Tag: e-commerce

  • Bikin UMKM Ambruk, Pemerintah Akan Atur E-commerce Berbasis Media Sosial macam TikTokShop

    Bikin UMKM Ambruk, Pemerintah Akan Atur E-commerce Berbasis Media Sosial macam TikTokShop

    7cloud.asia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan aturan untuk mengendalikan niaga-el atau e-commerce berbasis media sosial seperti TikTok Shop.

    Menurut Jokowi aturan soal e-commerce di media sosial, red baru disiapkan oleh lintas lintas kementerian yang terkait.

    Dan ini ( aturan soal e-commerce di media sosial, red) memang baru difinalisasi di Kementerian Perdagangan,” ucapnya usai meninjau penanganan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Sabtu (23/09/2023). 

    Baca: Pedagang Pasar Tanah Abang keluhkan sepinya pembeli

    Presiden Jokowi menyebut bahwa e-commerce berbasis media sosial harus segera diatur karena dapat berdampak kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia serta aktivitas perekonomian di pasar.

    Karena, lanjut presiden, e-commerce berbasis media sosialitu berefek pada UMKM, kepada produksi di usaha kecil, usaha mikro, dan juga pada pasar.

    “Ada pasar, di beberapa pasar mulai anjlok menurun karena serbuan e-commerce berbasis media sosial,” lanjutnya.

    Baca: Aplikasi belanja yang paling banyak diunduh

    Kepala Negara juga menyebut bahwa regulasi yang sedang dirancang tersebut akan mengatur antara media sosial dan platform perdagangan atau ekonomi.

    “Mestinya dia itu sosial media bukan ekonomi media, itu yang baru akan diselesaikan untuk segera diatur,” tandasnya.

    Seperti diketahui keberadaan e-commerce berbasis media sosial seperti TikTok Shop dikeluhkan banyak pedagang kecil, karena mengakibatkan omzet penjualan mereka menurun drastis.

    Baca: TikTok Shop banyak diminati Gen Z

    Sebelumnya, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan aturan detail mengenai aktivitas bisnis TikTok Shop sendiri akan dimasukkan dalam revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020.

    Permen ini mengatur Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

    Kementerian Perdagangan menegaskan tidak melarang TikTok Shop di Indonesia, namun akan mengatur aturan permainan bisnis yang setara dengan platform lainnya.

  • Alternatif Setelah TikTok Shop Ditutup Pemerintah

    Alternatif Setelah TikTok Shop Ditutup Pemerintah

    7cloud.asia– Pemerintah resmi menutup layanan TikTok Shop pada Rabu (4/10/2023) pukul 17.00 WIB.

    Penutupan layanan TikTo shop itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Sistem Elektronik.

    Sesuai peraturan tersebut, layanan social e-commerce seperti TikTok Shop tidak boleh digunakan untuk transaksi langsung. Media sosial hanya boleh digunakan untuk promosi.

    Sebelum dilarang, TikTok yang asal China menyediakan fitur transaksi jual beli online di mana warganet dapat menjual dan membeli barang hanya melalui aplikasi tersebut.

    Baca: TikTok Shop resmi dilarang, ini penjelasan pemerintah

    Setelah TikTok Shop ditutup, apa alternatif yang bisa dilakukan para penjual untuk menjual produknya?

    Ekonomi Digital dari lembaga riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai, penutupan TikTok Shop akan menyulitkan penjual yang selama ini menggunakan TikTok Shop.

    “Memang merugikan penjual yang sudah masuk ke ekosistem TikTok,” ujar dia kepada Kompas.com, Jumat (6/10/2023).

    Meski begitu, menurut Huda, ada alternatif yang bisa dilakukan oleh pedagang yang dulu berjualan di TikTok Shop.

    Baca: Tanggapan TikTok atas pelarangan TikTok Shop

    Para pedagang tetap bisa mempromosikan produknya di aplikasi tersebut. Namun, proses transaksi jual beli antara penjual dan pembeli tidak dilakukan secara langsung di TikTok Shop.

    “Saya rasa mereka harus tetap menggunakan TikTok sebagai tempat etalase penjualan. Namun, proses jual beli menggunakan instrumen lainnya seperti WhatsApp,” jelasnya.

    Huda mengatakan, cara itu tidaklah menjadi masalah. Selain itu, promosi di media sosial tapi transaksi di aplikasi lain juga telah diterapkan oleh penjual di Instagram.

    Walau demikian, TikTok menurut Huda tetap menjadi tempat potensial untuk berjualan suatu produk.

    Baca: TikTok Shop bikin UMKM ambruk

    Dia pun berharap muncul aplikasi TikTok Shop yang terpisah sehingga bisa digunakan para penjual mempromosikan produknya sekaligus berjualan secara langsung di aplikasi tersebut.

    Huda mengatakan, para pedagang yang sebelumnya menggunakan TikTok Shop akan tetap bisa bertahan dengan memanfaatkan aplikasi tersebut meski layanan penjualan mereka ditutup.

    “Saya rasa cara bertahan mereka ya tetap memanfaatkan TikTok walaupun transaksinya melalui platform lain, misal WhatsApp atau Instagram,” kata dia.

    Menurutnya, promosi di TikTok dan berjualan lewat WhatsApp lebih mudah dilakukan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Baca: Ini janji mendag di depan pedagang Pasar Tanah Abang

    Cara ini lebih mudah dibandingkan dengan mereka harus berjualan menggunakan aplikasi e-commerce.

    “Kalau e-commerce kan ada biaya admin, daftar-daftar perizinan, dan lainnya. Kalau WA (WhatsApp) kan tinggal nunjukkin barang, kirim bukti transfer, deal,” tandas Huda.

    Huda menambahkan, transaksi jual beli yang dilakukan melalui aplikasi pengiriman pesan seperti WhatsApp berpotensi menjadi masalah pada masa depan.

    “Itu akan menimbulkan pertanyaan baru. Transaksinya gak tercatat (pemerintah),” ujarnya.

    Baca: Pedagang Pasar Tanah Abang keluhkan sepi pembeli

    Menurutnya, transaksi jual beli via WhatsApp tidak bisa tercatat resmi. Ini karena belum ada mekanisme pencatatan untuk transaksi via conversational commerce seperti aplikasi perpesanan tersebut.

    Akibatnya, pemerintah tidak bisa mengumpulkan pajak dari transaksi jual beli melalui aplikasi perpesanan seperti WhatsApp. “Transaksi jual beli via WA kan gak ada yang tahu. Pemerintah juga gak punya aturan terkait hal tersebut,” ujar Huda. 

  • TikTok Dikabarkan Bahas Kemitraan dengan Sejumlah Perusahaan E-commerce di Tanah AIr

    TikTok Dikabarkan Bahas Kemitraan dengan Sejumlah Perusahaan E-commerce di Tanah AIr

    7cloud.asia – TikTok telah mengadakan pembicaraan dengan perusahaan-perusahaan e-commerce di Tanah Air tentang kemungkinan untuk menjalin kemitraan.

    Pembicaraan ini terjadi sebulan setelah pemerintah melarang TikTok untuk menyelenggarakan belanja online, karena ijinnya adalah media sosial. 

    Dilansir VOA Indonesia, TikTok telah berbicara dengan lima perusahaan e-commerce, termasuk Tokopedia, Bukalapak dan Blibli, kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki, Senin (13/11/2023).

    “Beberapa perusahaan e-commerce di Indonesia telah berbicara dengan TikTok,” katanya dalam sebuah wawancara, mengutip apa yang dikatakan oleh para eksekutif perusahaan tersebut kepadanya.

    Baca: Alternatif setelah TikTok dilarang jualan online

    Kementerian Perdagangan Indonesia, Oktober lalu resmi melarang Tiktok menyelenggarakan belanja online untuk melindungi pedagang kecil dan memastikan perlindungan data pengguna.

    Kebijakan ini merupakan pukulan telak bagi TikTok yang terpaksa menutup layanan e-commerce TikTok Shop. TikTok memiliki 125 juta pengguna di Indonesia.

    Namun, menurut VOA Indonesia juru bicara TikTok Indonesia tidak bersedia memberi komentar. Demikian juga dengan Tokopedia.

    Sementara perwakilan Bukalapak mengatakan perusahaannya tidak mengetahui pembicaraan tersebut. Blibli tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Baca: TikTok resmi dilarang lakukan transaksi online, ini alasan pemerintah

    TikTok dan YouTube sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan Meta dalam mengajukan izin e-commerce di Indonesia setelah negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu melarang belanja online di platform media sosial.

    Aplikasi TikTok yang dimiliki oleh raksasa teknologi China, Bytedance, juga sedang melakukan pembicaraan dengan sejumlah pemain e-commerce lokal, tambah mereka.

    Teten, salah satu kritikus paling gigih terhadap TikTok Shop sebelum larangan tersebut diberlakukan, mengatakan bahwa ia ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk merumuskan aturan mengenai e-commerce.

    Baca: Bikin UMKM kalah bersaing, alasan pemerintah larang TikTok Shop

    Ia berencana bertemu dengan Chief Executive TikTok Shou Zi Chew akhir bulan ini. “Saya ingin mereka berkomitmen untuk memiliki bisnis berkelanjutan yang tidak merugikan produk UKM dalam negeri,” ujarnya.

    Teten juga mengatakan, dirinya telah mengusulkan pengaturan lebih lanjut mengenai arus barang impor ke dalam negeri, namun tidak merinci lebih lanjut.

    TikTok, YouTube, Meta Incar Lisensi E-Commerce di Indonesia. Sebelum dilarang melakukan belanja online, TikTok Shop mengirim sekitar 3 juta paket setiap hari di Indonesia, kata sejumlah sumber.

    Baca: Pedagang Pasar Tanah Abang keluhkan sepinya pembeli

    Pasar e-commerce Indonesia diperkirakan tumbuh sekitar 160 miliar dolar AS pada tahun 2030 dari 62 miliar dolar pada tahun ini.

    Angka ini dirilis laporan ekonomi internet Asia Tenggara yang diterbitkan bersama oleh Google, Singapura Temasek Holdings, dan perusahaan konsultan Bain & Co.

    Pemain e-commerce besar lainnya di Indonesia mencakup Shopee dan Lazada.

    Sumber: VOA Indonesia

     

  • Sisi Gelap di Balik Perkembangan Luar Biasa E-commerce Dunia

    Sisi Gelap di Balik Perkembangan Luar Biasa E-commerce Dunia

    7cloud.asia – E-commerce global telah berkembang signifikan selama satu dekade terakhir. Pandemi Covid-19 semakin mendorong sektor ini, memicu perubahan perilaku konsumen dan mendorong rekor penjualan e-commerce yang mencengangkan.

    Perusahaan besar e-commerce seperti Amazon, Alibaba, dan Walmart telah memonopoli belanja online dan meningkatkan ekspektasi konsumen dengan menawarkan pengiriman di hari yang sama dan pengembalian gratis.

    Munculnya era konsumen baru ini telah menimbulkan dampak buruk yang besar terhadap planet ini. Menjelang musim puncak belanja online, Earth.Org melihat tren yang berkembang dalam belanja online dan dampaknya terhadap lingkungan.

    Kita hidup di masa ketika konsumerisme berada pada puncaknya. Digitalisasi kehidupan modern serta teknologi baru yang inovatif telah sepenuhnya mengubah cara masyarakat berbelanja.

    Dalam dekade terakhir, jumlah pembeli digital meningkat dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengubah e-commerce menjadi industri bernilai miliaran dolar.

    Sejak merebaknya pandemi Covid-19, saluran-saluran digital, yang telah tumbuh dengan kecepatan yang stabil, sejauh ini telah menjadi alternatif belanja paling populer bagi konsumen di seluruh dunia, sehingga memicu peningkatan luar biasa dalam pembelian online.

    Baca: Habolnas dorong pertumbuhan ekonomi atau perilaku konsumtif?

    Pada bulan Juni 2020, lalu lintas e-commerce ritel global mencapai rekor kunjungan bulanan sebesar 22 miliar dan penjualan sebesar 26,7 triliun dolar.

    Pada akhir tahun ini, Asia diperkirakan akan menyumbang 50 persen dari total penjualan ritel online dunia, yang sebagian besar terjadi di China, yang saat ini merupakan negara dengan penjualan ritel e-commerce terkemuka di dunia.

    Singles’ Day, Black Friday, dan Cyber ​​​​Monday hanyalah beberapa contoh inisiatif yang mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak barang.

    Selama “momen belanja” ini, pengecer yang telah memonopoli perekonomian global seperti Amazon, Walmart, dan Alibaba, serta perusahaan-perusahaan kecil yang berusaha mengikuti tren ini agar tetap bertahan dalam industri ini.

    Mereka secara sengaja dan akurat mengatur penjualan dengan menekan orang untuk membeli produk di bawah pengaruh diskon dan waktu terbatas.

    Meskipun tahun ini ketiga acara tersebut, yang semuanya berlangsung pada bulan November, mencatat penjualan online yang sangat besar di seluruh dunia dan di China, di mana Singles’ Day – atau ‘Double 11’ – mencatat rekor penjualan sebesar 540,3 miliar yuan (84,4 miliar dolar), lalu lintas online telah menurun sejak tahun 2020.

    Baca: Pengiriman barang di belanja online picu kenaikan emisi karbon

    Para ahli menggambarkan penurunan ini sebagai konsekuensi dari perubahan perilaku konsumen, karena mereka mulai membeli hadiah Natal jauh lebih awal karena kekhawatiran terhadap rantai pasokan.

    Memang benar, selama dua tahun terakhir, perusahaan pelayaran besar mengalami kesulitan memenuhi permintaan dan mereka kesulitan mengirimkan paket ke seluruh dunia.

    Rantai pasokan global berada pada titik puncaknya dan, kecuali konsumen mengubah sikap belanja dan ekspektasi mereka saat membeli secara online, krisis ini kemungkinan besar tidak akan bisa kembali lagi.

    Dan, meskipun perusahaan-perusahaan besar mudah disalahkan atas krisis ini, konsumen juga mempunyai tanggung jawab yang sama.

    Ada tiga pembeda utama yang dicari konsumen saat membeli secara online: harga, kecepatan, dan kenyamanan.

    Amazon, pasar online terkemuka di dunia dalam hal lalu lintas, telah menemukan formula sempurna untuk memuaskan ketiganya, dengan melatih pelanggannya agar percaya bahwa pengiriman gratis dan cepat adalah sesuatu yang harus dimiliki perusahaan e-commerce

    Baca: Jebakan spaving, belanja boros karena iming-iming diskon

    Kondisi ini memaksa pengecer kecil untuk mengadopsi strategi yang sama.

    Meskipun pembelian online pada awalnya merupakan cara untuk mendapatkan penawaran terbaik, namun dengan inovasi dan teknologi, e-commerce telah berubah menjadi mesin cepat yang dirancang untuk memenuhi semakin banyak permintaan dan harapan konsumen.

    Pada bulan September 2021, beberapa kelompok industri yang mewakili lebih dari 65 juta pekerja transportasi menulis surat terbuka kepada para kepala negara di Majelis Umum PBB.

    Mereka memperingatkan, jika tren ini terus tumbuh pada tingkat yang sama, sistem transportasi global akan runtuh.

    Tak hanya itu, perkembangan e-commerce juga berdampak pada lingkungan dalam hal kemasan dan pengirimannya. Dua hal ini akan diulas dalam tulisan selanjutnya.

    Artikel ini diterjemahkan dari Earth.org, penulis: Martina Igini, Editor-in-Chief at Earth.Org yang berpengalaman di isu perubahan iklim dan keberlanjutan

  • Dampak Buruk Pengiriman Produk E-Commerce pada Lingkungan

    Dampak Buruk Pengiriman Produk E-Commerce pada Lingkungan

    7cloud.asia – Perdagangan online atau e-commerce global telah berkembang signifikan selama satu dekade terakhir.

    Pandemi Covid-19 yang merebak pada pada 2020 semakin mendorong sektor ini, memicu perubahan perilaku konsumen dan mendorong rekor penjualan e-commerce yang mencengangkan.

    Munculnya era konsumen baru ini telah menimbulkan dampak buruk yang besar terhadap lingkungan. Menyoroti musim puncak belanja online, Earth.Org melihat tren yang berkembang dalam belanja online dan dampaknya terhadap lingkungan.

    Selain produksi sampah dari pengemasan, dampak lingkungan perdagangan online atau e-commerce juga dihasilkan dari emisi yang dipicu pengiriman.

    Emisi dari pengiriman merupakan dampak lain belanja online terhadap lingkungan yang perlu mendapat perhatian serius.

    Pengangkutan barang di seluruh dunia bertanggung jawab atas sebagian besar emisi CO2 yang dihasilkan oleh e-commerce. Pada tahun 2020, pengiriman dan pengembalian produk menyumbang 37 persen dari total emisi gas rumah kaca

    Baca: Kenali 5 ciri produk ramah lingkungan

    Masalah terbesarnya, sekali lagi, disebabkan oleh selera konsumen akan kenyamanan. Diperkirakan pada tahun 2030, jumlah kendaraan pengantar barang akan meningkat sebesar 36 persen, mencapai sekitar 7,2 juta kendaraan.

    Hal ini tidak hanya akan mengakibatkan peningkatan sekitar 6 juta ton emisi karbondioksida (CO2), namun juga akan meningkatkan jumlah perjalanan sebesar 21 persen.

    Hal ini karena kendaraan akan membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan perjalanan karena kemacetan lalu lintas yang semakin tinggi.

    Namun, dampak lingkungan terbesarnya terletak pada pengiriman cepat. Ketika teknologi baru meningkatkan transportasi barang dan menjadikannya lebih cepat dari sebelumnya, semakin banyak konsumen yang meminta pengiriman pada hari yang sama dan instan.

    Dua hal ini -pengiriman di hari yang sama dan pengiriman cepat- masing-masing tumbuh sebesar 36 persen dan 17 persen per tahun.

    Kedua opsi ini, seperti yang dilaporkan oleh Forum Ekonomi Dunia, sangat populer di China, menyumbang lebih dari 10 persen dari total jumlah paket yang dikirim setiap hari, yang rata-rata berjumlah hampir 3 juta.

    Baca: Sudahkah pohon Natal Anda ramah lingkungan?

    Sebuah studi dari MIT menemukan bahwa belanja tradisional memiliki jejak karbon dua kali lipat jika dibandingkan dengan belanja online. Namun wacana ini hanya berlaku jika seseorang tidak mempertimbangkan belanja online yang terburu-buru.

    Memang benar, ketika konsumen memilih pengiriman cepat, emisi yang dihasilkan jauh melebihi emisi yang dihasilkan dari belanja langsung.

    Alasan utamanya adalah perusahaan pengiriman tidak bisa menunggu sampai semua produk tiba sebelum mengirimkannya.

    Ketika berhadapan dengan jangka waktu pengiriman satu atau dua hari, mereka sering kali terpaksa mengirimkan truk yang terisi setengah kapasitasnya, sehingga menghasilkan lebih banyak lalu lintas dan juga menghasilkan emisi.

    Namun pengiriman bukanlah satu-satunya masalah. Karena semakin banyak pengecer online, besar dan kecil, yang menawarkan opsi untuk mengirim kembali barang dengan mudah dan seringkali gratis, tingkat pengembalian, terutama barang fashion, telah meroket, melebihi 30 persen dari seluruh barang yang dibeli.

    Sebuah studi tentang perilaku konsumen menunjukkan bahwa 79 persen konsumen menginginkan pengiriman pengembalian gratis dan 92 persen dari mereka cenderung membeli lagi jika barang yang mereka beli mudah untuk dikembalikan.

    Baca: Memilih pohon Natal yang ramah lingkungan

    Statistik seperti inilah yang memberi insentif kepada perusahaan untuk menawarkan opsi tersebut, karena pada akhirnya akan menguntungkan mereka.

    Tidak ada keraguan bahwa revolusi e-commerce telah membawa manfaat yang sangat besar. Namun, belanja online dan dampaknya terhadap lingkungan tidak boleh diabaikan.

    Saat ini, sebagian besar konsumen lebih memilih kenyamanan daripada prinsip berkelanjutan.

    Meskipun upaya perusahaan untuk menjadi lebih berkelanjutan merupakan langkah yang baik menuju arah yang benar, perubahan ini saja tidak akan sepenuhnya menyelesaikan masalah.

    Konsumen adalah pihak yang mempunyai keputusan akhir, dan perilaku serta keputusan merekalah yang pada akhirnya menentukan dampak dari industri ini.

    Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk membalikkan tren berbahaya yang terjadi pada e-commerce adalah dengan adanya perubahan pola pikir baik dari pihak produsen maupun konsumen.

    Artikel ini diterjemahkan dari Earth.org, Penulis: Martina Igini, Editor-in-Chief at Earth.Org yang berpengalaman dalam isu perubahan iklim dan keberlanjutan.

  • Sisi Gelap E-commerce Dunia: Sampah Plastik Kemasan Cemari Lingkungan

    Sisi Gelap E-commerce Dunia: Sampah Plastik Kemasan Cemari Lingkungan

    7cloud.asia – E-commerce global telah berkembang signifikan selama satu dekade terakhir. Pandemi Covid-19 semakin mendorong sektor ini, memicu perubahan perilaku konsumen dan mendorong rekor penjualan e-commerce yang mencengangkan.

    Munculnya era konsumen baru ini telah menimbulkan dampak buruk yang besar terhadap planet ini. Menjelang musim puncak belanja online, Earth.Org melihat tren yang berkembang dalam belanja online dan dampaknya terhadap lingkungan.

    Kecanduan belanja online pada konsumen modern tidak hanya membawa rantai pasokan global ke titik yang tidak dapat kembali lagi, tapi juga menimbulkan dampak lingkungan yang sangat besar.

    Booming belanja online memiliki konsekuensi bencana yang sangat besar terhadap planet Bumi dan tidak mengherankan jika muncul masalah lingkungan yang sangat besar.

    Dampak lingkungan belanja online dapat dilihat di seluruh dunia. Namun ada satu negara yang dampak industri ini terhadap lingkungan sangat nyata adalah China.

    Keberhasilan e-commerce China tidak tertandingi di seluruh dunia, dan para ahli memperkirakan bahwa 52,1 persen penjualan ritel di China berasal dari belanja online pada tahun 2021.

    Baca: Anak muda makin gemari thrifting

    Keberhasilan ini terutama disebabkan oleh pesatnya evolusi internet dan digitalisasi sistem pembayaran di China.

    Namun, karena e-commerce di negara ini mampu menghasilkan pendapatan ratusan miliar dolar dari satu hari belanja seperti Double 11, kelompok lingkungan hidup memperingatkan, bahwa ekstravaganza belanja ini menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap planet ini.

    Kemasan produk menyumbang sebagian besar emisi karbondioksida (CO2) dari produksi plastik, mencemari lingkungan, serta menambah jumlah sampah dalam jumlah besar ke tempat pembuangan sampah.

    Sebanyak 3 miliar pohon ditebang setiap tahunnya untuk menghasilkan 241 juta ton karton pengiriman, demikian temuan kelompok konservasi hutan Canopy.

    Dan dari 86 juta ton kemasan plastik yang diproduksi secara global setiap tahunnya, kurang 14 persen kemasan itu yang didaur ulang.

    Di China, statistik dari Biro Pos Negara menunjukkan bahwa kurir negara tersebut menangani 83 miliar paket ekspres pada tahun 2020 saja, yang mencakup 1,8 juta ton sampah plastik dan hampir 10 juta ton sampah kertas.

    Baca: Kenali 5 ciri produk ramah lingkungan

     

    Sementara di Hong Kong, 780 juta keping sampah kemasan dari belanja online dihasilkan sepanjang tahun 2020, menurut penelitian terbaru yang dilakukan oleh kelompok lokal Green Sense.

    Studi tersebut juga menunjukkan bahwa rata-rata 2,18 buah kemasan digunakan untuk setiap produk pada tahun yang sama, sebagian besar terdiri dari bahan campuran yang sulit didaur ulang.

    Ketika ruang untuk tempat pembuangan sampah semakin langka, China kesulitan mengimbangi tumpukan sampah e-commerce yang semakin meningkat.

    Perusahaan raksasa seperti Alibaba kemudian mengembangkan kemasan yang lebih ramah lingkungan, mencoba membalikkan tren tersebut.

    Sementara pemerintah China berupaya merumuskan regulasi soal kemasan yang lebih ramah lingkungan.

    Artikel ini diterjemahkan dari Earth.org, Penulis: Martina Igini, Editor-in-Chief at Earth.Org yang berpengalaman dalam isu perubahan iklim dan keberlanjutan.

  • Pemerintah Mulai Tarik Pajak dari Pedagang Online: Jangan Bebani Pedagang Kecil

    Pemerintah Mulai Tarik Pajak dari Pedagang Online: Jangan Bebani Pedagang Kecil

    7cloud.asia – Pemerintah akan memungut pajak dari e-commerce atau pedagang online. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang disahkan pada 14 Juli lalu.

    Pemungutan pajak dari e-commerce ini berlaku mulai Senin (14/7/2025) dengan dua kriteria pedagang online yang dipungut pajak sebagaimana diatur melalui PMK Nomor 37 Tahun 2025.

    Pertama, pedagang online yang menerima penghasilan menggunakan rekening bank atau rekening keuangan sejenis serta bertransaksi dengan menggunakan alamat internet protocol di Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon negara Indonesia.

    Kedua, pedagang online yang memperoleh peredaran bruto lebih dari Rp 500 juta per tahun dikenakan pajak penghasilan (PPH) sesuai Pasal 22 sebesar 0,5 persen.

    Sedangkan pedagang online yang memiliki omzet di bawah Rp500 juta terbebas dari pajak e-commerce ini.

    Baca: E-commerce berbasis media sosial mematikan UMKM 

    Pengecualian juga berlaku untuk sejumlah transaksi lain, seperti layanan ekspedisi dan transportasi daring (ojek online atau ojol), penjual pulsa, hingga perdagangan emas.

    Anggota Komisi VI DPR, Rivqy Abdul Halim berharap kebijakan ini diberlakukan secara adil dan tidak membebani pedagang kecil.

    “Kebijakan pemungutan pajak untuk pedagang online oleh pemerintah adalah langkah positif yang mesti didukung oleh banyak pihak, tapi jangan membebani konsumen dan mempersulit wajib pajak,” katanya dalam keterangan persnya, Kamis (17/7/2025).

    Rivqy pun menyarankan agar mekanisme pajak yang dipungut melalui platform seperti Shopee, Tokopedia dan marketplace lainnya bisa dibuat dengan cara yang mudah, khususnya bagi wajib pajak yang hendak membayarkan pajaknya.

    Selain mudah, lanjut Rivqy, mekanisme yang dibuat juga harus dapat menjamin keamanan data pedagang online yang terkena wajib pajak.

    Baca: Pedagang Pasar Tanah Abang keluhkan sepinya pembeli

    “Mekanisme ini yang perlu dirancang matang oleh platform marketplace dan pemerintah. Di antaranya dapat melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi serta pedagang online sendiri,” tuturnya.

    Menurut Rivqy, mekanisme pemungutan pajak oleh platform marketplace dapat dilakukan dengan mengambil referensi pemungutan pajak perdagangan online dari beberapa negara, seperti Australia, Korea Selatan, India dan Cina.

    “Ada juga Uni Eropa yang memberlakukan pemungutan pajak online ini untuk beberapa negara dengan mekanisme Mini One Stop Shop atau MOSS yang tujuannya memudahkan penarikan pajak dan tidak memperumit perusahaan dengan administratif pembayaran pajak,” jelas Rivqy.

    Rivqy menggarisbawahi pernyataan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak DJP, Yon Arsal yang menyebut tujuan utama penarikan pajak dari pedagang online bukan hanya untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga meningkatkan kepatuhan pajak dan penyederhanaan administrasi perpajakan.

    “Nah, jangan sampai kedua tujuan ini tidak tercapai dan justru menimbulkan masalah baru. Ini yang harus diperhatikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang,” tegasnya.

    Selain kedua tujuan tersebut, pemungutan pajak pedagang online ini juga diharapkan menegakkan keadilan dari transaksi, baik offline atau pasar konvensional dan pasar online atau daring.

    Baca: TikTok akan gandeng sejumlah e-commerce di Indonesia