ruangkota

Tag: food estate

  • Panen Jagung di Food Estate Keerom

    Panen Jagung di Food Estate Keerom

     
  • Hasto Kristiyanto Sebut Food Estate sebagai Kejahatan Lingkungan, Ini Respon Prabowo

    Hasto Kristiyanto Sebut Food Estate sebagai Kejahatan Lingkungan, Ini Respon Prabowo

    7cloud.asia –  Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebut program lumbung pangan atau food estate yang digagas Presiden Joko Widodo sebagai kejahatan lingkungan.

    Hasto Kristiyanto juga menyebut adanya penyalahgunaan pengembangan program lumbung pangan atau food estate ini.

    “Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate,” kata Hasto Kristiyanto di Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/8/2023).

    Baca: Pupuk kandang lebih disarankan ketimbang pupuk kimia

    Pernyataan Hasto Kristiyanto itu dilontarkan saat ia dimintai pendapat soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan (dari food estate) sebesar Rp1 triliun yang masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.

    Hasto Kristiyanto mengingatkan bahwa politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga Bumi Pertiwi.

    Namun, dalam konteks program lumbung pangan atau food estate, dia menyebut terjadi penyalahgunaan sehingga, misalnya, penebangan hutan hingga habis.

    “Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” ucap Hasto.

    Baca: Food Estate Keerom difokuskan untuk tanam jagung

    Pernyataan Hasto Kristiyanto ini berbeda dengan pidatonya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Juli 2022 lalu.

    Saat itu, Hasto Kristiyanto mendukung proyek Food Estate yang diserahkan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Soebianto dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ini.

    Hasto saat itu mengajak pemerintah maupun masyarakat meningkatkan semangat dan optimisme dalam mewujudkan kedaulatan di bidang pangan dengan memberikan dukungan pada program food estate.

    Baca: Perubahan iklim membuat kemarau semakin kering

    “Untuk itu kita memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya Presiden Joko Widodo membangun food estate di Kalteng,” ujarnya, sebagaimana dikutip Antaranews.com.

    Lantas bagaimana Prabowo Subianto, merespons pernyataan Hasto Kristiyanto “Oh yang bener,” kata Prabowo selepas sebuah acara seminar di Jakarta, Selasa (15/8/2023).

    Bakal calon presiden itu kemudian berlalu, tak lagi menanggapi pertanyaan para wartawan dan malah melayani sejumlah orang yang ingin berfoto bersamanya.

    Baca: Sawit, antara ketahanan pangan dan anvaman bagi lingkungan

    Program food estate digagas Presiden Joko Widodo sejak awal kepemimpinan pada periode kedua.

    Presiden Jokowi menugaskan Kementerian Pertanian, yang dipimpin politikus Partai Nasdem, Syahrul Yasin Limpo, untuk memimpin program tersebut.

    Presiden Jokowi juga menugasi Kementerian Pertahanan, di bawah kendali Prabowo Subianto, untuk membantu program ini.

    Jokowi beralasan bahwa sektor pertahanan tak serta-merta hanya mengurus perihal alat utama sistem persenjataan (alutsista) saja.

    Baca: Pestisida alami buatan brin dibuat dari mikroorganisma

    “Namanya pertahanan itu bukan hanya urusan alutsista, tetapi juga ketahanan di bidang pangan menjadi salah satu bagian dari itu,” ujar Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Senin (13/7/2020), dikutip dari Kontan.

    Mengacu Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program food estate menjadi proyek prioritas strategis.

    Sejumlah provinsi dijadikan sebagai sentra produksi pangan ini, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan.

    Dalam pelaksanaannya, masing-masing wilayah lumbung pangan mengembangkan komoditas yang berbeda-beda.

    Baca: DPR usulkan insentif untuk daerah penghasil oksigen

    Gagal panen
    Kenyataannya, program lumbung pangan mengalami tantangan serius. Hal ini yang terjadi dalam proyek lumbung pangan di Kalimantan Tengah.

    Perkebunan singkong seluas 600 hektare mangkrak dan 17.000 hektare sawah baru tak kunjung panen.

    Penelusuran BBC News Indonesia bersama LSM Pantau Gambut menemukan proyek lumbung pangan di wilayah ini hanya memicu persoalan baru, bencana banjir kian meluas dan berkepanjangan, serta memaksa masyarakat Dayak mengubah kebiasaan mereka menanam.

    Baca: Dampak El Nino mulai dirasakan petani dari Ciamis

    Pejabat Kementerian Pertanian mengakui ada kekurangan dalam pelaksanaan program food estate. Tapi dia mengatakan lumbung pangan di Kalimantan Tengah tak sepenuhnya gagal.

    Pejabat Kementerian Pertahanan mengeklaim mangkraknya kebun singkong disebabkan ketiadaan anggaran dan regulasi pembentukan Badan Cadangan Logistik Strategis.

    Esti Utami, dari berbagai sumber

  • Meski Disorot Food Estate tetap Dilanjutkan, Ada Alokasi Dana di APBN 2024

    Meski Disorot Food Estate tetap Dilanjutkan, Ada Alokasi Dana di APBN 2024

    7cloud.asia – Meski mendapat sorotan, proyek lumbung pangan atau food estate akan dilanjutkan. Pemerintah bahkan telah memasukkan pengembangan proyek food estate ini ke RAPBN 2024.

    Pemerintah menyiapkan dana lebih dari Rp 108 triliun di APBN 2024 untuk melakukan transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan. Dana juga termasuk untuk pengembangan food estate.

    Kepastian dilanjutkannya food estate ini disampaikan Presiden Jokowi saat menyampaikan nota keuangan (Rencana APBN 2024) di hadapan Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, jajaran menteri, dan para pejabat negara lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

    “Strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp 108,8 triliun di APBN 2024,” kata Jokowi dalam pidatonya.

    Baca: Hasto Kristiyanto food estate sebagai kejahatan lingkungan

    Jokowi mengatakan, dana tersebut akan diprioritaskan untuk sejumlah program, seperti, peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan.

    Dilansir kompas.com, dana untuk ketahanan pangan tersebut juga untuk peningkatan produksi pangan domestik; penguatan kelembagaan petani; dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani.

    Dengan aloksi dana tersebut, pemerintah juga akan melanjutkan proyek food estate atau lumbung pangan.

    “Percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan, pengembangan kawasan food estate, serta penguatan cadangan pangan nasional,” ujar Jokowi.

    Baca: Panen jagung di food estate Keerom

    Selain itu, pemerintah juga menganggarkan Rp 422,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur.

    Diharapkan, alokasi dana ini mampu mendorong produktivitas, mobilitas dan konektivitas, serta pemerataan pembangunan.

    Nantinya, dana senilai lebih dari Rp 400 triliun itu akan diarahkan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas.

    Dana untuk infrastruktur tersebut juga akan dialokasikan untuk peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier.

    Baca: Inovasi Biotron bantu atasi kelangkaan pupuk kimia

    “Penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau dan berkelanjutan; pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi; serta mendukung proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan IKN (Ibu Kota Negara Nusantara),” kata Jokowi.

    Kemudian, pemerintah juga menyiapkan anggaran perlindungan sosial senilai nyaris Rp 500 triliun.

    Jokowi berharap, dana tersebut mampu memutus rantai kemiskinan.

    “Untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pembangunan SDM jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 493,5 triliun,” katanya.

    Baca: Kontroversi sawit, antara ketahanan pangan dan ancaman pada lingkungan

    Presiden mengatakan, pemerintah bakal melakukan reformasi program perlindungan sosial.

    Implementasi konkretnya, misalnya, melalui penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif.

    Lalu, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, juga perbaikan basis data penerima bantuan sosial antara lain lewat penguatan data registrasi sosial ekonomi.

    “Serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2024,” ujar kepala negara.

    Baca: Langkah pemerintah atasi polusi udara di Jakarta

  • Food Estate Sudah Ada Sejak Era Soeharto, Mengapa Gagal dan Apa Dampaknya Bagi Lingkungan?

    Food Estate Sudah Ada Sejak Era Soeharto, Mengapa Gagal dan Apa Dampaknya Bagi Lingkungan?

    7cloud.asia – Proyek lumbung pangan atau food estate kini menjadi sorotan, menyusul pernyataan Sekjen PDIP yang menyebut ada kejahatan lingkungan dalam program ini.

    Namun, sebenarnya proyek food estate tak hanya dilakukan di era Jokowi. Food estate juga pernah diupayakan di era Presiden Soeharto 25 tahun silam, lewat pembuatan sawah sejuta hektar di Kalimantan.

    Namun demikian, hampir semua program food estate bisa dikatakan gagal. Kegagalan juga dialami proyek food estate di era Jokowi yang mulai diterapkan di awal periode keduanya. 

    Baca: Meski disoal dan dinilai gagal, food estate tetap dilanjutkan

    Dilansir kbr.id, engamat pertanian sekaligus Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB Dwi Andreas Santosa mengatakan kegagalan food estate itu terjadi karena pemerintah melanggar 4 pilar pengembangan lahan pertanian skala besar,.

    “Yakni ketidaksesuaian tanah yang dijadikan tempat food estate, persoalan infrastruktur, budidaya dan teknologi, serta sosial-ekonomi,” ujarnya sebagaimana dikutip kbr.id November tahun lalu.

    Ia mencontohkan salah satu kendala adalah soal kesiapan sumber daya manusia (SDM) di dalam pengembangan food estate. Hal ini bersama dengan sejumlah masalah lain harus diselesaikan bersamaan demi keberhasilan program food estate.

    Baca: Food estate disebut sebagai kejahatan lingkungan, ini tanggapan Prabowo

    Kalau lahan dibuka tapi tak ada petani yang mau menggarap, maka lahan akan terbengkalai dan menjadi semak belukar lagi. Dana yang sudah dimasukkan ke sana mungkin ratusan miliar hilang, lenyap karena lahan kembali seperti semula enggak bisa lagi dibiarkan enggak bermanfaat kan.

    Hal inilahh yang terjadi pada program daerah lahan gambut 1 juta hektare yang dikembangkan dengan mendatangkan petani dari Jawa, tetapi akhirnya tak bertahan lama.

    Karena itu, Andreas mengusulkan agar food estate yang sebenarnya penting ini dituangkan dalam semacam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

    Dengan demikian, dapat dipastikan siapapun presidennya maka komitmen untuk menyelesaikan proyek food estate tetap berlangsung.

    Baca: Panen jagung di food estate Keerom

    Tidak seperti saat ini yang dinilai tidak konsisten. Yakni, ketika terjadi perubahan kepemimpinan, berganti juga kebijakan proyek food estate, sehingga tak kunjung selesai dan mangkrak.

    Ia menyarankan pemerintah fokus kepada satu lokasi saja, yaitu memperbaiki lahan gambut 1 juta hektare yang sekarang sudah rusak berat.

    Dengan begitu, pemerintah diharapkan juga bisa fokus dan menargetkan produktivitas pertanian sesuai target.

     

    Di era Presiden Jokowi, food estate mulai diwacanakan pada Agustus 2020. Lantas pada September 2022, Jokowi kembali memerintahkan program pengintensifan lahan menjadi food estate. 

    Baca: Kisah sukses petani pisang di Kalimantan Timur

    “Cadangan-cadangan lahan kita di Kalimantan, di Sumatra Utara, di Papua, di Maluku, harus menjadi bagian-bagian dari strategi kita. Dan di sana Presiden mengarahkan food estate agar bisa dilakukan lebih maksimal,” ujar Mentan usai mengikuti rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, September 2022.

    Saat itu Mentan mengakui ada sejumlah lahan pertanian yang belum mampu memberikan hasil maksimal. Hal ini disebabkan karakteristik lahan yang digunakan.

    Pengembangan food estate ini dilakukan di berbagai daerah, seperti Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Papua.

    Syahrul mengklaim, pengembangan food estate di sejumlah daerah berjalan dengan cukup baik. Salah satunya adalah di Kalimantan Tengah yang mampu meningkatkan produktivitas dari 3 ton menjadi di atas 4-5 ton.

    Baca: Dilema sawit, antara ketahanan pangan dan ancamannya pada lingkungan

    Terpisah, Manajer Advokasi & Kampanye Pantau Gambut Wahyu A Perdana juga menyebut kegagalan food estate di era Jokowi.

    Menurutnya telah banyak ahli, baik itu ahli yang terkait kehutanan [maupun] pertanian, yang mengingatkan kemungkinan kegagalan food estate ini.

    “Karena banyak pada wilayah food estate, khususnya Kalimantan Tengah dan sebagian Papua, berada di ekosistem gambut yang tidak selalu cocok dengan jenis pertanian tertentu,“ jelas Wahyu kepada BBC News Indonesia.

    Berdasarkan temuan studi lapangan, ekosistem di wilayah food estate memiliki tingkat keasaman yang tinggi, sehingga benih-benih yang ditanam pun akhirnya gagal panen.

    Baca: Motif efisiensi yang rugikan petani sawit dan lingkungan

    Lebih dari itu food estate ini juga telah mengakibatkan dampak lingkungan yang tak kecil. 

    “Praktik dan kearifan lokal yang berubah padahal jenis dan benih yang dibawa itu belum tentu cocok dengan ekosistem gambut,“ katanya.

    Lebih lanjut, ia menyebut Kajian Pantau Gambut Maret 2023 menemukan indikasi deforestasi meluas.

    Pada Rencana pelaksanaan Food Estate tahap I tahun 2020-2021 di Kalimantan Tengah seluas 31.000 hektare dibagi masing-masing seluas 10.000 hektare di tiga Kabupaten yaitu Pulang Pisau, Kapuas, dan Gunung Mas.

    Baca: Petani kopi terdampak perubahan iklim

    Hasil pemantauan melalui citra satelit menunjukan adanya deforestasi di mana area seluas 700 hektare di Desa Tewai Baru menjadi area ekstensifikasi terluas.

    Wahyu menekankan pentingnya para pembuat kebijakan untuk mengedepankan faktor lingkungan secara strategis dalam menyusun program.

    Sebab, kerusakan lingkungan memiliki dampak yang berkelanjutan.

    “Tidak hanya sebagai komoditas jangka pendek, dianggap sebagai sumber daya alam yang bisa dieksploitasi, tapi dia harus dijaga karena faktor antargenerasinya cukup panjang,“ ungkapnya seperti dikutip BBC News Indonesia. 

    Esti Utami, dari berbagai sumber

     

  • Food Estate di Gunung Mas Dinilai Gagal, Para Capres/Cawapres Harus Cari Solusi Lain untuk Ketahanan Pangan

    Food Estate di Gunung Mas Dinilai Gagal, Para Capres/Cawapres Harus Cari Solusi Lain untuk Ketahanan Pangan

    7cloud.asia – Food estate oleh pemerintah disebut sebagai cara untuk membangun ketahanan pangan.

    Dengan dalih untuk ketahanan pangan ini juga, Presiden Jokowi di sela gelaran Koneferensi Iklim Dunia atau COP 28 di Dubai, Uni Emirat Arab minta bantuan dana dan teknologi ntuk mengembangkan food estate ini. 

    Namun, sejumlah organisasi lingkungan seperti Greenpeace, LBH Palangkaraya, Save Our Borneo menyanggah klaim pemerintah bahwa food estate ini untuk ketahanan pangan.   

    Solusi untuk ketahanan pangan sejatinya terletak pada kearifan lokal masyarakat adat lewat pertanian ekologis dan agroforestri tradisional, seperti yang sudah dipraktikkan masyarakat adat Dayak di Kalimantan selama ribuan tahun.

    “Proyek food estate, baik food estate singkong di Gunung Mas maupun food estate padi di Kapuas dan Pulang Pisau, dirancang dan dilaksanakan tanpa melibatkan masyarakat,” kata Muhamad Habibi, Direktur Eksekutif Save Our Borneo.

    Baca: 

    Di Gunung Mas, Kementerian Pertahanan mengerahkan tentara dan pekerja dari luar daerah.

    Sedangkan food estate padi yang digarap Kementan menerapkan model yang meminggirkan konsep pertanian masyarakat di lapangan.

    “Dalam konteks ketahanan pangan, sistem pertanian monokultur ini justru menimbulkan kerentanan karena pelaksanaannya terpusat di satu tempat, tidak tersebar ke tengah-tengah masyarakat,” imbuhnya.

    Direktur LBH Palangkaraya, Aryo Nugroho mengimbuhkan, proyek food estate bukan hanya tak sejalan dengan upaya pemenuhan hak atas pangan dan hak atas lingkungan yang sehat untuk masyarakat hari ini.

    Proyek food estate juga dinilai mengabaikan hak-hak generasi mendatang akan lingkungan yang lestari.

    Baca: Seruan organisasi lingkungan untuk Pemerintah

    Pemerintah, ujarnya, tidak memikirkan hak-hak generasi mendatang yang akan paling terdampak oleh kerusakan lingkungan akibat proyek-proyek bermasalah seperti food estate ini.

    “Apakah kita hanya akan mewariskan kerusakan untuk generasi mendatang? Food estate juga makin meminggirkan budaya perladangan masyarakat adat Dayak. Ini bisa disebut genosida atas budaya masyarakat adat,” kata Aryo.

    Proyek food estate disebut sebagai kegagalan massal Presiden Joko Widodo dan para menterinya, khususnya dalam menjaga komitmen iklim selama menjalankan program pemerintahan selama dua periode ini.

    Food estate juga menjadi kegagalan para wakil rakyat di DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan mereka.

    Bukannya mengkritisi proyek ini sejak awal, para wakil rakyat baru bersuara ketika sikap partai mereka berseberangan dengan Presiden Jokowi di Pemilihan Presiden 2024.

    Baca: Ada sejak era Soeharto, mengapa food estate selalu gagal?

    Karena itu kebijakan food estate ini harus dikoreksi oleh pemerintahan mendatang.

    Para capres-cawapres yang berlaga di Pilpres 2024 tak boleh memalingkan muka dari situasi ini.

    “Food estate sudah gagal dan harus dihentikan,” ujar Arie Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.

     

     

    Kebijakan ini harus dikoreksi oleh pemerintahan mendatang. Para capres-cawapres yang berlaga di Pilpres 2024 tak boleh memalingkan muka dari situasi ini.

    “Food estate sudah gagal dan harus dihentikan,” ujar Arie Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.

    Baca: PDIP sebut food estate harus dievaluasi

  • Jokowi Minta Dana untuk Food Estate di COP 28 Uni Emirat Arab, Greenpeace: Jangan Tutup Mata atas Kegagalan Food Estate

    Jokowi Minta Dana untuk Food Estate di COP 28 Uni Emirat Arab, Greenpeace: Jangan Tutup Mata atas Kegagalan Food Estate

    7cloud.asia – Di sela forum Transforming Food Systems in the Face of Climate Change COP 28 Uni Emirat Arab di Dubai, Presiden Jokowi meminta dukungan dana dan teknologi untuk pengembangan food estate.

    Karena pidatonya di COP 28 Uni Emirat Arab ini, Jokowi dinilai terus menutup mata atas kegagalan proyek lumbung pangan atau food estate yang terbukti berdampak buruk pada lingkungan.

    Dalam pidatonya di COP 28 Uni Emirat Arab itu, Jokowi berdalih bahwa sektor pertanian dan perkebunan bisa memproduksi biofuel seperti biodiesel.

    Jokowi mengklaim food estate bisa menyuplai kebutuhan pangan dan energi global. Padahal, hasil proyek lumbung pangan Jokowi jauh panggang dari api.

    Berselang sekitar 12 jam dari pidato Jokowi di Dubai, aktivis Greenpeace, LBH Kalimantan Tengah, Save Our Borneo, dan Walhi Kalimantan Tengah ‘napak tilas’ ke area proyek food estate garapan Kementerian Pertahanan.

    Baca: Sambut COP 28 Uni Emirat Arab, aktivis lingkungan tuntuk aksi nyata untuk lingkungan.

    Di lokasi food estate  di Gunung Mas, Kalimantan Tengah ini Greenpeace menggelar aksi kreatif parodi ‘makan siang Presiden Jokowi dan tiga calon presiden di Pilpres 2024’.

    Para aktivis kembali mengirimkan pesan bahwa proyek food estate bukanlah solusi ketahanan pangan, tetapi justru memperparah krisis pangan dan krisis iklim.

    “Kondisi food estate Gunung Mas hari ini tak jauh berbeda, meski sudah berselang satu tahun sejak kami memotret kegagalan proyek ini pada November 2022. Tidak ada kebun singkong yang dijanjikan,” kata Belgis Habiba, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.

    Belgis menambahkan, padahal sudah sekitar 760 hektare hutan alam dibabat untuk proyek strategis nasional ini.

    “Hutan yang sebenarnya menyediakan sumber kehidupan untuk flora fauna di dalamnya, untuk masyarakat adat dan masyarakat setempat, dan menjadi benteng pertahanan kita untuk menahan laju krisis iklim,” imbuhnya.

    Baca: Negara miskin paling merasakan dampak perubahan iklim

    Ketahanan pangan merupakan salah satu isu yang dibahas dalam COP 28 Uni Emirat Arab.

    Uni Emirat Arab selaku tuan rumah COP28 telah merilis rancangan awal deklarasi tentang pertanian, resiliensi sistem pangan, dan aksi iklim yang berkelanjutan.

    Rancangan deklarasi ini menekankan pentingnya mengintegrasikan transformasi sistem pangan dan pertanian dalam aksi iklim.

    Salah satunya dengan fokus pada sistem pertanian dan pangan yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan degradasi lingkungan.

    Sayangnya, Presiden Jokowi malah mempromosikan pengembangan biofuel yang merupakan solusi palsu dan tak menunjukkan keseriusan komitmen iklim.

    Baca: Negara maju diminta lebih berperan dalam menahan laju perubahan iklim

    Dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia, sejumlah aktivis lingkungan menegaskan, pengembangan biofuel akan memicu ekspansi perkebunan monokultur yang memperparah kerusakan hutan dan gambut.

    Selain di Gunung Mas, proyek food estate pemerintah juga merambah wilayah gambut di bekas lahan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau yang sebelumnya sudah gagal.

    “Menurut pantauan kami, proyek ini justru memperparah kerusakan gambut hingga memicu kebakaran pada September sampai Oktober 2023.” kata Bayu Herinata, Direktur Walhi Kalimantan Tengah.

    Bayu menegaskan, pemerintah harus menghentikan food estate karena sistem pangan monokultur skala besar seperti ini merupakan solusi palsu untuk cita-cita ketahanan pangan.

    Pemerintah harus melakukan evaluasi pelaksanaan proyek food estate secara menyeluruh karena ada potensi kerugian negara dari penggunaan APBN dalam menjalankan proyek ini.

    “Yang paling penting, dalam waktu cepat pemerintah juga harus memulihkan hutan dan lahan gambut yang rusak di area tersebut,” pungkasnya. 

     

  • Debat Cawapres: Cak Imin dan Mahfud MD Kritisi Food Estate dan Sebut Program Gagal

    Debat Cawapres: Cak Imin dan Mahfud MD Kritisi Food Estate dan Sebut Program Gagal

    7cloud.asia – Program food estate menjadi sorotan debat capres/cawapres ke-4 pada Minggu (21/1/2024) malam dan dinilai sebagai proyek gagal dan merusak lingkungan. 

    Food estate disinggung dua cawapres dalam debat ke-4 yang mengambil tema pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, energi, sumber daya alam, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa ini. 

    Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar ingin menghentikan program food estate. Menurutnya, food estate mengabaikan petani, meninggalkan masyarakat adat, menghasilkan konflik agraria dan merusak lingkungan.

    Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut negara abai terhadap nasib petani. Proyek Food Estate disebut menjadi bukti pemerintah mengabaikan petani.

    “Petani penolong negeri tapi negara abai,” ujar Cak Imin dalam pemaparan visi-misi di Debat Cawapres, Minggu (21/2023).

    Baca: Organisasi sipil sayangkan keadilan iklim tak dibahas di debat

    Dia menilai upaya pengadaan pangan melalui proyek food estate selama 10 tahun terakhir telah mengabaikan petani, meninggalkan masyarakat adat serta menghasilkan konflik agraria.

    Krisis iklim, kata Cak Imin, harus diatasi dengan keseimbangan antara manusia dn alam. Namun, menurutnya selama ini pembangunan justru mengabaikan keseimbangan antara kepentingan manusia dan alam.

    “Krisis iklim terjadi, bencana ekologi terjadi di mana-mana, negara harus mengatasinya,” tuturnya.

    Cak Imin berpandangan bahwa rakyat harus dilibatkan dalam pembangunan dan pengadaan pangan. Desa menjadi titik tumpu pembangunan. 

    “Petani dan nelayan harus jadi program pengadaan pangan nasional,” sebutnya.

    Baca: Mengenal carbon capture storage

    Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga mengkritik program food estate. Mahfud yang mengenakan pakaian pencinta alam warna hijau menyinggung soal komitmen pemerintah dalam pelestarian lingkungan hidup.

    “Tetapi saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah apa sih yang diperlukan ini untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita. Maka kami punya program petani bangga bertani, di laut jaya, nelayan sejahtera,” kata Mahfud. 

    Menurut Mahfud, food estate program gagal dan merugikan. 

    “Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar saja, rugi dong kita,” imbuhnya.

    Dalam pemaparannya, Mahfud menyinggung sumber daya alam melimpah yang dimiliki Indonesia tetapi kedaulatan pangan belum terwujud.

    Baca: Ganjar tak keberatan kasus Wadas dibahas di debat cawapres

    Mahfud menyinggung petani dan lahan pertanian yang semakin sedikit tapi subsidi pupuk makin besar.

    “Sumber daya alam kita sangat kaya tapi pangan belum berdaulat. Petani makin sedikit, lahan pertanian makin sempit, tapi subsidi pupuk makin besar, pasti ada yang salah.

    “Petaninya sedikit, lahannya sedikit, kok subsidinya setiap tahun naik, pasti ada yang salah,” katanya. 

    Mahfud juga menyinggung laut dan udara yang tercemar. Dia menyebut sumber daya alam kini seolah menjadi sumber sengketa di masyarakat.

    “Laut kita berlimbah, udara kita meracuni paru-paru kita, investor masuk, industrialisasi terjadi, lingkungan rusak, rakyat menderita. Kemudian sumber daya alam menjadi sumber sengketa di antara rakyat dengan rakyat, antara pemerintah dengan pemerintah,” ujar Mahfud.

    Baca: Harapan organisasi lingkungan saat debat

    Mahfud menjelaskan kearifan lokal Indonesia telah memberikan pesan kepada masyarakat untuk melindungi alam dan lingkungan. Hal itu juga diatur dalam konstitusi bangsa Indonesia.

    “Bahkan konstitusi kita juga menyatakan bahwa sumber daya alam itu harus dikelola dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ujar Mahfud.

    KPU telah menunjuk 11 pakar untuk menjadi panelis dan menyiapkan pertanyaan pada debat keempat ini. Tema debat tersebut mulai dari lingkungan hidup, energi hingga pangan.

  • Pakar: Food Estate Gagal Karena Abaikan 4 Pilar Ini

    Pakar: Food Estate Gagal Karena Abaikan 4 Pilar Ini

    7cloud.asia – Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa menyebut program Food Estate di Gunung Mas gagal karena tidak memperhatikan 4 pilar sebelum menjalankan program ini.

    Dwi memaparkan sebenarnya proyek Food Estate jadi wacana lama sejak tahun 1996. Pelaksanannya sempat dihentikan kemudian dibuka lagi ketika rezim berganti hingga rezim Jokowi sekarang ini.

    “Lalu kemudian di 2020 dikembangkan lagi food estate, salah satunya di Kalteng. Lalu dibuka lahan baru yang kita kenal sebagai Gunung Mas. Dan bagaimana ceritanya? Gagal total juga,” jelas Dwi seperti yang dilansir Kumparan.

    Menurutnya hal ini menurutnya karena pemerintah mengabaikan 4 pilar kaidah ilmiah yang harus dilaksanakan sebelum melakukan program Food Estate.

    Baca: Cak Imin dan Mahfud sebut Food Estate program gagal

    Pakar yang mendapat gelar Doktor di Faculty of Life Science, Technische Universitaet, Braunweig, Jerman ini menjelaskan keempat pilar ini. Pilar pertama adalah kelayakan tanah dan agroklimat.

    “Kalau bicara Gunung Mas, itu saja sudah dilanggar. Bagaimana bisa tanam di lahan berpasir di bawahnya sekitar kedalaman 30-40 cm itu lapisan padat. Itu sudah melanggar pilar pertama, kelayakan tanah dan agroklimat. Padahal ada pilar lainnya,” jelasnya.

    Pilar kedua adalah kelayakan infrastruktur, yang terdiri dari jaringan irigasi dan jalan usaha tani yang merupakan pilar yang sangat penting.

    Sementara di Food Estate Gunung Mas, Kalimantan Tengah seperti keterangan Walhi Kalteng ternyata menggunakan tandon air.

    “Kalau tata kelola air hancur-hancuran, jangan berharap itu berhasil,” tegasnya.

    Baca: Capres dan cawapres harus cari solusi ketahanan pangan

    Pilar ketiga adalah aspek budidaya dan teknologi yang menyangkut varietas bibit unggul dan teknologi pertanian.

    Pilar keempat adalah sosial dan ekonomi. Ia mencontohkan kegagalan rice estate di Merauke yang digarap Jokowi beberapa waktu lalu akibat melanggar pilar keempat ini.

    “Salah satu kegagalan rice estate di Merauke 1,2 juta ha, dari mana kita dapat petani 600 ribu orang, wong penduduk Merauke saja hanya 174 ribu,” katanya.

    Akibat mengabaikan keempat pilar kaidah ilmiah tersebut, anggaran untuk proyek Food Estate sebesar Rp 54 miliar menjadi sia-sia.

    Bahkan jika masih ada pihak yang mengklaim program ini berhasil, Dwi mempersilakan untuk mengecek langsung ke lokasinya.

    Baca: Food Estate sudah ada sejak era Soeharto

    “Gunung Mas ini kan konyol sekali kan. Tanahnya itu podsol, pasir. Melakukan apa pun pasti enggak bisa. Tanam singkong, singkongnya mati. Lalu menteri yang sekarang supaya itu kelihatan bisa, ditanam jagung di dalam polybag. Lah ini apa-apaan sih. Keluar (anggaran pemerintah) Rp 54 miliar,” katanya.

    Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kalimantan Tengah, Bayu Herinata.

    Menurutnya Food Estate singkong di Gunung Mas telah merusak lingkungan dengan membabat hutan yang dapat mengakibatkan bencana banjir.

    “Lahan singkong gagal tanam dan diganti dengan jagung yang juga enggak maksimal tumbuhnya, dan belum ada panen sampai hari ini,” jelas Bayu.

    Sebelumnya, lanjut Bayu, proyek Food Estate di Gunung Mas tersebut sempat mangkrak hampir 2 tahun sejak dibuka 2021 lalu.

    Kemudian pada September-Oktober 2023, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman mengunjungi Food Estate Gunung Mas.

    Saat itu Kementerian Pertanian mulai penanaman jagung, yang sebenarnya lahan itu disiapkan untuk menanam singkong.

    Baca: Food Estate tetap dilanjutkan

    “Jagung ini dipilih menurut kami modusnya hampir sama, karena komoditas awal yang ditanam singkong terbukti gagal dan mereka sebenarnya secara tidak langsung mengakui dengan mengubah komoditas yang ditanam tadi. Itu kan berarti tidak jalan sesuai dengan perencanaan dan target,” paparnya.

    Selanjutnya Bayu memaparkan sebagian besar dari 700 hektar lahannya masih mangkrak.

    Hanya 30 persen dari luasan tanah di sana yang ditanami jagung, dan sebagian kecil singkong.

    Padahal lahan Food Estate di Gunung Mas tidak cocok untuk ditanami. Pengelolaan lahannya pun terkesan asal-asalan, menanam jagung di media polybag serta mendatangkan tanah dari luar lokasi food estate.

    Kondisi ini diperparah dengan memaksakan irigasi pengairan menggunakan tandon-tandon air.

    Baca: Food Estate disebut kejahatan lingkungan

    Menurut Bayu, agar pemerintah ingin dicap berhasil, maka mengganti singkong dengan jagung, karena jagung lebih tahan dan lebih cepat panen.

    “Hal ini karena jagung ini relatif cepat masa tanam dan panennya hanya butuh 60 harian, jadi kalau mereka tanam Oktober-November (2023), mungkin Januari ini sudah bisa panen. Tapi info yang kami temukan belum ada aktivitas pemanenan di lokasi food estate,” katanya.

    Seperti yang diberitakan sebelumnya, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka pada debat cawapres Minggu (21/01/2024) malam mengklaim program Food Estate di Gunung Mas berhasil.

    Reporter; Nurakhmayani

     

  • 7 Isu Krusial Membayangi Pasangan Prabowo-Gibran: Proyek Food Estate yang Gagal (3)

    7 Isu Krusial Membayangi Pasangan Prabowo-Gibran: Proyek Food Estate yang Gagal (3)

    7cloud.asia – Paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran untuk sementara unggul dalam penghitungan cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei.

    Dua paslon lain, yakni Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin masih akan menunggu hasil penghitungan resmi KPU, dan belum memberikan kata selamat kepada pasangan Prabowo-Gibran. 

    Bahkan tidak tertutup kemungkinan mereka akan menggugat hasil Pilprs 2024 menyusul ditemukan kecurangan masif sejak pencalonan, pendaftaran, kampanye, pencoblosan dan penghitungan suara

    Namun demikian keunggulan sementara pasangan Prabowo-Gibran ini memunculkan sejumlah analisa trkait sederet isu krusial.

    Baca: Penegakan HAM bayangi pasangan Prabowo-Gibran

    Isu krusial ketiga yang akan kita bahas kali ini adalah program food estate yang pernah ditangani Kemenhan di bawah Prabowo yang oleh banyak pihak dinilai gagal total.

    Dan, keunggulan sementara pasangan Prabowo-Gibran juga turut menaikkan peluang berlanjutnya proyek food estate ala Jokowi yang menuai polemik.

    Soal food estate ini tim The Cpnversation mewawancarai pakar sosiologi pertanian Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat, Angga Dwiartama.

    Ia mengatakan food estate atau proyek pertanian massal yang marak sejak era Revolusi Hijau pada 1950-an ini memang menjanjikan produktivitas pangan yang menggiurkan.

    Baca: Pembengkakan anggaran pembangunan IKN bayangi pasangan Prabowo-Gibran

    Namun, di tengah iklim yang berubah dan risiko cuaca ekstrem seperti saat ini, proyek food estate tersebut berisiko tinggi mengalami kegagalan.

    Angga mewanti-wanti, siapapun presiden yang terpilih nantinya harus menimbang dua-tiga kali untuk melanjutkan proyek food estate.

    Indonesia, kata dia, sudah dua kali buntung akibat memaksakan diri menggenjot pertanian massal: proyek cetak sawah sejuta hektare era Suharto di Kalimantan Tengah dan proyek lumbung pangan di Merauke pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    “Dengan kondisi lingkungan sekarang dan perubahan iklim jadi rentan sekali (kegagalan) di pertanian,” ujar Angga seperti dilansir The Conversation.

    Baca: Aksi Kamisan serukan penolakan terhadap pasangan Prabowo-Gibran

    Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa menyebut program food estate di Gunung Mas gagal karena tidak memperhatikan 4 pilar sebelum menjalankan program ini.

    Dwi memaparkan sebenarnya proyek food estate jadi wacana lama sejak tahun 1996. Pelaksanannya sempat dihentikan kemudian dibuka lagi ketika rezim berganti hingga rezim Jokowi sekarang ini.

    “Lalu kemudian di 2020 dikembangkan lagi food estate, salah satunya di Kalteng. Lalu dibuka lahan baru yang kita kenal sebagai Gunung Mas. Dan bagaimana ceritanya? Gagal total juga,” jelas Dwi seperti yang dilansir Kumparan.

    Menurutnya hal ini menurutnya karena pemerintah mengabaikan 4 pilar kaidah ilmiah yang harus dilaksanakan sebelum melakukan program Food Estate.

    Baca: Food estate dinilai program gagal saat debat cawapres

     

  • Benarkah Program Food Estate di Lahan Gambut Mengulang Kesalahan Masa Lalu?

    Benarkah Program Food Estate di Lahan Gambut Mengulang Kesalahan Masa Lalu?

    7cloud.asia – Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, program food estate untuk mengatasi krisis pangan gagal total, sebagaimana program swasembada pangan zaman Suharto.

    Program food estates merupakan salah satu program unggulan yang menjadi visi misi pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Untuk menelusuri klaim Muhaimin soal food estate ini, The Conversation Indonesia menghubungi Riska Ayu Purnamasari, peneliti Innovation Center for Tropical Sciences (ICTS).

    Analisis: mengulang sejarah
    Riska membenarkan bahwa Proyek Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar, program food estate yang digagas oleh pemerintahan Orde Baru, gagal.

    Program yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 82 Tahun 1995 tersebut menempatkan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, sebagai lokasi pembukaan sawah baru seluas 3.000 hektare.

    Baca: Kegagalan program food estate bayangi pasangan Prabowo-Gibran 

    Namun, berselang tiga tahun, Presiden BJ Habibie membatalkan program tersebut.

    Sebab, hasil studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menyatakan bahwa program PLG Sejuta Hektare tidak sesuai dengan kondisi lahan gambut yang akan dikelola.

    Lahan pada kawasan bergambut tipis dengan ketebalan gambut kurang dari tiga meter dapat dimanfaatkan untuk kawasan fungsi budidaya kehutanan, pertanian, perikanan dan perkebunan.

    Namun, kawasan yang memiliki lahan basah dengan ketebalan gambut lebih dari tiga meter tidak bisa dimanfaatkan untuk budidaya pertanian karena berfungsi sebagai kawasan fungsi lindung untuk konservasi.

    Wilayah bekas PLG dibagi menjadi tiga zona fungsional: fungsi lindung ekosistem gambut seluas 885.517 hektare (ha). 

    Baca: Cak Imin dan Mahfud sebut food estate sebagai program gagal 

    Adapun fungsi budidaya ekosistem gambut seluas 497.133 ha, dan lahan seluas 87.619 ha yang berada di luar kawasan hidrologi gambut.

    Bagaimana dengan era pemerintah kini?

    Pengembangan food estate Kawasan Sentra Produksi Pangan yang digagas oleh Pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo di Provinsi Kalimantan Tengah pada 2020 sebagian berada pada kawasan bekas PLG tersebut

    Food estate ini difokuskan pada wilayah yang berada di luar fungsi lindung ekosistem gambut. Luasnya mencapai 2.310.457 ha, sekitar 743.793 ha berada di wilayah bekas PLG.

    Cakupan wilayah proyek tersebut melintasi empat wilayah administrasi yaitu Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Selatan, dan Kota Palangkaraya.

    Baca: Penyebab gagalnya program food estate

    Namun, data produksi tanaman pangan pada keempat wilayah tersebut menunjukkan tren penurunan.

    Produksi padi setara beras di Kabupaten Pulau Pisau pada 2022 adalah 51 ribu ton, pada tahun 2023 turun menjadi 46 ribu ton. Kabupaten Kapuas pada 2022 adalah 90 ribu ton, pada tahun 2023 turun menjadi 86 ribu ton.

    Kabupaten Barito Selatan pada 2022 adalah 3.6 ribu ton, pada tahun 2023 turun menjadi 3.5 ribu ton. Sedangkan yang mengalami peningkatan produksi hanya di Kota Palangka Raya yakni 14 ton pada 2022 menjadi 31 ton pada 2023.

    Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa program food estate di Kalimantan Tengah tidak efektif untuk meningkatkan produksi tanaman pangan khususnya komoditas padi.

    Adapun, peningkatan subsidi pupuk untuk petani yang kerap mengalami pemangkasan anggaran bisa mengerek produktivitas dan menjadi salah satu solusi krisis pangan.

    Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).