7cloud.asia – Salah satu langkah besar yang tengah diambil oleh pemerintahan Prabowo Subianto adalah efisiensi anggaran. Namun, sejumlah kalangan menilai apa yang dilakukan rezim Prabowo-Gibran ini bukan efisiensi anggaran tetapi pemangkasan anggaran.
Pasalnya, pemotongan anggaran lebih banyak ditujukan pada anggaran layanan publik, sementara anggaran untuk birokrasi dan pos-pos tertentu tidak mengalami pengurangan atau bahkan ditambah.
Apalagi belakangan disebutkan, lebih dari Rp300 triliun hasil pemangkasan anggaran masuk dalam kelolaan Danantara yang antaralainvakan digunakan untuk membiayai proyek strategis nasional.
Alokasi efisiensi tersebut ditujukan untuk fokus pada program prioritas pemerintah seperti program Makan Bergizi Gatis (MBG), ketahanan pangan, ketahanan energi, perumahan, dan pertahanan keamanan.
Di waktu yang nyaris bersamaan, Vietnam juga melakukan hal serupa. Bagaimana perbedaan efisiensi yang dilakukan Vietnam dengan efisiensi anggaran oleh rezim Prabowo-Gibran, berikut ulasan para peneliti BRIN yang telah terbit di The Conversation.
Artikel ini melihat bagaimana pendekatan strategis Vietnam terhadap kebijakan ini—khususnya terkait riset—dan apa perbedaan mendasar dari kedua negara di tengah efisiensi anggaran belanja negara masing-masing.
Langkah strategis penghematan Vietnam yang cukup mencolok adalah perampingan jumlah kementerian dan lembaga tinggi lainnya dari 30 menjadi 22 lembaga, yang terdiri dari 6 kementerian baru, 11 kementerian lama, dan 5 lembaga setingkat kementerian.
Beberapa kementerian juga mengalami merger atau penggabungan, seperti misalnya Kementerian perencanaan dan investasi yang bergabung dengan Kementerian keuangan.
Baca: Paradoks Efisiensi Anggaran Prabowo-Gibran, pemborosan dan seremonial tetap jalan
Vietnam juga berencana mengurangi jumlah pegawai negerinya sebanyak 20 persen secara bertahap dalam lima tahun. Mereka percaya, efisiensi anggaran dapat dilakukan dengan memotong birokrasi dan merampingkan kementerian atau lembaga negara.
Manuver tersebut sangat bertolak belakang dengan Indonesia. Jumlah kementerian/lembaga di Indonesia saat ini menggemuk menjadi 53 dari semula 34 di masa pemerintahan Joko Widodo.
Pemerintah Prabowo-Gibran juga menambah banyak jumlah pegawai pemerintah baru dengan pengangkatan staf khusus dan utusan khusus.
Demi ambisi menjadi negara maju
Secara struktur, Vietnam tidak memiliki penguasa tertinggi yang absolut. Negara ini secara resmi dipimpin oleh empat pilar tinggi pemerintahan, yakni Ketua Partai, Presiden, Perdana Menteri, dan Ketua Parlemen.
Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, adalah tokoh paling berpengaruh di Vietnam.
Awal Desember 2024, To Lam mulai mengumumkan ide tentang efisiensi anggaran negara dan pada tanggal 18 februari 2025, Majelis Nasional Vietnam (semacam DPR RI) menyetujui ide tersebut.
Vietnam memfokuskan efisiensi untuk pembangunan di sektor ekonomi. Dengan target pertumbuhan sekurang-kurangnya 8% pada tahun 2025 (sama dengan Indonesia).
Vietnam memprioritaskan beberapa sektor pendukung utama, di antaranya pengembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence), ekonomi digital, dan energi terbarukan.
Untuk menggapai mimpi tersebut To Lam merekomendasikan kenaikan alokasi pos anggaran fungsi ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sebesar 3 persen dari total anggaran tahun 2025.
Baca: Efisiensi anggaran Prabowo-Gibran ancam pelayanan publik
Bahkan, dia menjanjikan akan ada peningkatan alokasi secara progresif hingga lima tahun mendatang. Selain itu, pemerintah Vietnam juga mengeluarkan Resolusi 57 Politbiro untuk mendukung riset
Hal ini dilakukan dengan memotong prosedur birokrasi, meningkatkan investasi untuk penelitian dan pengembangan dari 0,4 persen ke 2 persen dari total GDP, dan menciptakan 12 peneliti per 10.000 orang pada 2030.
Tak kalah penting, pemerintah Vietnam menggarisbawahi perlunya peningkatan kesejahteraan peneliti dan perekayasa. Pemerintah sadar, jika taraf hidup peneliti dan perekayasa masih rendah, mereka tidak bisa menghasilkan penelitian dan inovasi yang signifikan.
Riset dan SDM berkualitas menarik investor asing
Semua langkah dan kebijakan yang diambil Vietnam ini menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah Vietnam untuk membangun negara melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
To Lam memang berambisi untuk menempatkan Vietnam di peringkat ketiga di Asia Tenggara dalam hal kompetisi digital dan e-government development index negara, serta masuk ke dalam 30 negara besar yang mengadopsi inovasi dan transformasi digital pada 2045.
Jika ditelusuri, efisiensi anggaran yang dilakukan Vietnam saat ini merupakan bagian dari strategi yang telah lama digaungkan untuk membangun Vietnam dengan fondasi pengembangan riset dan teknologi.
Baca: Efisiensi anggaran Prabowo-Gibran pangkas anggaran pendidikan dan riset
Keberhasilan Vietnam meluncurkan satelit super mini Pico Dragon rancangan insinyur dan peneliti VNREDSAT-1 Vietnam Agustus 2013 lalu menjadi tonggak penanda kebangkitan riset dan teknologi Vietnam.
Sejak itu, Vietnam memberikan prioritas pada pengembangan riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
Tahun 2017, misalnya, Vietnam menugaskan Kementerian Sains dan Teknologi, melalui Regulasi No.95/2017, untuk merumuskan pengembangan Science, Technology, and Innovation (STI) dan Social-Economic Development Strategy (SEDC) periode 2021-2030.
Kebijakan STI dan SEDC tersebut secara nyata berdampak pada pengembangan riset dan teknologi di Vietnam, seiring dengan banyaknya perusahaan besar asing berbasis pengembangan riset dan teknologi berinvestasi di Vietnam.
Contohnya, sejak 2017 perusahaan Apple intensif beroperasi dengan mitra manufaktur lokal seperti Faxcomm dan Luxshare, sehingga mulai 2020, Vietnam menjadi lokasi strategis produksi dan rantai pasokan produk-produk Apple.
Terbaru, Nvidia, raksasa perusahaan teknologi multinasional Amerika Serikat (AS), secara resmi berinvestasi di Vietnam akhir 2024 lalu.
Dengan skema kerja sama dengan perusahaan teknologi lokal, FPT, NVidia akan membangun pusat riset dan pengembangan kecerdasan buatan (artificial intellegence/AI) di Vietnam.
Tidak mengherankan, Vietnam kian melesat sebagai pusat riset dan teknologi mutakhir karena pemerintah dan sektor swasta mendukung penuh riset dan pengembangan sains dan teknologi.
Penulis:
Amorisa Wiratri (Researcher, Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN)
Betti Rosita Sari (peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN)
Lamijo (Peneliti Pusat Riset Kewilayahan, Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN)
Leave a Reply