7cloud.asia – Bencana banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera (Banjir Sumatera) telah menimbulkan dampak yang sangat serius.
Berdasarkan laporan dari jaringan LBH–YLBHI di lapangan, masih banyak wilayah yang terisolir, korban belum terdata secara menyeluruh, akses bantuan terbatas, serta situasi sosial-ekonomi masyarakat semakin memburuk. Di sejumlah daerah yang terdampak mulai terjadi penjarahan.
Untuk mencegah hal ini memburuk, LBH–YLBHI se-Sumatera dalam konferensi pers pada Minggu (30/11/2025) mendorong pemerintah segera menetapkan banjir Sumatera sebagai bencana nasional.
Pemerintah pusat juga diminta segera mengambil langkah-langkah mendesak yang dibutuhkan untuk membantu para korban banjir Sumatera.
Melalui penetapan bencana nasional, penanganan di wilayah yang terdampak dan koordinasi lintas sektor berjalan lebih optimal. Selain itu, pemerintah juga diminta mengevakuasi wilayah yang terisolasi dengan mengerahkan alat-alat evakuasi yang memadai.
Edy Kurniawan dari YLBHI mengatakan, ada indikasi kuat banjir besar yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh YLBHI dipicu oleh tata kelola hutan yang buruk oleh pemerintah pusat.
Kementerian Kehutanan, ujarnya telah gagal menjalankan amanat konstitusi untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang berlimpah di Sumatera untuk menyejahterakan masyarakat setempat.
Sebaliknya, Kemenhut telah mengobral izin eksplorasi hutan kepada pemilik modal yang memicu deforestasi yang selanjutnya memicu banjir besar yang dampaknya dirasakan ratusan ribu warga di tiga provinsi di Sumatera bagian utara ini.
Baca: Kepala BNPB pimpin penanganan banjir Sumatera dari Sibolangit
“Pemerintah pusat harus bertanggung jawab atas banjir Sumatera ini,“ dalam jumpa pers pada Minggu (30/11/2025) yang dipantau secara daring.
Dalam kesempatan sama, Aulianda Wafisa dari LBH Banda Aceh menegaskan, status Bencana Nasional dibutuhkan, karena kondisi di lapangan memang sudah mengkhawatirkan.
Banyak jembatan putus baik di jalur barat maupun timur. Infrastruktur komunikasi dan listrik juga belum berfungsi optimal.
Dia mengatakan, sampai hari ini masih terjadi pemadaman listrik, sambungan telepon dan internet masih terputus di sejumlah daerahh, sementara pasokan bahan makanan dan BBM mulai langka.
“Sejumlah kepala daerah juga sudah mengisyaratkan mereka tidak sanggup menangani dampak bencana banjir besar ini,“ ujarnya.
Adapun korban meninggal di Aceh mencapai 47 orang, 51 orang hilang dan ribuan orang lainnya harus mengungsi.
Sementara Irvan dari LBH Medan mengatakan 14 kabupaten/kota di Sumatera Utara yang terdampak banjir, paling parah terjadi di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan Sibolga.
Hingga hari ini, tercatat 166 meninggal akibat banjir di berbagai daerah di Sumatera Utara, 143 hilang dan lebih 300.000 terdampak banjir. Warga yang mengungsi sangat membutuhkan bantuan makanan, obat-obatan dan pakaian sehari-hari
Baca: Banjir Sumatera cermin kegagalan Negara kendalikan kerusakan lingkungan
Listrik masih putus, sehingga komunikasi juga terhambat. Terputusnya jalur transportasi mengakibatkan kelangkaan BBM, sembako dan sebagainya.
“Sudah sepantasnya pemerintah menetapkan status Bencana Nasional, apalagi di beberapa daerah mulai terjadi penjarahan karena masyarakat kesulitan mendapatkan sembako,“ ujarnya.
Banjir dan longsor ini, menurut Irvan, tidak lepas dari kerusakan ekosistem di Batang Toru akibat deforestasi.
Mengutip data WALHI, dia menyebut ada tujuh perusahaan yang diduga kuat sebagai pemicu deforestasi yang mengakibatkan gundulnya hutan di kawasan penyangga ekologis Batang Toru tersebut.
Hal senada diungkapkan, Diki Rafiqi dari LBH Padang. Dia melihat persoalan banjir ini sudah menahun dan sudah bisa diprediksi. LBH Padang, ujarnya, pernah mengingatkan pada 2023 ada persoalan lingkungan, baik daya dukung dan daya tampung.
“Ada persoalan di mana daya dukung lingkungan yang sudah melampaui batas. Tidak mungkin pemerintah daerah menangani, baik dari intensitas kerusakan infrastruktur dan jumlah korban,“ ujarnya
Adapun jumlah korban meninggal di Sumatera Barat mencapai 90 orang, 85 orang lainnya hilang dan masih dalam pencarian, dan lebih dari 11.000 orang mengungsi di berbagai tempat pengungsian.
Namun, Diqi belum melihat adanya respon serius dari pemerintah pusat atas banjir besar di wilayah utara Pulau Sumatera ini.
Dia meminta respon yang jelas dari pemerintah, bukan hanya soal tanggap darurat tapi juga penanganan pasca bencana. Diqi menegaskan, ini sangat urgent dan perlu dukungan dari pemerintah pusat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa pemerintah masih mengkaji penetapan status bencana nasional atas banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.
Meski demikian, dia memastikan bahwa penyaluran bantuan dan pemantauan terus berlanjut. Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat menyalurkan bantuan bagi para korban.
“Kami terus monitor dan kirim bantuan terus, nanti kami menilai kondisinya. Bantuannya akan kami kirim terus-menerus,” ujarnya di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2025).
Leave a Reply