7cloud.asia – Bencana banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera (Banjir Sumatera) telah menimbulkan dampak yang sangat serius.

Berdasarkan laporan dari jaringan LBH–YLBHI di lapangan, masih banyak wilayah yang terisolir, korban belum terdata secara menyeluruh, akses bantuan terbatas, serta situasi sosial-ekonomi masyarakat semakin memburuk. Di sejumlah daerah yang terdampak mulai terjadi penjarahan.

Untuk mencegah hal ini memburuk, LBH–YLBHI se-Sumatera dalam konferensi pers pada Minggu (30/11/2025) mendorong pemerintah segera menetapkan banjir Sumatera sebagai bencana nasional.

Pemerintah pusat juga diminta segera mengambil langkah-langkah mendesak yang dibutuhkan untuk membantu para korban banjir Sumatera.

Melalui penetapan bencana nasional, penanganan di wilayah yang terdampak dan koordinasi lintas sektor berjalan lebih optimal. Selain itu, pemerintah juga diminta mengevakuasi wilayah yang terisolasi dengan mengerahkan alat-alat evakuasi yang memadai.

Edy Kurniawan dari YLBHI mengatakan, ada indikasi kuat banjir besar yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh YLBHI dipicu oleh tata kelola hutan yang buruk oleh pemerintah pusat.

Kementerian Kehutanan, ujarnya telah gagal menjalankan amanat konstitusi untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang berlimpah di Sumatera untuk menyejahterakan masyarakat setempat.

Sebaliknya, Kemenhut telah mengobral izin eksplorasi hutan kepada pemilik modal yang memicu deforestasi yang selanjutnya memicu banjir besar yang dampaknya dirasakan ratusan ribu warga di tiga provinsi di Sumatera bagian utara ini.

Baca: Kepala BNPB pimpin penanganan banjir Sumatera dari Sibolangit

“Pemerintah pusat harus bertanggung jawab atas banjir Sumatera ini,“ dalam jumpa pers pada Minggu (30/11/2025) yang dipantau secara daring.

Dalam kesempatan sama, Aulianda Wafisa dari LBH Banda Aceh menegaskan, status Bencana Nasional dibutuhkan, karena kondisi di lapangan memang sudah mengkhawatirkan.

Banyak jembatan putus baik di jalur barat maupun timur. Infrastruktur komunikasi dan listrik juga belum berfungsi optimal.

Dia mengatakan, sampai hari ini masih terjadi pemadaman listrik, sambungan telepon dan internet masih terputus di sejumlah daerahh, sementara pasokan bahan makanan dan BBM mulai langka.

“Sejumlah kepala daerah juga sudah mengisyaratkan mereka tidak sanggup menangani dampak bencana banjir besar ini,“ ujarnya.

Adapun korban meninggal di Aceh mencapai 47 orang, 51 orang hilang dan ribuan orang lainnya harus mengungsi.

Sementara Irvan dari LBH Medan mengatakan 14 kabupaten/kota di Sumatera Utara yang terdampak banjir, paling parah terjadi di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan Sibolga.

Hingga hari ini, tercatat 166 meninggal akibat banjir di berbagai daerah di Sumatera Utara, 143 hilang dan lebih 300.000 terdampak banjir. Warga yang mengungsi sangat membutuhkan bantuan makanan, obat-obatan dan pakaian sehari-hari

Baca: Banjir Sumatera cermin kegagalan Negara kendalikan kerusakan lingkungan

Listrik masih putus, sehingga komunikasi juga terhambat. Terputusnya jalur transportasi mengakibatkan kelangkaan BBM, sembako dan sebagainya.

“Sudah sepantasnya pemerintah menetapkan status Bencana Nasional, apalagi di beberapa daerah mulai terjadi penjarahan karena masyarakat kesulitan mendapatkan sembako,“ ujarnya.

Banjir dan longsor ini, menurut Irvan, tidak lepas dari kerusakan ekosistem di Batang Toru akibat deforestasi.

Mengutip data WALHI, dia menyebut ada tujuh perusahaan yang diduga kuat sebagai pemicu deforestasi yang mengakibatkan gundulnya hutan di kawasan penyangga ekologis Batang Toru tersebut.

Hal senada diungkapkan, Diki Rafiqi dari LBH Padang. Dia melihat persoalan banjir ini sudah menahun dan sudah bisa diprediksi. LBH Padang, ujarnya, pernah mengingatkan pada 2023 ada persoalan lingkungan, baik daya dukung dan daya tampung.

“Ada persoalan di mana daya dukung lingkungan yang sudah melampaui batas. Tidak mungkin pemerintah daerah menangani, baik dari intensitas kerusakan infrastruktur dan jumlah korban,“ ujarnya

Adapun jumlah korban meninggal di Sumatera Barat mencapai 90 orang, 85 orang lainnya hilang dan masih dalam pencarian, dan lebih dari 11.000 orang mengungsi di berbagai tempat pengungsian.

Namun, Diqi belum melihat adanya respon serius dari pemerintah pusat atas banjir besar di wilayah utara Pulau Sumatera ini.

Dia meminta respon yang jelas dari pemerintah, bukan hanya soal tanggap darurat tapi juga penanganan pasca bencana. Diqi menegaskan, ini sangat urgent dan perlu dukungan dari pemerintah pusat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa pemerintah masih mengkaji penetapan status bencana nasional atas banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.

Meski demikian, dia memastikan bahwa penyaluran bantuan dan pemantauan terus berlanjut. Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat menyalurkan bantuan bagi para korban.

“Kami terus monitor dan kirim bantuan terus, nanti kami menilai kondisinya. Bantuannya akan kami kirim terus-menerus,” ujarnya di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2025).

7cloud.asia –  Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengungkapkan bahwa jumlah korban meninggal akibat banjir Sumatera bertambah menjadi 836 jiwa berdasarkan pembaruan data pukul 16.00 WIB. 

“Hingga sore ini untuk jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 836 jiwa,” kata Abdul Muhari, dalam konferensi pers yang digelar secara daring pada Kamis (4/12/2025) sore,

Pada hari yang sama, operasi pencarian di Aceh menemukan 48 jenazah yang ditemukan tertimbun material longsor. Dengan tambahan tersebut, total korban meninggal di Aceh kini mencapai 325 jiwa.

“Hari ini (ditemukan, red) sebanyak 48 korban, sehingga total di Provinsi Aceh menjadi 325 meninggal dunia,” jelas Muhari.

Baca Juga: DPR: Banjir Sumatera Harus Jadi Momentum Perbaikan Pengelolaan Hutan

Sementara itu, di Sumatera Utara, tim gabungan menemukan 12 jenazah di kawasan pembukaan jalan Adiankoting, sehingga total korban meninggal di provinsi tersebut meningkat menjadi 311 jiwa.

Di Sumatera Barat, penambahan 6 korban membuat jumlah total korban meninggal di wilayah itu mencapai 200 jiwa.

Pencarian Terus Dilakukan
Selain korban meninggal, BNPB juga melaporkan keberadaan ratusan warga yang belum ditemukan. Data terbaru mencatat:
– Aceh: 170 orang hilang
– Sumatera Utara: 127 orang hilang
– Sumatera Barat: 221 orang hilang

Muhari mengatakan, total keseluruhan korban hilang mencapai 518 orang. Dia menegaskan bahwa BNPB masih akan terus mencari korban hilang sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Data terbaru BNPB mencatat, sebanyak 582.500 orang menjadi pengungsi akibat dari bencana yang menimpa sekitar 50 kota/kabupaten di Sumut, Aceh, dan Sumbar. Sedangkan korban luka sebanyak 2.600 orang. 

Baca Juga: Infrastruktur yang Rusak Akibat Banjir Sumatera Hambat Distribusi Bantuan

Fasilitas yang rusak

Banjir Sumatera juga mengakibatkan 299 jembatan rusak, 132 fasilitas peribadatan rusak, 9 fasilitas kesehatan rusak, rumah rusak berat 3.600, rusak sedang 2.100, dan rusak ringan 4.900.

Sementara itu desakan atau saran supaya pemerintah menetapkan status bencana nasional atas bencana di 3 provinsi Sumatera masih terus bergaung. 

Kemarin Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyatakan bahwa tragedi kemanusiaan yang menyebabkan korban jiwa dan kelumpuhan aktivitas sosial dan ekonomi di banyak wilayah di Sumatera ini, patut dinyatakan sebagai bencana nasional. 

GNB merupakan himpunan sejumlah tokoh lintas agama, antara lain Sinta Nuriyah Wahid, Quraish Shihab, Gomar Gultom, Kardinal Ignatius Suharyo, dan Lukman Hakim Saifuddin. 

Permintaan serupa juga disuarakan sejumlah anggota DPR sejak awal. Namun pemerintah menyatakan, penetapan status bencana nasional perlu dipertimbangkan secara hati-hati.

Baca Juga: YLBHI Dorong Presiden Tetapkan Banjir Sumatera sebagai Bencana Nasional

 

 

 

7cloud.asia – Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi VIII DPR   menemukan ada lebih dari 4.000 Kepala Keluarga (KK) di Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat masih terisolasi akibat banjir bandang beberapa waktu lalu

Lisda Hendrajoni yang memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR meminta percepatan penanganan bencana di wilayah tersebut

Pesisir Selatan merupakan salah satu titik terdampak paling berat sejak banjir dan longsor besar melanda pada 2 Desember lalu.

Lisda menegaskan, kondisi kritis ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut mengingat akses jalan utama putus total dan jembatan ambruk. Akibatnya, bantuan logistik tidak dapat menjangkau warga tanpa dukungan udara. 

“Kalau tidak dengan helikopter, sangat sulit masuk. Bantuan banyak, tapi nge-drop-nya yang sulit,” ujarnya saat meninjau lokasi bencana, Sabtu (6/12/2025).

Baca Juga: Banjir Sumatera: Kekerasan Tersembunyi yang Mematikan

Karena itu, Komisi VIII mendorong agar pemerintah pusat segera mempertimbangkan penetapan status bencana nasional.

Hal ini yang dinilai sangat penting untuk mempercepat mobilisasi personel, logistik, dan peralatan berat ke titik isolasi. 

“Sudah 13 hari warga terjebak dan tidak semua bisa mendapatkan makanan cukup. Dua hari mungkin aman, tapi dua minggu sangat berbahaya,” tegasnya. 

Di sisi lain, Bupati Pesisir Selatan, AKBP (Purn) Hendrajoni, membenarkan bahwa akses menuju Bayang Utara hampir tidak dapat ditembus melalui jalur darat.

Relawan bahkan harus berjalan kaki hingga 32 kilometer untuk membawa sembako ke permukiman terdalam. 

Baca Juga: Korban Jiwa Akibat Banjir dan Longsor di Sumatera Nyaris 1000, Terbanyak di Aceh

Ia juga menyebut adanya titik kritis yang mengancam 23 rumah dengan total 1.336 jiwa akibat retakan besar yang semakin melebar.

Lisda menegaskan bahwa Komisi VIII, bersama BNPB, Kemensos, dan mitra kerja lainnya, akan menyalurkan bantuan tambahan untuk mendukung Pemda dan relawan. 

Ia memuji seluruh jajaran daerah yang telah bergerak cepat, namun menekankan perlunya intervensi lebih besar dari pemerintah pusat.

“Koordinasi pusat dan daerah tidak boleh kalah cepat dari bencananya,” tegasnya. 

 

7cloud.asia – Civitas Academica Universitas Paramadina mendesak Presiden Prabowo Subianto menetapkan banjir Sumatera menjadi bencana nasional.

Desakan itu disampaikan mengingat kerusakan luas yang diakibatkan banjir Sumatera sebagaimana disebutkan  dalam surat terbuka, yang diterima 7cloud.asia Senin (8/12/2025).

Dalam surat itu juga disampaikan sejumlah rekomendasi langkah yang perlu dilakukan pemerintah agar bencana banjir Sumatera ini tidak kembali terulang.

Berikut selengkapnya surat terbuka dari Civitas Academica Universitas Paramadina, Jakarta  

Salam Sejahtera buat Kita Semua

Kami segenap Sivitas Akademika Universitas Paramadina mendoakan Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu diberikan keberkahan, kesehatan dan kebaikan oleh Allah SWT dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan, memimpin Pemerintahan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Bapak Presiden yang Baik

Bencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Wilayah Sumatera; Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah berlangsung selama sekitar dua pekan. Bencana ini dimulai pada akhir November 2025, dipicu oleh hujan lebat yang tak henti-hentinya semenjak tanggal 22 hingga 25 November 2025.

Berdasarkan data dari Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, sampai dengan hari ini, Minggu 07 Desember 2025, terdapat 916 korban meninggal dunia, 389 orang yang hingga kini masih dinyatakan hilang, 4.200 korban luka dan ratusan ribu pengungsi.

Selain itu ratusan ribu rumah, kantor, jalan, jembatan, persawahan, ladang, kebun, hewan ternak yang dinyatakan rusak dan hilang, tersebar di tiga Provinsi terdampak.

Bapak Presiden yang Baik

Dengan melihat korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan yang ditimbulkan, sampai saat ini, belum ada tanda-tanda bencana alam di tiga provinsi ujung barat pulau Sumatera tersebut, ditetapkan sebagai bencana nasional. 

Kami tidak tahu apakah Bapak Presiden Prabowo sudah mendapat informasi yang sesungguhnya mengenai kondisi lapangan dari para pembantu dekat Bapak Presiden. Jika memang ada pertimbangan lain, mohon disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, agar kami bisa memahami langkah dan kebijakan Bapak Presiden. 

Bersama dengan Surat Terbuka ini, semoga Bapak Presiden membacanya, izinkan kami bermohon sebagai warga negara, sebangsa dan setanah air, agar Bapak segera menetapkan bencana alam yang menimpa saudara-saudara kami di tiga provinsi tersebut sebagai Bencana Nasional, dengan segala konsekuensi dan tindakan yang mengikutinya. Agar seluruh masyarakat di 3 (tiga) provinsi tersebut memiliki kepastian dalam penanggulangan dan pembangunan pasca bencana.

Kami berkeyakinan bahwa keselamatan nyawa adalah hukum tertinggi dalam penanganan bencana (Salus populi suprema lex esto).

Prinsip ini menjadi landasan etis serta operasional, diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mewajibkan negara hadir melindungi segenap warga negara dari bencana, memastikan respons yang cepat, terkoordinasi, dan mengedepankan perlindungan jiwa di atas segalanya.

Bapak Presiden yang Baik

Tentunya kami berharap kejadian bencana alam, banjir bandang dan tanah longsor, selain karena faktor alam, tetapi karena kelalaian dan kezholiman kita sebagai manusia tidak akan terulang kembali di masa yang akan datang.

Oleh sebab itu, pasca menetapkan sebagai Bencana Nasional, kami bermohon Bapak Presiden segera menetapkan langkah-langkah sebagai berikut.

Pertama, segera hentikan segala bentuk perizinan baru dan mencabut izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan izin di seluruh Indonesia.

Kedua, usut tuntas pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan yang melakukan penebangan pohon yang tidak memiliki izin, melakukan tindakan pembalakan ilegal dan menjual hasil hutan secara ilegal.

Ketiga, memberikan bantuan dan santunan yang layak bagi masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya, yang sedang dirawat, kehilangan rumah, sawah, ladang, ternak dan harta benda lainnya. Berupa uang, makanan, obat-obatan, pakaian, terapi dan bantuan kemanusiaan lainnya.

Keempat, memastikan adanya pembangunan pasca bencana untuk membangun kembali perumahan yang layak, perkantoran, jalan, jembatan, irigasi, dan seluruh infrastruktur yang rusak serta memastikan seluruh pelayanan publik kembali berfungsi.

Kelima, memprioritaskan pembangunan fasilitas infrastruktur dasar yang rusak, seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas agar pelayanan fungsi pendidikan bisa kembali normal.  

Bapak Presiden yang Baik

Kami yakin Bapak Presiden Prabowo adalah orang yang paling memahami dan mencintai seluruh rakyat Indonesia.

Langkah Bapak untuk membantu anak-anak sekolah melalui Makanan Bergizi Gratis (MBG), membangun sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis serta menaikkan gaji guru adalah bentuk kepedulian dan kecintaan Bapak terhadap rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, kami mohon pada kesempatan ini Bapak juga bisa mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan saudara-saudara kami di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Semoga surat terbuka ini menjadi suara dan rintihan hati nurani rakyat yang kami rasakan dalam beberapa hari terakhir.

Kami yakin Bapak Presiden akan mengambil langkah terbaik untuk membuat kebijakan terbaik dalam penanganan bencana dan pasca bencana di tiga provinsi di Pulau Sumatera tersebut.

Terima Kasih Bapak Presiden Prabowo, kami mendoakan Bapak selalu diberikan petunjuk, kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT dalam memimpin seluruh rakyat Indonesia. Amiin.

Jakarta, 7 Desember 2025

Hormat Kami

Civitas Academica Universitas Paramadina

 

7cloud.asia – Anggota Komisi VIII DPR, Matindas J. Rumambi, menegaskan perlunya banjir Sumatera ditetapkan menjadi bencana nasional.

Usulan ini diajukan menyusul kondisi keuangan daerah yang semakin menipis dalam menangani dampak kerusakan. Hal itu ia sampaikan saat meninjau langsung lokasi terdampak bencana di Kabupaten Pesisir Selatan, Sabtu (6/12/2025).

“Kondisi keuangan daerah saat ini agak kesulitan, sehingga penting untuk ditetapkan sebagai bencana nasional,” ujar Matindas usai melihat sejumlah titik kerusakan di Pesisir Selatan.

Dia menilai penanganan bencana banjir Sumatera sudah tidak lagi memadai jika hanya mengandalkan kemampuan fiskal daerah. 

Baca Juga: BNPB Perkirakan Dana yang Dibutuhkan untuk Pemulihan Banjir Sumatera Capai Rp 51,82 Triliun

Dalam kunjungan kerja spesifik tersebut, Matindas memastikan bahwa seluruh mitra kerja Komisi VIII, termasuk BNPB dan Dinas Sosial, telah turun membantu masyarakat. 

Namun, ia menilai skala kerusakan akibat banjir Sumatera membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. 

“Kami ingin memastikan bahwa mitra kerja kami telah turun langsung ke lapangan. Tapi kebutuhan daerah jauh lebih besar dari kapasitas saat ini,” tegasnya.

Salah satu kebutuhan mendesak yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah pembangunan jembatan sementara untuk menghubungkan wilayah yang terisolasi. 

Baca Juga: Banjir Sumatera: Kekerasan Tersembunyi yang Mematikan

Jalan yang terputus membuat distribusi bantuan tidak dapat sepenuhnya dilakukan melalui jalur darat.

Untuk beberapa wilayah, bantuan makanan dan kebutuhan penting lainnya terpaksa dikirim menggunakan helikopter. 

“Kami sudah lihat bahwa recovery jalan sedang dilakukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa cepat teratasi,” jelas Matindas. 

 

“Pertemuan ini untuk melihat apa yang bisa kita sinergikan demi mempercepat recovery bencana,” tandasnya.

 

7cloud.asia – Anggota Komisi X DPR Muhamad Nur Purnamasidi dalam Raker Komisi X DPR bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek)  dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di Gedung Nusantara I, DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025), menekankan perlunya perencanaan pemulihan yang matang oleh Kemendiktisaintek.

Dia mengingatkan bahwa dampak bencana banjir Sumatera bukan hanya dirasakan oleh institusi pendidikan, tetapi juga oleh orang tua mahasiswa yang kehilangan sumber penghidupan. 

Kerusakan sawah, kebun sawit, pasar, hingga infrastruktur dasar dinilai akan sangat memengaruhi kemampuan keluarga untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka, baik yang kuliah di wilayah terdampak maupun di luar daerah tersebut.

Politisi Partai Golkar itu juga berpendapat bahwa fokus pada penanganan darurat banjir Sumatera selama satu hingga dua bulan ke depan belumlah cukup.

Pemerintah, menurutnya, perlu mulai memikirkan skenario pemulihan enam bulan hingga satu tahun ke depan agar kebutuhan anggaran dapat diproyeksikan secara realistis dan disepakati bersama antara pemerintah dan DPR.

Dia mengingatkan bahwa fase pemulihan seringkali terabaikan ketika sorotan media mulai menghilang. 

“Pemulihan ini seringkali ketika video (bencana) sudah tidak ada, (pemberitaan) di TV sudah tidak ada, semua tidak ada, menghilang semuanya. Masyarakat (yang terdampak bencana) ditinggalkan,” ujarnya

Purnamasidi menegaskan bahwa tahap pemulihan pascabencana merupakan kunci utama untuk memastikan pelayanan pendidikan dapat berjalan secara berkelanjutan di wilayah terdampak. 

Penanganan darurat, ujarnya, harus segera diikuti dengan perencanaan pemulihan jangka menengah dan panjang yang jelas, terutama terkait kepastian anggaran dan dukungan bagi keluarga mahasiswa.

“Tahap pemulihan adalah kunci dari bagaimana kita memastikan pelayanan pendidikan itu betul-betul bisa kita laksanakan dengan baik. Dan karena itu, terkait dengan anggarannya pun menurut saya harus disampaikan,” ujarnya.  

Dalam rapat tersebut, Purnamasidi mengapresiasi langkah cepat Kemendiktisaintek dan BRIN dalam penanganan darurat bencana di Aceh dan Sumatera. Ia menilai respons awal tersebut sudah sesuai harapan, mengingat dalam fase darurat seluruh pihak sudah bergerak cepat untuk mempercepat bantuan. 

Meski demikian, secara pribadi dia menyampaikan pandangan bahwa bencana banjir Sumatera semestinya ditetapkan sebagai bencana nasional agar seluruh potensi dan sumber daya dapat dimaksimalkan.

Lebih lanjut, Purnamasidi juga menyoroti persoalan anggaran pemulihan. Ia mempertanyakan sumber pendanaan, khususnya alokasi anggaran sekitar Rp75 miliar yang disampaikan pemerintah. Menurutnya, pengalaman menghadapi bencana besar, termasuk pandemi Covid-19, menunjukkan bahwa pemulihan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.

“Pemulihan ini tidak bisa kita hitung satu sampai dua bulan, bisa setahun,” katanya, seraya menambahkan bahwa rusaknya infrastruktur seperti jembatan dan akses penghubung turut memperlambat pemulihan ekonomi. 

Dalam konteks riset dan inovasi, Purnamasidi mendorong BRIN untuk mengembangkan teknologi yang lebih tepat guna bagi masyarakat terdampak bencana. Ia menyoroti pola bantuan yang berulang berupa beras dan mie instan yang tidak selalu dapat langsung diolah.

Kondisi tersebut, menurutnya, memicu munculnya fenomena viral warga yang terpaksa mengonsumsi makanan mentah, yang seharusnya dapat diantisipasi melalui riset yang lebih aplikatif.

Ia menilai teknologi air siap minum yang murah, masif, dan dapat diproduksi secara mandiri oleh masyarakat harus menjadi prioritas pengembangan. Selain itu, Purnamasidi mendorong inovasi pangan berbasis potensi lokal di daerah rawan bencana agar ketika bencana terjadi, masyarakat dapat segera memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri.

Menutup pernyataannya, Purnamasidi kembali menegaskan bahwa pemulihan harus menjadi fokus utama dalam kebijakan penanganan bencana di sektor pendidikan.

Dia meminta agar perencanaan dan kebutuhan anggaran pemulihan disampaikan secara terbuka, serta riset dan teknologi pangan siap pakai dikembangkan secara serius untuk daerah-daerah yang setiap tahun berulang kali terdampak bencana. 

 

 

7cloud.asia – Sebanyak 114 organisasi masyarakat sipil melayangkan somasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena tak kunjung menetapkan status bencana nasional untuk banjir Sumatera.

Dalam pernyataan tertulis tertanggal 10 Desember 2025,  masyarakat sipil menyebut bahwa banjir Sumatera berdampak hebat pada kemanusiaan, kerusakan infrastruktur, kerugian sosial-ekonomi dan juga kerusakan lingkungan berskala luas. 

‘Berdasarkan perkembangan situasi di lapangan, kami mendesak agar Presiden Republik Indonesia segera menetapkan status bencana nasional. Selain itu kami juga meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk menangani bencana ini dengan cepat dan terukur, agar para korban segera mendapatkan haknya,” demikian masyarakat sipil dalam pernyataannya.

Hingga 9 Desember 2025, BNPB mencatat jumlah korban terus bertambah. Dengan detail, sekitar 974 orang meninggal, 298 hilang dan angka ini belum termasuk korban yang belum ditemukan.

Selain itu, terdapat puluhan ribu orang dipaksa menjadi pengungsi. Kondisi saat ini sangat rentan, terutama bagi perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan orang dengan usia lanjut. 

Potensi risiko mengalami kekerasan, tidak mendapatkan layanan kesehatan yang inklusif, dan pengabaian terhadap hak-hak kesehatan reproduksi karena sampai detik ini belum ada bantuan yang memadai memperburuk kesenjangan akses perempuan terhadap air bersih, sanitasi yang aman, pembalut, layanan kesehatan ibu, serta perlindungan di ruang pengungsian. 

“Kami memperkirakan jumlah korban akan terus bertambah seiring terbatasnya akses evakuasi dan lambatnya mobilisasi bantuan,” imbuh pernyataan itu.

Kerusakan infrastruktur yang masif mulai dari terputusnya akses jalan hingga lumpuhnya jaringan komunikasi menghambat evakuasi, layanan medis, dan distribusi logistik. Banyak wilayah terisolasi, sementara masyarakat yang bertahan di dalamnya berada dalam kondisi sangat rentan tanpa perbekalan memadai. 

Situasi ini menegaskan urgensi intervensi cepat pemerintah pusat untuk mengutamakan keselamatan warga tanpa terhalang prosedur birokrasi. Setiap jam keterlambatan adalah bentuk kelalaian negara terhadap keselamatan warganya.

Beban masyarakat semakin berat dengan kerugian sosial-ekonomi yang sangat besar, seperti ribuan rumah hancur, pertanian dan tempat usaha musnah, serta aktivitas ekonomi berhenti total.

Banyak warga kehilangan mata pencaharian dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Pemulihan dalam skala ini mustahil ditangani pemerintah daerah sendiri dan membutuhkan intervensi penuh pemerintah pusat termasuk anggaran nasional, dukungan teknis, serta rekonstruksi terpadu.

Masyarakat sipil menegaskan, warga sebagai korban terdampak memiliki hak konstitusional. Bukan hanya menuntut pada ganti kerugian kehilangan nyawa, kehilangan harta benda, gangguan akses kesehatan dan yang lainnya terhadap negara, tetapi terhadap pihak perusahaan swasta. 

Masyarakat sipil melihat, faktor utama penyebab banjir Sumatera adalah eksploitasi oleh swasta yang berlebihan, yang tidak sesuai dengan administrasi negara, dan bahkan ada yang ilegal. Sehingga bukan negara saja yang bertanggung jawab, swasta juga bertanggung jawab dan dapat dituntut pemenuhan hak. 

Dengan kondisi seperti ini maka dimensinya bukan hanya dimensi gugatan perdata biasa, melainkan pertanggungjawaban pidana karena sudah termasuk sebagai kategori Kejahatan Ekosida.

Selain penyelamatan jiwa, penegakan hukum tidak boleh diabaikan. Penetapan status bencana nasional akan membuka jalan bagi investigasi menyeluruh lintas daerah untuk mengungkap penyebab struktural, memastikan para pelaku yang berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan kelalaian tata kelola diproses secara hukum.

Penetapan bencana nasional bukan hanya status administratif, tetapi langkah mendesak untuk menyelamatkan nyawa, mempercepat penanganan yang sensitif gender, dan memastikan negara hadir sepenuhnya melindungi rakyat.

Tindak lanjut penetapan bencana nasional juga harus memastikan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta pelibatan dan pengawasan oleh berbagai pihak.

Situasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar telah memenuhi seluruh indikator. Kami mendesak Presiden segera mengambil keputusan demi kemanusiaan, keselamatan, dan masa depan masyarakat terdampak.

Penyelesaian masalah ini tidak akan tercapai apabila hanya mengandalkan mekanisme evaluasi administrasi semata. Perlu dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui siapa pemilik perusahaan tersebut dan siapa penerima manfaatnya.

Sehingga, dapat diketahui apakah mereka memberikan kontribusi pada saat pemilu/pemilihan presiden, serta apakah mereka merupakan pihak yang berada di belakang para Menteri yang bertanggung jawab.