7cloud.asia – Di sela forum Transforming Food Systems in the Face of Climate Change COP 28 Uni Emirat Arab di Dubai, Presiden Jokowi meminta dukungan dana dan teknologi untuk pengembangan food estate.
Karena pidatonya di COP 28 Uni Emirat Arab ini, Jokowi dinilai terus menutup mata atas kegagalan proyek lumbung pangan atau food estate yang terbukti berdampak buruk pada lingkungan.
Dalam pidatonya di COP 28 Uni Emirat Arab itu, Jokowi berdalih bahwa sektor pertanian dan perkebunan bisa memproduksi biofuel seperti biodiesel.
Jokowi mengklaim food estate bisa menyuplai kebutuhan pangan dan energi global. Padahal, hasil proyek lumbung pangan Jokowi jauh panggang dari api.
Berselang sekitar 12 jam dari pidato Jokowi di Dubai, aktivis Greenpeace, LBH Kalimantan Tengah, Save Our Borneo, dan Walhi Kalimantan Tengah ‘napak tilas’ ke area proyek food estate garapan Kementerian Pertahanan.
Baca: Sambut COP 28 Uni Emirat Arab, aktivis lingkungan tuntuk aksi nyata untuk lingkungan.
Di lokasi food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah ini Greenpeace menggelar aksi kreatif parodi ‘makan siang Presiden Jokowi dan tiga calon presiden di Pilpres 2024’.
Para aktivis kembali mengirimkan pesan bahwa proyek food estate bukanlah solusi ketahanan pangan, tetapi justru memperparah krisis pangan dan krisis iklim.
“Kondisi food estate Gunung Mas hari ini tak jauh berbeda, meski sudah berselang satu tahun sejak kami memotret kegagalan proyek ini pada November 2022. Tidak ada kebun singkong yang dijanjikan,” kata Belgis Habiba, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.
Belgis menambahkan, padahal sudah sekitar 760 hektare hutan alam dibabat untuk proyek strategis nasional ini.
“Hutan yang sebenarnya menyediakan sumber kehidupan untuk flora fauna di dalamnya, untuk masyarakat adat dan masyarakat setempat, dan menjadi benteng pertahanan kita untuk menahan laju krisis iklim,” imbuhnya.
Baca: Negara miskin paling merasakan dampak perubahan iklim
Ketahanan pangan merupakan salah satu isu yang dibahas dalam COP 28 Uni Emirat Arab.
Uni Emirat Arab selaku tuan rumah COP28 telah merilis rancangan awal deklarasi tentang pertanian, resiliensi sistem pangan, dan aksi iklim yang berkelanjutan.
Rancangan deklarasi ini menekankan pentingnya mengintegrasikan transformasi sistem pangan dan pertanian dalam aksi iklim.
Salah satunya dengan fokus pada sistem pertanian dan pangan yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan degradasi lingkungan.
Sayangnya, Presiden Jokowi malah mempromosikan pengembangan biofuel yang merupakan solusi palsu dan tak menunjukkan keseriusan komitmen iklim.
Baca: Negara maju diminta lebih berperan dalam menahan laju perubahan iklim
Dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia, sejumlah aktivis lingkungan menegaskan, pengembangan biofuel akan memicu ekspansi perkebunan monokultur yang memperparah kerusakan hutan dan gambut.
Selain di Gunung Mas, proyek food estate pemerintah juga merambah wilayah gambut di bekas lahan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau yang sebelumnya sudah gagal.
“Menurut pantauan kami, proyek ini justru memperparah kerusakan gambut hingga memicu kebakaran pada September sampai Oktober 2023.” kata Bayu Herinata, Direktur Walhi Kalimantan Tengah.
Bayu menegaskan, pemerintah harus menghentikan food estate karena sistem pangan monokultur skala besar seperti ini merupakan solusi palsu untuk cita-cita ketahanan pangan.
Pemerintah harus melakukan evaluasi pelaksanaan proyek food estate secara menyeluruh karena ada potensi kerugian negara dari penggunaan APBN dalam menjalankan proyek ini.
“Yang paling penting, dalam waktu cepat pemerintah juga harus memulihkan hutan dan lahan gambut yang rusak di area tersebut,” pungkasnya.
Leave a Reply