7cloud.asia – Erie Sandra Amelia seorang calon anggota legislatif (caleg) untuk DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pernah mengalami kejadian tak mengenakkan.
Penampilannya yang sederhana justru dipertanyakan. Bonafiditas Erie sebagai caleg diragukan, meski Erie telah lama aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggalnya di Pekayon, Jakarta Timur.
“Ihh caleg kok sederhana banget, harusnya kalau sudah jadi caleg berpenampilan mewah lah. Jadi kita yakin kalau caleg tersebut cukup kaya untuk menjadi anggota dewan,” demikian salah seorang warga mengomentari penampilannya.
Kondisi ini tak menyurutkan semangat Erie, ia tetap maju. Ini karena, tujuannya maju sebagai caleg bukan semata untuk berkuasa, tetapi agar ia lebih mudah memperjuangkan misinya melawan kemiskinan dan stunting di wilayahnya.
“Dari pengalaman selama ini, saya merasa akan lebih mudah bagi saya jika masuk ke sistem,” ujar mantan jurnalis ini.
Baca: KPU sudah umumkan DCS, masukan dari masyarakat ditunggu hingga 28 Agustus
Erie menambahkan, PSI juga tidak mengizinkan caleg nya untuk mencari sponsor untuk membiayai pencalonan mereka. Karena itu Erie mantap melangkah dengan modal aktivisme yang dilakukannya selama ini.
Kondisi tak mengenakkan juga dihadapi caleg lain di DKI Jakarta yang minta namanya disamarkan menjadi Damar.
Kepada 7cloud.asia ia menceritakan, jauh sebelum namanya masuk dalam DCS, ke manapun dia mengenalkan diri, selalu ada saja yang meminta bantuan materi.
“Di Jakarta susah. Melangkah kemanapun pada minta sembako.” ujarnya.
Karena itu ia memutuskan melepas tim suksesnya dan bergerak sendiri, setelah tim yang berjanji membantunya memaksa untuk memberi sembako dan uang sejumlah tertentu kepada warga setiap bulan.
Baca: ICW temukan 15 mantan terpidana korupsi dalam daftar DCS
Apa yang dialami Erie dan Damar ini mungkin menjadi gambaran bagaimana kondisi politik di Indonesia. Bahwa mereka yang ingin terjun ke panggung politik, baik sebagia caleg dan apalagi kepala daerah, harus punya modal cukup.
Itu sebabnya, tak jarang para caleg nekad mencari pinjaman atau ‘sponsor’ demi bisa terpilih menjadi wakil rakyat. Harapan mereka, modal itu akan dibayar setelah mereka terpilih.
Dalam sebuah diskusi di Jakarta beberapa waktu lalu, mantan Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla mengingatkan, politik berbiaya tinggi inilah yang sering menjerumuskan politisi untuk melakukan korupsi.
Oleh karena itu, ia mengimbau mereka khususnya anak-anak muda yang ingin terjun ke politik agar tidak menjadikan politik sebagai tujuan karier, tetapi alat untuk menyejahterakan masyarakat.
Baca: Kampanye simpatik Ganjar Pranowo tuai apresiasi
Dalam kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia Philips J Vermonte menambahi, tingginya biaya politik juga terungkap dalam hasil sensus parpol yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada 2015.
Saat itu, CSIS menemukan bahwa regenerasi kepemimpinan parpol di daerah sudah berjalan. Hal itu terlihat dari usia pimpinan parpol yang umumnya di bawah 40 tahun.
Namun, jika dilihat lebih lanjut, mayoritas pimpinan parpol berusia muda itu berlatar belakang profesi pengusaha. Hal itu tidak terlepas dari tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan untuk menjadi pimpinan parpol.
”Akibatnya yang menjadi ketua partai di daerah-daerah itu ya pengusaha karena mereka yang memiliki modal untuk memobilisasi massa. Artinya, ada soal sistem yang harus kita perbaiki,” kata Philips seperti dikutip Kompas.com.
Baca: MK putuskan Pmeilu 2024 gunakan sistem proporsional terbuka
Selain Kalla dan Philips juga hadir Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia Hurriyah serta pendiri dan CEO Think Policy Andhyta F Utami.
Hurriyah mengatakan, di tengah politik berbiaya tinggi, kepemilikan modal sosial dan basis massa di akar rumput menjadi penting.
Hal itu merupakan bekal anak muda agar memiliki posisi tawar di hadapan parpol. Dengan begitu, ada alternatif yang bisa dijajaki untuk memasuki politik tanpa mengeluarkan modal finansial besar, yang umumnya tak dimiliki anak muda.
”Kalau memang tak bisa masuk ke politik praktis lewat jalur darah biru, bisa masuk melalui jalur lain, misalnya popularitas. Tapi, bukan popularitas semata, popularitas karena aktivisme yang dilakukan dengan membangun gerakan akar rumput,” ujar Hurriyah.
Baca: Menteri yang akan maju sebagai caleg atau capres akan dievaluasi
Leave a Reply