7cloud.asia – Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia saat ini menghadapi tantangan perubahan iklim yang sangat kompleks dan multidimensional.
Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan di Indonesia telah mengalami peningkatan suhu sebesar 0,45 hingga 0,75 derajat Celsius.
Sementara proyeksi kenaikan permukaan air laut mencapai 0,8 hingga 12 sentimeter per tahun. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena 65 persen penduduk Indonesia dari total 275 juta jiwa tinggal di wilayah pesisir.
Menurut Kepala Pusat Studi Transportasi (Pustral) UGM, Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D, kondisi tersebut menjadikan negara Indonesia sangat rentan terhadap dampak kenaikan muka air laut.
Fakta tersebut juga menempatkan Indonesia pada peringkat ke-14 dalam Global Climate Risk Index atau Indeks Risiko Iklim (CRI)
Indeks Risiko Iklim memeringkat negara berdasarkan dampak manusia dan ekonomi akibat cuaca ekstrem. Edisi terbaru menyoroti meningkatnya kerugian dan kebutuhan mendesak akan ketahanan dan tindakan iklim yang lebih kuat.
Indeks Risiko Iklim (CRI) yang diterbitkan sejak 2006, menganalisis tingkat dampak peristiwa cuaca ekstrem terkait iklim terhadap negara. Dengan demikian, CRI mengukur konsekuensi risiko yang terjadi pada negara.
“Hal ini menandakan tingkat kerentanan yang signifikan terhadap dampak perubahan iklim”, ujarnya.
Baca: Greenskill yang penting diketahui demi keberlanjutan
Ikaputra menyampaikan tingkat kerentanan akibat dampak perubahan iklim memerlukan keseriusan dalam menangani dan memitigasi. Karena itu, Pustral UGM menggelar webinar bertema Sustainable Infrastructure Development: Meeting the Climate Challenge pada hari Selasa (27/5/2025).
Webinar diselenggarakan di tengah momentum penting ketika dunia sedang menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin mendesak, di mana suhu global telah mencapai 1,51°C di atas level pra-industri pada April 2025.
“Kondisi menandakan urgensi yang tidak dapat diabaikan lagi. Kehadiran para ahli, praktisi, pembuat kebijakan, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diharapkan sebagai bentuk komitmen bersama dalam menghadapi krisis iklim melalui pembangunan infrastruktur berkelanjutan,” terangnya.
Memaparkan strategi dekarbonisasi sektor energi untuk mencapai net zero emissions (NZE), Moekti Handajani Soejachmoen, Direktur Eksekutif Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), menyampaikan target dekarbonisasi adalah sesuai Persetujuan Paris untuk mencapai NZE 2050.
Beberapa prinsip yang perlu dipahami terkait dekarbonisasi antara lain dekarbonisasi sektor energi tidak bertentangan dengan peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.
Dekarbonisasi energi diharapkan tidak mengakibatkan krisis energi, kelangkaan energi dan permasalahan energi lainnya.
“Transisi karena dekarbonisasi harus berkeadilan (just transition), dan dekarbonisasi energi bukan hanya berdampak terhadap emisi tetapi juga terhadap investasi (carbon footprint produk)”, ungkapnya.
Dalam menerapkan strategi dekarbonisasi, Moekti Handajani menandaskan perlu mempertimbangkan berbagai faktor, diantaranya Sumber daya.
Baca: Upaya pemerintah ciptakan greenjobs
Sumber daya alam ini termasuk kondisi lingkungan dan iklim dan sumber daya manusia termasuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Menurutnya, perlu kiranya melihat kerangka regulasi dan kelembagaan, pendanaan dan keuangan nasional.
“Juga berbagai potensi kerjasama, baik internasional maupun antar pihak di dalam negeri, termasuk riset & pengembangan teknologi, pendidikan, investasi, perdagangan, keamanan, dan lainnya”, papar Moekti Handajani.
Profesor Ir. Mohammed Ali Berawi, M.Eng.Sc, Ph.D, Guru Besar Departemen Teknik Sipil Universitas Indonesia menyatakan penerapan ketahanan iklim dalam desain dan konstruksi infrastruktur sipil memerlukan keragaman perspektif dari praktisi industri, lembaga penelitian, dan akademisi.
Perspektif mereka diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan dan solusi dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Moh Berawi menyebut perlunya menciptakan proyek infrastruktur bernilai tambah, diantaranya dengan meningkatkan efisiensi dan kelayakan proyek, menciptakan inovasi dan alih teknologi.
Selain itu perlunya meningkatkan kerjasama multisektor, mengembangkan infrastruktur yang terintegrasi dan multifungsi, serta mengoptimalkan manfaat bagi semua pemangku kepentingan.
Value Creation pada pembangunan berkelanjutan menjadikan industri mendorong peningkatan nilai tambah dan peningkatan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.
“Hal itu tentunya untuk memenuhi tujuan pembangunan yang lebih luas, inklusif, dan berkelanjutan.” tandasnya.
Leave a Reply