7cloud.asia – Maraknya keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah lebih disebabkan oleh kelemahan sistem, bukan semata pada pelaksana lapangan.
Karena itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mendorong agar rekomendasi yang muncul diarahkan pada perbaikan tata kelola dan bukan penghentian program.
Hal itu disampaikan Charles dalam audiensi Komisi IX dengan Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) terkait penyampaian pandangan serta Rekomendasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).
“Ketika hal ini (keracunan MBG) terjadi di banyak titik, maka kesalahan kemungkinan bukan ada di SPPG tetapi masalah di sistem. Oleh karena itu, saya sebenarnya ingin sekali bapak/ibu yang hadir di sini bisa memberikan apa sih yang harus dibenahi, apa yang harus dilakukan apabila memang program ini akan terus dijalankan,” ujar Politisi PDI Perjuangan ini.
Baca: Komisi IX usul pengelolaan program Makan Bergizi Gratis diserahkan ke pihak sekolah
Charles mengingatkan bahwa tanpa perbaikan sistem, kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis akan terus berulang seiring bertambahnya jumlah dapur.
Kondisi ini, katanya, bisa memunculkan trauma di kalangan orang tua sehingga anak-anak tidak lagi diizinkan mengkonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis.
Kalau sistemnya tidak diubah, maka hampir bisa dipastikan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis akan terus berulang.
Jadi dalam beberapa bulan ke depan, tanpa adanya kampanye negatif sekalipun, dia punya keyakinan orang tua murid se-Indonesia akan punya trauma dan ketakutan untuk tidak lagi mengizinkan anaknya mengkonsumsi MBG.
“Jadi program ini akan mubazir, akan sia-sia. Anggaran ratusan triliun yang disediakan akan terbuang sia-sia,” tegasnya.
Baca: Kasus keracunan program MBG terus terjadi, DPR desak dilakukan audit
Lebih jauh, ia menyatakan bahwa tujuan utama program adalah mengentaskan gizi buruk, sehingga fokus seharusnya diarahkan ke wilayah 3T yang paling rawan.
“Tujuannya kan apa? Tujuannya kan adalah mengentaskan gizi buruk. Dari awal kita sudah sampaikan ke BGN, harus fokus ke 3T. Jangan mau cari gampangnya, mentang-mentang infrastruktur di kota lebih siap, lebih mudah, ya sudah bikin dapur di situ saja. Hanya ngejar angka,” kata Charles.
Charles meminta para pemangku kepentingan untuk segera memberikan rekomendasi konkrit terkait perbaikan sistem pelaksanaan MBG.
“Dengan tetap berjalannya program ini, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus diubah? Apakah kita tidak lagi menggunakan sistem SPPG? Kita berikan ke sekolah atau apa? Tapi program ini, faktanya program ini tetap ada,” pungkasnya.
Keracunan massal terjadi di berbagai daerah yang dialami siswa akibat program makan bergizi gratis ini. Sejak Januari hingga September 2025, sedikitnya 5.626 siswa mengalami kasus keracunan yang terjadi di 17 provinsi.
Baca: Sederet masalah muncul dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis
Leave a Reply