ruangkota

Tag: efisiensi anggaran

  • Anggarannya Dipangkas Hampir 25 Persen, BRIN Tetap Prioritaskan Program Swasembada Pangan

    Anggarannya Dipangkas Hampir 25 Persen, BRIN Tetap Prioritaskan Program Swasembada Pangan

    7cloud.asia – Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan untuk tahun anggaran 2025 tidak akan mengganggu kegiatan riset dan inovasi nasional.

    Laksana Tri Handoko menekankan bahwa meskipun terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 1,429 triliun atau 24,46 persen dari total pagu anggaran BRIN yang berjumlah Rp 5,842 triliun, berbagai langkah strategis telah diambil agar program prioritas tetap berjalan.

    Handoko menjelaskan bahwa BRIN telah melakukan penyisiran dan simulasi anggaran untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran ini tidak berdampak pada beberapa sektor penting.

    Dia menyebutkan, registrasi kekayaan intelektual (patent), operasional laboratorium, program riset strategis, serta akuisisi talenta unggul nasional termasuk diaspora.

    BRIN akan tetap memprioritaskan program swasembada pangan, swasembada energi, kemandirian kesehatan, serta ekonomi berbasis pengetahuan, yang merupakan bagian dari agenda nasional.

    Baca: Efisiensi anggaran di sejumlah negara

    “Anggaran riset di 12 organisasi riset BRIN tidak terkena pemotongan untuk memastikan kelangsungan inovasi yang telah direncanakan,” ujar Handoko pada Rapat Dengar Pendapat antara BRIN dengan Komisi X DPR di Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Selain itu, BRIN memastikan bahwa operasional fasilitas riset kritikal, seperti reaktor nuklir, laboratorium infeksius, dan koleksi spesimen, tetap terjaga agar keamanan dan fungsi riset dapat berjalan dengan baik.

    Handoko juga menegaskan bahwa efisiensi tidak akan berdampak pada gaji pegawai, termasuk gaji ke-13 dan ke-14, serta tetap menjaga keberlanjutan program mobilitas talenta riset, khususnya bagi diaspora yang berkontribusi dalam ekosistem riset nasional.

    Sebagai bagian dari langkah efisiensi, BRIN menghapus beberapa kegiatan yang tidak berdampak langsung pada riset, seperti perjalanan dinas luar negeri kecuali atas pembiayaan pengundang dan/atau untuk mobillitas talenta riset dan inovasi secara selektif.

    Juga perjalanan dinas dalam negeri kecuali atas pembiayaan pengundang, fasilitas bagi pimpinan, paket meeting dan konsumsi rapat, serta kegiatan seremonial yang tidak dibiayai mitra kerja sama.

    Baca: Indonesia bisa unggul jika fokus pada riset tumbuhan

    Selain itu, BRIN juga akan melakukan penyesuaian biaya operasional dan mengoptimalkan pendanaan eksternal dari kerja sama dengan industri, pelaku usaha, dan lembaga pendanaan internasional.

    BRIN juga melakukan penyesuaian Standar Biaya Masukan internal untuk seluruh aktivitas di BRIN, dan menghapus seluruh kegiatan survei nasional.

    “Kami memastikan bahwa efisiensi ini dilakukan secara selektif dan berupaya untuk tidak menghambat agenda riset strategis. Fokus utama kami tetap pada upaya peningkatan kualitas inovasi nasional melalui kolaborasi riset dan peningkatan daya saing ilmiah Indonesia,” tegas Handoko.

    BRIN berharap dengan langkah ini, riset nasional tetap berjalan optimal, bahkan dengan dukungan pendanaan yang lebih efisien dan efektif.

    Kolaborasi dengan mitra eksternal, baik dari dalam maupun luar negeri, juga menjadi kunci dalam memastikan riset tetap relevan dan bermanfaat bagi pembangunan nasional.

    Baca: BRIN temukan 98 taksa baru sepanjang 2024

  • Efisiensi Anggaran Berimbas Kementerian PPPA Tak Miliki Anggaran Pendampingan Perempuan dan Anak

    Efisiensi Anggaran Berimbas Kementerian PPPA Tak Miliki Anggaran Pendampingan Perempuan dan Anak

    7cloud.asia – Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo Soebianto mengharuskan setiap kementerian dan lembaga (K/L) melakukan penyesuaian anggaran.

    Hampir semua kementerian dan lembaga alami pemotongan anggaran akibat efisiensi anggaran ini, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

    Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI terkait pembahasan anggaran 2025, Menteri PPPA menyampaikan bahwa pagu anggaran Kementerian PPPA yang semula ditetapkan sebesar Rp300,6 miliar mengalami pemotongan menjadi Rp153,7 miliar.

    “Ini artinya anggaran dipotong hampir 50 persen dari anggaran semula,” ujar Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas J. Rumambi, dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Jumat (14/2/2025).

    Baca: Anggarannya dipangkas hampir 25 persen, ini yang dilakukan BRIN

    Matindas menyoroti bahwa setelah pemotongan anggaran akibat Inpres 1/2025, Kementerian PPPA tidak lagi memiliki alokasi untuk program pendampingan, perlindungan, dan rehabilitasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

    Padahal, berdasarkan hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional serta Anak dan Remaja (SPHPN dan SPNHAR), tingkat kekerasan terhadap perempuan mencapai satu banding empat, sementara tingkat kekerasan terhadap anak satu banding dua.

    Ia menegaskan bahwa program-program tersebut merupakan mandat dari berbagai undang-undang.

    Sebut saja UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

    Baca: Efisiensi anggaran di sejumlah negara

    “Seharusnya efisiensi anggaran tidak boleh menghilangkan program-program Kementerian PPPA yang esensial bagi perlindungan perempuan dan anak,” tandasnya.

    Efisiensi anggaran dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang memerintahkan pemangkasan anggaran belanja negara sebesar Rp306,69 triliun.

    Pemangkasan anggaran yang dilakukan yang terdiri atas efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun, dan efisiensi anggaran transfer ke daerah Rp50,5 triliun.

    Menteri Keuangan menindaklanjuti Inpres tersebut dengan menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025, yang mencantumkan besaran pemotongan anggaran pada masing-masing K/L.

    Baca: Menkeu rilis Surat Perintah Efisiensi Anggaran sasar 16 pos belanja

  • Ketua Komisi X DPR: Tak Ada Pengurangan Beasiswa KIP Kuliah di Tahun 2025

    Ketua Komisi X DPR: Tak Ada Pengurangan Beasiswa KIP Kuliah di Tahun 2025

    7cloud.asia – Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa anggaran untuk Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tahun 2025 tidak mengalami pemotongan.

    Kepastian tak dipankasnya anggaran untuk Kartu Indonesia Pintar ini diperoleh setelah pertemuan antara Pimpinan DPR dan Kementerian Keuangan.

    Sebelumnya, Komisi X telah membahas masalah efisiensi anggaran ini dalam Rapat Kerja dengan Kemendiktisaintek.

    Tahun 2025 ini, sebanyak 1.040.192 mahasiswa tetap menerima Beasiswa KIP Kuliah dengan total anggaran Rp14,698 triliun.

    “Tidak ada efisiensi atau pemotongan anggaran. Hak mahasiswa tetap terjamin,” ujar Hetifah melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (15/2/2025).

    Baca: Efisiensi anggaran berimbas pada dana pendampingan perempuan dan anak

    Selain KIP Kuliah, beasiswa lain seperti LPDP, Beasiswa Pendidikan Indonesia, dan Beasiswa Indonesia Bangkit juga tetap berjalan tanpa perubahan.

    Hetifah menegaskan bahwa DPR, khususnya Komisi X, akan terus mengawal kebijakan ini agar pendidikan tetap menjadi prioritas nasional.

    “Kami mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan yang memastikan efisiensi anggaran tidak menyentuh sektor beasiswa pendidikan. Ini kabar baik bagi mahasiswa dan orang tua,” tambah Politisi Partai Golkar ini.

    Dengan kepastian ini, Hetifah berharap masyarakat tidak lagi khawatir akan isu pemotongan beasiswa.

    “Pendidikan adalah investasi masa depan. Kami di Komisi X akan terus memperjuangkan akses pendidikan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” pungkasnya.

    Baca: Efisiensi anggaran di sejumlah negara

    Diberitakan sebelumnya, bantuan sosial seperti beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah yang berada di bawah lingkup Kemendiktisaintek ikut terdampak.

    KIP Kuliah yang pagu awalnya Rp14,69 triliun menjadi Rp1,31 triliun berdasarkan efisiensi Ditjen Anggaran Kemenkeu.

    Sektor pendidikan tak luput dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo Soebianto. Efisiensi anggaran pendidikan dirasakan baik Kemendikdasmen maupun Kemendiktisaintek.

    Di Kemendikdasmen, anggaran yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp33,545 triliun akan dipotong hingga Rp 8,035 triliun.

  • YLBHI: Kebijakan Efisiensi Anggaran Lewat Inpres Melanggar Konstitusi dan Bahayakan Hak Dasar Rakyat

    YLBHI: Kebijakan Efisiensi Anggaran Lewat Inpres Melanggar Konstitusi dan Bahayakan Hak Dasar Rakyat

    7cloud.asia – Aksi Indonesia Gelap yang dikelat koalisi masyarakat sipil dan mahaiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia (BEM SI) antara lain menyoroti efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Soebianto.

    Lewat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanda dalam Pelaksanaan APBN serta APBD Tahun Anggaran 2025, Prabowo menginstruksikan lembaga-lembaga negara di tingkat pusat dan daerah untuk memangkas anggaran tahun 2025 sebesar Rp306.695 triliun.

    Meski terkesan hendak berhemat, kebijakan efisiensi anggaran ini berimplikasi pada melemahnya lembaga-lembaga negara yang penting dalam urusan hak asasi manusia (HAM) dan pengawasan penegakan hukum.

    Berikut catatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terkait kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Prabowo Soebianto dilansir di laman resminya pada 10 Februari lalu:

    Melanggar Konstitusi
    Pemangkasan anggaran yang diputuskan sebatas dengan menggunakan Instruksi Presiden telah melanggar aturan atau mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

    Besaran APBN 2025 diputuskan dalam Undang-Undang No 62 Tahun 2025. Di Pasal 42, diatur bahwa Pemerintah dapat melakukan penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2025 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, untuk dibahas bersama DPR dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2O25.

     

    Baca: Aksi Indonesia Gelap soroti kebijakan Prabowo-Gibran yang tidak pro-rakyat

    Rencana perubahan tersebut harus diajukan oleh Pemerintah berupa Rancangan Undang-Undang mengenai Perubahan atas Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2025 untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum Tahun Anggaran 2025 berakhir.

    Sehingga, perubahan anggaran dengan dasar Inpres yang baru saja dikeluarkan oleh Prabowo tidak memiliki dasar hukum, sesat, dan cacat konstitusi.

    Membunuh Lembaga HAM/Demokrasi dan mengganggu layanan keadilan
    Komnas HAM, anggaran yang semula ditetapkan sebesar Rp 112,8 miliar dipangkas sebesar 46 persen menjadi Rp 52,1 miliar.

    Sedangkan anggaran Komisi Yudisial dipangkas sebesar 54,35 persen dari anggaran semula Rp 184,52 miliar.

    Hal ini berbanding terbalik dengan naiknya anggaran Polri (Sebuah institusi yang sering dilaporkan ke Komnas HAM oleh masyarakat) sebesar 7,34 persen dari tahun sebelumnya.

    Pemangkasan ini berdampak pada ketidak mampuan lembaga pengawas hakim ini mengawasi jalannya persidangan di berbagai daerah.

    Baca: Aksi Indonesia Gelap tolak efisiensi anggaran pendidikan

    Pemangkasan anggaran juga berdampak pada batalnya seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc Mahkamah Konstitusi yang rencananya diselenggarakan tahun ini.

    Pemotongan anggaran juga dilakukan di Kemendiktisaintek yang berdampak pada dipotongnya anggaran riset sebesar 20 persen, serta Kemendikdasmen yang dipangkas sebesar Rp8 triliun.

    Di sisi lain tiga institusi penegak hukum –Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung– tidak mengalami pemotongan anggaran berbarengan dengan Kementerian Pertahanan dan Badan Intelijen Negara.

    Selama ini, kerja-kerja Komnas HAM telah dibatasi dalam hal kewenangannya untuk mendorong penuntasan pelanggaran HAM hingga menyeret para terduga pelaku ke meja hijau.

    Ke depannya, kemungkinan besar Komnas HAM akan menjadi lembaga pemantauan situasi HAM di Indonesia saja karena geraknya akan dibatasi dengan ketiadaan anggaran.

    Di sisi lain, Komisi Yudisial yang juga merupakan anak kandung Reformasi posisinya akan semakin melemah dalam melakukan pengawasan hakim.

    Iklim peradilan di Indonesia tak ubah akan semakin kental serupa masa Orde Baru yang sarat akan KKN. Dua lembaga ini adalah infrastruktur kunci lembaga negara yang selama ini membantu rakyat.

    Pemangkasan besar-besaran adalah malapetaka bagi situasi hukum dan HAM di Indonesia yang konsekuensinya akan mengganggu layanan keadilan.

    Baca: Efisiensi berimbas pada pemangkasan anggaran pendampingan perempuan dan anak

    Membahayakan hak dasar rakyat
    Di sisi lain, ketiadaan pemangkasan anggaran di sektor militer atau Kementerian Pertahanan menunjukkan bahwa Prabowo berupaya untuk mengembalikan negara pada dominasi militer.

    Dengan tidak bisanya ASN bergerak untuk melakukan pelayanan pada masyarakat, militer akan mengambil peran-peran tersebut di tengah sipil. Tentara hari ini tengan membentuk 100 pos baru untuk memaksimalkan program MBG.

    Ini adalah hasil dari naiknya anggaran Kementerian Pertahanan dari Rp139,27 triliun di tahun 2024 menjadi Rp 155 triliun di tahun 2025.

    Program ini justru malah mematikan ekonomi rakyat karena banyak laporan yang menyatakan bahwa UMKM yang memasak pangan di bawah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tidak dibayar.

    Di saat bersamaan, program-program ini justru menggandeng perusahaan-perusahaan besar seperti Astra dan GoTo.

    Dari manuver pemotongan anggaran lembaga pengawas peradilan dan penegakan HAM tersebut, di saat bersamaan menguatkan peran militer di ranah sipil serta penggelembungan anggaran POLRI.

    “Kami melihat bahwa Pemerintahan Prabowo mencoba untuk semakin membunuh demokrasi. Ciri khas otoritarianisme menghancurkan hak asasi manusia,“ demikian YLBHI mengakhiri pernyataanya.

    Baca: Coretan Adili Jokowi muncul di sejumlah kota

     

  • Dukung Aksi Indonesia Gelap, BEM UGM Juga Soroti Pemangkasan Anggaran Pendidikan dan Program Makan Bergizi Gratis

    Dukung Aksi Indonesia Gelap, BEM UGM Juga Soroti Pemangkasan Anggaran Pendidikan dan Program Makan Bergizi Gratis

    7cloud.asia – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto mengatakan pihaknya mendukung aksi Indonesia Gelap yang dilakukan BEM se-Indonesia di Jakarta.

    BEM UGM, ujar Tiyo, akan melakukan aksi serupa aksi Indonesia Gelap pada pekan ini mengusung dua tuntutan utama kepada pemerintah.

    Pertama, evaluasi total terhadap program makan bergizi gratis dengan menyesuaikan kemampuan APBN dan kondisi ekonomi nasional.

    “Pemerintah tidak perlu malu untuk mempertimbangkan skema pembatalan dan mengembalikan fokus pada sektor fundamental seperti pendidikan dan kesehatan masyarakat,“ ujar Tiyo Ardianto, dilansir ugm.ac.id, Selasa (18/2/2025).

    Kedua, penerapan kebijakan pajak progresif kepada orang kaya yang diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan baru bagi Negara.

    Baca: BEM SI kritisi kebijakan pemerintahan Prabowo yang tak pro rakyat

    Tiyo menambahkan, BEM UGM memandang pemerintah perlu mengatur kembali prioritas masyarakat sebelum mengambil kebijakan.

    “Kembalikan kepercayaan rakyat kepada Pemerintah dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi,” pesan Tiyo.

    Tiyo menambahkan, BEM UGM mendesak Presiden segera meninjau ulang kebijakan efisiensi anggaran terutama yang terkait pemangkasan anggaran pendidikan, kesehatan, fasilitas dan pelayanan publik lainnya.

    “Kita minta Presiden untuk meninjau ulang pemangkasan anggaran dengan menimbang kepentingan masyarakat,” tandasnya.

    Tiyo menambahkan, anggaran pendidikan yang dialokasikan selama ini sebenarnya belum ideal untuk menopang pendidikan dasar, menengah hingga jenjang pendidikan tinggi.

    Baca: YLBHI sebut efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo ancam pemenuhan hak dasar rakyat

     Bahkan. menurutnya, isu mengenai sarana dan prasarana yang layak, hingga gaji guru honorer masih belum bisa diatasi dengan anggaran pendidikan yang ada.

    Namun anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang mulanya sejumlah Rp33,5 triliun dipangkas sebesar Rp8 triliun menjadi Rp25,5.

    Pemangkasan anggaran juga dialami Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

    Kebijakan ini memunculkan pertanyaan terkait komitmen pemerintahan Prabowo Soebianto untuk memajukan sektor pendidikan.

    “PTN harus mencari dana sendiri. Jalan keluar paling gampang adalah naikkan UKT. Siapa yang jadi korban? Mahasiswa, orang tua, dan masyarakat Indonesia yang harus menguburkan mimpinya untuk kuliah karena tak ada biaya,” jelas Tiyo.

    Baca: Aksi Indonesia Gelap di Jakarta soroti kebijakan Prabowo-Gibran yang sengsarakan Rakyat

    Meski pemerintah baru-baru ini menyatakan tidak akan ada kenaikan UKT dan program KIP-K tetap dijalankan, Tiyo melihat sejak awal pemerintah terkesan ingin mengorbankan pendidikan dengan alasan efisiensi anggaran.

    Tiyo menilai, tidak bijak jika efisiensi anggaran dijalankan sedemikian rupa untuk mendukung program yang sejak awal sulit untuk ditopang APBN, seperti program makan bergizi gratis.

    “Presiden Prabowo harus menyadari bahwa pemangkasan ugal-ugalan ini tidak boleh dilakukan sekadar untuk memenuhi janji politik demi sebuah program yang tidak melalui kajian akademik yang cukup,” tambahnya.

    Tiyo menegaskan, apabila pemerintah belum memenuhi tuntutan para mahasiswa, maka BEM UGM bersama mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia akan kembali menggelar aksi yang akan menggandeng masyarakat yang lebih luas.

  • Paradoks Efisiensi Anggaran Prabowo-Gibran: Pemborosan dan Acara Seremonial Jalan Terus

    Paradoks Efisiensi Anggaran Prabowo-Gibran: Pemborosan dan Acara Seremonial Jalan Terus

    7cloud.asia – Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan rezim Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memunculkan kegaduhan publik.

    Publik melihat ada paradoks dalam kebijakan efisiensi anggaran yang oleh Presiden Prabowo Soebianto diklaim untuk mensejahterakan rakyat.

    Pasalnya, meskipun pemerintah berusaha menghemat anggaran, kebijakan yang bertolak belakang masih terus terjadi.

    Di tengah gencarnya efisiensi anggaran -anggaran yang terkait pelayanan publik, seperti riset&pendidikan, kesehatan, dan pengawasan penegakan hukum dipangkas- rakyat harus menyaksikan pemborosan dan acara-acara yang bersifat seremonial. 

    Satu yang nyata adalah jumlah kabinet “gemoy” pemerintah yang sarat akan politik balas budi, bukan politik meritokrasi,

    Baru-baru ini Kementerian Koperasi dan Kementerian Pertahanan melantik sejumlah staf khusus khusus dari kalangan pendengung (buzzer) dan pesohor.

    Baca: BEM UGM soroti pemangkasan anggaran pendidikan

    Selain itu, ada pula rencana retret kepala daerah selama satu minggu di Komplek Akademi Militer Magelang yang diperkirakan akan menelan anggaran lebih dari Rp22 miliar.

    Ironisnya lagi, sepertinya sejak awal pemerintah tidak berencana memangkas anggaran Kementerian Pertahanan, Kepolisian, TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN).

    Karena kritik publik, akhirnya anggaran lembaga-lembaga tersebut diwacanakan untuk dipangkas meski dengan persentase pemangkasan yang jauh lebih rendah ketimbang sektor pendidikan dan riset.

    Kenyataan bahwa pemerintah mempertahankan anggaran besar bagi Polri, TNI, dan BIN justru mengindikasikan tingkat legitimasi yang rendah dan ketimpangan alokasi anggaran.

    Ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih fokus pada sektor pertahanan dan keamanan yang lekat dengan arah kebijakan represif.

    Baca: BEM SI kritisi kebijakan yang tidak pro rakyat

    ‘Omon-omon’ janji tingkatkan SDM
    Semua ini sama sekali tidak sesuai dengan janji kampanye Prabowo-Gibran yang tertera dalam visi-misi mereka semasa Pilpres 2024 lalu, yang menekankan komitmen untuk memajukan kualitas sumber daya manusia (SDM).

    Jika memang ingin meningkatkan kualitas SDM, pemerintah seharusnya lebih menitikberatkan anggaran pada sektor pendidikan dan riset, bukan hanya pemberian makanan gratis di sekolah.

    Jika efisiensi anggaran adalah tujuan utama, seharusnya pemotongan anggaran berlaku merata di semua sektor, termasuk pertahanan dan kepolisian.

    Ketika anggaran pendidikan dan riset dilucuti, sudah bisa ditebak kemana arah keberpihakan pemerintah.

    Alih-alih memajukan kualitas SDM, lambat laun Prabowo justru bisa membawa Indonesia menjauh dari cita-cita menjadi negara maju dan mencapai Indonesia Emas 2045.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Dadang I K Mujiono (Faculty member of International Relations Department, Universitas Mulawarman)

  • Menyorot Efisiensi Anggaran Pemerintahan Prabowo: Sulit Jadi Negara Maju Jika Anggaran Pendidikan dan Riset Dibabat

    Menyorot Efisiensi Anggaran Pemerintahan Prabowo: Sulit Jadi Negara Maju Jika Anggaran Pendidikan dan Riset Dibabat

    7cloud.asia – Belum genap empat bulan memerintah, rezim Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kembali menciptakan kegaduhan publik, utamanya melalui kebijakan efisiensi anggaran dengan pemangkasan anggaran negara yang signifikan.

    Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 136 dari total 152 kementerian/lembaga pemerintah menjadi target efisiensi anggaran hingga Rp256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp50,5 triliun.

    Pemerintah mengklaim efisiensi anggaran tersebut bertujuan untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG), program populis unggulan Prabowo. Ada pula dana efisiensi yang akan dimasukkan ke Danantara, superholding BUMN ciptaan Prabowo.

    Pemangkasan anggaran negara memang tidak selalu buruk. Namun, hal yang mengecewakan publik adalah bahwa anggaran sektor pendidikan dan riset juga ikut dipangkas signifikan.

    Pagu 2025 anggaran Kemendikdasmen dipangkas dari Rp33,5 triliun menjadi Rp26,2 triliun dan Kemendiktisaintek dipangkas dari Rp57,6 triliun menjadi Rp43,3 triliun.

    Jika pemerintah bijak, alih-alih memprioritaskan kebijakan populis yang berumur pendek, pemerintah seharusnya mengalokasikan anggaran lebih banyak untuk riset, peningkatan kualitas pendidikan vokasi.

    Dan juga memberikan insentif bagi industri teknologi lokal yang lebih memiliki efek pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dalam jangka panjang.

    Pasalnya, dari perspektif sosio-ekonomi, kebijakan populis seperti makan bergizi gratis dan bantuan langsung tunai berisiko menciptakan mentalitas ketergantungan pada pemerintah dan mencegah masyarakat yang berpikir kritis. Ini jauh dari tujuan pemerintah memajukan kualitas SDM.

    Baca: Efisiensi anggaran Prabowo ancam pemenuhan hak dasar rakyat

    Negara maju berinvestasi pada pendidikan
    Negara-negara maju menekankan kemandirian warganya, bukan kebijakan jangka pendek yang berorientasi pada bantuan langsung.

    Tugas utama pemerintah bukan sekadar memberikan makan gratis atau bantuan tunai dengan manfaat sesaat, melainkan memastikan masyarakat dapat mengakses pendidikan setinggi-tingginya.

    Dengan pendidikan rakyat berpeluang memiliki pekerjaan dengan upah yang layak agar mampu memenuhi kebutuhannya—dan pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan nasional.

    Sebagai contoh, Singapura secara konsisten berinvestasi besar di bidang pendidikan, inovasi, dan pengembangan SDM.

    Meskipun anggaran pendidikannya tidak sebesar Indonesia, sekitar 12,4 persen dari APBN, pemerintah Singapura fokus pada pendidikan teknis, kewirausahaan, dan inovasi, ditambah program pelatihan keahlian di berbagai sektor industri di bawah naungan SkillsFuture.

    Hasilnya, kontribusi SDM terhadap pertumbuhan ekonominya sangat signifikan, memungkinkan pemerintah memiliki surplus anggaran untuk memenuhi berbagai kebutuhan negara, salah satunya pendidikan berkualitas.

    Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi tantangan besar di bidang pendidikan dan pengembangan SDM. Meskipun anggaran pendidikan relatif besar, yakni 20 persen dari APBN, efektivitas penggunaannya masih rendah.

    Ini terjadi akibat rendahnya kualitas tenaga pengajar, akses pendidikan yang sulit di daerah tertinggal, terdepan, dan terbelakang (3T), dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri.

    Baca: Kisah sukses efisiensi anggaran di sejumlah negara

    Hasilnya, kontribusi SDM terhadap pertemubuhan ekonomi rendah, sehingga pemerintah kesulitan mendapatkan pendapatan yang cukup untuk berinvestasi lebih besar di sektor pendidikan.

    Contoh lain adalah Korea Selatan yang berhasil mengembangkan ekonominya bukan hanya melalui pasar konsumsi yang besar namun melalui produktivitas tinggi dan inovasi teknologi.

    Sejak 1960-an, pemerintah Korea Selatan berinvestasi besar dalam pendidikan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematic) dan R&D (Research and Development).

    Dengan strategi ini, Korea Selatan bertransformasi dari negara berkembang menjadi salah satu negara ekonomi terkuat di dunia, dengan sektor teknologi dan manufaktur sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi.

    Sebaliknya, Indonesia masih terlalu bergantung pada ekonomi konsumsi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia banyak ditopang oleh besarnya pasar domestik, bukan karena produksi atau inovasi yang kompetitif secara global.

    Kontribusi industri manufaktur dan teknologi masih terbatas, sementara sektor informal masih mendominasi tenaga kerja.

    Jika dibandingkan dengan Korea Selatan yang memiliki rasio pengeluaran R&D sebesar 5,21 persen dari PDB 2022, Indonesia hanya mengalokasikan 0,24 persen dari PDB 2022.

    Dengan adanya angka ini, wajar jika Indonesia minim produk maupun inovasi dalam negeri, sehingga dibanjiri produk luar negeri, salah satunya dari Korea Selatan.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Dadang I K Mujiono
    (Faculty member of International Relations Department, Universitas Mulawarman)

  • Sama-sama Pangkas Anggaran, Ini Bedanya Efisiensi Anggaran yang Dilakukan Vietnam

    Sama-sama Pangkas Anggaran, Ini Bedanya Efisiensi Anggaran yang Dilakukan Vietnam

    7cloud.asia – Salah satu langkah besar yang tengah diambil oleh pemerintahan Prabowo Subianto adalah efisiensi anggaran. Namun, sejumlah kalangan menilai apa yang dilakukan rezim Prabowo-Gibran ini bukan efisiensi anggaran tetapi pemangkasan anggaran.

    Pasalnya, pemotongan anggaran lebih banyak ditujukan pada anggaran layanan publik, sementara anggaran untuk birokrasi dan pos-pos tertentu tidak mengalami pengurangan atau bahkan ditambah.

    Apalagi belakangan disebutkan, lebih dari Rp300 triliun hasil pemangkasan anggaran masuk dalam kelolaan Danantara yang antaralainvakan digunakan untuk membiayai proyek strategis nasional.  

    Alokasi efisiensi tersebut ditujukan untuk fokus pada program prioritas pemerintah seperti program Makan Bergizi Gatis (MBG), ketahanan pangan, ketahanan energi, perumahan, dan pertahanan keamanan.

    Di waktu yang nyaris bersamaan, Vietnam juga melakukan hal serupa. Bagaimana perbedaan efisiensi yang dilakukan Vietnam dengan efisiensi anggaran oleh rezim Prabowo-Gibran, berikut ulasan para peneliti BRIN yang telah terbit di The Conversation.

    Artikel ini melihat bagaimana pendekatan strategis Vietnam terhadap kebijakan ini—khususnya terkait riset—dan apa perbedaan mendasar dari kedua negara di tengah efisiensi anggaran belanja negara masing-masing.

    Langkah strategis penghematan Vietnam yang cukup mencolok adalah perampingan jumlah kementerian dan lembaga tinggi lainnya dari 30 menjadi 22 lembaga, yang terdiri dari 6 kementerian baru, 11 kementerian lama, dan 5 lembaga setingkat kementerian.

    Beberapa kementerian juga mengalami merger atau penggabungan, seperti misalnya Kementerian perencanaan dan investasi yang bergabung dengan Kementerian keuangan.

    Baca: Paradoks Efisiensi Anggaran Prabowo-Gibran, pemborosan dan seremonial tetap jalan

    Vietnam juga berencana mengurangi jumlah pegawai negerinya sebanyak 20 persen secara bertahap dalam lima tahun. Mereka percaya, efisiensi anggaran dapat dilakukan dengan memotong birokrasi dan merampingkan kementerian atau lembaga negara.

    Manuver tersebut sangat bertolak belakang dengan Indonesia. Jumlah kementerian/lembaga di Indonesia saat ini menggemuk menjadi 53 dari semula 34 di masa pemerintahan Joko Widodo.

    Pemerintah Prabowo-Gibran juga menambah banyak jumlah pegawai pemerintah baru dengan pengangkatan staf khusus dan utusan khusus.

    Demi ambisi menjadi negara maju
    Secara struktur, Vietnam tidak memiliki penguasa tertinggi yang absolut. Negara ini secara resmi dipimpin oleh empat pilar tinggi pemerintahan, yakni Ketua Partai, Presiden, Perdana Menteri, dan Ketua Parlemen.

    Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, adalah tokoh paling berpengaruh di Vietnam.

    Awal Desember 2024, To Lam mulai mengumumkan ide tentang efisiensi anggaran negara dan pada tanggal 18 februari 2025, Majelis Nasional Vietnam (semacam DPR RI) menyetujui ide tersebut.

    Vietnam memfokuskan efisiensi untuk pembangunan di sektor ekonomi. Dengan target pertumbuhan sekurang-kurangnya 8% pada tahun 2025 (sama dengan Indonesia).

    Vietnam memprioritaskan beberapa sektor pendukung utama, di antaranya pengembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence), ekonomi digital, dan energi terbarukan.

    Untuk menggapai mimpi tersebut To Lam merekomendasikan kenaikan alokasi pos anggaran fungsi ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sebesar 3 persen dari total anggaran tahun 2025.

    Baca: Efisiensi anggaran Prabowo-Gibran ancam pelayanan publik

    Bahkan, dia menjanjikan akan ada peningkatan alokasi secara progresif hingga lima tahun mendatang. Selain itu, pemerintah Vietnam juga mengeluarkan Resolusi 57 Politbiro untuk mendukung riset

    Hal ini dilakukan dengan memotong prosedur birokrasi, meningkatkan investasi untuk penelitian dan pengembangan dari 0,4 persen ke 2 persen dari total GDP, dan menciptakan 12 peneliti per 10.000 orang pada 2030.

    Tak kalah penting, pemerintah Vietnam menggarisbawahi perlunya peningkatan kesejahteraan peneliti dan perekayasa. Pemerintah sadar, jika taraf hidup peneliti dan perekayasa masih rendah, mereka tidak bisa menghasilkan penelitian dan inovasi yang signifikan.

    Riset dan SDM berkualitas menarik investor asing
    Semua langkah dan kebijakan yang diambil Vietnam ini menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah Vietnam untuk membangun negara melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

    To Lam memang berambisi untuk menempatkan Vietnam di peringkat ketiga di Asia Tenggara dalam hal kompetisi digital dan e-government development index negara, serta masuk ke dalam 30 negara besar yang mengadopsi inovasi dan transformasi digital pada 2045.

    Jika ditelusuri, efisiensi anggaran yang dilakukan Vietnam saat ini merupakan bagian dari strategi yang telah lama digaungkan untuk membangun Vietnam dengan fondasi pengembangan riset dan teknologi.

    Baca: Efisiensi anggaran Prabowo-Gibran pangkas anggaran pendidikan dan riset

    Keberhasilan Vietnam meluncurkan satelit super mini Pico Dragon rancangan insinyur dan peneliti VNREDSAT-1 Vietnam Agustus 2013 lalu menjadi tonggak penanda kebangkitan riset dan teknologi Vietnam.

    Sejak itu, Vietnam memberikan prioritas pada pengembangan riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

    Tahun 2017, misalnya, Vietnam menugaskan Kementerian Sains dan Teknologi, melalui Regulasi No.95/2017, untuk merumuskan pengembangan Science, Technology, and Innovation (STI) dan Social-Economic Development Strategy (SEDC) periode 2021-2030.

    Kebijakan STI dan SEDC tersebut secara nyata berdampak pada pengembangan riset dan teknologi di Vietnam, seiring dengan banyaknya perusahaan besar asing berbasis pengembangan riset dan teknologi berinvestasi di Vietnam.

    Contohnya, sejak 2017 perusahaan Apple intensif beroperasi dengan mitra manufaktur lokal seperti Faxcomm dan Luxshare, sehingga mulai 2020, Vietnam menjadi lokasi strategis produksi dan rantai pasokan produk-produk Apple.

    Terbaru, Nvidia, raksasa perusahaan teknologi multinasional Amerika Serikat (AS), secara resmi berinvestasi di Vietnam akhir 2024 lalu.

    Dengan skema kerja sama dengan perusahaan teknologi lokal, FPT, NVidia akan membangun pusat riset dan pengembangan kecerdasan buatan (artificial intellegence/AI) di Vietnam.

    Tidak mengherankan, Vietnam kian melesat sebagai pusat riset dan teknologi mutakhir karena pemerintah dan sektor swasta mendukung penuh riset dan pengembangan sains dan teknologi.

    Penulis:
    Amorisa Wiratri (Researcher, Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN)
    Betti Rosita Sari (peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN)
    Lamijo (Peneliti Pusat Riset Kewilayahan, Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN)

  • Risiko Efisiensi Anggaran yang Korbankan Pendidikan: Menghambat Lahirnya SDM Unggul

    Risiko Efisiensi Anggaran yang Korbankan Pendidikan: Menghambat Lahirnya SDM Unggul

    7cloud.asia – Rapat kerja Komisi X DPR pada 12 Februari 2025 membahas beberapa dampak pemangkasan atau efisiensi anggaran yang cukup signifikan pada sektor pendidikan.

    Dampak tersebut meliputi terancamnya beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP-Kuliah untuk anak yang kurang mampu, hingga meniadakan penerimaan mahasiswa baru jalur ini di tahun 2025.

    Seperti diketahui Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD sebesar Rp306,69 triliun pada Januari 2025.

    Ini berdampak pada berbagai operasional dan kinerja kementerian, salah satunya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang terkena pemangkasan anggaran sebesar Rp22,5 triliun dari total pagu anggaran 2025 Rp57,6 triliun.

    Keputusan tersebut membuat penulis de javu—merasa apa yang terjadi sekarang, pernah dialami di masa lalu.

    Saat masih bekerja di dunia industri, penulis berkenalan dengan konsep lean manufacturing—proses produksi yang memaksimalkan produktivitas dan pada saat yang sama meminimalkan pemborosan tanpa pernah mengorbankan kualitas dan sumber daya manusia di dalamnya.

    Sayangnya, konsep efisiensi sepertinya dipahami secara keliru oleh pemerintah, terutama dalam konteks makan siang gratis. Efisiensi anggaran justru berimbas pada terancamnya sektor lain yang jauh lebih fundamental seperti pendidikan.

    Alhasil, nasib penerima beasiswa BPI LN juga berpotensi telantar di luar negeri termasuk dosen dan tenaga pendidik yang melanjutkan pendidikan di dalam negeri.

    Baca: Cara cerdas efisiensi anggaran yang dilakukan Vietnam

    Dampak buruk pemangkasan anggaran juga akan menurunkan hak akses pendidikan bagi mahasiswa wilayah 3T dan Orang Asli Papua (OAP) karena mengancam beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADiK).

    Efek domino juga berlanjut ke persoalan UKT yang terancam naik karena kebutuhan operasional perkuliahan di PTN berkurang pembiayannya. Bahkan, PTS pun juga terdampak karena bantuan kelembagaan.

    Belum lagi dana riset yang alokasinya sangat kecil, yaitu Rp1,2 triliun dari semula Rp57 triliun. Dana tersebut selama ini hanya bisa membiayai sekitar 7 persen dari proposal yang masuk.

    Dengan beraneka macam potensi dampak tersebut, sudah seharusnya efisiensi tidak dilakukan dengan mengorbankan pendidikan karena hal tersebut merupakan salah satu core process dalam sebuah negara.

    Efisiensi dari sudut padangan transformasi ‘lean’
    Persoalan efisiensi ini bisa ditinjau menggunakan konsep transformasi lean yaitu mengurangi waste (limbah) dan memaksimalkan value (nilai) dari produk.

    Transformasi lean dalam organisasi dilakukan dengan memegang tiga hal: Purpose (Tujuan), Process (Proses), serta People (Manusia).

    1. Menengok ulang tujuan besar
    Pertama, dari segi tujuan, apa masalah dari customer yang harus dipecahkan oleh perusahaan supaya tujuan besarnya tercapai. Dalam konteks ini, customer adalah masyarakat Indonesia, sedangkan perusahaan adalah pemerintah Indonesia.

    Tujuan program MBG adalah meningkatkan SDM Indonesia melalui penguatan gizi. Namun, apakah akar permasalahan dari SDM di Indonesia adalah gizi sehingga harus mengorbankan sektor-sektor lain?

    Berdasarkan Global Hunger Index (GHI) pada tahun 2024, Indonesia menempati peringkat ke-77 dari 127 negara dengan skor 16.9. Secara status, ini menempatkan Indonesia pada level moderat.

    Sementara statistik dari Programme for International Student Assessment (PISA) menilai kemampuan siswa pada kemampuan berhitung, membaca, dan sains, pada tahun 2022 Indonesia mendapat peringkat 69 dari 80 negara yang terdaftar pada penilaian OECD. Bahkan skor Indonesia masih jauh di bawah rata-rata dari negara-negara dalam daftar OECD.

    Baca: Paradoks efisiensi anggaran tapi seremonial tetap jalan

    Belum lagi problematika tenaga kependidikan, guru, dan dosen di Indonesia yang secara gaji sangat rendah, dengan rata-rata Rp5,7 juta.

    Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Vietnam yang hampir dua kali lipat (setara Rp10,4 juta), Malaysia (setara Rp14,4 juta), Thailand (setara Rp19,3 juta), bahkan kalah jauh dengan Singapura (setara Rp97,8 juta).

    Artinya, meskipun perbaikan gizi itu baik. Tapi jika merujuk pada konsep lean, efisiensi seharusnya juga memperhatikan customer’s voice yang lain yaitu perbaikan akses pendidikan dan kesejahteraan guru serta dosen.

    2. Pertimbangkan risiko dan kapabilitas
    Kedua adalah process, yaitu bagaimana sebuah organisasi mampu memberikan penilaian yang valid, sehingga setiap langkah yang diambil memiliki alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

    Sesuai konsep di lean manufacturing, sebuah organisasi harus bisa memetakan proses untuk memastikan bahwa produk tersampaikan ke customer dengan kualitas yang diinginkan, dan proses pemantauan (monitoring) yang ketat.

    Faktanya, efisiensi anggaran yang salah satunya digunakan untuk MBG ini sudah menuai banyak masalah sejak awal. Mulai dari pemotongan anggaran dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per porsi, perubahan menu susu dan rasa yang hambar, hingga beberapa anak yang alergi makanan tertentu, bahkan keracunan.

    Ini menunjukkan bahwa alih-alih membantu masyarakat memperoleh produk dengan kualitas yang diharapkan, efisiensi justru merugikan masyarakat akibat proses yang ala kadarnya.

    Baca: Efisiensi anggaran mengancam hak dasar rakyat

    3. Investasi pada manusia
    Ketiga adalah people, atau manusia, yaitu bagaimana organisasi memastikan bahwa setiap proses penting memiliki seseorang untuk melakukan evaluasi berkelanjutan.

    Jika ditarik secara lebih makro, konsep ini menunjukkan pentingnya peran sumber daya manusia. Namun, efisiensi anggaran justru berpotensi menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia, yang pada akhirnya menurunkan kualitas sumber daya manusia.

    Sebagai ilustrasi, sejak beralih menjadi PTN-BH, ketika subsidi dari pemerintah dikurangi dengan maksimal 30 persen dari biaya operasional perguruan tinggi, mahasiswa jalur mandiri sudah mencapai 50 persen (sesuai batas atas regulasi).

    Ini menunjukkan perguruan tinggi semakin membutuhkan banyak biaya operasional dari mahasiswa. Belum lagi dengan polemik uang kuliah tunggal (UKT) yang tinggi, dan banyak mahasiswa yang sulit mengajukan keringanan .

    Dengan kata lain, mahasiswa yang pada akhirnya akan menjadi korban karena beasiswa yang tidak berlanjut, ditiadakan, atau UKT yang semakin mahal.

    Jika kembali ke konsep lean, efisiensi anggaran tidak menjadi soal sepanjang tidak mengorbankan proses inti. Pemotongan anggaran ke perguruan tinggi, dalam jangka panjang akan melahirkan efek domino pada sektor-sektor lainnya.

    Seperti kurangnya tenaga kerja terampil (dengan anggaran saat ini saja saat ini 47 persen tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor keterampilan rendah), tidak terwujudnya tujuan dari beasiswa KIP-Kuliah untuk melahirkan sarjana pertama di keluarga.

    Kebijakan ini juga berisiko pada gagalnya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan, bahkan brain drain yang menyebabkan banyak orang memilih kabur saja dulu ke negara lain karena di Indonesia kemampuan mereka kurang dihargai.

    Menganaktirikan pendidikan demi efisiensi jangka pendek justru dapat merugikan negara dalam jangka panjang, baik secara ekonomi maupun sosial.

    Dengan menjadikan pendidikan sebagai prioritas, akan lahir SDM-SDM unggul yang mendorong inovasi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Mushonnifun Faiz Sugihartanto (Assistant Professor, Institut Teknologi Sepuluh Nopember)

  • Efisiensi Anggaran Berimbas pada Perekonomian Daerah

    Efisiensi Anggaran Berimbas pada Perekonomian Daerah

    7cloud.asia – Efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah di tahun 2025 sedikit banyak berdampak pada geliat perekonomian daerah. Hal ini terungkap dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fauzi Amro mengungkapkan bahwa para Bupati mengeluhkan efisiensi yang dilakukan pada tahun 2025 yang ikut memotong transfer ke daerah.

    “Di tahun 2025 ini terjadi efisiensi anggaran kurang lebih Rp50 triliun. Ini bagi kepala-kepala daerah itu mengalami yang namanya stagnasi pertumbuhan ekonomi karena geliat pembangunan itu tidak ada sama sekali,” ujarnya dilansir Parlementaria, Senin (11/08/2025).

    Baca: Efisiensi anggaran yang dilakukan Vietnam

    Selanjutnya Fauzi mengungkapkan, di tahun 2026, Kementerian Keuangan akan mengupayakan semaksimal mungkin efisiensi anggaran tidak akan lagi memotong dana transfer pusat ke daerah seperti di tahun 2025.

    “Kementerian Keuangan akan berupaya agar tidak terjadi pemotongan atau pengurangan dalam konteks efisiensi. Kalau ini terjadi akan mengganggu pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota bahkan provinsi,” kata dia.

    Seperti diketahui, Kementerian Keuangan telah mengumumkan akan kembali melakukan efisiensi pada anggaran tahun 2026.

    Baca: DPR soroti ketimpangan data pertumbuhan ekonomi BPS dan kondisi di lapangan

    Setidaknya, ada 15 item anggaran belanja barang dan modal yang dipangkas melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    Efisiensi ini kata Amro akan dicermati dengan baik oleh Komisi XI. Selain itu, aspirasi yang telah diserap dalam Kunres ke Kota Makassar akan dibawa dalam rapat Komisi XI soal anggaran bersama Kementerian Keuangan.

    “Aspirasi dari daerah menjadi atensi khusus bagi Kementerian Keuangan untuk melakukan akselerasi supaya pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah akan bergeliat konsumsi dengan daya beli dengan tidak dipotongnya dana transfer daerah,” ucapnya.

    Baca: Gelombang PHK membesar di bulan Juni 2025