ruangkota

Tag: infrastruktur

  • Mengenal Infrastruktur Ramah Lingkungan dan Manfaatnya Untuk Kehidupan Kota

    Mengenal Infrastruktur Ramah Lingkungan dan Manfaatnya Untuk Kehidupan Kota

    7cloud.asia – Infrastruktur ramah lingkungan disebut sebagai  terobosan baru bagi kehidupan dan komunitas kota.

    Infrastruktur ramah lingkungan adalah konsep baru untuk memanfaatkan alam atau lahan dan menjadikannya kawasan perkotaan yang lebih baik bagi semua penghuninya.

    Infrastruktur ramah lingkungan bukan tentang membangun bangunan atau kawasan  dengan cara biasa, tetapi juga memanfaatkan alam untuk menciptakan cara hidup yang berkelanjutan dan lebih ramah lingkungan.

    Konsep ini tidak hanya baik bagi lingkungan dn kota, tetapi juga manusia yang menghuninya. Infrastruktur ramah lingkungan diwujudkan dengan menambahkan lebih banyak unsur alam ke dalam kota, untuk dapat mengatasi permasalahan seperti polusi dan perubahan iklim.

    Baca: Desain biolivik menghadirkan alam dalam lingkungan binaan

    Infrastruktur ramah lingkungan juga tentang upaya untuk meningkatkan kualitas hidup warga kota secara keseluruhan.

    Di era modern saat kota-kota semakin besar dan kita mengkhawatirkan bumi, infrastruktur ramah lingkungan bagaikan peta jalan menuju masa depan yang lebih cerah dan sejahtera.

    Infrastruktur ramah lingkungan memainkan peran penting dalam perencanaan kota dengan meningkatkan kelestarian lingkungan, meningkatkan kesejahteraan warga kota dengan menciptakan kota yang lebih layak huni melalui integrasi elemen alam, seperti taman dan ruang hijau, ke dalam lanskap perkotaan.

    Infrastruktur ramah lingkungan membantu mengurangi dampak buruk urbanisasi, mendukung keanekaragaman hayati, mendorong inklusivitas sosial, dan berkontribusi terhadap ketahanan sebuah kota dan kualitas hidup warganya secara keseluruhan.

    Baca:  Slow city, konsep baru tata kelola kota yang lebih memanusiakan

    Manfaat untuk lingkungan 
    Menurut studi pada 2018, perkotaan ramah lingkungan adalah kombinasi kreatif dari struktur alami dan buatan yang ditujukan untuk mencapai ketahanan sebuah kota terhadap sejumlah masalah.

    Tata kota yang ramah lingkungan meliputi pengelolaan banjir, antisipasi terhadap kekeringan, kesehatan masyarakat, dll.) dengan melibatkan masyarakat luas dan perhatian terhadap prinsip teknologi tepat guna.

    Investasi infrastruktur ramah lingkungan di wilayah perkotaan menawarkan manfaat signifikan untuk lingkungan, sehingga menjadikan investasi GI sebagai strategi yang berharga untuk perencanaan kota yang berkelanjutan dan berketahanan.

    Infrastruturramah linngkungan seperti trotoar permeabel dan atap hijau dapat mengelola air hujan secara efektif dengan menyerap dan menyaring air hujan. Hal ini mengurangi risiko banjir, mencegah polusi air, dan membantu menjaga kesehatan ekosistem perairan.

    Baca: Kota di dunia yang sangat ramah untuk pejalan kaki

    Infrastruktur ramah lingkungan juga memperkenalkan lebih banyak ruang hijau di perkotaan, sekaligus meningkatkan keanekaragaman hayati perkotaan dengan menyediakan habitat bagi berbagai spesies.

    Langkah ini mendukung upaya konservasi satwa liar perkotaan dan meningkatkan keseimbangan ekologi secara keseluruhan.

    Infrastruktur kota juga berkontribusi terhadap ketahanan iklim dengan memitigasi efek pulau panas yang tercipta akibat kegiatan di sebuah kota.

    Kehadiran infrastruktur ramah lingkungan  memberikan efek keteduhan dan pendinginan, mengurangi konsumsi energi untuk AC dan meningkatkan kenyamanan iklim perkotaan secara keseluruhan.

    Seperti apa manfaat infrastruktur untuk sosial ekonomi masyarakat kota akan kita bahas dalam artikel selanjutnya. 

    Sumber: earth.org baca artikel asli di sini

     

  • Tantangan Menerapkan Infrastruktur Ramah Lingkungan dalam Perencanaan Kota

    Tantangan Menerapkan Infrastruktur Ramah Lingkungan dalam Perencanaan Kota

    7cloud.asia – Infrastruktur ramah lingkungan disebut sebagai konsep pembangunan kota masa depan. 

    Infrastruktur ramah lingkungan merupakan alat yang ampuh untuk perencanaan kota, memberikan solusi terhadap tantangan yang dihadapi kota terkiat masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi.

    Dengan menggabungkan alam ke dalam kota lewat infrastruktur ramah lingkungan, kita dapat menciptakan komunitas kota yang lebih berkelanjutan dan berketahanan.

    Infrastruktur ramah lingkungan menawarkan manfaat lingkungan seperti mengelola air hujan, mendukung keanekaragaman hayati, dan mengurangi udara panas dan polusi udara di kawasan kota.

    Perencanaan infrastruktur ramah lingkungan juga meningkatkan kesejahteraan penduduk kota dengan meningkatkan kesehatan mental dan fisik serta menumbuhkan rasa kebersamaan.

    Baca: Mengenal apa itu infrastruktur ramah lingkungan

    Secara ekonomi, infrastruktur ramah lingkungan akan memotong biaya energi dan perawatan kesehatan, meningkatkan nilai properti, menghasilkan pendapatan pariwisata, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas.

    Namun, tantangan terkait pendanaan, keterlibatan masyarakat, dan integrasi kebijakan perlu mendapat perhatian. 

    Penerapan infrastruktur ramah lingkungan dalam perencanaan kota menghadapi beberapa tantangan.

    Pertama, sering kali ditemukan kurangnya fokus yang jelas terhadap keadilan dalam kriteria infrastruktur hijau, sehingga sulit untuk mendapatkan pendanaan bagi proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat marginal.

    Mengadvokasi pendanaan khusus untuk inisiatif infrastruktur ramah lingkungan yang berfokus pada keadilan dapat membantu.

    Baca: Desain biofilik, memasukkan alam dalam lingkungan binaan

    Kedua, kriteria teknokratis, seperti pengelolaan air hujan, sering kali lebih diutamakan daripada kebutuhan masyarakat, sehingga berujung pada konflik.

    Untuk mengatasi hal ini, para perencana harus menemukan keseimbangan antara persyaratan teknis dan prioritas masyarakat dalam kebijakan.

    Keterlibatan masyarakat yang pasif, dengan mengandalkan keluhan yang ada, dapat menimbulkan resistensi ketika proyek GI tidak sejalan dengan kebutuhan lokal.

    Secara bertahap melibatkan masyarakat yang lebih aktif, mulai dari awal proyek dan menyelesaikan konflik dengan jelas, sangatlah penting.

    Kesenjangan pendanaan, yang lebih memihak pada wilayah yang lebih kaya, merupakan tantangan yang ada. Mengeksplorasi metode pendanaan yang inovatif dan mengadvokasi kebijakan yang adil dapat mengatasi masalah ini.

    Baca: Slow city, konsep baru mengelola kota yang lebih memanusiakan

    Ketiga, menyelaraskan kebijakan infrastruktur ramah lingkungan dengan tujuan perkotaan yang lebih luas, terutama di bidang transportasi dan tata guna lahan, merupakan hal yang rumit.

    Para perencana harus menyusun strategi kohesif yang mengintegrasikan infrastruktur ramah lingkungan ke dalam rencana pembangunan perkotaan.

    Langkah-langkah ini dapat membantu mengatasi hambatan penerapan infrastruktur ramah lingkungan.

    Rekomendasi kebijakan
    Untuk menerapkan infrastruktur hijau secara efektif dalam perencanaan kota, pembuat kebijakan dan perencana kota harus memprioritaskan integrasi prinsip-prinsip hijau ke dalam perencanaan kota dan peraturan zonasi.

    Hal ini melibatkan revisi kebijakan yang ada atau pembuatan kebijakan baru yang mewajibkan penyertaan ruang hijau, multifungsi, dan konektivitas dalam rencana pembangunan perkotaan.

    Baca: Konsep kota hutan di IKN dinilai belum jamin ramah lingkungan

    Pada saat yang sama, mendapatkan pendanaan dan dukungan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan proyek.

    Para pengambil kebijakan harus menjajaki beragam jalur pendanaan, seperti kemitraan publik-swasta, hibah, dan insentif untuk pembangunan ramah lingkungan.

    Upaya ini bisa dilakukan sembari melibatkan masyarakat melalui pertemuan balai kota dan kampanye untuk membangun kesadaran akan pentingnya infrastruktur yang ramah lingkungan.

    Memberikan insentif pajak bagi dunia usaha dan pemilik rumah yang berinvestasi pada infrastruktur ramah lingkungan dapat lebih mendorong partisipasi dan dukungan finansial.

    Dengan menjadikan prinsip-prinsip hijau sebagai bagian dari kebijakan perkotaan dan melibatkan masyarakat secara aktif, kita dapat berupaya menuju masa depan perkotaan yang lebih hijau dan sejahtera.

    Sumber: earth.org baca artikel asli di sini

     

  • Manfaat Ekonomi Infrastruktur Ramah Lingkungan untuk kehidupan Kota

    Manfaat Ekonomi Infrastruktur Ramah Lingkungan untuk kehidupan Kota

    7cloud.asia – Infrastruktur ramah lingkungan tak hanya menawarkan manfaat ekologis tetapi juga menawarkan berbagai manfaat sosial dan kesehatan bagi warga kota. 

    Seperti telah disebutkan dalam artikel sebelumnya, infrastruktur ramah lingkungan adalah terobosan baru bagi kehidupan dan komunitas sebuah kota.

    Infrastruktur ramah lingkungan adalah konsep untuk memanfaatkan alam atau lahan dan menjadikan kawasan kota yang lebih baik bagi semua penghuninya.

    Infrastruktur ramah lingkungan bukan hanya tentang membangun bangunan atau kawasan dengan cara biasa, tetapi juga memanfaatkan alam untuk menciptakan cara hidup yang berkelanjutan dan lebih ramah lingkungan.

    Baca: Apa itu infrastruktur ramah lingkungan

    Lantas apa saja manfaat infrastruktur ramah lingkungan untuk kesehatan kota, mari kita uraikan satu per satu: 

    1. Berdampak positif pada kesehatan mental

    Dengan memberikan akses terhadap ruang hijau, taman, dan lingkungan alam kepada penduduk perkotaan.

    Kawasan hijau yang mudah diakses ini dapat membantu mengurangi perasaan stres, kecemasan, dan depresi di kalangan penduduk perkotaan.

    2. Meningkatkan kesehatan fisik

    Infrastruktur ramah lingkungan menawarkan peluang untuk melakukan aktivitas seperti berjalan kaki, joging, dan kegiatan rekreasi di ruang kota.

    Kegiatan-kegiatan ini berkontribusi pada penurunan tingkat obesitas dan masalah kesehatan terkait. 

    Baca: Tantangan penerapan infrastruktur ramah lingkungan

    3. Menciptakan kawasn kreatif

    Infrastruktur ramah lingkungan memainkan peran penting dalam menciptakan kawasan komunal di mana warga dapat berinteraksi, bersosialisasi, dan mengembangkan ikatan komunitas yang lebih kuat.

    Ruang-ruang komunal ini sering kali berfungsi sebagai tempat berkumpul, acara, dan aktivitas bertetangga, sehingga menumbuhkan rasa persatuan di antara penduduk perkotaan.

    Berinvestasi di infrastruktur ramah lingkungan juga membawa berbagai manfaat ekonomi bagi sebuah kota, yaitu: 

    1. Turunkan konsumsi energi

    Menempatkan elemen hijau secara strategis seperti pepohonan dan atap hijau memberikan keteduhan dan isolasi pada bangunan.

    Ini artinya infrastruktur ramah lingkungan akan menurunkan konsumsi energi yang berbuntut pada penghematan biaya pada tagihan listrik.

    Baca: Desain biofilik hadirkan alam di dalam lingkungan binaan

    2. Turunkan biaya kesehatan 

    Infrastruktur ramah lingkungan menghasilkan kesehatan masyarakat yang lebih baik, yang berarti menurunkan biaya layanan kesehatan bagi individu dan pemerintah.

    Hal ini juga meningkatkan nilai properti bila dikelola dengan baik, sehingga berkontribusi terhadap pendapatan pajak yang lebih tinggi bagi pemerintah daerah.

    3. Ciptakan peluang usaha

    Ruang hijau menarik pengunjung, memberikan manfaat bagi bisnis dan perekonomian lokal. Proyek-proyek ini menciptakan lapangan kerja di berbagai bidang seperti pertamanan dan perencanaan kota.

    Selain itu, hal ini membantu mengelola air hujan secara alami, sehingga mengurangi kebutuhan akan infrastruktur tradisional yang mahal.

    Terakhir, akses terhadap ruang hijau saat istirahat dapat meningkatkan produktivitas pekerja dan kepuasan kerja, sehingga memberikan manfaat bagi pengusaha dan perekonomian secara keseluruhan.

    Sumber: earth.org

  • Singgung Pembangunan Infrastruktur Jokowi, Jusuf Kalla Sebut Ada Pihak yang Dirugikan

    Singgung Pembangunan Infrastruktur Jokowi, Jusuf Kalla Sebut Ada Pihak yang Dirugikan

    7cloud.asia – Pembangunan infrastruktur masif dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Namun, mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) menyebut ada pihak yang dirugikan dalam pembangunan ini.

    Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 itu tak menampik pembangunan infratrusktur penting dilakukan tetapi pemerintah harus memikirkan keseimbangan dalam pembangunan infrastruktur.

    “Tentu pembangunan infrastruktur penting. Saya pikir tadi dari rumah ke sini mungkin 45 menit sampai 1 jam, ternyata cukup 20 menit karena jalan tol bagus. Tentu juga tidak bagus yang punya rumah sebelahnya karena tidak bisa lagi ke warung,” jelasnya seperti yang dilansir detik.com.

    Menurutnya, pembangunan infrastuktur dengan menggunakan hutang negara di era Jokowi membuat pemerintah selanjutnya tidak akan mudah mengurus Indonesia.

    Baca: Peningkatan hutang jadi tambal sulam bagi pemerintah

    Pasalnya ada beban yang harus ditanggung, salah satunya dari pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur secara masif ini juga akan membebani keuangan negara di masa depan.

    Siapapun pemerintahannya, ujar Jusuf Kalla, tidak mudah memerintah Indonesia pada pemerintahan yang akan datang.

    “Karena pemerintah sekarang telah menghabiskan segala sumber dana untuk suatu hal-hal yang kadang-kadang tidak efisien,” jelasnya.

    Selam pemerintahan Jokowi, beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang semakin berat. Pendapatan negara tidak sebanding dengan pengeluaran negara.

    “Pemerintah yang akan datang harus punya keberanian. Kalau dia kacau pemerintahan yang akan datang, maka semuanya akan kena. Jadi semua akan sulit,” katanya.

    Baca: Makan siang gratis akan menambah beban APBN semakin berat

    Per 31 Januari 2024, utang pemerintah Indonesia tembus Rp 8.253,09 triliun. Padahal pendapatan negara hanya Rp 2.800 triliun.

    “Kita menghadapi tantangan, kita banyak utang lebih Rp 8.000 triliun, utang BUMN kurang lebih Rp 3.000-4.000 triliun, jadi Rp 11.000-12.000 triliun. Belum bunganya, cicilannya,” paparnya.

    Kondisi ini akan bertambah berat jika pemerintahan yang akan datang menjalani program makan siang gratis yang diusung pasangan capres cawapres, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

    “Belum lagi subsidi BBM, subsidi listrik. Belum lagi bansos Rp 500 triliun, belum lagi makan siang (gratis) Rp 400 triliun, belum lagi untuk pendidikan 20%,” ungkapnya.

    Baca: Makan siang gratis masuk RAPBN 2025

    Tentu saja tambahan beban pengeluaran negara ini yang menanggung rakyat juga.

    “Kalau ditotal ini bisa Rp 4.000 triliun, pendapatan negara cuma Rp 2.800 triliun. Kita defisit Rp 1.000-an triliun. Siapa yang bayar itu? Ya kita semuanya bersama-sama,” katanya.

    Karena itu, mantan menko perekonomian ini berharap pemerintahan yang akan datang nantinya punya keberanian dan ketegasan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

    “Kalau dia kacau pemerintahan yang akan datang, maka semuanya akan kena. Jadi semua akan sulit,” ujarnya.

    Reporter: Nurakhmayani

     

  • DPR Ingatkan Keberhasilan Pembangunan Harus Melihat Manusianya, Bukan Infrastruktur Semata

    DPR Ingatkan Keberhasilan Pembangunan Harus Melihat Manusianya, Bukan Infrastruktur Semata

    7cloud.asia – Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menegaskan pentingnya memperluas cara pandang dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah.

    Ia menilai bahwa tren saat ini cenderung mengukur keberhasilan pembangunan hanya dari segi kemajuan infrastruktur, padahal hal tersebut belum tentu sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

    “Sekarang ini orang mengukur keberhasilan pembangunan dari infrastruktur. Padahal, daerah-daerah dengan infrastruktur bagus belum tentu memiliki indeks pembangunan manusia yang baik,” ujar Andi Yuliani kepada Parlementaria seusai Rapat Kunjungan Kerja Komisi XI DPR di Yogyakarta, Jumat (6/12/2024).

    Dalam konteks ini, Andi menekankan bahwa pembangunan harus dilihat secara lebih menyeluruh, termasuk pembangunan sumber daya manusia dan sosial ekonomi.

    Ia menyinggung visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia yang lebih berkeadilan.

    “Ini adalah saat yang paling penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk menyadarkan masyarakat bahwa pembangunan itu tidak hanya infrastruktur, tetapi juga mencakup pembangunan sumber daya manusia dan sosial ekonomi,” tambahnya.

    Baca: Jokowi genjot pembangunan bendungan, berdampak pada lingkungan

    Ia juga menyoroti beberapa program sosial yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti pemberian makanan bergizi gratis guna menurunkan angka stunting dan meningkatkan harapan hidup.

    Namun, ia mencatat bahwa implementasi program ini tidak selalu mudah, terutama bagi daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya.

    “Faktanya pemerintah daerah ini akhirnya harus menyediakan anggaran khusus untuk program ini. Penyediaan makan siang gratis bagus tetapi yang perlu kita perhatikan kalau mungkin di Jogja, daerah Jawa bisa menyiapkan sumber daya pangan untuk makan siang gratis tapi di daerah-daerah yang lain belum tentu,” ujarnya.

    Legislator Dapil Sulawesi Selatan ini mengajak pemerintah dan masyarakat untuk tidak hanya fokus pada kemajuan infrastruktur semata.

    Ia menekankan perlunya pendekatan holistik yang juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

    Andi menambahkan, perlunya memandang keberhasilan pembangunan daerah langsung sesuai fakta ketimbang angka-angka statistik.

    Baca: Skema Proyek Strategis Nasional jadi akar pelanggaran HAM

    Jika melihat kasus Yogyakarta, variabel indeks pembangunan manusia yang cukup baik itu terlihat dari angka partisipasi sekolah dan harapan hidup yang sudah bagus.

    “Tetapi, jumlah penduduk miskin yang dipengaruhi oleh daya beli masih menjadi tantangan utama,“ ujar Andi Yuliani

    Dalam pandangannya, data statistik yang sering menjadi acuan tidak selalu mencerminkan realitas di lapangan.

    Andi mencontohkan bahwa meskipun tingkat elektrifikasi di Indonesia mencapai 99 persen, masih banyak rumah tangga yang belum memiliki akses listrik.

    Data yang kontradiktif juga terjadi untuk wilayah Yogyakarta. Merujuk paparan Deputi Bidang Pengembangan Regional dari Kementerian PPN/BAPPENAS dalam rapat, dijelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia DIY berada di urutan 2 nasional dengan capaian 81,62 jauh di atas rata-rata nasional 75,02.

    Ironisnya, tingkat kemiskinan di DIY mencapai 10,83 persen yang juga lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu 9,03 persen.

  • Perubahan Iklim Jadi Tantangan Besar Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

    Perubahan Iklim Jadi Tantangan Besar Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

    7cloud.asia – Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia saat ini menghadapi tantangan perubahan iklim yang sangat kompleks dan multidimensional.

    Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan di Indonesia telah mengalami peningkatan suhu sebesar 0,45 hingga 0,75 derajat Celsius.

    Sementara proyeksi kenaikan permukaan air laut mencapai 0,8 hingga 12 sentimeter per tahun. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena 65 persen penduduk Indonesia dari total 275 juta jiwa tinggal di wilayah pesisir.

    Menurut Kepala Pusat Studi Transportasi (Pustral) UGM, Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D, kondisi tersebut menjadikan negara Indonesia sangat rentan terhadap dampak kenaikan muka air laut.

    Fakta tersebut juga menempatkan Indonesia pada peringkat ke-14 dalam Global Climate Risk Index atau Indeks Risiko Iklim (CRI)

    Indeks Risiko Iklim memeringkat negara berdasarkan dampak manusia dan ekonomi akibat cuaca ekstrem. Edisi terbaru menyoroti meningkatnya kerugian dan kebutuhan mendesak akan ketahanan dan tindakan iklim yang lebih kuat.

    Indeks Risiko Iklim (CRI) yang diterbitkan sejak 2006, menganalisis tingkat dampak peristiwa cuaca ekstrem terkait iklim terhadap negara. Dengan demikian, CRI mengukur konsekuensi risiko yang terjadi pada negara.

    “Hal ini menandakan tingkat kerentanan yang signifikan terhadap dampak perubahan iklim”, ujarnya.

    Baca: Greenskill yang penting diketahui demi keberlanjutan

    Ikaputra menyampaikan tingkat kerentanan akibat dampak perubahan iklim memerlukan keseriusan dalam menangani dan memitigasi. Karena itu, Pustral UGM menggelar webinar bertema Sustainable Infrastructure Development: Meeting the Climate Challenge pada hari Selasa (27/5/2025).

    Webinar diselenggarakan di tengah momentum penting ketika dunia sedang menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin mendesak, di mana suhu global telah mencapai 1,51°C di atas level pra-industri pada April 2025.

    “Kondisi menandakan urgensi yang tidak dapat diabaikan lagi. Kehadiran para ahli, praktisi, pembuat kebijakan, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diharapkan sebagai bentuk komitmen bersama dalam menghadapi krisis iklim melalui pembangunan infrastruktur berkelanjutan,” terangnya.

    Memaparkan strategi dekarbonisasi sektor energi untuk mencapai net zero emissions (NZE), Moekti Handajani Soejachmoen, Direktur Eksekutif Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), menyampaikan target dekarbonisasi adalah sesuai Persetujuan Paris untuk mencapai NZE 2050.

    Beberapa prinsip yang perlu dipahami terkait dekarbonisasi antara lain dekarbonisasi sektor energi tidak bertentangan dengan peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.

    Dekarbonisasi energi diharapkan tidak mengakibatkan krisis energi, kelangkaan energi dan permasalahan energi lainnya.

    “Transisi karena dekarbonisasi harus berkeadilan (just transition), dan dekarbonisasi energi bukan hanya berdampak terhadap emisi tetapi juga terhadap investasi (carbon footprint produk)”, ungkapnya.

    Dalam menerapkan strategi dekarbonisasi, Moekti Handajani menandaskan perlu mempertimbangkan berbagai faktor, diantaranya Sumber daya.

    Baca: Upaya pemerintah ciptakan greenjobs

    Sumber daya alam ini termasuk kondisi lingkungan dan iklim dan sumber daya manusia termasuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Menurutnya, perlu kiranya melihat kerangka regulasi dan kelembagaan, pendanaan dan keuangan nasional.

    “Juga berbagai potensi kerjasama, baik internasional maupun antar pihak di dalam negeri, termasuk riset & pengembangan teknologi, pendidikan, investasi, perdagangan, keamanan, dan lainnya”, papar Moekti Handajani.

    Profesor Ir. Mohammed Ali Berawi, M.Eng.Sc, Ph.D, Guru Besar Departemen Teknik Sipil Universitas Indonesia menyatakan penerapan ketahanan iklim dalam desain dan konstruksi infrastruktur sipil memerlukan keragaman perspektif dari praktisi industri, lembaga penelitian, dan akademisi.

    Perspektif mereka diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan dan solusi dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

    Moh Berawi menyebut perlunya menciptakan proyek infrastruktur bernilai tambah, diantaranya dengan meningkatkan efisiensi dan kelayakan proyek, menciptakan inovasi dan alih teknologi.

    Selain itu perlunya meningkatkan kerjasama multisektor, mengembangkan infrastruktur yang terintegrasi dan multifungsi, serta mengoptimalkan manfaat bagi semua pemangku kepentingan.

    Value Creation pada pembangunan berkelanjutan menjadikan industri mendorong peningkatan nilai tambah dan peningkatan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.

    “Hal itu tentunya untuk memenuhi tujuan pembangunan yang lebih luas, inklusif, dan berkelanjutan.” tandasnya.

    Baca: Ekonomi Indonesia bertransisi ke ekonomi hijau

  • Pemprov DKI Jakarta dan Kemenhub Sepakat Percepat Pembangunan TOD Dukuh Atas

    Pemprov DKI Jakarta dan Kemenhub Sepakat Percepat Pembangunan TOD Dukuh Atas

    7cloud.asia – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi sepakat mempercepat pembangunan Transit Oriented Development atau TOD Dukuh Atas dan meningkatkan konektivitas stasiun kereta.

    Kesepakatan ini dicapai usai digelar pertemuan membahas percepatan sejumlah proyek infrastruktur transportasi di Jakarta yang berlangsung di Mandiri University, Jalan Tanah Abang Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2025).

    “Selama ini ada beberapa hal yang belum terselesaikan. Alhamdulillah sudah ada kesepakatan dan kami juga mendapatkan beberapa persetujuan yang memang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Jakarta,” ujar Pramono.

    Dikatakan Pramono, TOD Dukuh Atas nantinya akan menghubungkan empat moda transportasi yakni LRT, MRT, KRL, dan Kereta Bandara. Selain proyek TOD Dukuh Atas, pembahasan juga mencakup rencana penggabungan Stasiun Karet dan Stasiun BNI.

    Baca: Proyek berkonsep TOD dikembangkan di jalur MRT 

    Menurut Pramono, upaya ini akan membuat konektivitas transportasi di Jakarta semakin baik. Ditargetkan pembangunan TOD Dukuh Atas akan rampung pada 2027.

    “Dan kalau itu sudah terhubungkan maka semua yang melalui Dukuh Atas enggak kehujanan, tersambung dengan baik,” kata Pramono.

    Dalam kesempatan ini, Pramono juga melaporkan progres positif sejumlah proyek lainnya, termasuk fase perpanjangan MRT dari Bundaran HI ke Kota Tua, proyek LRT dari Kelapa Gading ke Manggarai, serta penyelesaian hambatan pembangunan MRT jalur Barat ke Timur di Senen.

    “Tadi sudah ada diskusi dan penyelesaian,” tambahnya.

    Pramono berharap pertemuan dengan Menteri Perhubungan ini bisa menyelesaikan berbagai hambatan pembangunan transportasi di Jakarta.

    Baca: Pembangunan kawasan berkonsep TOD diharapkan kurangi kemacetan di Jakarta

    Sementara Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi menambahkan, pertemuan ini membahas penyelesaian masalah pembangunan transportasi terintegrasi di Jakarta, termasuk TOD Stasiun Dukuh Atas.

    “Di antaranya yang kami bahas adalah masalah TOD di Jalan Sudirman, Stasiun Dukuh Atas. Kemudian juga ada beberapa hal, khususnya yang berkaitan dengan transportasi,” ucapnya.

    Ia berharap, rencana pembangunan transportasi yang terintegrasi dapat segera terealisasikan.

    Menurutnya, peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta akan mempercepat penyediaan transportasi publik yang nyaman untuk masyarakat.

    “Sangat baik dan sangat konstruktif pertemuan kami dan harapan kami bahwa TOD, kemudian juga Stasiun Karet, Sudirman, itu dalam waktu cepat bisa kami realisasikan,” tandas Dudy.

    Baca: Metamorfosa Jakarta lewat penataan transportasi publik

  • Infrastruktur yang Rusak Akibat Banjir Sumatera Hambat Distribusi Bantuan

    Infrastruktur yang Rusak Akibat Banjir Sumatera Hambat Distribusi Bantuan

    7cloud.asia – Anggota Komisi V DPR Danang Wicaksana Sulistya mendorong pemulihan infrastruktur dasar yang terdampak bencana banjir Sumatera melalui percepatan penyaluran logistik bantuan dan proses evakuasi. Pasalnya, kondisi infrastruktur menjadi kendala utama dalam penyaluran bantuan. 

    Menurutnya, banyak daerah yang terdampak banjir Sumatera hingga saat ini masih terisolir, sehingga menyulitkan masuknya logistik dan menghambat akses terhadap layanan kesehatan darurat.

    “Pemulihan infrastruktur dasar adalah kunci. Tanpa akses jalan dan jembatan yang memadai, upaya penyaluran bantuan dan evakuasi akan terhambat,” ujar Danang Wicaksana, dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

    Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan stakeholder terkait, bersama pemerintah daerah harus bergerak cepat melakukan pendataan kerusakan, mempercepat perbaikan jalur akses, serta memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan efektif.  

    Baca Juga: 1009 Sekolah Terdampak Banjir Sumatera, DPR Ingatkan Kemendiknas Bergerak Cepat

    Upaya pemulihan ini dinilai mendesak untuk meminimalisasi korban serta mempercepat normalisasi kondisi masyarakat.

    Anggota DPR Dapil Jateng III ini, juga mendorong peningkatan kesiapsiagaan dan penguatan sistem mitigasi bencana ke depan, termasuk penyediaan sarana transportasi darurat yang dapat menjangkau wilayah sulit.

    “Kita tidak boleh kehilangan waktu. Setiap jam sangat berarti bagi keselamatan warga,” tegasnya. 

    Hingga saat ini, sejumlah daerah dilaporkan masih sulit dijangkau akibat kerusakan jalan, jembatan, serta terganggunya jaringan komunikasi.

    Baca Juga: Tiga Bupati di Aceh Menyerah, Minta Pemerintah Provinsi Turun Tangan Atasi Banjir

    Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah cepat dan terukur untuk memastikan seluruh wilayah terdampak mendapatkan bantuan yang merata dan tepat waktu. 

    Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban tewas dalam bencana  longsor dan banjir di  Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat (banjir Sumatera) bertambah menjadi 810 jiwa.

    Berdasarkan data yang ditampilkan dalam situs resmi BNPB, jumlah korban hilang akibat banjir Sumatera sebanyak 612 orang.

    Adapun total warga yang terdampak mencapai 3,2 juta orang yang tersebar di tiga provinsi terdampak tersebut.

    Baca Juga: Kemenkeu Siapkan Rp 2,03 Triliun untuk Tangani Banjir Sumatera

    Pemerintah masih belum menetapkan bencana banjir Sumatera sebagai bencana nasional, meski sudah banyak desakan dari berbagai pihak.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno mengatakan meski belum ditetapkan sebagai bencana nasional, penanganan bencana sudah dilakukan secara nasional.

     

  • Mualem: Aceh Butuh Dukungan Pemerintah Pusat untuk Pemulihan Dampak Banjir Sumatera

    Mualem: Aceh Butuh Dukungan Pemerintah Pusat untuk Pemulihan Dampak Banjir Sumatera

    7cloud.asia – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem menyatakan bahwa upaya pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh membutuhkan dukungan besar dari pemerintah pusat, terutama pembangunan kembali infrastruktur jalan dan jembatan.

    Mualem mengungkapkan bahwa di sejumlah wilayah pedalaman Aceh masih terdapat masyarakat yang harus menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai.

    Sampai sekarang di pedalaman-pedalaman masih menggunakan rakit, tali untuk berjalan masih melewati sungai.

    Karena itu, dia berharap dengan dukungan pusat, tahun ini terjadi perubahan atau pemulihan yang signifikan untuk korban banjir Sumatera di Aceh.

    “Semua unsur yang hadir hari ini, mari kita pikirkan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah Aceh,” kata Mualem, saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) rencana kerja pemerintah Aceh (RKPA) 2027, di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (23/4/2026).

    Baca: 7 Jembatan di Lintas Tengah Aceh dalam Kondisi Kritis Akibat Banjir Sumatera

    Musrenbang dengan tema “Percepatan Pemulihan Pascabencana melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan” ini turut dihadiri pejabat dari pemerintah pusat seperti unsur Kemendagri, Bappenas hingga DPR.

    Mualem menyampaikan, Musrenbang RKPA 2027 ini merupakan forum untuk menyelaraskan rencana pembangunan Aceh dengan program nasional, agar kebijakan yang dirumuskan tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat.

    Menurutnya, Aceh membutuhkan anggaran sekitar Rp40 triliun untuk pemulihan. Tetapi, anggaran yang tersedia saat ini belum mampu mendukung pemulihan secara menyeluruh.

    Mualem juga menyoroti dampak banjir yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh. Untuk itu, ia berharap adanya bantuan lebih luas dari pemerintah pusat.

    Baca: Sebanyak 22 Desa Lenyap Karena Diterjang Banjir Sumatera

    Saat ini, kata dia, bantuan pusat dinilai masih terbatas pada kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang dan pangan. Sementara untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur seperti jembatan dan jalan belum tersentuh.

    “Jadi harus kita sadari bahwa untuk memulihkan ini sesuai yang kita harapkan, bantuan dari pusat boleh dikatakan di Aceh hanya baru mencukupi untuk sembako, untuk makan, ini yang terjadi di lapangan,” ujarnya.

    “Tapi untuk rehab rekon, jembatan, jalan, baru akan kita mulai. Pun dengan bantuan dari bapak-bapak TNI, polisi mereka bekerja tulus,” sambung Mualem.

    Aceh menjadi daerah yang paling merasakan dampak terburuk banjir Sumatera pada akhir November lalu. Lebih dari 500 warga Aceh meninggal, ratusan infrastruktur rusak dan belasan desa di Aceh hilang akibat bencana yang dipicu pembabatan hutan di DAS Jambo Aye.