Tantangan Menerapkan Infrastruktur Ramah Lingkungan dalam Perencanaan Kota

Written by

in

7cloud.asia – Infrastruktur ramah lingkungan disebut sebagai konsep pembangunan kota masa depan. 

Infrastruktur ramah lingkungan merupakan alat yang ampuh untuk perencanaan kota, memberikan solusi terhadap tantangan yang dihadapi kota terkiat masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Dengan menggabungkan alam ke dalam kota lewat infrastruktur ramah lingkungan, kita dapat menciptakan komunitas kota yang lebih berkelanjutan dan berketahanan.

Infrastruktur ramah lingkungan menawarkan manfaat lingkungan seperti mengelola air hujan, mendukung keanekaragaman hayati, dan mengurangi udara panas dan polusi udara di kawasan kota.

Perencanaan infrastruktur ramah lingkungan juga meningkatkan kesejahteraan penduduk kota dengan meningkatkan kesehatan mental dan fisik serta menumbuhkan rasa kebersamaan.

Baca: Mengenal apa itu infrastruktur ramah lingkungan

Secara ekonomi, infrastruktur ramah lingkungan akan memotong biaya energi dan perawatan kesehatan, meningkatkan nilai properti, menghasilkan pendapatan pariwisata, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas.

Namun, tantangan terkait pendanaan, keterlibatan masyarakat, dan integrasi kebijakan perlu mendapat perhatian. 

Penerapan infrastruktur ramah lingkungan dalam perencanaan kota menghadapi beberapa tantangan.

Pertama, sering kali ditemukan kurangnya fokus yang jelas terhadap keadilan dalam kriteria infrastruktur hijau, sehingga sulit untuk mendapatkan pendanaan bagi proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat marginal.

Mengadvokasi pendanaan khusus untuk inisiatif infrastruktur ramah lingkungan yang berfokus pada keadilan dapat membantu.

Baca: Desain biofilik, memasukkan alam dalam lingkungan binaan

Kedua, kriteria teknokratis, seperti pengelolaan air hujan, sering kali lebih diutamakan daripada kebutuhan masyarakat, sehingga berujung pada konflik.

Untuk mengatasi hal ini, para perencana harus menemukan keseimbangan antara persyaratan teknis dan prioritas masyarakat dalam kebijakan.

Keterlibatan masyarakat yang pasif, dengan mengandalkan keluhan yang ada, dapat menimbulkan resistensi ketika proyek GI tidak sejalan dengan kebutuhan lokal.

Secara bertahap melibatkan masyarakat yang lebih aktif, mulai dari awal proyek dan menyelesaikan konflik dengan jelas, sangatlah penting.

Kesenjangan pendanaan, yang lebih memihak pada wilayah yang lebih kaya, merupakan tantangan yang ada. Mengeksplorasi metode pendanaan yang inovatif dan mengadvokasi kebijakan yang adil dapat mengatasi masalah ini.

Baca: Slow city, konsep baru mengelola kota yang lebih memanusiakan

Ketiga, menyelaraskan kebijakan infrastruktur ramah lingkungan dengan tujuan perkotaan yang lebih luas, terutama di bidang transportasi dan tata guna lahan, merupakan hal yang rumit.

Para perencana harus menyusun strategi kohesif yang mengintegrasikan infrastruktur ramah lingkungan ke dalam rencana pembangunan perkotaan.

Langkah-langkah ini dapat membantu mengatasi hambatan penerapan infrastruktur ramah lingkungan.

Rekomendasi kebijakan
Untuk menerapkan infrastruktur hijau secara efektif dalam perencanaan kota, pembuat kebijakan dan perencana kota harus memprioritaskan integrasi prinsip-prinsip hijau ke dalam perencanaan kota dan peraturan zonasi.

Hal ini melibatkan revisi kebijakan yang ada atau pembuatan kebijakan baru yang mewajibkan penyertaan ruang hijau, multifungsi, dan konektivitas dalam rencana pembangunan perkotaan.

Baca: Konsep kota hutan di IKN dinilai belum jamin ramah lingkungan

Pada saat yang sama, mendapatkan pendanaan dan dukungan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan proyek.

Para pengambil kebijakan harus menjajaki beragam jalur pendanaan, seperti kemitraan publik-swasta, hibah, dan insentif untuk pembangunan ramah lingkungan.

Upaya ini bisa dilakukan sembari melibatkan masyarakat melalui pertemuan balai kota dan kampanye untuk membangun kesadaran akan pentingnya infrastruktur yang ramah lingkungan.

Memberikan insentif pajak bagi dunia usaha dan pemilik rumah yang berinvestasi pada infrastruktur ramah lingkungan dapat lebih mendorong partisipasi dan dukungan finansial.

Dengan menjadikan prinsip-prinsip hijau sebagai bagian dari kebijakan perkotaan dan melibatkan masyarakat secara aktif, kita dapat berupaya menuju masa depan perkotaan yang lebih hijau dan sejahtera.

Sumber: earth.org baca artikel asli di sini

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *