak

Hingga hari ini, Pemerintah Kota Bekasi bekerja sama dengan otoritas terkait telah mengerahkan tim evakuasi dan menyiapkan posko-posko pengungsian bagi warga terdampak.

Dilansir Tirto.id, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, Priadi Santoso menyebut hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir diduga kuat menjadi penyebab banjir Bekasi.

Selain itu, banjir kian meluap usai adanya limpahan air dari wilayah hulu Kali Bekasi, khususnya dari Bogor yang membuat debit air sungai semakin tinggi dan meluap.

Sementara warga Bekasi menilai banjir besar ini tak lepas dari buruknya tata ruang di wilayah itu.

“Emang pemkab dan pemkotnya gak guna, auto pilot, bikin tata kota acak-acakanan, gak ada serapan, perumahan pada tinggi-tinggian mau menang sendiri. buang-buangan air sembarangan,” tulis warga di akun chat Whatsapp.

Banjir besar yang melanda Kota Bekasi kali ini menjadi pengingat betapa rentannya wilayah bantaran sungai terhadap ancaman luapan air.

Meski peringatan dini telah diberikan, derasnya aliran air dari hulu, buruknya sistem pengendalian banjir, serta kapasitas bendungan yang terbatas membuat bencana ini sulit dihindari.

Warga yang terdampak kini menghadapi kenyataan pahit, rumah dan harta benda mereka hancur, sementara kebutuhan dasar di pengungsian harus segera terpenuhi.

Upaya evakuasi masih terus dilakukan, dan posko-posko bantuan mulai didirikan untuk menampung korban banjir. Namun, lebih dari sekadar bantuan darurat, kejadian ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengevaluasi sistem mitigasi bencana secara menyeluruh.

Jika tidak ada langkah nyata untuk memperbaiki infrastruktur dan memperketat pengawasan tata ruang, banjir serupa, atau bahkan yang lebih buruk, hanya tinggal menunggu waktu untuk kembali terulang.

7cloud.asia – Terdapat analisa yang salah dalam konsep perencanaan dan pembangunan pemukiman di Kabupaten Bekasi sehingga menyebabkan banjir yang memicu masalah serius.

Anggota Komisi II DPR RI Aziz Subekti mengatakan bahwa kawasan pemukiman yang baru yang dilanda banjir pada awal Maret lalu bukan kawasan penduduk.

”Berarti ini ada analisa yang salah dalam perencanaan dari kementerian terkait,” katanya saat diwawancarai Parlementaria di Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (26/3/2025).

Menurutnya, penyebab banjir itu terjadi karena kurangnya perencanaan yang rigid dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan kurang memperhatikan ekologi.

Baca: Bekasi dilanda banjir terburuk dalam 9 tahun terakhir

“Hal itu diperlukan agar ke depannya daerah ini tidak sembarangan dalam perencanaan dan pembangunan, serta tidak mengikuti kepentingan kapital,” tambah Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Seharusnya, ia melanjutkan, membangun itu mengikuti kepentingan kawasan pemukiman yang terintegritas dan bisa sustainable, agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan.

“Nah terkait pembangunan di daerah itu harus ada masukan dari masyarakat, dari ahli, teknokrat, birokrat dan lainnya semua harus bersama-sama, yang utamanya adalah kepentingan kawasan untuk berkelanjutan bukan untuk kepentingan pemodal,” pungkasnya.

Seperti diketahui kota dan Kabupaten Bekasi menjadi daerah yang paling parah dilanda banjir saat banjir besar terjadi di Jabodetabek pada awal Maret lalu, di mana sejumlah pemukiman tergenang air hingga 3 meter.

Baca: KLH percepat rehabilitasi DAS Sungai Bekasi dan Sungai Ciliwung

Banjir tidak hanya melumpuhkan pemukiman warga, tetapi juga fasilitas penting seperti rumah sakit, stasiun kereta api. Di beberapa tempat juga dilakukan pemadaman listrik total.

Tercatat 12 kecamatan yang terdampak banjir, delapan kecamatan berada di Kota Bekasi dan empat lainnya di Kabupaten Bekasi.

“Dan hari ini, Kota Bekasi lumpuh, sampai di jalan utama, termasuk kantor pemerintahan, itu sudah mulai masuk air, karena kemudian juga limpasannya sungguh luar biasa,” kata Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dalam pernyataannya di Bekasi, Selasa (4/3/2025).

Banjir di Bekasi ini tak lepas dari buruknya tata ruang, selain juga rusaknya kawasan penyangga di hutan di daerah hulu.

Atas kondisi ini pemerintah diminta membuat tim investigasi untuk pelaku-pelaku perusahaan yang tidak taat dan patuh menjalankan peraturan, sehingga keadilan dapat diwujudkan dengan cara salah satunya, penjarakan pelaku yang merusak alam.

Baca: Banjir Jabodetabek dipicu tata ruang yang amburadul

7cloud.asia – Anggota Komisi V DPR, Sudjatmiko menegaskan perlunya langkah serius sekaligus terintegrasi untuk mengatasi persoalan banjir di Kota Bekasi yang berulang setiap tahun.

Sebab itu, ia mendorong agar program normalisasi Sungai Bekasi dimasukkan ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga pendanaan bisa ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.

Banjir besar di Bekasi, ujarnya, terjadi setiap lima tahun sekali. Dampaknya meluas hingga 25 kelurahan dari 12 kecamatan, sekitar 18.700 kepala keluarga terdampak, dengan kerugian lebih dari Rp4 triliun.

“Kalau hanya mengandalkan Pemda dan PUPR, tentu berat. Karena itu harus masuk PSN,” tegas Sudjatmiko usai mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau langsung progres pembangunan Bendungan Kali Bekasi bersama jajaran Kementerian PU di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kamis (28/8/2025).

Ia mencontohkan banjir besar pada Maret 2025, ketika curah hujan ekstrem mencapai 232 mm per hari. Air meluap hingga ke kawasan pusat perbelanjaan, termasuk merendam basement Mall Giant.

“Memang cuaca ekstrem tak bisa dihindari, tapi bisa diantisipasi dengan membangun embung dan melakukan normalisasi sungai,” ujarnya.

Baca: Upaya mencegah banjir besar terulang di Bekasi

Sebagai informasi, upaya normalisasi memang sudah berjalan. Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas SDA-BMBK mencatat ada 65 titik bantaran sungai yang tengah dinormalisasi sejak awal tahun 2025 dengan alokasi anggaran sekitar Rp300 miliar.

Pekerjaan normalisasi Sungai Bekasi mencakup pengerukan, pembangunan turap, dan bendungan kecil.

Hingga Mei 2025, progres baru sekitar 40 persen, sementara pada Juli sudah ada 54 titik di 13 kecamatan yang tersentuh pengerjaan, termasuk Pebayuran, Babelan, Tambun Utara, dan Karangbahagia. Target penyelesaian seluruh titik dipatok pada Agustus 2025.

Sudjatmiko juga menyinggung rencana pembangunan delapan embung bekerja sama dengan JICA yang diharapkan mampu mereduksi banjir besar.

Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga daerah aliran sungai (DAS) dengan dua cara berupa memasang tanda batas (plank) dan penghijauan dengan pohon jati atau sengon.

“Percuma disertifikasi kalau tidak dijaga. Kalau lahannya diserobot masyarakat, sungai makin menyempit, banjir akan terus berulang,” katanya.

Baca: Bekasi dilanda banjir terburuk dalam 9 tahun terakhir

Politisi PKB itu menambahkan, banyak jaringan irigasi di Bekasi kini tidak berfungsi akibat alih fungsi lahan.

“Lucu kalau banjir bukan hanya dari sungai alam, tapi juga dari saluran irigasi. Kalau sawah sudah tidak ada, kembalikan fungsinya sesuai kebutuhan, apakah untuk air minum, peternakan, atau perikanan,” jelasnya.

Sudjatmiko juga mengingatkan Jasakirta, badan usaha pengelola jaringan sungai di Bekasi, agar tidak lagi memberikan izin sewa lahan di bantaran sungai. Menurutnya, praktik sewa-menyewa ini memicu konflik dengan masyarakat.

“Banyak laporan masuk ke DPR, mereka merasa sudah menyewa puluhan tahun sehingga punya hak atas lahan. Itu harus dihentikan, kembalikan lagi sesuai fungsinya,” tegasnya.

Ia pun mengungkap adanya lahan yang sudah dibebaskan sejak 1960 oleh Kementerian SDA, namun belakangan justru terbit sertifikat baru. BPN tidak berani bayar karena statusnya tumpang tindih sehingga harus diselesaikan agar proyek bisa berjalan.

Dengan fakta di lapangan bahwa normalisasi 65 titik belum menyelesaikan masalah banjir secara menyeluruh, usulan Sudjatmiko agar proyek normalisasi Sungai Bekasi masuk PSN dinilai relevan.

Baca: Sodetan Ciliwung belum efektif cegah banjir

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi V DPR RI Boyman Harun menegaskan agar pemerintah tidak lagi saling lempar tanggung jawab dalam penanganan banjir Bekasi.

Menurutnya, bencana banjir bukan hanya masalah daerah, melainkan persoalan nasional yang membutuhkan intervensi langsung pemerintah pusat.

“Ini kan masalah banjir nasional, jadi tidak bisa lagi hanya mengandalkan Pemda. Kalau ada proyek-proyek strategis nasional, banjir juga harus dipandang sebagai masalah strategis nasional,” ujar Boyman.

Boyman menilai upaya teknis yang dilakukan Kementerian PUPR, seperti normalisasi sungai, peninggian tanggul, dan pembangunan hilir, sebenarnya sudah berjalan baik. Namun, paparnya, kendala utama justru muncul pada penyediaan lahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Menurutnya, kondisi ini membuat proyek bernilai ratusan miliar rupiah berjalan tersendat.

“Kalau Pemda bilang tidak punya anggaran untuk pembebasan lahan, lalu dibiarkan, yang rugi tetap masyarakat. Negara juga akhirnya harus keluar uang lebih besar ketika banjir terjadi, mulai dari perbaikan infrastruktur, kerugian ekonomi, sampai relokasi warga,” tegasnya.

Baca: Pembangunan bendungan Kali Cikarang Bekasi Laut