ruangkota

Tag: krl jabodetabek

  • PT KAI Berencana Naikkan Tarif KRL Jabodetabek, DPR Sebut Beban Masyarakat Akan Semakin Berat

    PT KAI Berencana Naikkan Tarif KRL Jabodetabek, DPR Sebut Beban Masyarakat Akan Semakin Berat

    7cloud.asia – PT Kereta Api Indonesia lewat anak perusahaannya PT KAI Commuter (KCI) berencana untuk menaikkan tarif Commuter Line atau KRL Jabodetabek.

    Saat ini, usulan mengenai kenaikan tarif KRL Jabodetabek tersebut masih dibahas Pemerintah.

    Salah satu alasan rencana kenaikan ini adalah tarif KRL Jabodetabek belum berubah sejak 2016. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.

    Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator.

    “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa (24/4/2024) lalu.

    Baca Juga: LRT Jabodebek Angkut Lebih 4,5 Juta Penumpang Sepanjang 2023

    Rencana kenaikan tarif KRL Jabotabek ini menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR Toriq Hidayat.

    Menurutnya, kebijakan ini akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka.

    “Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka.

    Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).

    Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya.

    Baca Juga: PT KAI: Mayoritas Pengadaan KRL Commuter Line Dipasok PT INKA

    Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak tajam.
    Pasca pandemi, ujarnya, masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar.

    ”Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.

    Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

    Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif KRL Jabodetabk ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.

    “Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.

    Baca Juga: Integrasi Transportasi Publik di Jakarta, Kunci Penting Agar Masyarakat Tertarik Menggunakaannya

  • Pakar: Penyesuaian Tarif KRL Jabodetabek Dorong Layanan Transportasi di Tanah Air

    Pakar: Penyesuaian Tarif KRL Jabodetabek Dorong Layanan Transportasi di Tanah Air

    7cloud.asia – Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai rencana penyesuaian tarif kereta rel listrik atau KRL Jabodetabek akan mendorong pemerataan layanan bus perintis di seluruh Indonesia.

    “Hal itu lantaran anggaran “public service obligation” (PSO) KRL Jabodetabek terbilang cukup besar, yakni Rp1,6 triliun dari total PSO untuk perkeretaapain sebesar Rp3,5 triliun pada 2023,” kata Djoko dikutip Antaranews.com, Sabtu (4/5/2024).

    Angka PSO untuk KRL Jabodetabek itu jauh dibandingkan dengan anggaran bus perintis di 36 provinsi pada periode yang sama yang hanya sebesar Rp177 miliar.

    “Jika ada penyesuaian tarif KRL Jabodetabek, maka anggaran PSO Perkeretaapian dapat dialihkan untuk menambah anggaran bus perintis yang dioperasikan di seantero Nusantara supaya tidak ada ketimpangan anggaran,” katanya.

    Joko yang juga Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu, mengatakan, kepentingan layanan transportasi umum daerah 3T (Terdepan, Tertinggal dan Terluar) se-Indonesia kalah jauh ketimbang untuk warga Jabodetabek.

    Baca Juga: PT KAI Berencana Naikkan Tarif KRL Jabodetabek, DPR Sebut Beban Masyarakat Akan Semakin Berat

    Mengutip hasil penelitian dalam Jurnal Manajemen Transportasi&Logistik Trisakti pada Juli 2022, disimpulkan bahwa pemberian PSO KRL Jabodetabek tidak tepat sasaran karena sekitar 60 persen pengguna adalah kelompok mampu.

    Terlebih mayoritas pengguna KRL Jabodetabek bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan paling tinggi Rp4 juta per bulan.

    Volume penumpang KRL Jabodetabek tidak terpengaruh terhadap penyesuaian/kenaikan tarif terutama pada kelompok masyarakat mampu. Karakteristik penumpang didominasi oleh kelompok berpenghasilan tinggi dan jenis perjalanan komuter yang bersifat inelastis.

    “Nilai elastisitas terhadap tarif KRL Jabodetabek tergantung pada karakter perjalanan, karakter penumpang, karakter dan layanan kota dan besaran dan arah perubahan tarif,” kata Djoko.

    Sebelumnya, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini, usulan tersebut masih dibahas pemerintah.

    Baca Juga: Setelah Berlaku Tarif Normal, Akankah LRT Jabodebek Tetap Diminati

    Tarif KRL yang berlaku saat ini sebesar Rp3.000 untuk 25 kilometer (km) pertama dan ditambahkan Rp1.000 untuk perjalanan setiap 10 km berikutnya.

    Pada akhir 2022, Menteri Perhubungan Budi Karya pernah mengatakan agar subsidi tarif penumpang KRL tepat sasaran, maka diperlukan skema yang tepat.

    Caranya adalah dengan menerbitkan kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil penumpang KRL termasuk penerapan harga tiket KRL akan dinaikkan khusus untuk masyarakat yang ekonominya tergolong mampu.

    Selama ini, tarif penumpang KRL masih disubsidi oleh pemerintah.

    Namun, Kemenhub masih menimbang-nimbang data apa yang akan menjadi dasar pembeda antarpenumpang, data Kementerian Dalam Negeri atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

    Sumber:Antaranews.com

  • Tanggapi Wacana Kenaikan Tarif TransJakarta dan KRL Jabodetabek, Pengamat Usul Ada Tarif Khusus untuk Kelompok Tertentu

    Tanggapi Wacana Kenaikan Tarif TransJakarta dan KRL Jabodetabek, Pengamat Usul Ada Tarif Khusus untuk Kelompok Tertentu

    7cloud.asia – Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengusulkan pemberlakuan tarif khusus untuk penumpang TransJakarta dan KRL Jabodetabek.

    Tarif khusus dengan subsidi penumpang bus ini telah diterapkan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui layanan Trans Jateng dan Trans Semarang.

    “Pemprov DKI dan PT KCI bisa menerapkan cara yang diberlakukan Pemprov Jawa Tengah (Trans Jateng) dan Pemkot Semarang (Trans Semarang) dalam memberikan subsidi penumpang bus,” katanya dikutip Antaranews.com, Sabtu (4/5/2024).

    Tarif khusus ini sebagai solusi agar masyarakat lemah tidak terbebani dengan rencana kenaikan tarif TransJakarta dan KRL Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).​​​​​​​

    Djoko menjelaskan tarif Trans Semarang yang dikelola Pemerintah Kota Semarang adalah Rp4.000.

    Baca: Penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dorong pemerataan layanan transportasi 

    Sedangkan tarif khusus Rp1.000 diberikan untuk pelajar/mahasiswa, pemegang kartu identitas anak (KIA), anak usia di bawah lima tahun (balita), penyandang disabilitas, lansia (usia 60 tahun ke atas) dan veteran.

    Sementara Trans Jateng yang dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bertarif Rp4.000 dengan tarif khusus Rp2.000 untuk pelajar, mahasiswa dan buruh.

    Pengelola TransJakarta dan PT KCI bisa membuka pendaftaran bagi warga yang berhak mendapatkan tarif khusus itu.

    “Jika buruh, selain menunjukkan KTP, mereka juga bisa menunjukkan surat keterangan dari tempat bekerja atau RT setempat,” ungkap Djoko.

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu menyebutkan pemberian tarif khusus bisa dicabut jika penumpang ketahuan berbohong berdasarkan hasil verifikasi.

    Baca: PT KAI berencana naikkan tarif KRL Jabodetabek

    Selain itu, bisa diberikan pula sanksi tidak bisa menggunakan layanan bus TransJakarta dan KRL Jabodetabek untuk sementara waktu.

    “Jika ketahuan berbohong, mungkin ada yang melapor atau ada petugas yang bisa memverifikasi, bisa dicabut dan bisa juga untuk sementara waktu tidak boleh menggunakan bus TransJakarta,” kata Djoko.

    Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah menerima banyak usulan kenaikan tarif TransJakarta.

    Dishub masih melakukan kajian dan usulan tersebut masih terus dibahas bersama dengan DPRD DKI Jakarta.

    Adapun salah satu usulan, yakni kenaikan tarif TransJakarta menjadi Rp4.000-Rp5.000 di jam-jam sibuk.

    Baca: Moda makin beragam tapi warga Jabodetabek enggan gunakan transportasi publik

    Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail tidak setuju bila Pemprov DKI menaikkan tarif angkutan umum. Menurut dia, rencana menaikkan tarif perlu dikaji ulang.

    “Dengan adanya peningkatan penumpang pengguna moda transportasi umum, Komisi B memberikan rekomendasi agar Dinas Perhubungan mengkaji ulang terkait rencana kenaikan tarif dan melihat kemungkinan membebaskan biaya tiket perjalanan,” katanya dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) penyampaian LKPJ di gedung DPRD DKI, Kamis (2/5/2024) lalu.

  • Komisi V DPR: Penyesuaian Tarif KRL Jabodetabek Berdasar NIK Akan Rumit dan Berisiko pada Keamanan Data Pribadi

    Komisi V DPR: Penyesuaian Tarif KRL Jabodetabek Berdasar NIK Akan Rumit dan Berisiko pada Keamanan Data Pribadi

    7cloud.asia – Anggota Komisi V DPR Toriq Hidayat mengkritisi rencana penyesuaian subsidi tarif KRL Jabodetabek yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

    Toriq menilai, skema ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan di lapangan yang merugikan masyarakat pengguna KRL Jabodetabek.

    “Penggunaan NIK bisa menambah kerumitan dalam implementasi skema subsidi. Menurutnya, sistem verifikasi yang rumit dan kesalahan data NIK bisa menghambat akses masyarakat terhadap subsidi,” jelas Toriq seperti dikutip Parlementaria, Minggu (1/9/2024).

    Politisi PKS ini mengkhawatirkan risiko keamanan data pribadi dalam penerapan skema subsidi tarif berdasar NIK ini.

    Penggunaan data NIK yang sensitif bisa berpotensi disalahgunakan atau mengalami kebocoran, yang akan merugikan masyarakat.

    Baca: Soal penyesuaian tarif KRL Jabodetabek, DPR sebut beban masyarakat tambah berat

    Selain itu, dia menilai bahwa skema subsidi berbasis NIK mungkin tidak cukup fleksibel menangkap dinamika sosial-ekonomi masyarakat.

    “Perubahan kondisi ekonomi masyarakat bisa membuat subsidi tidak merata dan memperlebar ketimpangan sosial di Jabodetabek,” ujarnya.

    Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Toriq mengusulkan beberapa langkah yang dianggap lebih efektif.

    Pertama, integrasi skema subsidi dengan data kesejahteraan sosial, seperti Bansos atau PKH, sehingga subsidi lebih tepat sasaran.

    “Yang lainnya, penerapan subsidi berbasis tingkat pendapatan yang lebih adil dan penguatan infrastruktur digital serta sistem verifikasi. Kami hanya ingin memastikan bahwa subsidi dapat diakses secara efisien dan aman oleh masyarakat yang membutuhkan,” tutup Toriq.

    Baca: Kontroversi penyesuaian tarif KRL Jabodetabek berdasar NIK

    Seperti diketahui pemerintah dalam hal ini Kemenhub akan melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek menjadi berdasarkan NIK pada tahun depan.

    Kemenhub beralasan, penyesuaian skema subsidi ini agar subsidi diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

    Subsidi PSO KRL Jabodetabek diperkirakan menyentuh angka Rp7,88 triliun, berdasarkan APBN 2024. Jumlah itu meningkat Rp5,09 triliun dibanding 2023, dengan peningkatan rata-rata 2,4 persen pertahun.

    Merujuk pada laporan KAI Commuter, realiasi laporan yang tersedia hingga 2022, subsidi mencapai Rp1,41 triliun. Sementara itu, subsidi pada 2018-2022 berada di kisaran Rp1,13 triliun-1,63 triliun.

    Dalam tiga tahun terakhir, yakni pada 2020-2022, total anggaran subsidi KRL mencapai Rp4,2 triliun.

  • Pro Kontra Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Berdasar NIK: Subsidi Transportasi Bukan Bansos

    Pro Kontra Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Berdasar NIK: Subsidi Transportasi Bukan Bansos

    7cloud.asia – Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) akan menerapkan skema pemberian subsidi tarif KRL Jabodetabek dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan).

    Peningkatan tarif KRL Jabodetabek berdasarkan NIK ini akan diberlakukan pada tahun 2025 yang akan datang.

    Juru bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan subsidi tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK sudah ada sejak 2023.

    Adita mengeklaim PT Kereta Api Indonesia (KAI) sudah memiliki sistem mumpuni yang memungkinkan penerapan subsidi tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK ini.

    “Kita lihat nanti, kita lihat hasil pembahasannya seperti apa, perlu konsultasi publik, melihat dinamika, dan respons dari stakeholder,” kata Adita, di Jakarta, Kamis (29/8/2024)

    Baca: Pakar sebut perlu ada tarif khusus untuk kelompok tertentu

    Menteri Perhubungan Budi Karya menegaskan, skema subsidi ini dimaksudkan agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang layak mendapatkan subsidi.

    “Kita lagi studi bagaimana semua angkutan umum bersubsidi itu digunakan oleh orang yang memang pantas untuk mendapatkan, bahwa nanti kalau ada (berbasiskan) NIK, ya itu masih wacana, masih studi,” ujar Budi Karya.

    Menanggapi wacana ini, Ketua Komunitas KRLMania, Nurcahyo mengatakan konsep subsidi tranportasi publik berbeda dengan bantuan sosial yang didasarkan pada kemampuan ekonomi.

    Menurutnya, subsidi pemerintah pada transportasi publik harusnya dimotivasi kepentingan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Dengan begitu, bisa untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara.

    “Transportasi publik seperti KRL dirancang untuk melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang kelas sosial atau ekonomi,” tegas Nurcahyo dikutip Metrotvnews.com

    Baca: Ini kata pakar transportasi soal penyesuaian tarif KRL Jabodetabek

    Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setidjowarno mengatakan, skema subsidi KRL Jabodetabek berdasarkan NIK sebenarnya telah dibahas sejak 2018.

    Namun, ketika hendak diimplementasikan tahun depan, kebijakan itu dinilai menjadi tak lagi sesuai.

    “Namun sekarang jadi masalah, ketika kondisi layanan KRL memburuk, tiba-tiba akan ada kebijakan berdasar NIK. Waktunya kurang tepat di saat layanan KRL kurang bagus yang disebabkan kurangnya armada kereta,” katanya dikutip Metrotvnews.com, Minggu (1/9/2024)

    Menurut dia, kebijakan itu seharusnya diterapkan secara komprehensif dengan peningkatan layanan KRL.

    Djoko mengatakan subsidi KRL yang diberikan berdasarkan NIK, kurang efektif. Dia memberi opsi lain soal subsidi KRL, yakni peniadaan potongan harga saat akhir pekan dan hari libur.

    Baca: Soal penyesuaian tarif KRL Jabodetabek, DPR sebut beban masyarakat tambah berat

    Menurut Djoko, hal tersebut bakal sejalan dengan tujuan pemerintah, yakni memangkas sepertiga public service obligation (PSO) yang ada. Penghematan ini, kata dia, bisa dialihkan untuk angkutan perintis di daerah lain.

    Wacana subsidi tarif KRL Jabodetabek berdasarkan NIK juga ramai dibahasvdi sosial media. Salah satu akun Instagram dengan centang biru, @biasalahanakmuda, menentang keras recana tersebut.

    Unggahan perihal wacana tersebut pun telah dibagikan lebih dari 12 ribu kali.
    Dalam unggahannya, akun itu menyebut, “Bukannya di-support, malah disegmentasi.” Akun itu pun mempertanyakan referensi wacana tersebut, pasalnya di beberapa negara justru menggratiskan transum.

    “Masalahnya di kapasitas, korbannya kelas menengah lagi,” sebut akun itu.

    Akun itu pun mempertanyakan, apakah pembuat kebijakan pernah menggunakan transum. Menurut akun itu, pengguna KRL dan transum telah membantu pemerintah untuk mengurangi beban kemacetan.

    “Catet ya. Mimpi kita adalah punya transum yang nyaman, aman, dan inklusif,” ujar @biasalahanakmuda.

    Pada akhir unggahannya, akun itu mengutip pernyataan Wali Kota Bogota, G Petro, “Kota yang baik bukan di mana orang miskin naik mobil, tapi di mana orang kaya naik transportasi umum.”

  • Skema Subsidi KRL Berbasis NIK Dinilai Tindakan Diskriminatif dan Tidak Pro-Rakyat

    Skema Subsidi KRL Berbasis NIK Dinilai Tindakan Diskriminatif dan Tidak Pro-Rakyat

    7cloud.asia – Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo meminta pemerintah menunda dan mengkaji ulang pemberlakuan subsidi tarif Kereta Rel Listrik atau KRL Jabodetabek berbasis NIK pada 2025.

    Selain mendapat penolakan dari komunitas pengguna KRL, tegas Sigit, pemberian subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK juga dinilai diskriminatif dan tidak pro rakyat.

    Sigit menegaskan, PSO pada KRL adalah amanat UU No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian untuk menjamin tarif yang terjangkau bagi masyarakat.

    Sebagai bentuk pelayanan publik, pemberian subsidi KRL termasuk KRL Jabodetabek juga seharusnya mengedepan prinsip kesamaan hak.

    “Tidak boleh diskriminatif. Jika subsidi diberlakukan berdasarkan NIK, artinya sudah ada tindakan diskriminatif dalam pemberian layanan publik,” jelas Sigit dalam rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (3/9/2024).

    Baca: Pro-kontra tarif KRL Jabodetabek berdasar NIK

    Selain diskriminatif, Sigit juga menilai rencana pemerintah memberlakukan subsidi KRL berbasis NIK sebagai kebijakan yang tidak pro-rakyat.

    Adapun skema baru pemberian PSO itu, kata Sigit, menurutnya justru dapat berisiko menambah beban ekonomi bagi masyarakat pengguna KRL yang tidak memiliki akses subsidi, terutama kelas menengah-bawah.

    “Jika subsidi diberlakukan berdasarkan NIK, artinya sudah ada tindakan diskriminatif dalam pemberian layanan publik”

    Maka dari itu, ia menilai rakyat berhak mendapatkan transportasi yang murah dan nyaman sesuai dengan amanat UU Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

    Dia menegaskan, mereka yang bergantung pada KRL untuk perjalanan sehari-hari, terutama untuk bekerja. Mereka rata-rata kelompok menengah kebawah.

    Baca: Penyesuaian tarif KRL Jabodetabek berdasar NIK di mata pakar

    Kalau orang kaya, tentu lebih memilih mobil pribadi daripada KRL Jabodetabek karena jauh lebih nyaman.

    Kalau kemudian dibatasi subsidinya dengan NIK, tentu akan membebani mereka karena tarif KRL akan naik.

    ”Saat daya beli masyarakat menurun dan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025, seharusnya PSO ditambah bukan malah dibatasi,” jelas Politisi PKS ini.

    Sigit meminta pemerintah menunda dan meninjau ulang kebijakan PSO KRL berbasis NIK. Kebijakan subsidi KRL menurutnya harus lebih pro rakyat karena masyarakat berhak mendapatkan transportasi yang murah dan nyaman.

    Seperti diketahui, pada tahun 2024, daya beli masyarakat Indonesia menunjukkan tanda-tanda melemah akibat beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi kondisi keuangan rumah tangga.