Tag: nikel

  • AS Kaitkan Nikel Indonesia dengan Kerja Paksa dan Kerusakan Lingkungan

    AS Kaitkan Nikel Indonesia dengan Kerja Paksa dan Kerusakan Lingkungan

    7cloud.asia – Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (AS) memasukkan nikel Indonesia ke dalam daftar komoditas yang dipercaya melibatkan pekerja paksa dan/atau pekerja anak (TVPRA).

    Daftar tersebut dirilis 5 September 2024 dan diatur dalam Trafficking Victims Protection Reauthorization Act dan biasa disebut daftar TVPRA.

    Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat mengutip sejumlah laporan, bahwa fasilitas pengolahan nikel di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, yang mayoritasnya dimiliki perusahaan China, mempekerjakan warga negara China sebagai pekerja paksa.

    Dilansir VOA Indonesia, laporan tersebut menulis “para pekerja itu direkrut lewat penipuan, digaji lebih rendah dari kontrak, kerja lebih panjang, serta menerima kekerasan fisik dan verbal”.

    Pengamat menilai daftar ini menjadi pukulan besar, di saat Indonesia ingin menjual nikelnya ke pasar Amerika.

     

    Baca: Hilirisasi nikel akibatkan rating emisi Indonesia turun

    “Istilah sastranya, ibarat surat merah,” pungkas Cullen Hendrix, dari Peterson Institute for International Economics (PIIE) ketika dihubungi VOA.

    “Dengan penetapan ini, setiap diskusi mengenai perjanjian perdagangan bebas khusus mineral yang penting dengan Indonesia akan dimulai dengan latar belakang di mana pemerintah AS, khususnya Departemen Tenaga Kerja, secara khusus menuduh bahwa sektor nikel indonesia diliputi oleh kerja paksa,” tambahnya.

    Indonesia Ingin Jual Nikel ke Amerika Serikat
    Indonesia tengah berupaya menjalin kerja sama perdagangan bebas terbatas, atau limited free trade agreement, dengan Amerika Serikat, utamanya untuk nikel.

    Indonesia ingin nikel dari tanah air masuk pasar mobil listrik Amerika Serikat yang tengah mendapat insentif pajak dari UU Pengurangan Inflasi.

    Namun laporan demi laporan menguak, industri nikel indonesia dibayangi pengaruh China, masalah tenaga kerja, dan kerusakan lingkungan.

    Hal ini membuat perjanjian perdagangan nikel Indonesia mendapatkan perlawanan di Senat Amerika Serikat.

    Baca: Pertambangan nikel pinggirkan nelayan tradisional di Sulawesi Tenggara

    Laporan-laporan itu, menurut pengamat energi Energy Shift Institute Putra Adhiguna, masih direspons terbatas oleh pemerintah Indonesia. Namun masuknya nikel indonesia dalam daftar TVPRA, dianggap pengamat sebagai tekanan baru.

    “Harapannya dengan masuk ke list ini, kita sudah sampai ke pembicaraan antara government to government. Sehingga ada titik eskalasi yang lebih tinggi,” ujarnya kepada VOA.

    Nasib Perjanjian Dagang Bebas Terbatas
    Meski begitu, kedua analis sepakat bahwa perjanjian dagang bebas terbatas Amerika Serikat-Indonesia belum sirna. Apalagi Indonesia merupakan produsen utama bijih nikel dunia.

    “Realistis saja, saat ini indonesia telah menambang sekitar separuh dari nikel dunia dan Badan Energi Internasional memperkirakan bahwa pangsa tersebut akan meningkat menjadi sekitar 62 persen pada tahun 2030,” tambah Cullen Hendrix.

    Daftar ini, menurut Putra Adhiguna, jadi kesempatan Indonesia membuktikan pembenahan dalam industri nikel tanah air, tak hanya bagi pekerja warga negara China, tapi juga pekerja Indonesia sendiri.

    “Ketika dari pihak Amerika Serikat mereka willing untuk bicara long term relation, apa hal yang harus diperbaiki dengan jangka waktu seperti apa. Dan dari pihak Indonesia harus menunjukkan dengan bukti konkret. Ini yang sudah kami lakukan selama satu tahun terakhir,” tutupnya.

  • Sisi Gelap Transisi Energi: Mencari Jalan Penambangan Nikel yang Berkelanjutan

    Sisi Gelap Transisi Energi: Mencari Jalan Penambangan Nikel yang Berkelanjutan

    7cloud.asia – Ekspansi produksi nikel Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ternyata berdampak buruk bagi wilayah kaya nikel seperti Sulawesi.

    Sulawesi selama ini dikenal sebagai kawasan keanekaragaman hayati unik yang dikenal sebagai ‘Wallacea’. Berbekal data dari 7.721 desa, studi terbaru yang dilakukan tim penulis menyoroti keberlanjutan praktik penambangan nikel dengan mengkaji dampak lingkungan dan sosialnya di Sulawesi.

    Studi kami menunjukkan bahwa selama 2011-2018, hutan di desa-dekat tambang nikel mengalami deforestasi hampir dua kali lebih cepat dibandingkan wilayah nonpertambangan.

    Deforestasi tidak hanya memperburuk pemanasan global, tetapi juga menghancurkan habitat dan mengancam populasi satwa liar.

    Mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan penambangan nikel yang adil lagi berkelanjutan.

    Kerusakan yang terus berlanjut dapat merusak upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang unik di Sulawesi. Oleh karena itu, upaya melindungi ekosistem dari pertambangan menjadi sangat penting.

    Baca: Ekspansi pertambangan nikel berdampak buruk pada keanekaragaman hayati

    Beberapa akademisi dan aktor lainnya telah mengajukan rekomendasi. Tim penulis menyoroti tiga di antaranya:

    1. Memperkuat standar lingkungan dan sosial
    Pemerintah dan perusahaan tambang harus menerapkan standar lingkungan dan sosial yang ketat untuk meminimalkan dampak pada ekosistem dan masyarakat.

    Ini termasuk regulasi ketat tentang deforestasi dan pengelolaan air, serta perlindungan bagi pekerja dan masyarakat terdampak.

    Perusahaan tambang dapat mengacu pada kerangka kerja seperti OECD Due Diligence Guidelines untuk memastikan proses identifikasi, pencegahan, dan pertanggungjawaban dampak buruk yang timbul akibat aktivitas pertambangan mereka.

    Pada saat yang sama, aktor negara harus terus memenuhi kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak-hak pihak yang terdampak kegiatan penambangan.

    Baca: Ekspansi pertambangan nikel pinggirkan masyarakat adat

    2. Memastikan partisipasi masyarakat
    Komunitas lokal harus menjadi pusat dalam pengambilan keputusan terkait proyek penambangan. Proses konsultasi dan persetujuan yang inklusif dapat membantu meminimalkan dampak negatif.

    Ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pertambangan tidak merugikan mereka yang bergantung pada lingkungan dalam mencari nafkah.

    Pelibatan komunitas dalam pengambilan keputusan dapat membantu meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan tambang sekaligus pembagian manfaatnya.

    Studi di Sulawesi membuktikan bahwa pelibatan masyarakat setempat dalam mengevaluasi proses produksi nikel dapat menciptakan aksi korektif (untuk memperbaiki keadaan).

    Umpan balik dari masyarakat setempat tidak hanya dapat memastikan kepatuhan hukum aktivitas pertambangan, tetapi juga menyelaraskan aspirasi dan kondisi masyarakat terdampak.

    Baca: Organisiasi masyarakat sipil menentang ekspansi pertambangan nikel

    3. Membangun pemantauan dan akuntabilitas yang kuat
    Pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap operasi pertambangan, dari awal hingga akhir, sangat penting—tidak hanya untuk nikel tetapi juga komoditas lainnya.

    Perusahaan harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan dampak sosial, sementara praktik yang berhasil harus ditonjolkan untuk menjadi model bagi industri lainnya.

    Pengawasan independen oleh LSM dan kelompok lokal dapat meningkatkan transparansi, memastikan akuntabilitas, dan mendorong praktik terbaik.

    Kita berkejaran dengan waktu. Dengan transisi rendah karbon yang semakin cepat, kita memerlukan tindakan segera untuk mencegah kerusakan lingkungan dan sosial secara global.

    Dengan mereformasi praktik penambangan nikel, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam membangun masa depan rendah karbon yang adil dan berkelanjutan, serta menjadi model bagi negara lain.

    Ini adalah kesempatan untuk menyeimbangkan kemakmuran ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial—memastikan bahwa manfaat dari transisi energi hijau bisa melebihi biayanya.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation dalam bahasa Inggris, Tim penulis:
    Michaela Guo Ying Lo (Postdoctoral Researcher in Environment, Conservation, and Development, University of Kent)
    Jatna Supriatna (Professor of Conservation Biology, Universitas Indonesia)
    Matthew Struebig (Reader in Conservation Science, University of Kent)

  • Penambangan Nikel Berdampak Buruk pada Lingkungan dan Masyarakat Sulawesi

    Penambangan Nikel Berdampak Buruk pada Lingkungan dan Masyarakat Sulawesi

    7cloud.asia – Indonesia memproduksi hampir empat kali lipat lebih banyak nikel dalam beberapa tahun terakhir dibandingkan satu dekade sebelumnya.

    Pertumbuhan ini berjalan selaras dengan dorongan global untuk mencapai target rendah karbon, yang mendorong peningkatan permintaan terhadap mineral penting bagi kendaraan listrik, teknologi energi terbarukan, dan produksi baja tahan karat.

    Namun, lonjakan produksi nikel ini berdampak buruk bagi wilayah kaya nikel seperti Sulawesi, kawasan keanekaragaman hayati unik yang dikenal sebagai ‘Wallacea’.

    Berbekal data dari 7.721 desa, studi terbaru yang dilakukan tim penulis menyoroti keberlanjutan praktik penambangan nikel dengan mengkaji dampak lingkungan dan sosialnya di Sulawesi.

    Hutan dan keanekaragaman hayati Sulawesi terancam
    Studi kami menunjukkan bahwa selama 2011-2018, hutan di desa-dekat tambang nikel mengalami deforestasi hampir dua kali lebih cepat dibandingkan wilayah nonpertambangan.

    Kehilangan hutan ini terjadi akibat meningkatnya kebutuhan lahan untuk pertambangan.

    Deforestasi tidak hanya memperburuk pemanasan global, tetapi juga menghancurkan habitat dan mengancam populasi satwa liar.

    Kehilangan hutan berisiko memengaruhi kelangsungan hidup 17 spesies primata endemik Sulawesi, seperti monyet hitam sulawesi dan Krabuku Peleng atau Tarsius Pelengensis.

    Baca: Organisasi Masyarakat Sipil menetang ekspansi pertambangan nikel

    Jika tren deforestasi ini terus berlanjut, upaya kita untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan melestarikan keanekaragaman hayati akan semakin sulit.

    Penelitian kami menunjukkan bahwa praktik penambangan nikel yang tidak berkelanjutan telah meningkatkan pencemaran dan frekuensi bencana terkait penambangan, seperti tanah longsor dan banjir bandang.

    Bencana ini berdampak langsung pada masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya pada pertanian, perikanan, dan sumber daya alam lainnya.

    Studi kami mengungkap dampak dari penambangan nikel di Sulawesi cukup kompleks dan beragam. Di beberapa wilayah, kerusakan lingkungan dan perolehan lahan memicu konflik.

    Namun, di beberapa daerah tertentu sekitar area tambang nikel, kesejahteraan sosial justru meningkat.

    Desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi sering kali terkena dampak lingkungan dan kesehatan lebih parah akibat penambangan nikel.

    Pasalnya, desa-desa ini mengalami keterbatasan sumber daya dan kapasitas untuk mengatasi polusi yang terkait dengan aktivitas tambang.

    Meski begitu, studi kami menunjukkan bahwa daerah-daerah miskin ini juga yang memperoleh manfaat terbesar dari penambangan, seperti perbaikan infrastruktur dan kondisi hidup.

    Baca: Ekspansi pertambangan nikel pinggirkan masyarakat adat

    Pendapatan dari tambang telah berkontribusi pada peningkatan sistem air dan jaringan transportasi. Informasi lebih lanjut memang masih dibutuhkan untuk memahami apa yang menyebabkan variasi ini.

    Namun, temuan kami menunjukkan penambangan nikel menciptakan keseimbangan yang rapuh antara manfaat ekonomi dan dampak lingkungan sekitarnya.

    Di satu sisi menciptakan peluang pembangunan yang vital, namun di lain sisi penambangan nikel juga mengancam ekosistem dan meningkatkan risiko lingkungan serta kesehatan yang signifikan bagi masyarakat.

    Usaha mencapai kemajuan tanpa memperburuk penderitaan masih menjadi tantangan yang kompleks untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan negara penghasil nikel lainnya.

    Lantas adakah jalan menuju penambangan nikel yang berkelanjutan? Jawabannya akan diulas dalam tulisan selanjutnya.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation dalam bahasa Inggris, Tim penulis:
    Michaela Guo Ying Lo (Postdoctoral Researcher in Environment, Conservation, and Development, University of Kent)
    Jatna Supriatna (Professor of Conservation Biology, Universitas Indonesia)
    Matthew Struebig (Reader in Conservation Science, University of Kent)

  • Masyarakat Adat Menolak Pertambangan Nikel oleh PT Bukit Iriana Sentani di Pegunungan Cycloop

    Masyarakat Adat Menolak Pertambangan Nikel oleh PT Bukit Iriana Sentani di Pegunungan Cycloop

    7cloud.asia – Masyarakat Adat Tabalsupa yang tergabung dalam komunitas Masyarakat Adat Suku Tepera, menolak recana penambangan nikel di pegunungan Cycloop, Kabupaten Jayapura, Papua.

    Sikap penolakan ini ditindaklanjuti oleh Masyarakat Adat Tabalsupa dengan menetapkan aturan-aturan adat guna mengantisipasi masuknya pertambangan nikel yang akan mengeksplorasi wilayah adat Tabi di kawasan pegunungan Cycloop.

    Semua pilar adat anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ini akan diaktifkan, mulai dari struktur otoritas adat, pemuda, perempuat adat serta komunitas lainnya.

    Dilansir di laman resmi AMAN, aman.or.id, Kepala Suku Marga Demena, Irenius Demena mengatakan langkah antisipasi ini mereka lakukan guna mencegah masuknya pertambangan nikel di kawasan pegunungan Cycloop dan teluk Tanah Merah.

    Irenius menambahkan Masyarakat Adat Tabalsupa tidak ingin pengalaman pahit yang terjadi di Raja Ampat terulang kembali di wilayah adat Suku Tepera yang mencakup wilayah teluk Tanah Merah.

    “Kami menolak perusahaan tambang mengekspansi wilayah adat Teperea di kawasan pegunungan Cycloop. Kami tidak setuju,“ tegas Irenius Demena usai menggelar pertemuan di kampung Tabalsupa pada Jum’at (11/72025).

    Baca: Pemerintah diminta serius menjaga kelestarian alam Pegunungan Cycloop

    Pertemuan yang diinisiasi oleh Dewan Adat Kampung Tabalsupa ini dihadiri Kepala Suku, Kepala Kampung, Tokoh Pemuda, Perempuan Adat di wilayah adat teluk Tanah Merah. Hadir juga komunitas pegiat lingkungan.

    Dalam pertemuan ini, Masyarakat Adat yang hadir sepakat untuk menghindari terjadinya konflik di antara mereka, sehingga upaya adu domba yang dilakukan aktor intelektual yang bermain di belakang layar mengatasnamakan Masyarakat Adat dapat dihentikan.

    Irenius menerangkan wujud penolakan Masyarakat Adat Tabalsupa terhadap aktivitas pertambangan nikel di kawasan pegunungan Cycloop akan dituangkan dalam bentuk pernyataan sikap.

    Selanjutnya, pernyataan sikap ini akan diserahkan langsung kepada Pemerintah Kabupaten, Provinsi, Pusat serta organisasi peduli lingkungan.

    “Dalam pernyataan sikap ini, kami akan menyampaikan sejumlah aturan adat yang akan ditetapkan untuk melindungi wilayah adat suku Tepera dari perusahaan tambang,” sebutnya.

    Baca: Hutan adat di Pegunungan Cycloop terancam

    AMAN Menolak Pengolahan Nikel di Cycloop
    Rencana pengolahan tambang nikel di kawasan pegunungan Cycloop, Kabupaten Jayapura, Papua, juga mendapat penolakan keras dari pengurus AMAN Jayapura.

    Ketua Pelaksana Harian AMAN Daerah Jayapura Benhur Yudha Wally menolak tegas rencana pengolahan tambang nikel di kawasan pegunungan Cycloop dan Kabupaten Sarmi.

    Menurutnya pegunungan Cycloop sudah menjadi rumah bagi Masyarakat Adat. Sebab, kawasan ini telah menyediakan banyak hal yang memberikan dampak penghidupan bagi Masyarakat Adat di tanah Tabi.

    Masyarakat adat, tandas Yudha, melarang dengan tegas apapun bentuk pengolahan di pegunungan Cycloop untuk kepentingan kapitalis dan oligarki lainnya, kekayaan alam yang ada di Cycloop sudah menjadi warisan leluhur.

    “Jangan lagi ada aktivitas apa pun di sana, apalagi rencana pengolahan tambang nikel,” tandas Benhur Yudha Wally.

    Baca: Perjuangan selamatkan hutan Papua semakin berat

    Kabar kawasan pegunungan Cycloop akan ditambang telah mencuat sejak tahun 2009. Namun, area tambang pegunungan Cycloop yang berada di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi, Papua ini mulai disurvei oleh PT Danmar Explorindo pada Mei 2024.

    Selanjutnya, pengolahannya diduga telah terjadi kontrak karya PT. Bukit Iriana Sentani dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia.

    Berdasarkan kontrak karya ini, PT Bukit Iriana Sentani sebagai perusahaan mengantongi izin eksplorasi nikel di kawasan pegunungan Cycloop hingga teluk Tanah Merah, mencakup Distrik Depapre, Ravenirara, Waibu, Sentani Barat, Sentani, Sentani Timur dan Kota Jayapura.

    Benhur berpesan kepada Masyarakat Adat yang berada di kawasan lereng gunung Cycloop untuk tetap menjaga wilayah teritorialnya, sesuai batas-batas yang sudah ada.

    “Jaga wilayah teritorial kita, jangan sampai dirampas perusahaan tambang,” tandasnya.

    Artikel ini pertama kali terbit di aman.or.id, Penulis: Nesta Makuba dan Obed Kromsian (Jurnalis Masyarakat Adat di Jayapura, Papua)

  • Polusi Membuat Sakit Warga di Daerah Tambang Nikel

    Polusi Membuat Sakit Warga di Daerah Tambang Nikel

    7cloud.asia – Industri dan pertambangan nikel kini menjadi “bintang utama” di era transisi menuju energi terbarukan.

    Pemerintah sedang tancap gas membangun smelter (pabrik pengolahan bijih nikel mentah menjadi logam nikel siap pakai), kawasan industri, serta berbagai pabrik turunan produk nikel, terutama di Sulawesi dan Maluku.

    Secara ekonomi, industri nikel tampak menjanjikan: investasi masuk, lapangan kerja terbuka, dan ekspor melonjak.

    Namun, di balik geliat hilirisasi nikel ini ada risiko kesehatan dan kerusakan lingkungan yang menghantui pekerja dan masyarakat sekitar.

    Bayangkan, logam nikel yang bisa menggerakkan mobil listrik dan menopang energi terbarukan justru bisa memicu kanker paru-paru melalui udara.

    Baca: AS kaitkan nikel Indonesia dengan kerja paksa dan kerusakan lingkungan

    Tubuh manusia sebenarnya butuh nikel dalam jumlah sangat kecil, untuk mendukung fungsi enzim tertentu. Namun, paparan nikel terlalu tinggi bisa berubah menjadi racun mematikan, terutama yang terhirup dari udara.

    International Agency for Research on Cancer (IARC) dari WHO menggolongkan senyawa nikel tertentu sebagai zat karsinogenik yang berisiko menyebabkan kanker pada manusia.

    Riset menunjukkan bahwa para pekerja tambang dan penduduk di sekitar kawasan industri nikel lebih rentan terkena kanker saluran pernapasan, termasuk kanker paru-paru dan hidung.

    Zat ini tak terlihat. Ia menyelinap lewat debu industri, asap peleburan, bahkan air dan tanah yang tercemar. Dalam jangka panjang, paparan nikel bisa mengganggu fungsi paru, kulit, hingga ginjal.

    Karena itu, pemerintah dan industri harus transparan dalam mempublikasikan data lingkungan, termasuk hasil pemantauan kualitas udara, air, dan tanah secara rutin. Pemantauan kesehatan masyarakat di wilayah tambang pun menjadi sangat krusial.

    Baca: Tambang nikel pinggirkan nelayan tradisional di Sulawesi Tenggara

    Kendati nikel menjanjikan masa depan energi bersih, jangan sampai industrialisasi yang terburu-buru justru menciptakan “zona mati” baru.

    Masyarakat membutuhkan transisi energi yang bukan cuma ramah lingkungan, tapi juga ramah manusia dan berkeadilan

    Dalam edisi terbaru Ask the Expert, The Conversation berbincang dengan Sani Rachman Soleman, Dosen Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

    Sani menjelaskan bahwa masyarakat yang rentan terpapar nikel bukan cuma pekerja tambang, melainkan juga ibu hamil.

    Sebab, partikel nikel berukuran sangat kecil dari debu industri yang mengontaminasi udara, tanah, air, dan makanan, bisa masuk ke dalam tubuh, menembus plasenta, dan menyerang janin.

    Baca: Sisi gelap tambang nikel di Indonesia

    Nikel termasuk senyawa logam berat yang dapat memicu pencemaran. Kontaminasi nikel tidak hanya terjadi di udara tetapi juga di dalam tanah dan menyebabkan berbagai penyakit.

    Infeksi saluran pernafasan atasvatau ISPA menjadi keluhan yang paling sering ditemukan di daerah tambang.

    Kondisi lebih buruk, kontaminasi nikel dapat memicu bronchitis atau infeksi di paru-paru.

    “Kondisi terburuk, jika proses pelepasan nikel berinteraksi dengan senyawa lain dapat menyebabkan, nikel karbonil. Di mana nikel yang mengendap cukup lama di paru-paru bisa memicu kanker paru-paru atau kanker hidung,“ terang Sani

    Sementara nikel yang mencemari tanah dan kemudian mengontaminasi produk sayuran dan buah-buahan dapat memicu diare.

    Baca: Tambang nikel pinggirkan masyarakat adat

  • Film Dokumenter “Limbah Nikel dan Mimpi Energi Bersih”: Kerusakan di Balik Mimpi Transisi Energi

    Film Dokumenter “Limbah Nikel dan Mimpi Energi Bersih”: Kerusakan di Balik Mimpi Transisi Energi

    7cloud.asia – Di balik narasi indah hilirisasi nikel untuk transisi energi, ada ancaman besar yang luput dari sorotan mata masyarakat

    Ancaman itu adalah buruknya kondisi kerja, ancaman limbah beracun industri nikel pada lingkungan dan kesehatan manusia, dan juga goyahnya kehidupan sosial masyarakat setempat.

    Itulah yang digambarkan dalam film dokumenter “Limbah Nikel dan Mimpi Energi Bersih” yang dilaunching di kanal YouTube Tempo TV pada Jumat, 15 Agustus 2025.

    Film dokumenter hasil kerja bareng AEER (Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat), Tempo TV, dan Asia Research Centerini menampilkan daya rusak penambangan dan pengolahan nikel pada lingkungan dan tatanan sosial.

    Tanpa banyak kata-kata, film dokumenter ini menyuguhkan bukti visual dampak yang dirasakan masyarakat setempat dan para pekerja. Suara serikat pekerja, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil juga dimunculkan di film dokumenter ini.

    Air sungai yang memerah akibat kontaminasi logam berat, tumpukan tailing di darat yang rawan longsor, kondisi kerja yang berat sehingga memicu kecelakaan kerja, hingga analisis ahli terkait risiko bocornya limbah nikel ke ekosistem laut dan pesisir, tersaji lengkap dalam film berdurasi 24 menit.

    Terungkap, bagaimana masyarakat setempat terpinggirkan dan dipaksa hidup berdampingan, hanya dengan pembatas pagar seng dan tanpa zona penyangga, dengan industri nikel di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang menghasilkan limbah berbahaya.

    Bahkan ada sebagian masyarakat yang tanahnya kini terkurung bangunan industri nikel ini, dipaksa menghadapi risiko kerusakan lingkungan yang terus meningkat, mulai pencemaran air dan udara, deforestasi, rusaknya lahan pertanian dan habitat pesisir.

    Baca: Polusi membuat sakit warga di daerah tambang nikel

    Konflik agraria sampai kecelakaan kerja dalam pengelolaan tailing atau limbah sisa pemrosesan bijih nikel juga menjadi masalah di IMIP.

    Hampir setiap hari, dilaporkan terjadi kecelakaan kerja. Dari yang teringan mengakibatkan luka ringan atau patah kaki, hingga yang terparah menyebabkan kematian.

    Puncaknya pada Maret 2025, terjadi dua insiden besar mengancam kawasan IMIP. Pada 16 Maret, fasilitas milik PT Huayue Nickel Cobalt jebol dan mencemari Sungai Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah.

    Enam hari kemudian, terjadi longsor di fasilitas PT QMB New Energy Material yang menewaskan tiga pekerja. Semua kecelakaan kerja ini dipicu oleh kondisi kerja yang mengabaikan keselamatan pekerja.

    Ironinya, kondisi kerja yang berat ini justru diromantisasi dan dinormalkan dengan alasan, saat masyarakat sedang kesulitan mencari pekerjaan, pengolahan nikel ini setidaknya masih memberikan kesempatan kerja.

    ”Jika ingin hidup sejahtera, ya harus kerja keras.” Narasi inilah yang sering digelorakan di kalangan pekerja

    Bermula dari HPAL
    Semua kondisi di IMIP ini tak lepas dari penerapan metode High Pressure Acid Leaching (HPAL)

    Tailing dari pengolahan limonite—bijih nikel kadar rendah (0,8 hingga 1,5 persen)—memakai metode HPAL untuk menghasilkan mixed hydroxide precipitate (MHP), bahan baku baterai listrik, diketahui mengandung logam berat berbahaya.

    Baca: AS kaitkan nikel Indonesia dengan kerja paksa dan kerusakan lingkungan

    Teknologi HPAL memang mengubah bijih rendah kadar menjadi bahan baterai, tapi dampak lingkungannya sangat besar dan memerlukan tata kelola jauh lebih ketat.

    “Hanya sekitar 1 persen dari bijih limonite yang bisa diubah menjadi nikel bernilai ekonomi. Sisanya menjadi limbah tailing,” terang Pius Ginting, Direktur Eksekutif AEER dalam diskusi usai pemutaran film.

    Menurutnya, tata kelola limbah ini harus menjadi perhatian publik. Steven H. Emerman, Ph.D, ahli Geofisika & Hidrologi Tambang dari Amerika Serikat mengungkapkan hal serupa

    Dia menyebut bahwa teknologi filtered tailing di Indonesia masih berisiko tinggi.
    Alasannya, tailing memiliki kandungan air hingga 35 persen.

    “Struktur tanah vulkanik di Indonesia yang cenderung lembek menyebabkan bendungan penampung tailing rentan longsor, apalagi di kawasan rawan gempa dan hujan ekstrem seperti Sulawesi,” terangnya.

    Sejumlah fasilitas filtered tailing sudah kolaps, mencemari sungai dan laut. Fakta global turut memperkuat kekhawatiran Emerman.

    Baca: Hilirisasi nikel menurunkan rating pengurangan emisi Indonesia

    Studi di jurnal Nature mencatat bahwa sejak 1915, telah terjadi 257 kegagalan bendungan tailing di dunia, menewaskan 2.650 orang.

    Tren kegagalan semakin parah sejak tahun 2000, seiring meningkatnya penambangan bijih nikel berkadar rendah untuk memenuhi kebutuhan transisi energi.

    Lantas, bagaimana film dokumenter ini dihasilkan? Tim Tempo TV melakukan produksi di lapangan selama sepekan. Namun, post produksi memakan waktu yanglebih lama, yakni lebih dari satu bulan.

    “Kami melakukan peliputan selama sepekan di Morowali dan memverifikasi kedekatan narasumber dengan proyek tambang serta besarnya dampak yang mereka rasakan,” ujar Dony Herwanto dari Tempo TV saat launching dan diskusi film dokumenter ini pada Jumat (15/8/2025) di Kampus UI Depok.

    Peluncuran film ini berdekatan dengan Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) 2025 yang berlangsung 20–22 Agustus di JICC Jakarta, bertema “Mendorong Dekarbonisasi Industri melalui Ekosistem Industri Hijau.”

    Di tengah diskusi strategi dekarbonisasi, film ini menjadi peringatan bahwa transisi energi hijau tak boleh mengorbankan kelompok rentan dan kelestarian ekosistem.

    Film dokumenter ini diharapkan dapat mengajak publik, pembuat kebijakan, dan pelaku industri untuk melihat lebih dalam dan memastikan transisi energi Indonesia dibangun di atas prinsip keadilan ekologis dan sosial—bukan semata mengejar target ekonomi.

  • Bioleaching, Teknologi Pengolahan Bijih Nikel dengan Menggunakan Mikroorganisme

    Bioleaching, Teknologi Pengolahan Bijih Nikel dengan Menggunakan Mikroorganisme

    7cloud.asia – Sebagai produsen nikel terbesar dunia dengan kontribusi 54 hingga 61 persen pasokan global, Indonesia sering disebut sebagai kunci transisi energi global.

    Kontribusi produksi nikel Indonesia bahkan diproyeksikan meningkat hingga 74 persen pada 2028. Namun, di balik narasi indah hilirisasi nikel untuk transisi energi ini, ada ancaman besar yang luput dari sorotan mata masyarakat

    Ancaman itu adalah buruknya kondisi kerja, ancaman limbah beracun industri nikel pada lingkungan dan kesehatan manusia, dan juga goyahnya kehidupan sosial masyarakat setempat.

    Seperti diketahui hampir semua pengolahan nikel di Indonesia menerapkan metode High Pressure Acid Leaching (HPAL). Dengan teknologi HPAL ini, limonite atau bijih nikel kadar rendah (0,8 hingga 1,5 persen) diolah menjadi mixed hydroxide precipitate (MHP), bahan baku baterai listrik.

    Teknologi HPAL memang mampu mengubah bijih nikel rendah kadar menjadi bahan baterai, tapi menghasilkan limbah dalam jumlah banyak lagi mengandung logam berat berbahaya bagi lingkungan.

    Baca: Film dokumenter “Limbah Nikel dan Mimpi Energi Bersih” menguak dampak lingkungan hilirisasi nikel

    Direktur Eksekutif Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat/AEER, Pius Ginting mengatakan hanya sekitar 1 persen dari bijih limonite yang bisa diubah menjadi nikel bernilai ekonomi. Sisanya akan menjadi limbah tailing yang mencemari lingkungan.

    Kabar buruknya, sebagian besar tailing ini dibuang begitu saja tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu.

    Pius memperkirakan tailing yang dihasilkan dari pengolahan biji nikel kadar rendah di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dua kali lipat sampah yang dihasilkan warga kota Jakarta.

    Karena itu Pius mengusulkan, ketimbang HPAL industri nikel Indonesia lebih baik menerapkan teknologi bioleaching dalam mengolah bijih nikel kadar rendah tersebut.

    Bioleaching, yang juga dikenal sebagai biomining, adalah proses ekstraksi logam dari bijih atau limbah dengan menggunakan mikroorganisme seperti bakteri dan fungi.

     

    Baca: Mencari solusi penambangan nikel yang berkelanjutan

    Proses ini memanfaatkan kemampuan mikroba untuk melarutkan logam dari bijih atau limbah yang sulit larut, mengubahnya menjadi bentuk yang larut dalam air sehingga lebih mudah diekstraksi.

    Teknologi bioleaching sudah digunakan di Finlandia, dan proses produksinya memakan waktu hingga beberapa minggu hingga bulanan.

    “Meski memakan waktu lebih lama, bioleaching lebih ramah lingkungan selain juga mengurangi laju pembukaan lahan,“ ujar Pius dalam diskusi usai pemutaran film dokumenter “Limbah Nikel dan Mimpi Energi Bersih” pada Jumat (15/8/2025) lalu.

    Bioleaching juga kerap digunakan untuk mendaur-ulang baterai Li-ion yang menawarkan dampak lingkungan yang lebih ringan, efisiensi pemulihan yang tinggi, biaya yang lebih rendah, dan kemampuan adaptasi terhadap berbagai jenis baterai.

    Dilansir dari lppm.itk.ac.id, teknik mikrobiologi menawarkan aspek lingkungan lainnya karena mikroorganisme dapat diperoleh dan dibiakkan menggunakan produk limbah industri yang bersifat organik.

    Baca: Ekspansi tambang nikel pinggirkan masyarakat adat

    Untuk mendaur ulang baterai Li-ion, digunakan jamur Aspergillus niger. Jamur ini memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya menjadi pilihan yang menarik dalam proses bioleaching untuk daur ulang baterai Li-ion.

    Kemampuannya untuk menghasilkan asam-asam organik, toleransi terhadap logam berat, dan kemampuan bertahan dalam kondisi yang berfluktuasi membuatnya menjadi mikroorganisme yang potensial untuk menguraikan komponen baterai Li-ion secara efisien dan ramah lingkungan.

    Proses inkubasi dilakukan selama 14 hari dengan media sukrosa yang dicampur dengan 10 persen POME (Palm Oil Mill Effluent). Selanjutnya dilakukan pemantauan pH dan hasil akhir dipanen ketika pH larutan sudah di bawah 2.

    Selanjutnya media asam organik difilter untuk dipisahkan dari jamur. Media inilah yang digunakan untuk mengekstraksi katoda baterai Li-Ion