7cloud.asia – Menindaklanjuti kejadian luar biasa (KLB) keracunan di sejumlah daerah akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah membenahi tata kelola program secara menyeluruh dan sejumlah langkah strategis.
“Keselamatan anak adalah prioritas utama. Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Minggu (28/9/2025).
Sebelumnya sejumlah kalangan menilai maraknya keracunan dalam program MBG menunjukkan adanya kesalahan sistem. Korban keracunan akibat program MBG diperkirakan telah melampaui 8000 kasus yang terjadi di 52 kabupaten/kota.
Karena itu diusulkan agar pemerintah menghentikan sementara program MBG sembari dilakukan pembenahan.
Namun, sepertinya pemerintah tetap akan melanjutkan program andalan presiden Prabowo ini.
Baca: Menuntut tanggung jawab Negara dalam kasus keracunan MBG
Adapun, sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah untuk menyikapi maraknya keracunan akibat program MBG adalah:
Pertama, menutup sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk dilakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh.
Kedua, melakukan evaluasi terhadap disiplin, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG, tidak terbatas pada lokasi terdampak.
Ketiga, memperbaiki proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan pengelolaan limbah, yang kini diawasi secara nasional.
Langkah keempat adalah memastikan keterlibatan lintas sektor, di mana kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam program MBG diminta aktif berperan dalam proses perbaikan.
Baca: Keracunan marak pemerintah didesak hentikan sementara program MBG
Kelima, mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak, bukan lagi sekadar administratif.
“SLHS sebelumnya bersifat administratif, tapi kini wajib. Tanpa itu, potensi kejadian serupa bisa terulang. Kami tidak ingin itu terjadi lagi,” ujar Zulhas.
Terakhir, pemerintah meminta Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengoptimalkan peran puskesmas dan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) untuk melakukan pemantauan rutin dan berkala terhadap pelaksanaan MBG di daerah.
Zulkifli Hasan menegaskan seluruh langkah diambil secara terbuka dan akuntabel agar masyarakat yakin makanan dalam program MBG benar-benar aman, sehat, dan bergizi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya percepatan Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur MBG.
Baca: Ketua DPR minta program MBG dievaluasi secara menyeluruh
Hal ini guna memastikan standar kebersihan, kualitas sumber daya manusia, dan proses pengolahan makanan yang aman dan layak bagi masyarakat. Dia menjelaskan dalam waktu satu bulan ke depan, proses percepatan ini harus selesai.
Kemenkes dan pemerintah daerah akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengontrol proses persiapan makanan mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian makanan.
“Semua proses ini sudah disepakati bersama agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” katanya.
Rapat koordinasi lanjutan dijadwalkan pada Rabu mendatang untuk mengevaluasi progres perbaikan.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri akan menggelar rapat teknis bersama kepala daerah, kepala Dinas Pendidikan, dan kepala Dinas Kesehatan, yang melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, BGN dan jajaran pemerintah terkait lainnya.
Baca: Keracunan massal dalam program MBG tunjukkan adanya kesalahan sistem
Leave a Reply