7cloud.asia – Terdapat analisa yang salah dalam konsep perencanaan dan pembangunan pemukiman di Kabupaten Bekasi sehingga menyebabkan banjir yang memicu masalah serius.
Anggota Komisi II DPR RI Aziz Subekti mengatakan bahwa kawasan pemukiman yang baru yang dilanda banjir pada awal Maret lalu bukan kawasan penduduk.
”Berarti ini ada analisa yang salah dalam perencanaan dari kementerian terkait,” katanya saat diwawancarai Parlementaria di Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (26/3/2025).
Menurutnya, penyebab banjir itu terjadi karena kurangnya perencanaan yang rigid dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan kurang memperhatikan ekologi.
Baca: Bekasi dilanda banjir terburuk dalam 9 tahun terakhir
“Hal itu diperlukan agar ke depannya daerah ini tidak sembarangan dalam perencanaan dan pembangunan, serta tidak mengikuti kepentingan kapital,” tambah Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Seharusnya, ia melanjutkan, membangun itu mengikuti kepentingan kawasan pemukiman yang terintegritas dan bisa sustainable, agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan.
“Nah terkait pembangunan di daerah itu harus ada masukan dari masyarakat, dari ahli, teknokrat, birokrat dan lainnya semua harus bersama-sama, yang utamanya adalah kepentingan kawasan untuk berkelanjutan bukan untuk kepentingan pemodal,” pungkasnya.
Seperti diketahui kota dan Kabupaten Bekasi menjadi daerah yang paling parah dilanda banjir saat banjir besar terjadi di Jabodetabek pada awal Maret lalu, di mana sejumlah pemukiman tergenang air hingga 3 meter.
Baca: KLH percepat rehabilitasi DAS Sungai Bekasi dan Sungai Ciliwung
Banjir tidak hanya melumpuhkan pemukiman warga, tetapi juga fasilitas penting seperti rumah sakit, stasiun kereta api. Di beberapa tempat juga dilakukan pemadaman listrik total.
Tercatat 12 kecamatan yang terdampak banjir, delapan kecamatan berada di Kota Bekasi dan empat lainnya di Kabupaten Bekasi.
“Dan hari ini, Kota Bekasi lumpuh, sampai di jalan utama, termasuk kantor pemerintahan, itu sudah mulai masuk air, karena kemudian juga limpasannya sungguh luar biasa,” kata Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dalam pernyataannya di Bekasi, Selasa (4/3/2025).
Banjir di Bekasi ini tak lepas dari buruknya tata ruang, selain juga rusaknya kawasan penyangga di hutan di daerah hulu.
Atas kondisi ini pemerintah diminta membuat tim investigasi untuk pelaku-pelaku perusahaan yang tidak taat dan patuh menjalankan peraturan, sehingga keadilan dapat diwujudkan dengan cara salah satunya, penjarakan pelaku yang merusak alam.
Leave a Reply