Tag: hutan tropis

7cloud.asia – Pemerintah Brasil akan menjadi tuan rumah Konferensi Para Pihak ke-30 Konvensi Iklim PBB (COP 30) yang akan diselenggarakan di Belém do Pará, Brasil pada November 2025 mendatang

Kesempatan ini akan dimanfaatkan Brasil untuk meluncurkan Tropical Forest Finance Facility (TFFF) atau Fasilitas Pembiayaan Hutan Tropis dunia.

Dalam press brefing pada Senin (20/10/2025) disebutkan bahwa inisiatif ini akan mempertemukan negara-negara dengan hutan hujan terbesar di dunia.

Dalam kertas posisi, yang dirilis WALHI pada April 2025 lalu, disebutkan bahwa TFFF pertama kali difasilitasi di sela-sela KTT G20 di Bali, Indonesia pada November 2022.

Kala Sebuah kesepakatan diumumkan antara Brasil, Indonesia, dan Republik Demokratik Kongo—tiga negara yang jika digabungkan diperkirakan memiliki sekitar 52 persen hutan hujan dunia.

Mekanisme TFFF ini pertama kali digagas lebih dari 15 tahun yang lalu oleh seorang eksekutif senior Bank Dunia bernama Kenneth Lay.

Pada tahun 2018, Center for Global Development menyebarluaskan sebuah proposal terkait mekanisme keuangan ini dan pemerintah Brasil kemudian mengadopsinya serta mempresentasikannya dalam COP 28 di Dubai.

Sejak saat itu, sebuah tim yang terdiri dari perwakilan pemerintah Brasil, Bank Dunia, Lion’s Head Global Partners, dan sejumlah pihak lainnya mulai menyusun proposal rinci yang tetap menggunakan akronim TFFF, namun dengan makna baru untuk salah satu huruf “F”: kini dikenal sebagai Tropical Forest Forever Facility.

Baca: Brasil dorong inisiatif TFFF untuk Pelestarian Hutan Tropis

Hingga Maret 2025, tim ini telah menghasilkan dua concept note mengenai TFFF. Yang pertama, yang akan kami sebut sebagai Versi 1, dirilis pada 5 Juli 2024. Yang kedua, atau Versi 2, dirilis pada 24 Februari 2025.

Mary Louise Malig, Direktur Kebijakan Global Forest Coalition yang menulis kertas posisi ini mnyebut, terdapat banyak perbedaan antara kedua versi ini.

Berikut analisis Mary lebih lanjut tentang TFFF yang akan dilaunching pada COP 30, November mendatang

Mary mengritik TFFF sebagai konsep yang dibangun di atas logika kapitalisme hijau yang menyesatkan. Ia menganggap krisis iklim terjadi karena “kegagalan pasar” dalam memberi nilai pada jasa ekosistem, bukan karena model ekonomi ekstraktif yang rakus dan menghancurkan alam.

Alih-alih melindungi hutan tropis, TFFF dinilai justru memperdalam komodifikasi hutan tropis, dan mengubahnya menjadi aset finansial yang diperdagangkan dan dipertaruhkan.

“Hutan dinilai hanya 4 dolar per hektare, padahal menyediakan penyerapan karbon, pengatur iklim global, hingga habitat biodiversitas. Angka ini bukan hasil kalkulasi ilmiah, tapi sekadar imbal hasil investasi yang diinginkan Bank Dunia,” tandas Mary dalam tulisannya.

Mary menulis, TFFF sebagai skema rapuh yang menguntungkan investor dan bahkan menurutnya bisa berbahaya. Karena bergantung pada pinjaman dan investasi pasar modal, jika terjadi krisis keuangan, insentif bisa dihentikan.

Bahkan dokumen resmi TFFF menyatakan bahwa fasilitas ini bisa dilikuidasi jika gagal memenuhi target keuangan. Dengan kata lain, nasib hutan tropis ditentukan oleh stabilitas pasar global, bukan komitmen perlindungan lingkungan.

Baca: Kerusakan hutan tropis dunia semakin mengkhawatirkan

Siapa yang Diuntungkan?
TFFF menjanjikan dana untuk perlindungan hutan, tetapi ⁠80 persen dari dana dikendalikan pemerintah pusat, bukan komunitas penjaga hutan seperti masyarakat adat.

Kertas posisi itu juga menyoroti, dana yang dialokasikan untuk masyarakat adat dan komunitas lokal yang hanya 20 persen, padahal masyrakat adat inilah yang justru telah terbukti paling efektif menjaga hutan.

⁠Tidak ada sanksi untuk negara atau perusahaan yang melakukan deforestasi atas nama pembangunan atau investasi.

Sementara itu, korporasi bisa dengan mudah mengklaim bahwa mereka “berkontribusi pada penyelamatan hutan” hanya dengan menanamkan modal di TFFF. Greenwashing dilegalkan.

TFFF Gagal Menjawab Akar Masalah
TFFF tidak menyentuh penyebab utama deforestasi: ekspansi sawit, peternakan industri, tambang, dan proyek infrastruktur. Skema ini justru mengalihkan tanggung jawab dari negara industri ke negara tropis.

Dengan membayar 4 dolar per hektare, negara-negara kaya bisa mencuci tangan tanpa harus mengurangi emisi mereka sendiri.

“Ini bukan keadilan iklim—ini adalah outsourcing tanggung jawab moral dan ekologis,“ demikian kertas posisi tersebut.

7cloud.asia – Pemerintah Brasil dan United Nations Development Programme (UNDP), Senin (20/10/2025) menyelenggarakan lokakarya regional tentang Tropical Forest Forever Facility (TFFF) bersama Negara-negara Anggota ASEAN dan para pemangku kepentingan di Jakarta.

TFFF adalah mekanisme pembiayaan inovatif untuk memberi penghargaan kepada negara-negara tropis untuk pelestarian hutan yang dipimpin oleh Brasil dan dirancang bersama oleh komite pengarah interim yang terdiri dari negara-negara tropis (Kolombia, Republik Demokratik Kongo, Ghana, Indonesia, dan Malaysia).

Selain itu ada lima negara maju yang disebut siap menjadi sponsor TFFF, yaitu Perancis, Jerman, Norwegia, Uni Emirat Arab, dan Inggris.

TFFF didukung partisipasi aktif organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat dan komunitas lokal, dan sektor swasta, Mekanisme ini akan memberikan insentif jangka panjang dan berkesinambungan bagi negara-negara berhutan tropis

TFFF juga disebut akan memastikan sumber daya yang signifikan menjangkau mereka yang melindungi dan memulihkan hutan di lapangan, terutama masyarakat adat dan komunitas lokal.

TFFF adalah fasilitas pendanaan yang bertujuan memberikan insentif sebesar 4 dolar AS/hektare/tahun kepada negara-negara yang berhasil menjaga tutupan hutan tropis tetap utuh.

Dana ini dikumpulkan dari investor: 80 persen berasal dari pasar modal dan 20 persen dari sponsor negara kaya, dengan total target sebesar USD 125 miliar.

Dana tersebut dikelola dengan target return sebesar 7,5 persen, yang kemudian disalurkan ke negara-negara pemilik hutan jika mereka memenuhi kriteria pengurangan deforestasi.

Baca: Brasil dorong inisiatif TFFF untuk pelestarian hutan tropis

Namun pembayaran ini bersifat bersyarat. Jika angka deforestasi naik, negara bisa kehilangan insentif atau bahkan dikenai penalti. Skema ini membuat hutan tropis menjadi semacam instrumen pasar: dievaluasi, dihitung, dan dijadikan objek pertaruhan keuangan.

Resident Representative UNDP Indonesia,Sara Ferrer Olivella dalam pres briefing pada Senin (20/10/2025) di Jakarta mengatakan, TFFF merupakan contoh nyata bagaimana negara-negara di kawasan Global South merancang solusi yang menjawab tantangan bersama mereka.

”Negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, memiliki peran penting dalam membentuk kerangka inovatif ini agar pendanaan iklim dan kehutanan dikelola secara transparan, menjangkau masyarakat lokal, serta mendorong pembangunan manusia dan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menambahkan, “UNDP siap mendukung negara-negara dalam memperkuat sistem tata kelola dan kapasitas kelembagaan yang diperlukan agar mekanisme ini benar-benar bermanfaat bagi manusia dan bagi planet ini.”

Namun, TFFF menuai kritik dan disebut gagal menjawab akar masalah deforestasi hutan tropis di dunia.

Mary Louise Malig, Direktur Kebijakan Global Forest Coalition yang menulis kertas posisi tentang TFFF menyebut, inisiatif ini tidak menyentuh penyebab utama deforestasi: ekspansi sawit, peternakan industri, tambang, dan proyek infrastruktur.

Skema ini justru mengalihkan tanggung jawab dari negara industri ke negara-negara pemilik hutan tropis. Dengan membayar hanya 4 dolar per hektare, negara-negara kaya bisa mencuci tangan tanpa harus mengurangi emisi mereka sendiri.

“Ini bukan keadilan iklim—ini adalah outsourcing tanggung jawab moral dan ekologis,“ demikian kertas posisi tersebut.

Baca: Catatan Kritis terhadap inisiatif TFFF untuk lindungi hutan tropis dunia

Alih-alih bergantung pada mekanisme pasar dan investor global, Mary menegaskan, perlindungan hutan tropis seharusnya dibangun di atas prinsip keadilan ekologis dan pengakuan hak masyarakat adat.

Beberapa alternatif nyata yang layak diperjuangkan:
• ⁠Pendanaan langsung ke masyarakat adat dan komunitas lokal.
• ⁠Hentikan insentif ekonomi untuk industri perusak hutan seperti sawit, tambang, dan agribisnis.
• ⁠Pajak emisi karbon dan industri minyak, serta realokasi sebagian anggaran militer global (hanya 1persen saja) untuk perlindungan hutan.
• ⁠Hukum yang mengakui hutan sebagai subjek hukum, bukan sekadar objek ekonomi.
• ⁠Akuntabilitas hukum terhadap perusahaan-perusahaan perusak lingkungan.

“Daripada berharap pada skema pasar, kita perlu hukum yang mengakui hak hukum hutan sebagai subjek hidup, dan menuntut korporasi perusak bertanggung jawab,” tandas Mary dalam kertas posisi tersebut.

Ditambahkan, TFFF merupakan contoh nyata bagaimana kapitalisme hijau bekerja: membungkus pendekatan neoliberal dalam narasi keberlanjutan, sambil tetap mempertahankan struktur dominasi dan ketimpangan.

Skema ini disebutnya menguntungkan bank dan investor, tidak menghentikan sistem ekonomi ekstraktif dan mengorbankan masyarakat adat dan ekosistem hutan.

Perlindungan hutan tropis harus dilakukan dengan berbasis pada hak-hak masyarakat adat, dilandasi regulasi ketat terhadap perusak lingkungan, dan tidak menjadikan hutan sebagai objek spekulasi pasar.