7cloud.asia – Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi VIII DPR menemukan ada lebih dari 4.000 Kepala Keluarga (KK) di Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat masih terisolasi akibat banjir bandang beberapa waktu lalu
Lisda Hendrajoni yang memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR meminta percepatan penanganan bencana di wilayah tersebut
Pesisir Selatan merupakan salah satu titik terdampak paling berat sejak banjir dan longsor besar melanda pada 2 Desember lalu.
Lisda menegaskan, kondisi kritis ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut mengingat akses jalan utama putus total dan jembatan ambruk. Akibatnya, bantuan logistik tidak dapat menjangkau warga tanpa dukungan udara.
“Kalau tidak dengan helikopter, sangat sulit masuk. Bantuan banyak, tapi nge-drop-nya yang sulit,” ujarnya saat meninjau lokasi bencana, Sabtu (6/12/2025).
Baca Juga: Banjir Sumatera: Kekerasan Tersembunyi yang Mematikan
Karena itu, Komisi VIII mendorong agar pemerintah pusat segera mempertimbangkan penetapan status bencana nasional.
Hal ini yang dinilai sangat penting untuk mempercepat mobilisasi personel, logistik, dan peralatan berat ke titik isolasi.
“Sudah 13 hari warga terjebak dan tidak semua bisa mendapatkan makanan cukup. Dua hari mungkin aman, tapi dua minggu sangat berbahaya,” tegasnya.
Di sisi lain, Bupati Pesisir Selatan, AKBP (Purn) Hendrajoni, membenarkan bahwa akses menuju Bayang Utara hampir tidak dapat ditembus melalui jalur darat.
Relawan bahkan harus berjalan kaki hingga 32 kilometer untuk membawa sembako ke permukiman terdalam.
Baca Juga: Korban Jiwa Akibat Banjir dan Longsor di Sumatera Nyaris 1000, Terbanyak di Aceh
Ia juga menyebut adanya titik kritis yang mengancam 23 rumah dengan total 1.336 jiwa akibat retakan besar yang semakin melebar.
Lisda menegaskan bahwa Komisi VIII, bersama BNPB, Kemensos, dan mitra kerja lainnya, akan menyalurkan bantuan tambahan untuk mendukung Pemda dan relawan.
Ia memuji seluruh jajaran daerah yang telah bergerak cepat, namun menekankan perlunya intervensi lebih besar dari pemerintah pusat.
“Koordinasi pusat dan daerah tidak boleh kalah cepat dari bencananya,” tegasnya.

Leave a Reply